Lumentut: Harus Ada Perimbangan, Satu Dari Gerindra Dan Satu Golkar

Tomohon – Pernyataan menarik dilontarkan Wenny Lumentut selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tomohon menyikapi polemik soal penetapan dan penentuan Wakil Walikota Tomohon yang saat ini lowong.

“Kita serahkan kepada walikota semua. Tentu harus ada perimbangan sesuai dalam pengusungan dari Golkar dan Gerindra. Dalam arti kata, mempunyai hak yang sama. Kalau dua orang, satu dari Gerindra dan satu dari Golkar. Setiap aturan yang dibuat pasti kan unsur keadilan ada, bukan diambil dari Golkar dua-dua atau Gerindra dua-dua. Harus satu dari Gerindra satu dari Golkar,” terang Lumentut.

Dengan demikian dikatakannya, jika itu terlaksana akan sangat memenuhi unsur keadilan dan kebaikan. “Selain keadilan, akan ada kompetisi yang sehat dan akhirnya kita serahkan kepada DPRD yang akan memilihnya. Itu aturan yang mengharuskan. Jika hanya diambil dari salah satu partai tiada gunanya dikatakan pengusung. Jadi tidak mutlak atau tidak benar kalau hanya diambil dari salah satu. Dan siapapun yang terpilih, kita serahkan ke wakil-wakil rakyat yang duduk di DPRD,” ujarnya.

Lanjut dikatakannya, Gerindra berkewajiban menyodorkan kader terbaik untuk dipilih buat masyarakat Kota Tomohon. “Ketua partai tidak mutlak untuk masuk. Saya berikan kesempatan kepada orang lain. Saya belum berminat dan berniat duduk di pemerintahan. Dan calon yang akan diusung tentunya yang memiliki integritas, loyalitas dan memiliki komitmen untuk memenangkan Prabowo sebagai presiden, dikenal baik masyarakat, komitmen bangun Kota Tomohon,” tukasnya.

Menariknya, di dalam pengambilan keputusan pengusungan wakil walikota nanti dikatakan Lumentut Gerindra akan melaksanakan rapat pleno terlebih dahulu. “Ya. Itu akan diputuskan dalam rapat pleno dan harus mengantongi rekom dari Prabowo. Siapun dia, itu yang akan disodorkan ke walikota oleh DPC Gerindra. Dan kita punya target tertinggi, kalau itu kompetisi harus keluar sebagai yang terbaik. Dan kita masih menunggu petunjuk Dewan Pimpinan Daerah untuk pembentukan tim penjaringan dalam rapat pleno nanti.

Disinggung soal peluang Ivan Sarundajang melalui Gerindra, menurutnya bisa saja. “Siapapun boleh. Mau Ivan, Pak Piet (Piet Arabaa, red), Pak Mono (Mono Turang, red) yang mengantongi rekomendasi dari Dewan Pembina Partai Gerindra dalam hal ini Pak Prabowo Subianto. Di sini ketua partai tidak mutlak,” kuncinya.

(beritamanado.com)


Gerindra Menyatakan Mendukung Aspirasi Kepala Desa

Ketua Fraksi GENI (Gerindah Hanura) DPRD Lumajang, Miki Habirullah menyatakan setuju dengan aspirasi kepala desa di Lumajang yang melakukan aksi untuk meminta pemerintah segera realisasikan UU tentang Desa.
Kepada Beritalumajang.com, Miki Habirullah mengatakan, Gerindra sejak awal memang mendukung perpanjangan masa jabatan kepala desa dari lima tahun menjadi delapan tahun. Demikian halnya dengan anggaran APBN yang mengalokasikan 10 persen untuk pembangunan desa, sangat didukung oleh Gerindra.

“Kemarin memang sempat ada dialog antara perwakilan Kepala desa dengan Pak Prabowo di Surabaya. Dan saat itu Pak Probowo sangat mendukung aspirasi kepala desa, bukan hanya soal masa jabatan, tapi juga soal anggaran dari APBN. Maka kami sebagai kader dibawah, tentu akan terus mengawal aspirasi para kepala desa ini,” kata Miki kepada media ini, hari ini, (12/1) di Lumajang.

Menurut Miki, anggaran 10 persen itu sangat layak untuk disetujui karena pembangunan yang sebenarnya memang ada di desa. Dengan anggaran sebesar itu tentunya, masyarakat desa akan sangat mungkin untuk menikmati langsung dana pembangunan dalam bentuk usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang kita dukung.

