Gerindra Hormati Sikap Demokrat yang Akan Dukung Jokowi

jokowi dan sby

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menilai bahwa rencana Partai Demokrat melabuhkan dukungan ke pemerintahan Jokowi-Ma’ruf nanti merupakan hal yang wajar. Setiap partai politik menurutnya, memiliki pandangan serta pertimbangan kebijakan masing-masing.

“Itu adalah hal yang wajar dalam demokrasi tentu time table tergantung dari parpol masing-masing,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (14/8/2019).

Menurut Fadli, Gerindra menghormati sikap apapun yang diputuskan Demokrat nantinya. Baik itu bergabung dengan partai koalisi pemerintah, atau menjadi bagian dari partai oposisi.

“Karena saya yakin dua-duanya (oposisi dan koalisi) itu mempunyai posisi yang strategis ya, hitung-hitungan politik tergantung juga konsituen dan saya kira tergantung arah dari parpol tersebut. Jadi saya kira hal yang wajar dalam berdemokrasi,”ujar Fadli.

Partai Gerindra sendiri menurut Fadli menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Prabowo Subianto untuk memutuskan sikap apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan. Yang pasti menurutnya apapun sikap politik Gerindra nanti, semua bertujuan untuk kebaikan bangsa dan negara.

“Kalau kita dalam pemerintahan harus efektif bekerja dalam rangka membangun kepentingan bangsa yang lebih besar tapi di luar pemerintahan merupaka suatu opsi untuk melakukan cek and balance,” pungkasnya.

Sebelumnya kader Demokrat Ferdinand Hutahaean mengklaim bahwa partainya telah memutuskan sikap politik ke depan. Sikap tersebut yakni mendukung pemerintahan dengan bergabung bersama partai koalisi Indonesia Kerja.

“Partai Demokrat arahnya adalah memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan. Ya itu sikap resmi dan opsi terdepan,” ucap Ferdinand beberapa waktu lalu.

 

Sumber


Gerindra Waspadai Perubahan Konstitusi

gerindra

Rekomendasi PDIP yang menginginkan amandemen terbatas UUD 1945 tidak serta-merta langsung disepakati semua parpol. Salah satunya Gerindra. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyampaikan wacana itu harus dikaji secara matang. Jangan sampai amanemen tersebut bersifat jangka pendek dan pragmatis. ’’Jangan untuk kepentingan sesaat yang bersifat politis pragmatis,” kata Fadli Zon, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta kemarin.

Disampaikan, rekomendasi PDIP itu bukan usulan baru. Namun wacana lama yang sudah berlangsung sejak periode 2004-2009. Dia bilang, dirinya bukan berarti tidak setuju dengan usulan PDIP tersebut. Namun yang harus dipikirkan adalah substansi dan prosedur amandemen. ’’Di masa lalu kita hampir memiliki naskah UUD yang baru. Yang kita khawatirkan adalah perubahan konstitusi,” imbuhnya.

Dalam sejarahnya, UUD 1945 sudah mengalami empat kali amandemen. Yaitu tahun 1999, 2000, 2001 dan tahun 2002. Perubahan tersebut disahkan dalam sidang tahunan MPR.Amandemen pertama, dititikberatkan pada pergeseran kekuasaan presiden yang dinilai terlalu kuat.

Amandemen kedua menyangkut perubahan pemerintahan daerah serta kewenangan DPR. Amandemen ketiga membahas kewenangan MPR, kepresidenan, kekuasaan kehakiman, keuangan negara serta prosedur impeachment atas presiden. Adapun amandemen keempat menyangkut mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.Amandemen keempat juga dibahas DPD bagian dari MPR serta mekanisme pengantian presiden. ’’Lalu apa yang ingin diamandemen berikutnya nanti,” ujar Fadli Zon.

Dia menilai, amandemen UUD 1945 saat ini belum memiliki basis urgensi yang mendesak. Jika memang harus dilakukan, usulan itu harus dikaji dengan cermat. Poin apa saja dan dampak negatifnya bagi kehidupan bernegara.

Jangan sampai amandemen mengubah dasar-dasar konstitusi yang ujung-ujungnya merugikan bangsa dan negara. ’’Prinsipnya usulan ini masih bisa didiskusikan. Tanpa harus mengubah konstitusi,” kata wakil ketua DPR itu.

Sebelumnya diberitakan, PDIP sebagai pemenang Pemilu 2019 menginginkan amandemen terbatas UUD 1945. Dengan begitu, MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan bernegara.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan amandemen untuk menetapkan haluan negara. Haluan tersebut harus diikuti oleh seluruh lembaga negara. Termasuk presiden dan lembaga negara lainnya. Saat ini, lanjut dia, dalam menjalankan agenda pemerintahan presiden cendrung tidak digerakkan oleh visi-misi. Lebih pada agenda jangka pendek selama lima tahun. Konsekuensinya, jika presiden-wakil presiden berganti, maka arah pembangunan dan kebijakan juga berganti.

