Gerindra Masih Pikir-pikir Dukung Angket E-KTP

Gerindra Masih Pikir-pikir Dukung Angket E-KTP

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan bahwa partainya masih mengkaji terlebih dahulu wacana usulan hak angket kasus korupsi kartu tanda penduduk atau e-KTP terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kami (Gerindra) wait and see, kami lihat dahulu sejauh mana, kami dalami dahulu,” ungkap Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 16 Maret 2017.

Terlebih saat ini kata Fadli, usulan tersebut masih menjadi wacana sehingga belum pasti segera bisa direalisasikan. Apalagi masa sidang DPR, baru dibuka kembali, kemarin.

“Mudah-mudahan ada yang mempunyai pandangan yang sama dengan wacana tersebut bisa menggalang dukungan. Tapi itu sangat tergantung kepada mereka yang punya kepentingan,” kata dia.

Wakil Ketua DPR itu juga menjawab diplomatis ketika ditanya jikalau usulan hak angket e-KTP itu memiliki urgensi.

“Itu tergantung dari aspek mana yang kita lihat. Kalau kita lihat dari aspek pendalaman di dalam proses penegakan hukumnya ada dugaan pelanggaran hukum atau tidak,” kata dia.

“Termasuk memang agak merugikan bocornya proses penyidikan dan disebutnya nama-nama yang salah atau tidak salah. Itu telah merusak nama-nama yang ada di situ. Padahal keputusannya kan ada di pengadilan,” lanjut Politikus Gerindra ini.

 

Sumber

 


Gerindra Harap Tak Ada Tebang Pilih dalam Kasus E-KTP

ektp

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid berharap, penegakan hukum kasus dugaan korupsi KTP elektronik atau E-KTP, tidak tebang pilih. Hal ini kata ia, berlaku juga pada sejumlah nama ‘besar’ yang sering disebut dalam kasus yang merugikan uang negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.

“Gerindra selama ini meneriakkan agar hukum sama tajamnya kepada semua fihak dan prinsip semua orang sama di muka hukum,” kata Sodik di Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Dengan begitu, dia menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum  E-KTP yang akan masuk pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), 9 Maret besok.

“Gerindra selalu berpegangan pada supremasi hukum biar saja proses hukum berjalan,” ucap Sodik.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya memberi kabar akan ada nama-nama besar yang muncul dalam sidang dakwaan kasus suap E-KTP yang rencananya digelar pada Kamis, 9 Maret 2017.

“Nanti Anda tunggu, kalau Anda mendengarkan dakwaan yang dibacakan, Anda akan sangat terkejut,” kata Agus usai rapat di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat 3 Maret 2017.

KPK telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek E-KTP. Kedua tersangka itu adalah mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman.

Kedua tersangka tersebut akan disidang dengan satu dakwaan. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, berkas perkara atas terdakwa Sugiharto sebanyak 13 ribu lembar berkas. Sedangkan untuk terdakwa Irman, KPK mencapai 11 ribu lembar.

“Untuk terdakwa Sugiharto, berkas yang kita sampaikan sekitar 13.000 lembar, dan jumlah saksi 294 orang dan 5 ahli dan dokumen lain terkait proses penyidikan. Terdakwa Irman berkas sekitar 11,000 lembar jumlah saksi 73 orang dan 5 ahli,” papar Febri di Gedung KPK Jakarta Selatan, Rabu, 1 Februari 2017.

 

Sumber


Gerindra Tak Sependapat dengan Survei TII yang Sebut DPR Terkorup

Gerindra Tak Sependapat dengan Survei TII yang Sebut DPR Terkorup

DPR mendapat predikat sebagai lembaga terkorup dalam survei Transparency International Indonesia (TII). Wakil Ketua F-Gerindra DPR Sufmi Dasco Ahmad dengan tegas menolak predikat tersebut.

“Soal kritik membangun oke, tapi kalau sebagai terkorup nggak sependapat. Prosentase nggak semua, kalau prosentase ya kecil,” ujar Dasco saat dihubungi, Rabu (8/3/2017).

Dasco berpendapat tidak semua anggota DPR melakukan praktik korupsi. Ia menjelaskan masih banyak anggota DPR yang berkontribusi memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Ada 560 anggota DPR, kalau semua dipukul rata, kan kasihan. Padahal dari 560 anggota itu juga banyak yang berkarya yang kemudian bekerja membawa amanah sebagai anggota legislatif memperjuangkan aspirasi konstituen dapil,” ungkap Dasco.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini mengatakan kasus anggota DPR yang terlibat korupsi saat ini sudah menurun. Ia menilai hal itu merupakan dampak program KPK yang gencar memberantas korupsi.

