Maaf Ahok Tak Cukup Obati Luka Hati Umat Islam

Maaf Ahok Tak Cukup Obati Luka Hati Umat Islam

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyatakan permintaan maaf saja tak cukup untuk mengobati rasa luka hati umat Islam pasca beredarnya Video kampanye Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Di dalam video tersebut tampak sekumpulan warga yang mengenakan peci berbaju muslim. Dibagian belakangnya tampak pula spandung bertuliskan ‘Ganyang China’. Sehingga, Video tersebut dianggap sebagai sebuah upaya menyudutkan umat Islam.

“Saya rasa tidak cukup minta maaf. Ini menurut saya sudah pelanggaran, ini suatu bisa dikategorikan sebagai menyebarkan rasa permusuhan, rasa kebencian,” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/4).

Wakil Ketua DPR RI ini pun mengamini jika persoalan video kampanye eyang menuai hujatan tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian. Selain itu, ia juga meminta KPI mengusut video tersebut. “Ya mestinya juga dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan juga KPI bisa menilai kampanye atau video yang semacam itu kan jelas tidak sesuai dengan aturan yang ada,” pungkas Fadli.

Sebelumnya, Advokad Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan dugaan pelanggaran kampanye Basuki-Djarot ke Bareskrim Mabes Polri, JakartaPusat, Senin (10/4). Tim ACTA datang sekitar pukul 18.04 WIB.

Wakil Ketua ACTA Hendarsam Marantoko mengatakan video tersebut lebih parah dari kasus penodaan agama oleh sebelumnya juga dilakukan oleh Ahok di Pulau Seribu. “Menurut kami, kasus ini lebih parah dari kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok di Pulau Seribu atau yang dikenal dengan kasus Al-Maidah,” kata Hendarsam.

 

Sumber


Penerapan Presidential Threshold Tidak Berdasar

Penerapan Presidential Threshold Tidak Berdasar

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ahmad Riza Patria, menegaskan komitmennya untuk mempertahankan usulan presidential threshold (PT) 0% atau peniadaan ambang batas.

Pasalnya, Pemilu 2019 digelar secara serentak, sehingga presidential threshold lama sudah tidak berlaku lagi.

“Kita sangat optimis (akan usulan PT 0%). Kenapa 0%? Karena pilpres itu serentak. Kalau serentak, dia ini harus sesuai dengan ketentuan hasil putusan MK. Nah, kalau serentak pakai threshold jadinya tidak berdasar, enggak ada dasarnya,” ujar Riza saat berbincang dengan Okezone, Jumat (31/3/2017).

Ia menegaskan, Pemilu 2014 dengan 2019 berbeda jauh. Karenanya, aturan mengenai PT lama dinilai sudah tidak relevan.

“Atas dasar itu Gerindra meyakini bahwa tidak mungkin ada presidential threshold (atau PT 0%),” pungkas dia.

 

Sumber


Gerindra Masih Pikir-pikir Dukung Angket E-KTP

Gerindra Masih Pikir-pikir Dukung Angket E-KTP

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan bahwa partainya masih mengkaji terlebih dahulu wacana usulan hak angket kasus korupsi kartu tanda penduduk atau e-KTP terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kami (Gerindra) wait and see, kami lihat dahulu sejauh mana, kami dalami dahulu,” ungkap Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 16 Maret 2017.

Terlebih saat ini kata Fadli, usulan tersebut masih menjadi wacana sehingga belum pasti segera bisa direalisasikan. Apalagi masa sidang DPR, baru dibuka kembali, kemarin.

“Mudah-mudahan ada yang mempunyai pandangan yang sama dengan wacana tersebut bisa menggalang dukungan. Tapi itu sangat tergantung kepada mereka yang punya kepentingan,” kata dia.

Wakil Ketua DPR itu juga menjawab diplomatis ketika ditanya jikalau usulan hak angket e-KTP itu memiliki urgensi.

“Itu tergantung dari aspek mana yang kita lihat. Kalau kita lihat dari aspek pendalaman di dalam proses penegakan hukumnya ada dugaan pelanggaran hukum atau tidak,” kata dia.