Meski MPR jadi lembaga tertinggi negara, lanjut Hasto, bukan berarti presiden dipilih oleh MPR. PDIP setuju bahwa presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga basis legitimasinya menjadi lebih kuat. ’’Presiden bukan mandataris MPR. Agar legitimasi kuat, presiden tetap dipilih secara langsung,” jelas Hasto.

 

Sumber


Oposisi atau Bergabung ke Jokowi? Sikap Gerindra Tunggu Komando Prabowo

fadli zon

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengakui hingga kini partainya belum menentukan sikap politik pasca Prabowo Subianto dikalahkan rivalnya,  Joko Widodo di Pilpres 2019 lalu.

Apakah nantinya Gerindra berada di dalam pemerintahan atau di luar, Fadli Zon mengaku keputusan itu diserahkan kepada Prabowo selaku pimpinan partai.

“Saya kira nanti pada waktunya kami akan memutuskan berada di dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan, kami sudah serahkan kepada Pak Prabowo,” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2019).

Gerindra sendiri diakui Fadli saat ini masih menawarkan konsep pembangunan Indonesia kepada pemerintah seperti kedaulatan pangan, energi, ekonomi, nasionalisme, dan ketahanan BUMN.

Dari konsep itu pula nantinya akan menjadi bahan pertimbangan ke arah mana Gerindra akan bergabung.

Namun begitu, dijelaskan Fadli, apapun sikap ke depan yangvakan diambil Prabowo baik di dalam atau di luar pemerintah tujuannya ialah untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

“Saya kira yang paling penting ini adalah bagaimana kepentingan nasional terjaga, bagaimana negara kita bisa bangkit dan sebagainya dan untuk itu kita sejak awal memiliki pemikiran-pemikiran itulah,” kata dia.

“Kalau misalnya, misalnya bergabung dengan pemerintah yang kami tawarkan sebagai solusi karena yakin karena pemikiran-pemikiran kami bisa menyelesaikan sebagian dari masalah yang ada.”

 

Sumber


Fadli Zon Yakin Gagasan Gerindra Diterima Jokowi

fadli zon

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan Prabowo Subianto sudah menawarkan konsep dan gagasan partai saat bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Fadli yakin gagasan yang ditawarkan diterima pemerintah.

“Saya kira sudah secara lisan disampaikan (konsep) kedaulatan pangan, energi, ekonomi, nasionalisme ketahanan BUMN dan sebagainya. Itu bagian-bagian vital dari negara yang tidak bisa dikompromikan,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 5 Agustus 2019.

Namun, Fadli menyebut, konsep dan gagasan yang ditawarkan belum jaminan Gerindra merapat ke pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Keputusan final ada di tangan Prabowo.

“Pada akhirnya kita menyerahkan kepada Pak Prabowo untuk mengambil sikap,” ucap Fadli.

Fadli menambahkan hal utama bukanlah Gerindra bergabung dengan pemeritahan atau tidak. Ada hal yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa dan negara.

“Bagaimana negara kita bisa bangkit dan sebagainya dan untuk itu kita sejak awal memiliki pemikiran-pemikiran itu. Kalau misalnya bergabung dengan pemerintah yang kita tawarkan sebagai solusi karena yakin karena pemikiran-pemikiran kami bisa menyelesaikan sebagian dari masalah yang ada,” jelas Fadli.

 

Sumber


Prabowo Undang Relawan Emak-Emak ke Kertanegara

Prabowo-Undang-Relawan-Emak-Emak-ke-Kertanegara

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui sejumlah relawan emak-emak di kediamannya yang berlokasi di Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hari ini, Senin (5/8/2019).

Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut pertemuan itu memang dilakukan Prabowo secara kontinyu untuk memfasilitasi para relawannya bertemu dan berdialog langsung dengan dirinya.

Untuk hari ini, Prabowo memang menemui relawan emak-emak yang sudah mendukungnya selama Pilpres 2019 lalu.

“Silaturahmi saja, jadi kan Pak Prabowo itu menerima secara periodik, ganti-gantian (menemui) para relawan,” kata Dahnil.

Pertemuan itu dilakukan Prabowo untuk menjelaskan langkah politiknya setelah Pilpres 2019 ini. Prabowo kata Dahnil memang ingin menjelaskan sendiri apa yang akan dia lakukan di kancah politik setelah kalah Pilpres melawan Joko Widodo atau karib disapa Jokowi.

“Menjelaskan langkah politik yang dilakukan Pak Prabowo pasca pilpres ini,” kata Dahnil.

Acara itu sendiri kata Dahnil digelar usai makan siang. Tepatnya pukul 13.00 WIB. Relawan yang hadir keseluruhan adalah relawan emak-emak.

Sementara itu, Prabowo dalam pertemuan itu didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon dan Juru bicaranya, Dahnil Anzar.

“Tadi yang dampingi saya dan Bang Fadli,” kata Dahnil.

 

Sumber