Perjalanan Hak Angket KPK Masih Panjang

Perjalanan Hak Angket KPK Masih Panjang

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sodik Mudjahid menegaskan sikap Fraksi Gerindra menolak hak angket terhadap KPK dalam kasus kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

Sodik menilai hak angket yang diajukan saat ini menghambat proses kerja yang dilakukan KPK, serta berdampak pada pelemahan lembaga dan kinerja KPK. Sodik mengatakan perjalanan hak angket KPK masih panjang.

“Apalagi banyak syarat yang masih harus dilalui seperti keabsahan keputusan paripurna kemarin, kelengkapan semua fraksi, persetujuan paripurna terhadap pansus dan lain-lain,” kata Sodik kepada Republika.co.id, Selasa (2/5).

Usulan hak angket ini berawal dari penolakan KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani dalam kasus dugaan korupsi e-KTP pada 18 April 2017. Secara resmi, ada empat fraksi yang menolak, yakni PKB, Gerindra, PKS, dan Demokrat.

Sodik menilai intervensi politik tetap ada batasnya. Fraksi Gerindra memahami perlu ada pengawasan dan pengaturan ulang hak dan kinerja KPK, tapi tidak boleh menghambat kinerja serta melemahkan institusi KPK dalam perjuangan pemberantasan korupsi.

Sodik mengapresiasi pihak kepolisian dan KPK yang sudah menangkap Miryam S Haryani pada Senin (1/5). Ia menilai penangkapan kembali Miryam menghilangkan kesan bahwa perempuan ini disembunyikan oleh pihak tertentu.

Serupa, Sodik mengingatkan polisi agar juga menuntaskan teror penyiraman air keras yang dilakukan pada penyidik KPK Novel Baswedan. “Kepada polisi, jangan lupa tangkap juga teroris ke Novel Baswedan,” ujarnya.

 

Sumber


Gerindra Nilai Presidential Threshold Tak Relevan Lagi

gerindra

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas menilai, presidential threshold pada Pemilu 2019 tak sesuai dengan konstitusi yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Pasalnya, pada Pemilu 2019 telah diputuskan berlangsung serentak, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Sehingga, akan berimplikasi pada ditiadakannya presidential threshold.

“Sesuai dengan putusan MK bahwa pilpres dan pileg serentak sehingga menjadi tidak relevan adanya PT (presidential threshold),” ujar Supratman kepada Okezone, Rabu (3/5/2017).

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mengungkapkan, keputusan ada tidaknya presidential threshold dalam Pemilu 2019 akan diputuskan pada Rapat Pansus RUU Pemilu pada 18 Mei 2017 atau setelah Paripurna Pembukaan Masa Sidang ke-V.

Sebelumnya, dalam rekomendasi Panja RUU Pemilu ada tujuh fraksi sepakat keputusan pemilu serentak otomatis berimplikasi pada penghapusan presidential threshold. Sedangkan, tiga fraksi lainnya, PDI Perjuangan, Golkar dan Nasdem berpandangan ambang batas dapat disusun oleh pembuat undang-undang.

“Sampai saat ini masih alot karena ada tiga fraksi yang tetap ingin 20% dan ada tujuh fraksi yang 0%,” ujar Supratman.

 

Sumber


Maaf Ahok Tak Cukup Obati Luka Hati Umat Islam

Maaf Ahok Tak Cukup Obati Luka Hati Umat Islam

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyatakan permintaan maaf saja tak cukup untuk mengobati rasa luka hati umat Islam pasca beredarnya Video kampanye Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Di dalam video tersebut tampak sekumpulan warga yang mengenakan peci berbaju muslim. Dibagian belakangnya tampak pula spandung bertuliskan ‘Ganyang China’. Sehingga, Video tersebut dianggap sebagai sebuah upaya menyudutkan umat Islam.

“Saya rasa tidak cukup minta maaf. Ini menurut saya sudah pelanggaran, ini suatu bisa dikategorikan sebagai menyebarkan rasa permusuhan, rasa kebencian,” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/4).

Wakil Ketua DPR RI ini pun mengamini jika persoalan video kampanye eyang menuai hujatan tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian. Selain itu, ia juga meminta KPI mengusut video tersebut. “Ya mestinya juga dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan juga KPI bisa menilai kampanye atau video yang semacam itu kan jelas tidak sesuai dengan aturan yang ada,” pungkas Fadli.

Sebelumnya, Advokad Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan dugaan pelanggaran kampanye Basuki-Djarot ke Bareskrim Mabes Polri, JakartaPusat, Senin (10/4). Tim ACTA datang sekitar pukul 18.04 WIB.

Wakil Ketua ACTA Hendarsam Marantoko mengatakan video tersebut lebih parah dari kasus penodaan agama oleh sebelumnya juga dilakukan oleh Ahok di Pulau Seribu. “Menurut kami, kasus ini lebih parah dari kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok di Pulau Seribu atau yang dikenal dengan kasus Al-Maidah,” kata Hendarsam.

 

Sumber


Penerapan Presidential Threshold Tidak Berdasar

Penerapan Presidential Threshold Tidak Berdasar

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ahmad Riza Patria, menegaskan komitmennya untuk mempertahankan usulan presidential threshold (PT) 0% atau peniadaan ambang batas.

Pasalnya, Pemilu 2019 digelar secara serentak, sehingga presidential threshold lama sudah tidak berlaku lagi.

“Kita sangat optimis (akan usulan PT 0%). Kenapa 0%? Karena pilpres itu serentak. Kalau serentak, dia ini harus sesuai dengan ketentuan hasil putusan MK. Nah, kalau serentak pakai threshold jadinya tidak berdasar, enggak ada dasarnya,” ujar Riza saat berbincang dengan Okezone, Jumat (31/3/2017).

Ia menegaskan, Pemilu 2014 dengan 2019 berbeda jauh. Karenanya, aturan mengenai PT lama dinilai sudah tidak relevan.

“Atas dasar itu Gerindra meyakini bahwa tidak mungkin ada presidential threshold (atau PT 0%),” pungkas dia.

 

Sumber


Gerindra Masih Pikir-pikir Dukung Angket E-KTP

Gerindra Masih Pikir-pikir Dukung Angket E-KTP

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan bahwa partainya masih mengkaji terlebih dahulu wacana usulan hak angket kasus korupsi kartu tanda penduduk atau e-KTP terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kami (Gerindra) wait and see, kami lihat dahulu sejauh mana, kami dalami dahulu,” ungkap Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 16 Maret 2017.

Terlebih saat ini kata Fadli, usulan tersebut masih menjadi wacana sehingga belum pasti segera bisa direalisasikan. Apalagi masa sidang DPR, baru dibuka kembali, kemarin.

“Mudah-mudahan ada yang mempunyai pandangan yang sama dengan wacana tersebut bisa menggalang dukungan. Tapi itu sangat tergantung kepada mereka yang punya kepentingan,” kata dia.

Wakil Ketua DPR itu juga menjawab diplomatis ketika ditanya jikalau usulan hak angket e-KTP itu memiliki urgensi.

“Itu tergantung dari aspek mana yang kita lihat. Kalau kita lihat dari aspek pendalaman di dalam proses penegakan hukumnya ada dugaan pelanggaran hukum atau tidak,” kata dia.

“Termasuk memang agak merugikan bocornya proses penyidikan dan disebutnya nama-nama yang salah atau tidak salah. Itu telah merusak nama-nama yang ada di situ. Padahal keputusannya kan ada di pengadilan,” lanjut Politikus Gerindra ini.

 

Sumber

 


573 Pages123...10...Last »