Gerindra Serahkan Kasus Salam Dua Jari Ahok Ke Bawaslu

gerindra-serahkan-kasus-salam-dua-jari-ahok-ke-bawaslu-1

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Bawaslu.

Pelaporan itu karena saat sidang ketiga kasus penistaan agama pada Selasa (27/12) kemarin, Ahok sempat mengacungkan dua jari. Gestur yang sering dipamerkannya ketika berkampanye.

Perbuatan itu dianggap adalah sikap tidak menghormati pengadilan dan melakukan kampanye terselubung.

Anggota Komisi III DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, ada persepsi yang berbeda berkembang di masyarakat terkait acungan jari telunjuk dan jari tengah itu. Yang pertama adalah salam kemenangan (victory), sedangkan di lain pihak, ada yang beranggapan bahwa itu salam kampanye (dua jari).

“Saya pikir karena sudah dilaporkan. Biar Bawaslu yang menentuksn apakah hal tersebut unsur pelanggaran atau bukan,” katanya kepada wartawan, Kamis (29/12).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun enggan menanggapi lebih jauh soal anggapan bahwa Ahok sesungguhnya telah melecehkan pengadilan jika benar dia telah melakukan kampanye terselubung.

“Menurut saya saling memberikan semangat pada pendukung itu biasa,” pungkasnya.

Sebelumnya, di gedung bekas Pengadilan Negri Jakarta Pusat, Selasa (27/12) lalu, terdakwa kasus penistaan agama itu mengacungkan dua jari (jari tengah dan telunjuk) sebelum persidangan dimulai. Dia diberikan kesempatan untuk diabadikan gambarnya oleh sejumlah fotografer dan kamerawan.

 

Sumber


Kenapa Polisi Terus Incar Pendukung Aksi 212?

kenapa-polisi-terus-incar-pendukung-aksi-212-1

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade merasa heran atas langkah kepolisian memanggil Angga Vircansa Chairul, pengelola bus legendaris dari Ranah Minang PO NPM Mananti, pascaksi bela Islam 2 Desember lalu.

Andre mengaku heran, apalagi Angga dipanggil oleh Polda Metro Jaya Rabu (28/12) mendatang, untuk dimintai keterangannya terkait kasus dugaan makar.

Sebagaimana tercantum dalam surat pemanggilan Nomor S.Pgl./23174/XII/Ditreskrimum.

Atas keheranannya, mantan presiden mahasiswa Universitas Trisakti ini pun kemudian menulis surat terbuka yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo.

“Izinkanlah kami kembali menyampaikan surat terbuka kepada presiden. Surat yang menjadi aspirasi dan keluhan sebagian rakyat dan umat Islam, khususnya yang merasa perlakuan sepihak kepolisian. Kenapa umat Islam yang mengikuti dan mendukung Aksi 212 terus dipanggil polisi, dihubung-hubungkan dengan isu makar,” tulis Andre dalam surat terbukanya, Senin (26/12).

Menurut tokoh muda Sumatera Barat ini, semua tahu aksi 212 berjalan damai, sejuk, sebagaimana harapan seluruh rakyat Indonesia.

Umat Islam menyampaikan aspirasi agar penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama dilakukan secara berkeadilan.

Namun sayangnya, kepolisian terkesan begitu aktif memanggil peserta dan pendukung Aksi 212.

“Pak Presiden yang kami hormati, apa yang dilakukan polisi ini berbeda sekali dengan pernyataan dan arahan yang bapak sampaikan. Yang mengimbau semua pihak menjaga kesejukan, menahan diri dan menghormati sesama, meski berbeda pendapat,” ucap anak buah Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto ini.

 

Sumber


Gerindra Minta Presiden Blusukan Cek TKA Cina Yang Ilegal

gerindra-minta-presiden-blusukan-cek-tka-cina-yang-ilegal

Maraknya isu Tenaga  kerja asing (TKA) ilegal asal Cina yang masuk ke Indonesia dianggap bisa mempersulit tenaga kerja dalam negeri untuk mencari pekerjaan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan kedatangan TKA Cina yang ilegal ternyata banyak bekerja di bidang sektoral, hal itu bisa menjadi kerugian negara karena pekerjaan seperti itu bisa dilakukan oleh tenaga dalam negeri.

Ini berdampak pada hilangnya kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia dan pengangguran terus bertambah. Serta tidak memberikan pemasukan penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan TKA,” kata Arief, saat dihubingi, Senin (26/12/2016).

