4 Poin Tanggapan Fraksi Gerindra terhadap RAPBD DKI 2018

4 Poin Tanggapan Fraksi Gerindra terhadap RAPBD DKI 2018

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna perihal penyampaian pandangan umum fraksi pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) DKI Jakarta 2018, Kamis (16/11/2017). Dalam rapat paripurna ini, Fraksi Gerindra menyampaikan 4 poin yang perlu digaris bawahi.

Pada poin pertama Gerindra menyatakan mendukung penuh APBD 2018 sekaligus mengharapkan seluruh anggaran tepat sasaran. Kedua, Gerindra merekomendasikan anggaran untuk program di Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan agar ditingkatkan.

Poin ketiga, Gerindra berharap adanya perluasan peran terhadap BUMD/Perusahaan Daerah (PD) Sarana Jaya untuk program DP rumah nol rupiah dan PD Pasar Jaya untuk program OKE OCE.

“implementasinya harus diperjelas, pembuatan brosur serta tata cara mengikutinya sebaiknya segera dilakukan,” ujar Muhammad Fajar Sidik saat membacakan pandangan fraksinya.

Adapun poin keempat, fraksinya berpendapat pengelolaan sampah Jakarta harus menjadi prioritas. “Pemerintah harus memiliki solusi objektif komprehensif sebagai jawaban lengkap atas kewajiban pengelolaan limbah,” tandasnya.

 

Sumber


Infrastruktur Tak Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Infrastruktur Tak Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Wakil ketua umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono mempertanyakan gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Ferry menilai gencarnya pemerintah dalam menjalankan proyek tersebut sebagai langkah yang tidak tepat. “Sebab, dampak dari pembangunannya tidak bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Rabu (15/11/17).

Dia lantas mempertanyakan langkah pemerintah yang dinilainya sangat ngotot dalam proyek infrastruktur. Kondisi itu seolah-olah menunjukkan adanya tendensi lain didalamnya.

“Infrastruktur ini dibangun untuk siapa,” cetusnya.

Ferry berpendapat semestinya pembangunan infrastruktur dilakukan ketika telah muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di banyak tempat. Dia lantas menyebut Cina, yang membangun infrastruktur untuk menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Dengan pembangunan infrastruktur, baik berupa jembatan maupun jalan, maka pusat-pusat pertumbuhan itu akan terkoneksi.

“Jadi di banyak negara yang merangsang pertumbuhan ekonomi, yang merangsang daya beli sebenarnya bukanlah infrastruktur,” ujarnya.

Kemajuan ekonomi, lanjut Ferry lebih dipengaaruhi oleh kebijakan dan program negara. Karenanya dia meminta pemerintah harus lebih teliti dalam pembangunan infrastruktur. Sehingga dapat memberikan manfaat kepada negara dan rakyat.

Untuk diketahui, pembangunan infrastruktur di tanah air yang tengah digencarkan pemerintah memerlukan anggaran dalam lima tahun (2014 – 2019) mencapai Rp 5.500 triliun. Sebagian dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

Sumber


Gerindra Minta Anies Investigasi Sebuah Apartemen dan Mall di Jakarta Barat

Gerindra Minta Anies Investigasi Sebuah Apartemen dan Mall di Jakarta Barat

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade meminta Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, mengambil tindakan tegas terhadap keberadaan Mall dan Apartemen St Moritz Puri Indah, Jakarta Barat.

“Dari informasi beredar yang kami dapatkan, mall di apartemen ini dindikasikan banyak melakukan pelanggaran,” tegas Andre kepada wartawan, Kamis (9/11/2017).

Menurut dia, keberadaan Mall di Apartemen St Moritz sudah mendapatkan perintah bongkar untuk Jembatan Penghubung Mall dari instansi terkait karena menyalahi aturan yang ada.

 Perintah bongkar ini disertai dengan penyegelan di bagian depan Mall di apartemen tersebut. Hanya saja, hingga sekarang Mall di apartemen tetap berjalan alias beroperasi seakan-akan tidak melakukan pelanggaran apa-apa.

Yang memprihatinkan, menurut Andre, tanda penyegelan pada salah dua buah tiang Jembatan Mall apartemen tersebut belakangan tertutup oleh tanaman yang berada di areal Mall. Peringatan terhadap pelanggaran sendiri diketahui telah diberikan sejak tahun 2014 silam.

