Fadli Zon Sebut Hukum Dipakai Menekan Partai Politik

Fadli Zon Sebut Hukum Dipakai Menekan Partai Politik

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, dukungan Partai Perindo kepada Presiden Joko Widodo pada pemilu 2019 merupakan hal wajar.

Langkah itu merupakan hak politik masing-masing partai.

Namun, ia melihat saat ini ada kecenderungan pihak-pihak yang berbeda dengan pemerintah kerap ditekan.

 “Tekanan macem-macem termasuk persoalan-persoalan yang menyangkut hukum, hukum bisa dijadikan satu alat untuk menekan partai politik dan juga sekaligus merangkulnya. Dan saya kira ini akan membahayakan demokrasi karena dijadikan alat gitu bagi hal-hal seperti itu,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Namun, saat ditanya apakah pernyataannya tersebut berkaitan dengan kasus yang menjerat Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Fadli membantahnya.

Namun, ia kembali menekankan saat ini pola yang berlaku dalam kekuasaan cenderung seperti itu, yakni menekan pihak yang bersebrangan untuk kemudian dirangkul.

“Polanya itu seperti stick and carrot. Kalau tidak nurut dikasih stick kalau mau dikasih carrot. Saya kira ini adalah cara-cara kekuasaan ketimbang cara-cara menegakkan hukum,” ucap Wakil Ketua DPR ini.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Perindo sekaligus CEO MNC Group  Hary Tanoesoedibjo menyatakan akan mendukung Presiden Jokowi pada Pemilu 2019.

Rencananya, dukungan itu akan dibahas dalam Rapimnas Partai Perindo pada akhir tahun 2017.

Hary saat ini berstatus tersangka di Bareskrim Polri atas dugaan ancaman melalui pesan singkat kepada Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto.

Kejaksaan Agung juga tengah menyelidiki tindak pidana korupsi terhadap pembayaran restitusi atas permohonan PT Mobile 8 Telecom tahun 2007-2008, yang diduga melibatkan Hary Tanoe sebagai komisaris di perusahaan tersebut

 

Sumber


Pemerintah Sekarang Cenderung Membelenggu Kebebasan Mengambil Sikap Politik

Pemerintah Sekarang Cenderung Membelenggu Kebebasan Mengambil Sikap Politik

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, partanya tidak merasa dikhianati Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo yang mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

Menurutnya, sikap berbalik arah Hary Tanoe (HT) yang dulu mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2014 belum final.

 Nggak ada (merasa dikhianati). Kami pahami apa yang terjadi sama kecenderungan Parpol lain,” kata Fadli kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Menurut dia, sikap pemerintah saat ini cenderung membelenggu kebebasan dalam mengambil sikap politik.

“Pemerintah sekarang menurut saya cenderung untuk membelenggu kebebasan dalam mengambil sikap politik,”katanya.

Fadli menyebut hal itu terlihat saat organisasi masyarakat, aktivis yang sedikit kritis, lalu ‘ditekan’.

“Sehingga menjadikan hukum sebagai alat kepentingan menekan atau penggalang demi jadi barisan pendukung. Ini yang kami rasakan,” kata Fadli.

Lebih lanjut saat ditanya apa kemungkinan hal itu yang melatarbelakangi HT mendukung Jokowi, Fadli enggan berandai-andai.

“Saya ngga tahu alasan utamanya. Walaupun kita menghargai itu kan sikap lembaga,” katanya.

Wakil Ketua DPR RI ini membenarkan isu publik karena kasus yang menjerat HT, memaksa dirinya berubah haluan mendukung Jokowi.

“Itu presepsi yang berkembang menurut saya mewakili perasaan masyarakat, jadi belum tentu sesuai hati nuraninya,” kata Fadli.

Fadli menegaskan, jika Gerindra menjadi partai penguasa tidak akan menjadikan hukum sebagai alat politik.

 

Sumber


Hanya Gerindra yang Laporkan Penggunaan Dana Parpol 2017

Hanya Gerindra yang Laporkan Penggunaan Dana Parpol 20171

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut partai politik yang melaporkan audit penggunaan dana parpol hanya Partai Gerindra. Parpol lain belum melaporkan audit penggunaan dana parpol tersebut.

