Gerindra Minta Pemerintah Jujur Soal Kondisi Ekonomi Yang Terancam Krisis

Gerindra Minta Pemerintah Jujur Soal Kondisi Ekonomi Yang Terancam Krisis1

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terpuruk karena kegagalan fundamental kebijakan ekonomi Indonesia.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono dalam pesan singkatnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (31/8).

Neraca nilai tukar rupiah terhadap satu dolar AS pada pagi ini bertengger pada angka Rp.14.828.

Ferry menyebutkan, pelemahan nilai tukar rupiah bisa saja menjadi berkah jika pemerintah menggalakkan ekspor. Tetapi, yang dilakukan pemerintah justru sebaliknya.

“Kalau kita menjadi produsen minyak, atau kita eksportir bahan pangan tentu penguatan nilai tukar rupiah membawa devisa kita meningkat. Ini malah impor semua, ya ambruklah,” jelasnya.

Dia meminta pemerintah untuk jujur soal kondisi ekonomi yang kini terancam krisis. Jangan karena ingin menang kembali di Pilpres, lalu kemudian berkata seolah-olah ekonomi negara aman.

“Jangan memanipulasi keadaan demi pencitraan untuk Pilpres, jangan korbankan rakyat demi kepentingan pribadi,” tukas Ferry.

 

Sumber


Kita Fokus Ekonomi, Rezim Malah Bangkitkan Sentimen

Kita Fokus Ekonomi, Rezim Malah Bangkitkan Sentimen

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengkritik pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang disebutnya cenderung represif terkait pembubaran deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah wilayah.

Dia menyayangkan pemerintah membubarkan massa #2019GantiPresiden dengan tangan Badan Intelijen Negara (BIN) dan kepolisian. Padahal, sambungnya, di satu sisi poros Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sudah fokus ke isu ekonomi.

“Ketika kita fokus isu ekonomi, Pemerintahan Jokowi masih menggunakan isu-isu yang membangun isu primordial,” ucap Ferry dalam diskusi yang di kantor Indonesia Law Enforcement Watch (ILEW), Jakarta, Selasa (28/8).

“Kasus persekusi kemarin terhadap Neno Warisman [di Pekanbaru] dan teman-teman yang deklarasi, dengan penggunaan BIN, kepolisian dan lain-lain justru membangkitkan kembali sentimen-sentimen SARA,” lanjutnya.

Ferry menilai sikap pemerintah tersebut berisiko membuat suasana menjadi tidak kondusif. Padahal, Pilpres dan Pemilu 2019 harus disambut dengan gembira di seluruh lapisan masyarakat.

“Situasi [sekarang] ini ada risiko krisis, membuat suasana bisa menjadi tidak kondusif saat Pilpres,” kata Ferry.

Ferry mengatakan masyarakat saat ini juga tengah sensitif. Alasannya, karena kondisi ekonomi Indonesia tengah terpuruk dan sangat dirasakan masyarakat kecil.

Ferry mengatakan perekonomian masyarakat kecil dan menengah sejak lama kepayahan. Hal itu karena harga bahan pokok yang cenderung mahal. Rupiah yang semakin melemah terhadap dolar AS juga turut berperan dalam mengganggu hajat hidup masyarakat kecil.

Namun, Ferry menyayangkan sikap pemerintah ketika ada pihak yang berupaya mengingatkan atau mengkritik. Padahal, lanjutnya, semua itu dilakukan agar krisis ekonomi tidak benar-benar terjadi secara meluas.

 

Sumber


Fraksi DPR Sampaikan Pandangan Umum RAPBN TA 2019 beserta Nota Keuangannya

Fraksi DPR Sampaikan Pandangan Umum RAPBN TA 2019 beserta Nota Keuangannya

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2018 lalu. Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2 Peraturan DPR RI Nomor I Tahun 2014 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa terhadap RUU APBN serta Nota Keuangan sebagaimana dimaksud ayat 1, kepada Fraksi DPR RI diberikan kesempatan untuk menyampaikan Pemandangan Umum yang disampaikan dalam Rapat Paripurna.

Demikian hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018). Turut mendampingi Fadli, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Fadli menyampaikan, untuk keperluan tersebut Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyampaikan daftar nama juru bicara dari masing-masing Fraksi yang akan menyampaikan Pandangan Fraksinya dengan urutan secara bergiliran.

Sebelum memasuki agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi itu, Fadli juga berkesempatan melaporkan kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna bahwa Pimpinan Dewan telah menerima empat buah surat.