Arief meminta Presiden Jokowi untuk tidak mempercayai data yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri terkait jumlah TKA Cina yang ilegal

Untuk itu, Presiden harus turun tangan dengan mengecek langsung daerah yang banyak pekerja Cina yang ilegal. Sebab kalau ini dibiarkan, nanti pada masa akhir jabatan Presiden TKA Cina ini bisa membludak kerena tidak adanya pengawasan.

“Kalau Joko Widodo males blusukan ke tempat-tempat dimana ada investasi Cina di Indonesia, ini bahaya bagi situasi nasional. Harusnya cek kebenarannya, apa benar tenaga kerja di perusahaan Cina itu pada bisa berbicara bahasa Indonesia,” pungkasnya.

 

Sumber


Gerindra Tak Ingin Kursi Menteri

gerindra-tak-ingin-kursi-menteri

Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham mengaku, partainya mengapresiasi  jika ada kader partai Gerindra ada yang masuk ke dalam kabinet.

Menurutnya, hal itu merupakan hak prerogatif presiden dalam menentukan siapa yang akan menjadi pembantunya. Namun, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengaku, belum ada pembahasan terkait kemungkinan akan adanya perombakan kabinet.

“Tidak ada masalah kalau memang nanti Gerindra masuk. Kami kembalikan lagi kepada Presiden itu hak beliau,” kata Idrus Marham di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (26/12/2016) kemarin

Dijelaskan, Indonesia merupakan bangsa yang besar dan harus dikerjakan secara bersamaan bukan hanya satu orang untuk menyelesaikan semua masalah yang ada.

Golkar, kata Idrus, juga tidak meminta apapun saat menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi usai Munaslub beberapa waktu lalu.

“Golkar tidak punya kepentingan apapun jika memang ada perombakan kabinet lagi. Kami cuma mau reshuffle nanti itu juga mementingkan kebutuhan masyarakat,” kata dia.

Fadli Zon menegaskan, perlu performa baru, terutama membenahi perekonomian bangsa oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Masalah ekonomi, Fadli menegaskan kembali haruslah menjadi fokus. Namun, Fadli belum mendengar ada rencana pemeritah akan melakukan perombakan kabinet.

“Apa yang sudah dikatakan oleh Pak Prabowo (Ketua Umum DPP Partai Gerindra), sebagai seorang negarawan beliau akan mendukung pemerintahan Jokowi hingga selesai. Namun tetap ada ruang kritik dalam mengawasi pemerintahan ini,” tutur Fadli.

“Mengawasi pemerintahan ini tanpa harus masuk ke kabinet dalam mendukung pemerintah. Mendukung pemerintah, tanpa harus berada di dalam pemerintahan,” tegasnya.

Rumor yang berhembus, Partai Gerindra ditawari posisi di kabinet. Jika perombakan kabinet jadi dilakukan diawal tahun, akan ada penambahan posisi wakil menteri.

 

Sumber


Gerindra Nilai Jokowi Termakan Isu Makar

gerindra-nilai-jokowi-termakan-isu-makar

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah termakan isu makar. Menurutnya isu makar itu cenderung dipaksakan dan digulirkan pascaaksi 4 November lalu.

Sehingga‎, Ferry menganggap aksi aksi Jokowi menyambangi basis-basis militer dan Polri karena kekhawatiran pemerintah tentang adanya upaya makar tersebut.

‎”Itu dalam rangka menghadapi persepsi makar,” kata Ferry dalam diskusi Polemik SindoTrijaya, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (3/11/2016).

Sebaliknya, kata Ferry, pemerintah sendiri telah mendapat bukti bahwa aksi 4 November maupun aksi 2 Desember tak ada kaitannya dengan makar. Menurutnya, para demonstran berhasil me‎nunjukan kepada pemerintah bahwa aksi mereka murni menuntut penegakan hukum yang adil terhadap kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka.

‎”Tapi kemudian polisi masih menganggap ini kegiatan makar,” ujar mantan Aktivis yang memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra ini.

Ferry mengaku menyesalkan tindakan penangkapan terhadap sejumlah tokoh dan aktivis yang dituding akan melakukan aksi makar. ‎Bahkan penangkapan terhadap para aktivis cenderung pada aksi penculikan karena dilakukan pada dini hari.

‎”Makar proses penjatuhan pemerintahan yang sah. Tidak ada yang mau menjatuhkan pemerintahan yang sah. Jutaan orang turun ke jalan kalau tuntutannya tidak minta pemerintah diganti bukan makar,” ujarnya.

 

Sumber


572 Pages« First...91011...20...Last »