Kenaikan Biaya STNK Menyengsarakan Rakyat

kenaikan-biaya-stnk-menyengsarakan-rakyat

Anggota Fraksi Gerindra di Komisi III mempersoalkan kebijakan pemerintah menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Selain diambil tanpa konsultasi dengan dewan, kebijakan itu juga dinilai menyengsarakan masyarakat.

Anggota Komisi III Wenny Warouw mengaku kecewa dengan kebijakan itu. Menurutnya, pemerintah egois dan terkesan otoriter karena mengambil kebijakan tanpa ada komunikasi dengan DPR.

”Seharusnya dibicarakan dulu dengan wakil rakyat, karena ini membebani rakyat,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (3/1).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdapat penambahan tarif pengurusan, pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara.

Dengan aturan itu, kenaikan biaya pengurusan surat-surat kendaraan seperti STNK mencapai dua hingga tiga kali lipat.

Wenny pun berjanji akan membahas masalah ini saat rapat kerja dengan Kapolri Tito Karnavian pekan depan, Senin (9/1).

Sebab, banyak masyarakat yang keberatan dengan kenaikan tersebut.

”Kami, di Komisi III DPR berkewajiban menyampaikan itu kepada Kapolri. Karena kebijakan itu terbilang menyengsarakan rakyat,” ujar anak buah Prabowo Subianto ini.

Demikian juga Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra lainnya, Muhammad Syafi’i juga menyampaikan hal yang serupa

Saking kesalnya, Syafi’i menyindir langkah pemerintah yang tak mampu menaikkan pendapatan negara, selain membebani rakyat.

”Pemerintahan Jokowi memang tidak akan bisa menciptakan pemasukan negara dari produk-produk barang, dari ekspor, dan lain-lain. Jadi memang peluang pemasukan negara dalam pemerintahan sekarang ini ya memang dengan cara membebani rakyat,” kata Syafi’i kepada wartawan, Selasa (3/1).

Syafi’i menyebutkan, sejak dilantik sebagai presiden, Jokowi mulai menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), kemudian tarif dasar listrik.

Kini, pemerintah menaikkan lagi biaya pengurusan kendaraan bermotor.? Di sisi lain, pemerintahan malah memangkas seluruh anggaran di kementerian dan lembaga.

”Mengurangi jumlah PNS, mengurangi tunjangan untuk TNI, ya itu. Jadi, pemerintah sekarang politik ekonominya adalah menambah beban masyarakat,” sindir Syafi’i.

Padahal, lanjut Syafi’i, fakta di lapangan, masyarakat sudah dibebani dengan naiknya harga kebutuhan barang-barang pokok, lapangan pekerjaan semakin sulit. Dan sekarang menaikkan lagi pengurusan kendaraan bermotor.

”Saya yakin pemerintah tidak akan mengevaluasi kebijakan tersebut. Bahkan bisa jadi malah mengerahkan polisi untuk meneror atau menangkapi siapa saja yang tidak mendukung program-program,” kritik Syafi’i

 

Sumber


Kami Bukan Partai yang Minta Kursi dan Jabatan

kami-bukan-partai-yang-minta-kursi-dan-jabatan

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengaku belum mengetahui soal kabar partainya ditawari empat kursi menteri sekaligus oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia menegaskan, posisi Partai Gerindra saat ini sudah cukup baik dengan berada di luar pemerintahan.

“Tidak ada masalah bagi kami di luar pemerintahan. Menurut kami, pemerintahan yang baik itu ke depan perlu ada check and balance, jadi sebaiknya ada yang di pemerintahan dan di luar pemerintahan. Dan Gerindra sejak awal memutuskan berada di luar pemerintahan. Kami bukan partai yang minta kursi dan jabatan,” ungkap Riza di Jakarta, Rabu (4/1/2017).

Tak hanya itu, dia juga mengatakan yang terlihat dari luar Presiden Jokowi memang senang dengan Gerindra. Hal itu terlihat beberapa waktu lalu Jokowi mengunjungi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

“Yang kami tahu Pak Jokowi senang dengan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo orangnya tidak hanya memiliki nasionalisme kebangsaan dan kebhinekaan yang tinggi, tetapi juga sangat berkomitmen dan konsisten mendukung pemerintahan selama program itu baik bagi kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat,” papar Riza.

Menurut dia, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo selama ini melalui partainya di fraksi DPR maupun di luar, Gerindra sebagai sebuah partai sekalipun ada di luar pemerintahan tetapi menyampaikan hal-hal yang positif untuk kepentingan bangsa ke depan.

Bahkan, Wakil Ketua Komisi II DPR ini menyebut jika pada 2019 nanti Partai Gerindra akan kembali mengusung Prabowo sebagai calon Presiden RI.