Pertama, surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R39/Pres/08/2018 tanggal 8 Agustus 2018 perihal permohonan pertimbangan atas pencalonan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh (DUBES LBBP) Republik Federal Jerman dan Republik Chile untuk Republik Indonesia. Kedua, surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R40/Pres/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019.

Selanjutnya surat dari Presiden RI nomor R41/Pres/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal Rencana Pengesahan ASEAN Hongkong China Free Try Agreement. Dan terakhir surat dari Pimpinan BAKN DPR RI nomor PW/11966/DPRRI/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 mengenai hal Pembahasan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

“Untuk surat-surat tersebut, sesuai peraturan DPR RI akan dibahas lebih lanjut dengan mekanisme yang ada,” kata politisi Partai Gerindra. Sebelum seluruh fraksi-fraksi membacakan pemandangan umum, Rapat Paripurna diisi dengan agenda pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW).

 

Sumber


Bantuan Kepada Rakyat Harus Diberi Label

Bantuan Kepada Rakyat Harus Diberi Label
Bantuan pemerintah, baik bantuan langsung, non tunai, atau subsidi sebaiknya diberi label yang jelas dengan tulisan “Dari Rakyat Untuk Rakyat”. Ini penting agar bantuan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau kepentingan lainnya. Semua sumber bantuan yang diberikan pemerintah berasal dari uang rakyat pula, salah satunya dari pajak.

Demikian penegasan yang disampaikan juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ramson Siagian saat membacakan pandangan fraksinya pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018), atas pidato Presiden Joko Widodo soal RAPBN 2019 beserta Nota Keuangannya. Hal ini menjadi catatan penting memasuki tahun politik seperti saat ini. Apalagi, pendaftaran capres dan wapres sudah dilakukan beberapa waktu lalu.

“Fraksi Partai Gerindra dengan jelas memberikan catatan agar untuk setiap bantuan langsung dalam bentuk tunai atau sembako atau bantuan subsidi langsung ke rakyat ke orang per orang atau kelompak di masyarakat, agar diberikan label bahwa itu uang dari rakyat diberikan kepada rakyat,” ujar Ramson saat membacakan pandangan fraksinya.

Politisi dapil Jawa Tengah X ini mengingatkan, semua pendapatan negara baik pajak yang dibayar oleh rakyat, juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil dari bumi Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Sementara utang yang dibuat pemerintah akan menjadi beban rakyat pada masa sekarang dan yang akan datang. Semua itu secara konstitusional dan nyata adalah uang rakyat pula

 

Sumber


Gerindra Singgung Janji Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Gerindra Singgung Janji Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Fraksi Partai Gerindra menagih janji target pertumbuhan ekonomi oleh Presiden Joko Widodo sebesar 7 persen dalam Rapat Pandangan Umum Fraksi Atas RAPBN 2019 di DPR RI, Selasa (28/8/2018) siang.

Anggota Fraksi Gerindra yang menyampaikan pandangan umum fraksinya, Ramson Siagian, awalnya mengomentari target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2019 sebesar 5,3 persen yang lebih rendah dibanding tahun 2018 yang mencapai 5,4 persen.

“Setelah tiga tahun (pemerintahan Jokowi), pertumbuhan ekonomi hanya 5,1 persen. Padahal pada kampanye, Jokowi-JK menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7 persen, tapi sampai tahun terakhir Kabinet Kerja masih jauh dari janji saat kampanye,” kata Ramson di hadapan peserta rapat.

Ramson mengungkapkan, dengan realisasi terdahulu yang masih jauh dari janji kampanye, Gerindra jadi meragukan target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,3 persen bisa tercapai.

Gerindra turut mendorong agar pemerintah bisa tetap konsisten melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam RAPBN 2019, meski bersamaan dengan tahun politik.

“Gerindra masih tanda tanya, apakah pertumbuhan 5,3 persen (tahun 2019) bisa direalisasikan atau tidak. RAPBN 2019 tahun terakhir pemerintahan Jokowi-JK, rakyat akan mengamati dan melihat bagaimana kebijakan dalam RAPBN 2019 akan tetap konsisten,” tutur Ramson.

Kritik terhadap pertumbuhan ekonomi turut disampaikan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota yang menyampaikan pandangan umum PKS, Adang Sudrajat, menyebut pemerintah terkesan tidak yakin dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang lebih rendah atau di bawah dari target tahun 2018.

“Target pertumbuhan ekonomi RAPBN 2019 turun dari target pertumbuhan ekonomi 2018, menunjukkan pemerintahan makin tidak optimistis,” ujar Adang.

 

Sumber


618 Pages123...10...Last »