“Sekarang, di tahun 2017, hanya Gerindra mencantumkan audit laporan partai politik. Jadi transparansi masih menjadi masalah. Kalau direvisi PP tidak akan menjawab masalah persoalan ada pembenahan dan sebagainya,” kata peneliti ICW Almas Sjafrina dalam diskusi ‘Pengelolaan Keuangan Partai’ di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Pada 2011-2013, Almas mengungkap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) aktif melaporkan audit pengelolaannya. Almas menilai saat ini KPK dan Kemendagri cukup kesulitan mengetahui laporan pengelolaan dana parpol tersebut.

“Pada tahun 2011-2013, ICW melakukan uji informasi untuk mendapatkan laporan keuangan partai, waktu itu hanya PKS yang melaporkan keuangan secara lengkap,” ujar Almas.

Menurut Almas, para simpatisan parpol masih kurang memahami makna pendidikan politik. Contohnya, peringatan hari ultah parpol di Banten merupakan bagian dari pendidikan politik.

“Kami mengecek laporan audit BPK, partai politik beragam atau mendefinisikan pendidikan politik seperti apa. Contoh di Banten, mereka mencatat agenda ultah partai sebagai pendidikan partai ada definisi yang belum clear soal pendidikan politik ini,” ucap Almas.

 

Sumber


Gerindra Kritik Prioritas Proyek Infrastruktur Jokowi

Gerindra Kritik Prioritas Proyek Infrastruktur Jokowi 1

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menggelar pertemuan pekan lalu. Dua politikus yang sama-sama purnawirawan TNI Angkatan Darat itu sepakat menjalin kebersamaan membangun kekuatan gerakan moral.

Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono mengatakan kesepakatan tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap masalah yang dihadapi rakyat. Baik menyangkut kehidupan ekonomi maupun sosial politik.

“Masyarakat sekarang sedang merasakan kesulitan hidup karena daya beli turun dan usaha kecil-menengah juga lesu,” kata dia kepada wartawan, Selasa (1/8/2017).

Di saat sejumlah kesulitan yang dihadapi masyarakat tersebut, kata Ferry, prioritas pemerintah dalam membangun infrastruktur justru bukan untuk kepentingan rakyat. Gerindra pun mengkritik prioritas pembangunan infrastruktur pemerintahan Presiden Jokowi.

“Prioritas pemerintah sekarang yaitu pembangunan infrastruktur juga dianggap kurang pas. Yang bangun pabriknya asing, terus tenaga kerjanya asing, tapi yang bangun prasarana infrastrukturnya duit rakyat, ya yang untung bukan bangsa kita. Daendels juga bangun infrastruktur waktu itu kok,” kata Ferry.

Ada juga kasus penganiayaan terhadap seorang ahli teknologi di jalan tol dan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Terbitnya Perppu Ormas kian menambah tekad Prabowo dan SBY membangun gerakan moral bersama.

“Jadi kekuatan gerakan moral ini adalah kekuatan kritis yang positif buat kekuasaan dan menjadi tempat perjuangan bersama bagi elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan perlindungan serta dukungan. Partai politik harus di garis rakyat manakala dibutuhkan. Tugas partai bukan hanya bicara pilpres, pilkada, dan kekuasaan,” tutur Ferry.

 

Sumber


Sesuai UUD 1945, Gerindra Keukeuh Pemilu 2019 Tanpa Presidential Threshold!

muzani1

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, internal partainya masih menginginkan Pemilu serentak 2019 tidak menerapkan Presidential Threshold dalam mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.

Alasannya, dijelaskan Muzani lantaran sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh sebab itu, Gerindra menegaskan setuju pada angka 0%.

“Gerindra menginginkan dari awal itu 0%. Alasan 0% saya kira alasan kami adalah alasan yang sesuai dengan UUD 45 dan putusan MK,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017).

Lebih dalam, Muzani menekankan dalam mencalonkan dan mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia itu merupakan ranah partai politik (parpol).

“Kalau disertakan dengan threshold, hasil pemilu atau threshold mana yang kita gunakan,” ujar dia.

Bagi Muzani, jika Pemilu serentak 2019 menggunakan hasil Pemilu 2014 maka hal itu sudah tidak relevan. Pasalnya, sudah banyak mengalami perubahan dan dinamika dalam perjalanannya.

“Hasil pemilu 2014 yang akan kita gunakan di 2019 itu sudah kita gunakan pada saat Gerindra mencalonkan Prabowo bersama Hatta. PDIP mencalonkan Jokowi dan Jusuf Kalla dan seterusnya. Masa mau kita gunakan di pemilu yang berbeda tapi tiketnya sama,” tutup dia.

 

Sumber


578 Pages123...10...Last »