Ninik Mamak Malampah, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat siap menangkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan Indra Catri (NA-IC). Para ninik mamak tersebut juga siap turun ke rumah kamanakan mereka untuk mensosialisasikan pasangan Nasrul Abit-Indra Catri.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan ninik mamak Malampah di Kampuang Tabek Jorong Pasa Panjang, Nagari Ladang Panjang, Selasa (27/10) sore.

Ninik mamak Malampah memandang pasangan Nasrul Abit dan Indra Catri cakap dalam memimpin Sumbar untuk lima tahun ke depan.

“Program percepatan pembangunan nagari itu yang kami harapkan. Aset nagari kami sangat besar dan saat ini belum tersentuh untuk kesejahteraan kaum anak kamanakan kami. Bapak Nasrul Abit dan Indra Catri memberikan kebutuhan kami. Itu sebabnya kami mendukung seratus persen pasangan ini,” ungkap ninik mamak Malampah, Siyur Datuk Basa dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2020).

Sementara itu Indra Catri yang sudah dua periode menjadi Bupati Agam ini mengucapkan terima kasih kepada ninik mamak dan tokoh-tokoh Malampah.

“Kami akan membangun Pasaman lebih baik lagi dan mohon doa serta dukungannya,” pungkasnya.

Sumber

Anggota DPR RI Komisi I Fadli Zon menilai pemberian nama jalan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) dengan nama Presiden Joko Widodo sebagai hal yang biasa. Fadli Zon malah mewanti-wanti satu hal ke Jokowi terkait hubungan diplomatik Israel-Bahrain.

“Menurut saya itu hal yang biasa dan mengingat tentu hubungan baik kedua negara. Tentu halnya dulu soekarno dipakai di beberapa jalan, soeharto juga dipakai mungkin juga presiden yang itu menunjukkan sebuah gestur politik hubungan baik,” kata Fadli Zon saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).

Waketum Gerindra itu berharap pemberian nama jalan itu bukan sebagai iming-iming agar Indonesia mengikuti sikap UEA terkait soal normalisasi Israel. Fadli Zon meminta pemerintah Indonesia tetap teguh pada pendirian dan komitmen soal Palestina.

Sumber

Kampanye terbuka Pilkada 2020 dimulai.Gerindra ingatkan pasangan calon yang diusungnya tidak melanggar aturan protokol kesehatan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani meminta agar paslonnya menjunjung azas protokol kesehatan selama kampanye. Paslon harus memastikan simpatisan maupun kader tidak berkerumun dalam jumlah banyak, tetap menjaga jarak dan senantiasa mengenakan masker.

“Oleh karena itu, semua calon bupati, gubernur, dan wali kota yang diusung Partai Gerindra, kami meminta dengan hormat agar dalam meyakinkan calon pemilihnya masing-masing tetap menjunjung tinggi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan tetap mencuci tangan serta tidak berkerumuna dalam jumlah yang banyak,” kata Muzani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/9/2020).

Muzani juga meminta tidak melibatkan banyak orang dalam kampanye. Serta tidak menggelar konser musik.

“Begitu juga dengan konser musik yang melibatkan banyak orang juga harus ditiadakan,” ujarnya.

Gerindra berharap para calonnya mentaati protokol kesehatan. Karena, keselamatan para pemilih kita adalah yang utama.

“Partai gerindra tidak akan mendukung calon gubernur, walikota, bupati, dan wakilnya yang menghalalkan semua cara yang akhirnya bisa mengorbankan masyarakat,” ujarnya.

“Keselamatan warga kita dalam suasana COVID-19 ini dan saya berharap kita semua tetap sehat. Pilkada yang berlangsung 9 Desember (2020) nanti juga berjalan lancar dan semuanya selamat, terhindar dari COVID-19,” lanjut Muzani.

Lebih lanjut, Muzani menegaskan paslonnya harus tetap menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara. Dengan terus mengedepankan kampanye damai.

“Semua rival kita di pilkada gubernur, bupati, walikota adalah sahabat kita, saudara kita, dan itu semua adalah orang-orang yang bertekad sama baiknya dengan kita dalam hal memajukan masyarakat, meningkatkan pembangunan dan memajukan daerah kita masing-masing,” tutur Muzani.

Sumber

Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra Sodik Mujahid menjawab sindiran GNPF Sumut terkait alasan Pilkada berlanjut. Sodik menegaskan Pilkada berlanjut atau tidak, tidak behubungan dengan anak menantu Presiden Jokowi yang maju di Pilkada.

“Lanjut atau tidaknya Pilkada sama sekali tidak ada hubungan dengan anak-mantu Jokowi yang maju dalam pilkada, peserta pilkada ada 300-an,” ujar Sodik kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).

Sodik mengatakan Pilkada ini berlanjut diputuskan oleh Komisi II bersama Mendagri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, san DKPP. Kesimpulannya sepakat melanjutkan Pilkada dengan beberapa catatan.

Catatan lainnya adalah pemberian sanksi, peningkatan sosialisasi, hingga meminta jaringan internet di daerah diperluas untuk keperluan kampanye calon kepala daerah.

“Pemberian sanksi yang tegas oleh KPU dan Mendagri, peningkatan sosialisi dan edukasi COVID, peningkatan koordinasi dengan semua pihak termasuk dengan aparat keamanan, tambahan alokasi dana bagi APD dan petugas kesehatan, perluasan jaringan internet untuk pelaksanaan kampanye dan lain-lain,” tambahnya.

