Gerindra Sebut Jokowi Langgar Konstitusi Demi Lindungi Ahok

Gerindra Sebut Jokowi Langgar Konstitusi Demi Lindungi Ahok

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan intervensi dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Hal ini, dikatakannya sebagai upaya Jokowi untuk melindungi sang petahana. Oleh sebab itu, Ferry mengatakan Jokowi telah melanggar konstitusi.

“Presiden tidak menginstruksikan kepada Mendagri untuk memberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur. Padalah, sudah jelas dalam UU nomor 23 tahun 2014 pasal 83 diayat 3 tertulis pemberhentian sementara Gubernur dilakukan oleh Presiden,” kata Ferry di Jakarta.

Sehingga, dikatakannya Jokowi diduga telah melakukan pelanggaran undang- undang dan tindakan diskriminatif dalam Pilkada DKI Jakarta.

Padahal, dalam kasus mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah, dan mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, Presiden langsung mengeluarkan surat pemberhentian sementara paska keluarnya surat register perkara.

Lebih lanjut Ferry berujar, jika Ahok tidak diberhentikan sementara pada 12 Februari 2017 mendatang, Jokowi akan menerima konsekuensi baik secara yuridis, politik, maupun sosial sebagai akibat pelanggaran konstitusi. Ia menegaskan, tanggung jawab masalah ini harus diambil seluruhnya oleh Jokowi dan bukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

“Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden ini dilakukan secara sengaja dan terang- terangan ditengah situasi Pilkada DKI Jakarta. Ini membuktikan bahwa Presiden tidak independen dan mendukung Ahok melalui penggunaan instrument kekuasaan,” ujar mantan aktivis mahasiswa yang pernah menjadi tahanan politik tersebut.

Kondisi ini, sambungnya semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ditengah keraguan mereka terhadap Kejaksaan dan Kepolisian.

Ferry menyatakan seharusnya pemerintah dapat memenuhi harapan masyarakat agar pelaksanaan pemilu berjalan adil dan jujur. Situasi seperti ini dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak dan mendorong masyarakat bergerak dengan caranya sendiri.

“Kecurangan ini dikhawatirkan dapat mendorong masyarakat menggunakan caranya sendiri atau people power untuk berhadapan dengan pemerintah demi tegaknya hukum dan demokrasi,” jelas Ferry.

Terakhir, dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk mendukung penuh penggunaan Hak Angket di DPR RI terhadap pelanggaran konstitusi oleh Presiden.

“Kami juga meminta KPU dan Bawaslu untuk tegas terhadap pelanggaran ini. Kepada warga Jakarta, kita harus berani menyatakan sikap melawan kecurangan dan pelanggaran baik yang dilakukan oleh Gubernur Terdakwa, Ahok, maupun Presiden Jokowi,” tutup Ferry.

 

Sumber


Ahok Diboikot Empat Fraksi DPRD DKI

Ahok Diboikot Empat Fraksi DPRD DKI

Fraksi PKB, PKS, PPP, dan Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta melakukan boikot menuntut kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kembali aktif menjadi gubernur.

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindira, M Taufik menyatakan, keempat fraksi akan menolak rapat dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI selama tidak mendapat kejelasan atas status Ahok saat ini.

“Kami sudah sepakat. Selama posisinya seperti itu kami tidak mau membahas apapun yang berkaitan dengan eksekutif,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (13/2).

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Triwisaksana, kepala daerah yang berstatus terdakwa harus dinonaktifkan berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Rencananya, keempat fraksi tersebut akan mengajukan surat ke Menteri Dalam Negeri dan Presiden RI Joko Widodo, pada Selasa (13/2), untuk meminta agar status Ahok sebagai Gubernur DKI segera dipertegas.

Triwisaksana menyatakan kesepakatan empat fraksi DPRD untuk memboikot Ahok tidak ada kaitannya dengan Pilkada. Kesepakatan itu, kata dia, semata karena pertimbangan hukum.