“Termasuk memang agak merugikan bocornya proses penyidikan dan disebutnya nama-nama yang salah atau tidak salah. Itu telah merusak nama-nama yang ada di situ. Padahal keputusannya kan ada di pengadilan,” lanjut Politikus Gerindra ini.

 

Sumber

 


Gerindra Harap Tak Ada Tebang Pilih dalam Kasus E-KTP

ektp

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid berharap, penegakan hukum kasus dugaan korupsi KTP elektronik atau E-KTP, tidak tebang pilih. Hal ini kata ia, berlaku juga pada sejumlah nama ‘besar’ yang sering disebut dalam kasus yang merugikan uang negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.

“Gerindra selama ini meneriakkan agar hukum sama tajamnya kepada semua fihak dan prinsip semua orang sama di muka hukum,” kata Sodik di Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Dengan begitu, dia menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum  E-KTP yang akan masuk pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), 9 Maret besok.

“Gerindra selalu berpegangan pada supremasi hukum biar saja proses hukum berjalan,” ucap Sodik.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya memberi kabar akan ada nama-nama besar yang muncul dalam sidang dakwaan kasus suap E-KTP yang rencananya digelar pada Kamis, 9 Maret 2017.

“Nanti Anda tunggu, kalau Anda mendengarkan dakwaan yang dibacakan, Anda akan sangat terkejut,” kata Agus usai rapat di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat 3 Maret 2017.

KPK telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek E-KTP. Kedua tersangka itu adalah mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman.

Kedua tersangka tersebut akan disidang dengan satu dakwaan. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, berkas perkara atas terdakwa Sugiharto sebanyak 13 ribu lembar berkas. Sedangkan untuk terdakwa Irman, KPK mencapai 11 ribu lembar.

“Untuk terdakwa Sugiharto, berkas yang kita sampaikan sekitar 13.000 lembar, dan jumlah saksi 294 orang dan 5 ahli dan dokumen lain terkait proses penyidikan. Terdakwa Irman berkas sekitar 11,000 lembar jumlah saksi 73 orang dan 5 ahli,” papar Febri di Gedung KPK Jakarta Selatan, Rabu, 1 Februari 2017.

 

Sumber


Gerindra Tak Sependapat dengan Survei TII yang Sebut DPR Terkorup

Gerindra Tak Sependapat dengan Survei TII yang Sebut DPR Terkorup

DPR mendapat predikat sebagai lembaga terkorup dalam survei Transparency International Indonesia (TII). Wakil Ketua F-Gerindra DPR Sufmi Dasco Ahmad dengan tegas menolak predikat tersebut.

“Soal kritik membangun oke, tapi kalau sebagai terkorup nggak sependapat. Prosentase nggak semua, kalau prosentase ya kecil,” ujar Dasco saat dihubungi, Rabu (8/3/2017).

Dasco berpendapat tidak semua anggota DPR melakukan praktik korupsi. Ia menjelaskan masih banyak anggota DPR yang berkontribusi memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Ada 560 anggota DPR, kalau semua dipukul rata, kan kasihan. Padahal dari 560 anggota itu juga banyak yang berkarya yang kemudian bekerja membawa amanah sebagai anggota legislatif memperjuangkan aspirasi konstituen dapil,” ungkap Dasco.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini mengatakan kasus anggota DPR yang terlibat korupsi saat ini sudah menurun. Ia menilai hal itu merupakan dampak program KPK yang gencar memberantas korupsi.

“Semakin giatnya KPK memberantas korupsi, menimbulkan efek jera kawan-kawan anggota, kawan-kawan lebih hati-hati. Kalau dilihat periode sekarang, perkaranya nggak terlalu tinggi, efek penegakan hukum KPK ada manfaatnya,” tutupnya.

Survei oleh Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun TII itu memperlihatkan 65% masyarakat Indonesia menganggap level korupsi meningkat dalam 12 bulan terakhir.

Hasilnya menunjukkan sebagian besar masyarakat menempatkan DPR di peringkat pertama lembaga negara yang dianggap paling korup, diikuti birokrasi pemerintah, dan DPRD.

 

Sumber


572 Pages123...10...Last »