Diketahui, GNPF-Ulama Sumut mengajukan gugatan ke PN Medan untuk menuntut penundaan Pilkada Medan. Dia mengatakan akan tetap berjuang agar Pilkada Medan dapat ditunda.

“Kita akan terus berjuang sampai akhir, PN kan belum menyidangkan gugatan kita, jadi masih berharap PN berpikir jernih,” kata Ketua Pokja Pilkada GNPF-Ulama Sumut Tumpal Panggabean, Selasa (22/9).

Tumpal menyampaikan harapannya agar Presiden Jokowi tidak memaksakan kehendak untuk menunda pilkada. Dia menyinggung majunya anak dan menantu Presiden Jokowi yang ikut maju di pilkada.

“Kita berharap kepada Presiden Jokowi agar tidak memaksakan kehendaknya. Jangan gara-gara anak dan menantunya maju pilkada, lalu keselamatan orang ramai, keselamatan rakyat tidak diperhatikan,” ujarnya.

Sumber

Para pengusul RUU Ketahanan Keluarga membeberkan substansi RUU tersebut dalam rapat di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Pertanyaan soal urgensi RUU tersebut pun muncul dalam rapat.

Rapat digelar di ruang rapat Baleg DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). Pengusul RUU, yakni Ledia Hanifa dan Netty Prasetyani dari  F-PKS serta Ali Taher dari F-PAN hadir langsung, sementara Sodik Mudjahid dari F-Gerindra hadir secara virtual.

Para pengusul menyampaikan bahwa substansi RUU Ketahanan Keluarga adalah meminta pemerintah menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan publik. Hal itu juga terkait dengan pembangunan dan ketahanan nasional.

Anggota Baleg F-Golkar Nurul Arifin mempertanyakan urgensi RUU tersebut. Nurul mempertanyakan seberapa jauh peran negara yang diatur dalam RUU tersebut untuk mengurusi keluarga.

“Kalau kita lihat pasal per pasal, ada ketidakkonsistenan dalam UU ini. Katanya negara disuruh untuk membuat keluarga sebagai unit terkecil di dalam negara itu menjadi kuat, dia harus memenuhi kebutuhan pangan, sandang, gizi, tempat pendidikan, kesehatan, dan rasa aman. Ini sangat sempurna sekali, perfect,” ujar Nurul.

“Tapi pertanyaannya, apa ya bisa semua orang ini sesempurna ini? Apa ya semua orang itu bisa memiliki dan mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan? Kan beda-beda,” imbuhnya.

Nurul menilai RUU Ketahanan Keluarga ini berlebihan. Ia pun mempertanyakan mengapa persoalan keluarga harus diatur dalam sebuah UU.

“Banyak hal yang sesungguhnya secara pribadi dan mewakili banyak orang, bahwa ini too much. Saya tidak tahu apa sih yang sebetulnya menjadi kegelisahan sehingga ini harus ada di dalam satu UU? Kalau memang ada langgaran pidana, ada UU KUHP. Kalau memang ada penelantaran terhadap anak, ya ada juga UU-nya,” ujar Nurul.

Sementara itu, anggota Baleg DPR F-Gerindra Hendrik Lewerissa menilai RUU Ketahanan Keluarga meminta pemerintah masuk terlalu jauh dalam ranah privat warganya. Menurutnya, tanggung jawab negara adalah pada aspek publik.

“Terus terang saya melihat RUU ini meng-introduce suatu norma hukum kalau jadi UU, yang melibatkan campur tangan pemerintah sebagai representasi negara cukup jauh masuk dalam urusan privat keluarga. Suka atau tidak suka, persepsi orang akan mengarah ke situ. Ini terlalu banyak intervensi negara masuk mengatur soal keluarga. Padahal negara punya tanggung jawab pada aspek publik kehidupan berbangsa masyarakat dan negara, bukan aspek privat,” kata Hendrik.

Hendrik juga mempertanyakan kemampuan pemerintah jika masih harus diwajibkan dalam UU untuk mengatur keluarga. Hendrik menilai hal itu sulit terjadi.

“Apakah seperti itu yang pengusul kehendaki untuk terjadi? Karena mengurus urusan publik yang merupakan kewenangan pemerintah dan negara saja, pemerintah kewalahan. Apalagi kalau pemerintah harus masuk lebih jauh lagi mencampuri urusan privat keluarga,” ungkap Hendrik.

“Saya lihat ada aspek yang ideal kalau itu terjadi, tapi dalam imagined society, apa itu bisa terjadi? Meski saya juga dari fraksi pengusul, tapi sebagai anggota Baleg saya punya kewenangan konstitusional untuk mempertanyakan ini,” tandasnya.

Sebelumnya, para pengusul RUU Ketahanan Keluarga mempresentasikan substansi RUU tersebut di Baleg DPR. Salah satu pengusul, Netty Prasetyani dari F-PKS bicara soal program Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana membangun SDM unggul dimulai dari keluarga. Netty ingin keluarga menjadi basis kebijakan publik.

“Kita ingin keluarga jadi basis kebijakan publik. Bukan hanya keluarga rentan atau prasejahtera yang jadi sasaran, tapi semua keluarga di Indonesia berhak mendapatkan perhatian, akses dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sehingga saling melengkapi yang berlandaskan pada Pancasila dan amanat UUD 1945,” ujar Netty, Senin (21/9).

Sumber