“Selama usaha ini memang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Gerindra akan sangat mendukung. Apalagi aspirasi ini memang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dilapis bawah, maka hal itu akan terus kami support, dan akan kami sampaikan kepada wakil kami dipusat, agar masalah ini segera diselesaikan sesuai dengan tuntutan kepala desa,” kata Miki lagi.

Sedangkan menyangut masa jabatan, Miki Habirullah menyatakan setuju dengan masa jabatan delapan tahun, namun secara teknis harus diatur pemberlakukannya. Artinya, aturan itu harus berlaku pada saat diumumkan, dan jangan berlaku surut, sehingga tidak harus ada perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sekarang sudah menjabat.

“Kita dukung, tapi berlakunya nanti buat kepala desa yang baru ketika UU itu memang sudah diberlakukan. Artinya kita setujua, yang penting secara teknis tidak berbenturan dengan aturan lainnya, sehingga tidak ada masalah dikemudian hari,” papar Miki kemudian.

Hari ini di Lumajang, ratusan kepala desa mengadakan long march keseluruh wilayah di Lumajang, setelah sebelumnya menyatakan akan melakukan aksinya di Probolinggo, sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang dianggap lambat menyikapi aspirasi para kepala desa ini. sekitar pukul 07.00 hari ini, Kamis (12/1) para kepala desa berkumpul di Alun-alun Lumajang dan melakukan aksinya dengan keliling sebagian wilayah Lumajang.

Berkaitan dengan aksi ini, Miki meminta kepada kepala desa di Lumajang untuk menyampaikan aspirasinya secara santun, dan jangan sampai melakukan aksi anarkis, karena hal itu akan merugikan masyatakat yang lain.

(beritalumajang.com)


Gerindra Nilai Cacat Hukum

Pengembangan Pasar Seputihbanyak, Lampung Tengah, terus menjadi sorotan. Kali ini disampaikan Fraksi Gerindra, yang menyatakan rekomendasi pimpinan DPRD Lamteng No. 15/Pimp/DPRD/LT/2011 tentang Persetujuan Pembangunan Pasar cacat hukum. Sebab, rekomendasi yang dikeluarkan tidak prosedural.

Itu disampaikan Fraksi Gerindra melalui surat tembusan resmi ke Radar Lamteng (grup Radar Lampung) kemarin. Surat tembusan itu ditujukan kepada pimpinan DPRD Lamteng dengan nomor 001-01/F-GERINDRA/LT/2011 tertanggal 11 Januari 2012. Surat ditandatangani Riagus Ria, S.E., ketua Fraksi Gerindra, dan Achmad Rosyidi, S.H., sekretaris.

Fraksi Gerindra meminta agar ada peninjauan kembali surat rekomendasi pimpinan DPRD Lamteng terkait persetujuan pembangunan Pasar Seputihbanyak. Mengingat ada beberapa hal yang menjadi persoalan. Seperti adanya surat penolakan dari pedagang Pasar Seputihbanyak yang ditandatangani 340 pedagang. Kemudian ada pengaduan pedagang ke DPRD Lamteng pada 9 Januari lalu. Selain itu, menindaklanjuti pengaduan pedagang, komisi III melakukan kunjungan ke Pasar Seputihbanyak pada 10 Januari.

Di samping itu, dalam surat tembusan Fraksi Gerindra disebutkan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan pimpinan DPRD Lamteng tidak prosedural karena tak melalui persetujuan DPRD/paripurna. Surat rekomendasi juga tidak mengacu pada tata tertib DPRD dan perundang-undangan serta Perda No. 14 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Daerah. Oleh sebab itu, Fraksi Gerindra meminta surat rekomendasi pimpinan DPRD ditinjau ulang.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Lamteng Hi. Syaifulloh Ali K.M. mengatakan, pada Jumat (13/1) pihaknya mengundang hearing tim kajian kerja sama daerah, asisten pemkab, dan Dinas Pasar Lamteng. ’’Menindaklanjuti kunjungan ke Pasar Seputihbanyak, kami telah menjadwalkan hearing Jumat nanti,” kata dia.

Sebelumnya, Syaifulloh menganggap Pasar Seputihbanyak masih layak ditempati. Karena bangunan yang ada masih dalam keadaan baik. Saat kunjungan diketahui bahwa pedagang tidak menyetujui adanya pengembangan pasar. Karena para pedagang masih memiliki piutang. Sehingga, mereka meminta waktu agar pengembangan ditunda.