“Sampai kini tidak jalan, bahkan segelnya ditutup oleh tanaman. Pemprov DKI harus mengambil sikap tegas, jangan hanya berani ke warga Akuarium, warga Bukit Duri, bangunan yang melanggar aturan juga harus ditindak tegas,” kata Andre.

Andre mengingatkan Pemprov DKI tidak boleh kalah dengan pengusaha. Seluruh warga Jakarta tanpa kecuali harus tertib dan taat pada aturan hukum yang berlaku.

Ia juga menyampaikan kekhawatirannya Mall di apartemen bisa tetap beroperasi karena dugaan adanya upeti ke oknum-oknum tertentu di Pemprov DKI.

“Ini soal penegakan hukum, Anies harus bisa menjaga wibawa Pemprop DKI, masa kalah sama konglomerat dan menafikkan kepentingan warga Jakarta lainnya,” ucapnya.

Selain meminta Gubernur Anies, Andre juga meminta Pimpinan Komisi D DPRD DKI Jakarta, khususnya kepada Iman Satria sebagai pimpinan Komisi D dari Fraksi Gerindra, untuk melakukan hal serupa.

Yakni menginvestigasi ini kenapa apartemen St Moritz tetap beroperasi padahal sudah dilakukan penyegelan.

“Jangan sampai aturan bengkok-bengkok, sudah cukup kita belajar dari perizinan reklamasi. Bagaimana aturan dibengkokkan untuk kepentingan konglomerat. DPRD DKI juga harus turun tangan,” demikian Andre Rosiade.

 

Sumber


Gerindra Minta Keputusan MK Soal Penghayat Kepercayaan di KTP-KK Tak Jadi Perdebatan

Gerindra Minta Keputusan MK Soal Penghayat Kepercayaan di KTP-KK Tak Jadi Perdebatan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, meminta putusan Mahkamah Konstitusi ‎(MK) tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), tak jadi perdebatan.

“Memang kita mengakui selain beragama ada aliran kepercayaan. Nggak apa-apa kalau sudah jadi keputusan MK kita nggak bisa berdebat lagi,” kata Riza saat dihubungi wartawan di Jakarta. Rabu (8/11/2017).

 Menurutnya dengan adanya putusan MK ini, mau tidak mau pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus mengakomodir setiap aliran kepercayaan dalam kolom agama di KTP.

“Nggak masalah (ditulis di KTP), abis gimana lagi udah keputusan MK ada aliran penganut kepercayaan,” kata Riza.

Ketua DPP Partai Gerindra itu meminta pemerintah harus segera memikirkan langkah selanjutnya pasca keputusan ini.

Sementara Komisi II, siap membicarakan langkah selanjutnya bersama pemerintah terkait revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Kedepan kita revisi soal agama dan kewarganegaraan. Dibuat revisi UU nya supaya lebih kuat,” kata Riza.

Diberitakan sebelumnya, MK mengabulkan gugatan atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Setelah disahkan penganut aliran kepercayaan selain enam agama resmi yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu, bisa dicantumkan dalam kartu kependudukan.

 

Sumber


Jawa Barat Akan Menangkan Prabowo

Jawa Barat Akan Menangkan Prabowo

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang terbaru belum tentu sesuai dengan hasil pemilu 2019.

Dalam survei tersebut Presiden Jokowi mampu mengungguli Prabowo di Jawa Barat jika pemilu diadakan sekarang. Padahal pada pemilu 2014 Prabowo unggul dari Jokowi di Jawa Barat.

“Ya saya kira gini ya. Kalau survei yang ada ini, tidak menggambarkan apapun karena kan belum ada kandidat presiden. Yang ada baru meraba. Dan membadingkan antara petahana dan bakal calon yang lain, itu menurut saya tidak kompatibel, tidak apple to apple,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/11/2017).

Ia pun meyakini jika Prabowo resmi menjadi calon presiden dan kembali bertarung dengan Jokowi di pemilu 2019, warga Jawa Barat akan memilih Prabowo.

Sebab, kata dia, saat ini ia menilai masyarakat tengah merasakan kesulitan hidup yang berkepanjangan.

Fadli menambahkan, meskipun pemerintah mengklaim berbagai keberhasilan melalui berbagai statistik, hal itu tak bisa mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan.

“Oh saya yakin kalau Pak Prabowo maju dan nanti berkompetisi dengan Pak Jokowi, saya yakin Jawa Barat akan memenangkan Pak Prabowo. Siapapun kepala daerahnya. Kami melihat trennya seperti itu,” lanjut dia.

 

Sumber


581 Pages123...10...Last »