Menurutnya, DPRD sebagai mitra pemerintah sangat membutuhkan kejelasan status Ahok karena gubernur akan melahirkan berbagai kebijakan. Ia khawatir status Ahok yang masih kontroversial saat ini dapat mempengaruhi produk hukum atau kebijakan yang dihasilkan pemerintah dan DPRD.

“Kan kami takutnya cacat hukum, makanya menurut kami lebih baik dijelaskan. Kemendagri nanti jawabannya apa, itu saja. Kalau nonaktif kan ya tinggal pilih Plt-nya siapa,” ujar Triwisaksana.

Menanggapi hal itu, Ahok mengatakan belum mengetahui tentang aksi boikot DPRD. “Saya enggak tau, itu bukan wewenang saya,” kata Ahok.

Status Ahok saat ini memang tengah diperdebatkan. Sejumlah pihak menyebut Mendagri Tjahjo Kumolo telah melanggar Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, karena tidak menonaktifkan Ahok.

Sebaliknya, Mendagri menyatakan keputusan pemberhentian sementara terkait kasus dugaan penistaan agama akan menunggu tuntutan dari kejaksaan.

“Saya tetap berpegang pada aturan yang ada. Kalau tuntutannya di atas lima tahun, pasti saya akan berhentikan sementara,” ujarnya.

Ahok ditetapkan sebagai terdakwa dengan dikenakan dua pasal, yakni Pasal 156 dan alternatif Pasal 156a KUHP. Dalam Pasal 156 ancaman hukuman paling lama empat tahun, sementara Pasal 156a ancaman hukuman paling lama lima tahun.

Di sisi lain, Pasal 83 UU Pemerintah Daerah mengatur, kepala daerah yang didakwa dengan hukuman lima tahun penjara harus dibebastugaskan untuk sementara.

 

Sumber


Gerindra Akan Ajukan Pansus Angket “Ahok Gate”

Gerindra Akan Ajukan Pansus Angket Ahok Gate

Fraksi Partai Gerindra telah menandatangani pembentukan Panitia Khusus (Pansus) angket penonaktif Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang diberi nama “Ahok Gate”. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menjelaskan pembentukan itu merupakan inisiatif Partai Gerindra.

“Kami dari Fraksi Gerindra, menginisiasi Pansus angket. Kami akan mengajukan Pansus Angket ‘Ahok Gate’ karena ini terkait dengan dugaan penyalahggunaan undang-undang (UU),” kata Fadli di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (13/2)

Fadli menjelaskan pemerintah diduga melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda). Pasal 83 pada UU tersebut menjelaskan kepala daerah yang didakwa dengan hukuman lima tahun penjara harus dibebastugaskan untuk sementara.

Namun sampai saat ini Ahok belum dinonaktifkan oleh oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan alasan belum bisa memastikan dakwaan sehingga menunggu tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ahok ditetapkan terdakdwa dengan dikenakan dua pasal yakni Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP. Dalam pasal 156 ancaman hukuman paling lama empat tahun, sementara pasal 156a ancaman hukuman paling lama lima tahun.

“Kami ingin menguji sebuah pelanggaran yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini yang tidak memberhentikan saudara Basuki Tjahja Purnama sebagai gubernur,” kata Fadli.

Menurut Fadli tindakan pemerintah tidak sejelan dengan yurisprudensi yang selama ini berlangsung terhadap pemberhentian sejumlah gubernur. Ia mencontohkan dengan penonaktifan mantan Gubernur Riau Annas Maamun yang diberhentikan dua bulan setelah sidang pada 9 April 2015. Kemudian penonaktifan mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo yang diberhentikan pada Agustus 2015 meski statusnya belum terdakwa.

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Pansus Angket Gerindra Endro Hermono menyampaikan penjelasan serupa. Ia menilai pemerintah melenggar UU dan harus ditindaklanjuti.

“Jadi Fraksi Gerindra tunduk dan taat terhadap UU tapi menuntut berlakunya UU terhadap semuanya sehingga fraksi kami mengajukan hak angket pada periode ini,” kata Endro.