“Kami kader Gerindra, pengurus Gerindra sudah sepakat akan mengusung kembali Prabowo di 2019,” jelas Riza.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengaku, partainya ditawari empat pos menteri atau sederajat oleh pemerintahan saat ini. Yaitu menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, menteri pertanian, menteri tenaga kerja, dan kepala staf kepresidenan.

“Saya sudah dapat info A1 (sahih) dari orang dekat Pak Joko Widodo,” tegas Arief.

 

Sumber


Rapatkan Barisan, Cita-cita Kita Indonesia Terhormat

rapatkan-barisan-cita-cita-kita-indonesia-terhormat

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto turut prihatin melihat perkembangan bangsa Indonesia belakangan ini. Maka itu dia berharap semua pihak, khususya kader Partai Gerindra, untuk bahu-membahu menjaga bangsa ini dari kehancuran.

Menurut Prabowo, Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan kaya sumber daya alamnya. Sewajarnya, kata dia, Indonesia mampu menjadi bangsa yang mandiri tanpa ketergantungan dari luar.

“Rapatkan barisan. Cita-cita kita bersama adalah Indonesia yang terhormat, Indonesia yang berdiri diatas kakinya sendiri,” ujar Prabowo melalui akun Twitter ‏@prabowo, Minggu, 1 Januari 2017.

Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD ini mengungkapkan, salah satu cara mengangkat harkat bangsa dengan mendidik masyarakat untuk sadar akan haknya. Selain itu, kata dia, dengan cara membantu masyarakat yang menjadi korban bencana alam.

“Kita diejek, kita dihina, tapi kita di jalan yang benar. Rakyat sudah mulai melihat dan mendengar mana yang keliru dan mana yang benar,” ucapnya.

 

Sumber


Pemerintah Lemah Hadapi Spekulan Harga

pemerintah-lemah-hadapi-spekulan-harga

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menilai pemerintah lemah dalam mengawasi spekulan-spekulan yang mempermainkan harga komoditas di pasaran. Menurutnya, harga cabai, telur dan bawang dipasaran meroket karena pengawasan yang tidak dijalani oleh pemerintah.

“Pemerintah masih belum dapat mengendalikan si penampung komoditi yang mempermainkan harga, spekulan belum dapat dikendalikan oleh pemerintah,” Sabtu (31/12).

Politisi asal Partai Gerindra ini menjelaskan ada beberapa payung hukum yang dapat menjadi dasar pemerintah melakukan tindakan untuk menekan kenaikan sembako.

“UU No 7 tahun 2014 pasal 25 disebutkan pemerintah pusat dan daerah berkewajiban mengendalikan jumlah yang memadai mutu yang baik dan harga terjangkau dalam jumlah yang cukup. Tak hanya itu ada perpres No 71 tahun 2015 pasal 2(6)tentang 11 komoditas barang atau kebutuhan pokok. Seharusnya dengan adanya payung hukum tersebut pemerintah dapat mengendalikan harga,” tutupnya

 

Sumber


Gerindra Serahkan Kasus Salam Dua Jari Ahok Ke Bawaslu

gerindra-serahkan-kasus-salam-dua-jari-ahok-ke-bawaslu-1

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Bawaslu.

Pelaporan itu karena saat sidang ketiga kasus penistaan agama pada Selasa (27/12) kemarin, Ahok sempat mengacungkan dua jari. Gestur yang sering dipamerkannya ketika berkampanye.

Perbuatan itu dianggap adalah sikap tidak menghormati pengadilan dan melakukan kampanye terselubung.

Anggota Komisi III DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, ada persepsi yang berbeda berkembang di masyarakat terkait acungan jari telunjuk dan jari tengah itu. Yang pertama adalah salam kemenangan (victory), sedangkan di lain pihak, ada yang beranggapan bahwa itu salam kampanye (dua jari).

“Saya pikir karena sudah dilaporkan. Biar Bawaslu yang menentuksn apakah hal tersebut unsur pelanggaran atau bukan,” katanya kepada wartawan, Kamis (29/12).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun enggan menanggapi lebih jauh soal anggapan bahwa Ahok sesungguhnya telah melecehkan pengadilan jika benar dia telah melakukan kampanye terselubung.

“Menurut saya saling memberikan semangat pada pendukung itu biasa,” pungkasnya.

Sebelumnya, di gedung bekas Pengadilan Negri Jakarta Pusat, Selasa (27/12) lalu, terdakwa kasus penistaan agama itu mengacungkan dua jari (jari tengah dan telunjuk) sebelum persidangan dimulai. Dia diberikan kesempatan untuk diabadikan gambarnya oleh sejumlah fotografer dan kamerawan.

 

Sumber


573 Pages« First...91011...20...Last »