PMP Siap Menangkan Gerindra Di Pemilu 2019 Wilayah DKI

PMP Siap Menangkan Gerindra Di Pemilu 2019 Wilayah DKI

Pemilu 2019 masih dua tahun lagi. Namun, pergerakan Partai Gerindra DKI untuk menangkan pesta demokrasi tersebut dan mengantarkan Prabowo Subianto menjadi presiden 2019-2024 dimulai sejak 2017.

Keseriusan partai besutan Prabowo Subianto di Jakarta, menangkan Pemilu secara serentak 2019 tidak bisa dianggap main-main.

Ketua Pergerakan Merah Putih (PMP) Arif Rahman menegaskan, terbentuknya PMP sebagai sayap Gerindra di Jakarta pada 2014.

Menurut dia, pembentukan PMP untuk mengkonsolidasikan kekuatan partai untuk menggarap suara-suara arus bawah.

“Tidak semuanya bisa digarap kader partai. Di sini peran PMP. Kami, akan garap simpul-simpul baru untuk menangkan Gerindra di Jakarta,” kata Arif Rahman di Jakarta, Minggu (11/6).

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) itu mengaku, kegembiraan kemenangan Pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno sebagai pemenang pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) tidak membuat lupa diri. Sebab, masih ada pekerjaan pemilu 2019.

“Harus bergerak dari sekarang. Kemenangan Anies-Sandi sudah dievaluasi, mana yang lemah, mana yang kuat. Ini akan dijadikan untuk bergerak PMP,” jelasnya.

Menurut dia, dalam politik waktu dua tahun ini sangat singkat sehingga harus dari sekarang menggerakan mesin partai. Namun, tentu pergerakan PMP harus selaras dengan mesin partai agar berjalan seiringan.

“Kami, pasti koordinasi dengan DPD ya, bagaimana pun, kami dibawah mereka,” ujar dia.

Arif menambahkan, pada bulan Ramadhan ini PMP akan membagikan takjil di depan kantor DPD Gerindra satu minggu tiga kali dan berikan santunan anak yatim piatu. “Kami, akan adakan kegiatan yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Ini semata-mata untuk berbuat baik. Kalau, dinilai ada unsur politis tentu. Kami, kan sedang berpolitik. Politik ini jalan menuju kesejahteraan,” tandas dia.

 

Sumber


Kita Pastikan KPK tidak Teramputasi

Kita Pastikan KPK tidak Teramputasi

Fraksi Partai Gerindra resmi mengutus empat perwakilan anggotanya dalam Panitia Khusus Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka yakni Desmond J Mahesa, Moreno Suprapto, Supratman Andi Agtas, dan Muhammad Syafii.

Hal tersebut pun menegaskan sikap Partai Gerindra yang semula tarik ulur dalam mengirimkan perwakilannya ke Pansus Angket. Sebab, semula Gerindra enggan mengirimkan perwakilan, namun berubah ketika Pansus Angket telah memilih ketua dan ketiga wakilnya dimana anggota DPR Fraksi Gerindra Wenny Warou hadir dalam rapat perdana. Namun ternyata kehadiran tersebut belum secara resmi lantaran belum ada surat yang masuk ke pimpinan.

“Ya hari ini baru ditandatangani ya. Seharusnya siang ini dikirim ya. Kalau nggak ya Senin. Anggotanya saya, Moreno Suprapto, Supratman Andi Agtas, dan Muhammad Syafii,” ujar Desmond saat dihubungi wartawan pada Jumat (9/6).

Menurutnya, lamanya Gerindra memutuskan untuk mengirimkan anggotanya karena adanya perdebatan yang panjang. Sebab memang pada awalnya, Gerindra enggan mengirim, namun karena Pansus tetap terbentuk dan berjalan, maka Fraksi Partai Gerindra memutuskan mengirim perwakilan.

Selain itu, Fraksi Partai Gerindra juga mempertimbangkan pengiriman perwakilan karena ada penyebutan nama- nama anggota DPR termasuk Desmond oleh penyidik KPK Novel Baswedan sebagai pihak yang diduga mengancam Miryam S Haryani.

“Inilah catatan yang membuat kami berkesimpulan mengirim anggota fraksi-fraksi kami ke Pansus. Tadinya di dalam rapat Pansus saya ditugaskan atau saya dikirim untuk minta klarifikasi tuduhan saudara novel di peradilan. Pada pertimbangannya juga demi menjaga kelembagaan akhirnya kita kirim empat orang,” ujar Desmond.

Ia kembali menegaskan posisi dan keberadaan Partai Gerindra dalam Pansus Angket KPK adalah memastikan tidak ada upaya pelemahan kelembagaan KPK. Sebab, fraksinya mengkhawatirkan bola liar yang kemungkinan bisa terjadi di Pansus Angket nanti.

“Kita ingin menjaga jangan sampai kelembagaan KPK dilemahkan. Khawatir bola liar yang tidak bisa membedakan antara kelembagaan dan personal itu, kami menjaga kelembagaannya agar jangan sampai teramputasi tugas-tuga kelembagaannya,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI tersebut.

Selain itu, ia juga memastikan fraksinya mengawasi kelembagaan KPK jangan sampai dilemahkan oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan keberadaan KPK.

Hal sama juga diungkap Fraksi PAN yang diketahui baru bergabung di Pansus Angket. Menurut Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap keberadaan PAN di Pansus semata-mata melihat ada persoalan yang harus diselesaikan di KPK. Namun, kedudukan fraksinya di Pansus bukan untuk memperlemah melainkan memperkuat kelembagaan KPK.