Endro menjelaskan sampai saat ini sudah 13 anggota fraksinya yang menandatangani pembentukan Pansus Angket. Nanti Fraksi Gerindra akan berkunjung ke fraksi lain untuk meminta dukungan.

Pembentukan Pansus diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pada pasal 98 dijelaskan bahwa Pansus bertugas melakukan pemgawasan terhadap pemerintah.

 

Sumber


Fadli Zon Dukung Angket Skandal Ahok Gubernur Lagi

Fadli Zon Dukung Angket Skandal Ahok Gubernur Lagi

Fraksi Partai Gerindra di DPR ikut menggulirkan usulan Panitia Khusus Hak Angket terkait diaktifkannya kembali Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang berstatus terdakwa, sebagai Gubernur DKI Jakarta. Gerindra menduga ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 83 ayat 1 dan ayat 3.

“Kita ingin menguji sebuah pelanggaran yang dilakukan pemerintah dalam hal ini, yang tidak memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 13 Februari 2017.

Selain adanya pelanggaran UU, Fadli juga menyebut ada yurisprudensi terkait masalah kasus pemberhentian gubernur yang berstatus terdakwa. Apalagi kata Fadli, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang pernah menyatakan akan memberhentikan Ahok.

“Terkait dengan janji Mendagri kepada media beberapa waktu itu, dia mengatakan ‘akan memberhentikan kalau sudah masa cutinya’. Tapi kenyataannya tidak demikian. Saya kira ini yang menjadi masalah dan ini (usulan hak angket) akan segera kami tandatangani,” ujar Fadli.

Setelah penandatanganan oleh sejumlah anggota Fraksi Gerindra, Fadli mengatakan juga akan berkomunikasi dengan sejumlah Fraksi lain. Sementara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto juga disebut tidak menghalangi usulan angket untuk mengusut ‘Ahok Gate’ ini.

“Pak Prabowo welcome dengan inisiatif ini,” kata Fadli.

Setelah memberi pernyataan pengantar, Fadli kemudian menandatangani kertas usulan pengajuan hak angket. Langkah Fadli kemudian diikuti anggota Fraksi Gerindra yang lain.

Diketahui, jumlah anggota Fraksi Gerindra yang telah menandatangani ada 13 orang. Namun menurut Fadli jumlahnya akan bertambah untuk memenuhi persyaratan pengajuan hak angket ini.

 

Sumber


Fraksi Gerindra Resmi Usulkan Hak Angket ‘Ahok Gate’ ke DPR

Fraksi Gerindra Resmi Usulkan Hak Angket 'Ahok Gate' ke DPR

Fraksi Partai Gerindra resmi mengusulkan hak angket ‘Ahok Gate’, untuk menginvestigasi pelantikan kembali Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta meski berstatus terdakwa kasus penodaan agama.

”Kami dari Fraksi Gerindra, akan mengajukan angket ‘Ahok Gate’. Karena ini terkait dugaan pelanggaran terhadap UU KUHP 156a, UU Nomor 23 tahun 2014,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/2).

Menurut Fadli yang juga wakil ketua DPR tersebut, angket tersebut untuk menguji kebijakan pemerintah melantik Ahok kembali. Sebab, ia menilai, paling tidak ada tigal hal yang dilanggar pemerintah.

Yaitu KUHP, UU Pemda, dan tidak sejalan dengan Yurisprudensi. Kepala daerah yang sudah terdakwa, kata dia, bahkan belum masuk pengadilan sudah diberhentikan. Ia mencontohkan, kepala daerah yang pernah diberhentikan sebelum divonis adalah mantan gubernur Banten, Sumut, dan Riau.

Selain itu, Gerindra menilai, mendagri melanggar janji akan memberhentikan Ahok kalau sudah selesai masa cutinya. ”Saya kita ini yang menjadi masalah. Kita inisiator. Kita menyamakan dengan fraksi lain, PKS dan Demokrat. Kita menggunakan hak konstitusi,” kata Fadli.

 

Sumber


579 Pages« First...91011...20...Last »