Selain itu, di lokasi pasar ada 44 kepala keluarga (KK) yang sudah lama bertempat tinggal di sana. Ke-44 KK tersebut diminta camat Seputihbanyak untuk mengosongkan areal pasar. ’’Tetapi akan dipindahkan ke mana ke-44 KK itu belum ada kejelasan,” terangnya.

(radarlampung.com)


Fraksi Gerindra Sampaikan Hasil Reses III

Fraksi Gerindra usai Reses III Tahun 2011, membuat kesimpulan dari hasil kunjungan para kadernya ke daerah-daerah. Yang menjadi sorotan para kader Gerindra adalah dibidang Pemerintahan, Ekonomi, Keuangan, Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan masyarakat.

Menurut ketua Fraksi Gerindra, Syahrir, untuk Bidang Pemerintahan hal yang menonjol didapat para kadernya dari serapan aspirasi masyarakat adalah pengratisan pelayanan KTP, Kartu keluarga dan Akte Kelahiran. Pelayanan gratis itu hendaknya dipayungi dengan peraturan daerah. Juga, perlunya tunjungan tetap bagi para RT dan RW mengingat perannya yang berada pada ujung tombak membantu pemerintah.

Untuk Bidang Perekonomian, aspirasi yang diterima seputar peningkatan peran koperasi dan usaha kecil serta usaha mikro agar mendapat pembinaan dan pemberdayaan dari Pemerintah. Peningkatan peran tersebut, salah satunya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang akhir-akhir ini untuk di pedesaan semakin langka.

Fraksi Gerindra meminta Pemerintah untuk memperhatikan industri unggulan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan agar usaha mereka dapat bertahan dan berkembang. Pada kenyataannya, bantuan KUMKM tidak merata, sehingga banyak KUMKM yang bangkrut padahal produksinya cukup bagus dan bisa bersaing dengan daerah lainnya.

Dibidang pembangunan, masalah banjir masih menjadi persoalan dan seyogianya pihak Pemerintah membenahi saluruan irigasi, perbaikan infrastruktur jalan, bantaran sungai dan lingkungan yang kritis.

Terakhir, Fraksi Gerindra meminta kepada Pemerintah untuk meningkatkan Bidang Kesejahteraan masyarakat. Diusulkannya antara lain, penataan distribusi beras raskin agar tepat sasaran dan terarah pemberiannya. Kemudian khusus untuk dana jaminan kesehatan masyarakat agar anggarannya dinaikan sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat jaminan kesehatan.

Terutama untuk dana BOS agar diperjelas kembali peruntukannya, mengingat biaya operasional sekolah misalnya untuk pembelian buku-buku pelajaran masih menjadi beban bagi para orang tua dan masih adanya sekolah yang memungut DSP.


Pilwako, Gerindra Masih Wait and See

JAMBI – Partai Gerindra Kota Jambi hingga saat ini belum menentukan sikap siapa yang bakal diusung dalam ajang Pilwako Jambi nanti. Walau diakui partai lain sudah mulai menentukan arah dukungan. “Gerindra belum, kita belum menentukan arah atau kebijakan mau kemana,” sebut Putra Absor anggota DPRD Kota Jambi dari Gerindra.

Memang diakui sudah banyak nama-nama calon yang akan ikut dalam ajang pemilukada Kota Jambi nanti. Namun banyaknya nama tersebut bukan jaminan Gerindra akan memilih salah satu di antara mereka. “Kita wait and see dulu, kita juga belum mendapat arahan ataupun petunjuk mengenai hal tersebut (dari DPP),” sebut dia lagi. Sejauh ini beberapa partai juga sudah berkoalisi untuk mengusung salah satu kandidat. ”Sah-sah saja itu. Koalisi untuk kandidat tidak dilarang kok. Tapi kita (Gerindra) masih menilai sejauh mana ketokohan seseorang,” sebut dia lagi. Tidak masuknya Gerindra dalam koalisi karena belum ada arahan dari pusat terkait hal tersebut.

Bicara mengenai komunikasi politik, Gerindra mengakui sudah melakukan hal tersebut terlebih untuk pilwako mendatang. Namun komunikasi
tersebut belum mencapai titik akhir. “Kita membicarakan bagaimana membangun Kota Jambi ini, dan kita mendukung kandidat yang mendukung ekonomi kerakyatan,” tegas dia. Namun Absor menolak untuk menyebutkan siapa saja  kandidat yang masuk nominasi partai tersebut. Bahkan menolak kalau sudah punya calon. “Makanya kita lihat-lihat dulu, siapa sebenarnya kandidat yang memang untuk kepentingan masyarakat,” sebut dia.

(metrojambi.com)


308 Pages« First...10...301302303...Last »