“Semakin giatnya KPK memberantas korupsi, menimbulkan efek jera kawan-kawan anggota, kawan-kawan lebih hati-hati. Kalau dilihat periode sekarang, perkaranya nggak terlalu tinggi, efek penegakan hukum KPK ada manfaatnya,” tutupnya.

Survei oleh Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun TII itu memperlihatkan 65% masyarakat Indonesia menganggap level korupsi meningkat dalam 12 bulan terakhir.

Hasilnya menunjukkan sebagian besar masyarakat menempatkan DPR di peringkat pertama lembaga negara yang dianggap paling korup, diikuti birokrasi pemerintah, dan DPRD.

 

Sumber


Gerindra Yakin Tak Ada Kader Terlibat Kasus E-KTP

Gerindra Yakin Tak Ada Kader Terlibat Kasus E-KTP

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meyakini, tidak ada kadernya yang bakal terlibat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).‎

Pasalnya, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra periode 2009-2014 mengaku tidak menerima suap proyek senilai Rp6 Triliun itu.

“Menurut keterangan mereka enggak ada,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon ‎di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Lagipula kata dia, sejumlah anggota komisi II DPR dari Fraksi Gerindra periode 2009-2014 tidak terpilih sebagai wakil rakyat saat ini.

Maka itu, dia meragukan kebenaran dari beredarnya sejumlah nama anggota DPR periode 2009-2014 yang disebut ikut menerima fee proyek tersebut.

“Karena pada waktu itu pimpinan fraksi saya cek juga ‎ke pimpinan fraksi, tidak ada itu terima dan sebagainya,” kata wakil ketua DPR ini.

Dia pun tidak ingin berspekulasi apakah ada kader Gerindra yang ikut disebut dalam dakwaan Sugiharto dan Irman pada perkara e-KTP besok di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. “Kita enggak mau berandai-andai sampai ada kejelasan,” paparnya.

Menurutnya, lebih baik menunggu proses persidangan kasus yang merugikan negara sekitar Rp2,3 triliun itu. “Waktu itu sudah pernah oleh pimpinan fraksi, saya enggak tahu ya, waktunya sebut-sebut namanya, tapi katanya itu enggak ada,” pungkasnya.

 

Sumber


Gerindra Yakin Hak Angket ‘Ahok Gate’ Berjalan Mulus

Gerindra Yakin Hak Angket 'Ahok Gate' Berjalan Mulus

Usulan hak angket soal status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atau ‘Ahok Gate’ telah dibacakan dalam Rapat Paripurna di DPR pada Kamis 23 Februari 2017. Hak angket tersebut kini tengah dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dibahas lebih lanjut.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan, pihaknya yakin usulan hak angket ‘Ahok Gate’ yang tengah bergulir di parlemen saat ini akan berjalan mulus. Pasalnya, sejumlah pelanggaran terhadap undang-undang sudah terang terlihat.

“Kita yakin hak angket bisa (berjalan) karena ini terang benderang pelanggaran konstitusinya. Dan juga ini kan aspirasi mayoritas rakyat indonesia yang melihat sekarang telah terjadi pelanggaran,” kata Andre saat berbincang dengan Okezone, Minggu (26/2/2017).

Hak angket ‘Ahok Gate’ tersebut diusulkan oleh 94 anggota dewan dari empat fraksi, yakni Fraksi Demokrat, PKS, Gerindra dan PAN. Mereka menggulirkan hak angket lantaran menilai pemerintah telah salah tak menonaktifkan Ahok kembali sebagai terdakwa. Pasalnya Ahok menyandang status terdakwa.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya tak langsung menonaktifkan Ahok lantaran Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif. Ahok didakwa melanggar Pasal 156 huruf a KUHP dan Pasal 156 KUHP. Karena itu, Tjahjo ingin mendengarkan tuntutan jaksa terhadap Ahok terlebih dulu.

Menurut Andre, alasan dari Tjahjo tak dapat diterima. Andre menegaskan bahwa, posisi Ahok sebagai gubernur DKI tak hanya melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melainkan juga melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta PKPU Nomor 12 Tahun 2016.

“(Usulan) hak angket ini terang benderang pemerintah melanggar Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2016 ayat (1), (2) dan (3). Proses pelantikan kembali Ahok juga melanggar peraturan. Berakhirnya waktu kampanye kan 11 Februari 2017 pukul 24.00 WIB, nah Ahok itu dilantik pada tanggal 11 pukul 15.30 WIB. Masih panjang waktu cuti, masih ada beberapa jam lagi itu,” tandasnya.

 

Sumber


572 Pages123...10...Last »