“Keberadaan kami juga dalam pansus semata untuk perkuat KPK dan bukan memperlemah sebagaimana dituduhkan banyak pihak. Dua alasan itu sejak awal sudah terang benderang saya sampaikan,” ujarnya.

 

Sumber


KPK Harus Dikoreksi

KPK Harus Dikoreksi

Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dikoreksi dalam rangka untuk menyempurnakan.

“Kita punya harapan sama dengan masyarakat punya harapan besar terhadap KPK. Kita juga harus lihat ada beberapa kelemahan oleh karena itu kita harus dukung hak angket,” ujarnya di Kantor SMRC, Jakarta Pusat, Kamis (8/6).

Juliantono melanjutkan, namun hak angket ini jangan digunakan dimasuki oleh kepentingan pribadi. Ferry menegaskan bahwa dengan adanya hak angket, Gerindra tidak akan melemahkan KPK.

“Enggak lah, Enggak mungkin. Kan institusi gak kita ubah,” ucapnya.

 

Sumber


Gerindra Tegaskan Tak Incar Posisi Pemimpin Pansus Angket KPK

Gerindra Tegaskan Tak Incar Posisi Pemimpin Pansus Angket KPK

Fraksi Partai Gerindra tegaskan tak ingin mengambil p‎osisi pemimpin panitia khusus (Pansus) Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fraksi yang dipimpin Ahmad Muzani itu pun tak akan menghadiri rapat perdana Pansus Angket KPK.

“Karena itu kami enggak ambil porsi pimpinan Pansus dan enggak ikut rapat perdana,” ujar‎ Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2017).‎

Adapun rapat perdana Pansus Angket KPK yang dijadwalkan mulai pukul 13.00 WIB nanti mengagendakan pemilihan ketua dan wakil ketua. Dirinya pun mempersilakan rapat Pansus Angket KPK itu berjalan.

Namun, dirinya mengaku tak mengetahui siapa saja dari Fraksi Partai Gerindra yang akan disodorkan masuk Pansus tersebut. Pasalnya, hingga kini pihaknya belum memutuskan nama-nama yang bakal ikut serta dalam Pansus Angket KPK.‎

“Saya kan wakil ketua fraksi, maka saya tahu dong ada pengiriman nama atau tidak,” kata anggota Komisi III DPR ini.

Walaupun nantinya Fraksi Partai Gerindra mengirimkan perwakilannya masuk Pansus itu, tujuannya agar KPK tidak dilemahkan. ‎”Untuk langkah kami agar KPK enggak dilemahkan, maka kami perlu bicara di internal‎,” imbuhnya.

 

Sumber


Gerindra Tolak RUU Perkelapasawitan Disahkan DPR

Gerindra Tolak RUU Perkelapasawitan Disahkan DPR

Rancangan Undang-undang (RUU) Perkelapasawitan pada 2017 terus menuai pro kontra. Beberapa pihak menilai RUU tersebut harus segera diselesaikan untuk melindungi industri kelapa sawit dari intervensi asing. Namun, sebaliknya ada pula yang mendesak RUU segera dihentikan karena dinilai hanya memperparah tumpang tindih hukum dan carut-marut hukum.

Ungkapan penolakan juga muncul dari partai terbesar ketiga di Indonesia. Berdasarkan keterangan resmi yang diterima Republika, pada Selasa (6/6), Wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menegaskan, Partai Gerindra menolak disahkannya RUU Perkelapasawitan tahun 2017 karena tidak sesuai dengan prinsip pelestarian hutan, perlindungan lingkungan hidup, dan kesejahteraan rakyat.

“Partai Gerindra selalu berusaha memperhatikan prinsip-prinsip yang sesuai dan benar bagi masa depan Indonesia. Kami merasa RUU Perkelapasawitan ini akan justru merugikan rakyat dan bangsa Indonesia di masa mendatang,” jelas Hashim.

Hashim menyatakan, RUU Perkelapasawitan yang saat ini sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR justru memberikan lebih banyak kesempatan atau keringangan kepada perusahaan perkebunan, bukan petani (pekebun) kelapa sawit. Insentif dan keringanan yang diberikan kepada perusahaan perkebunan, terlihat jelas pada pasal 18 RUU tersebut.

Hashim berharap, RUU Perkelapasawitan tidak akan dijadikan alat atau memberi celah perusahaan-perusahaan untuk dapat beroperasi di areal gambut, yang bertentangan dengan upaya negara untuk melindungi ekosistem gambut.

Hashim menjelaskan, dalam PP Perlindungan gambut dinyatakan, setiap orang dilarang membuka lahan baru sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung, dan fungsi budidaya pada areal ekosistem gambut untuk tanaman tertentu. “RUU Perkelapasawitan hanya akan membuat target Pemerintah Indonesia memulihkan 2,4 juta hektare lahan gambut menjadi sulit tercapai,” tegas Hashim.

Penolakan tersebut, sesuai pula dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang yang menegaskan, kini tidak dibolehkan lagi membuka lahan baru ataupun memberikan ijin pada lahan gambut terutama lahan gambut dalam. “Kelapa sawit kan bukan tanaman asli gambut sehingga tidak sesuai dengan ekosistem gambut, dan dapat mempertinggi risiko kebakaran, serta kekeringan di sekitar lahan gambut tersebut,” kata Bambang.

 

Sumber


575 Pages123...10...Last »