Gerindra Sebut Pemerintah Ingin Cegah Capres Tertentu

Gerindra Sebut Pemerintah Ingin Cegah Capres Tertentu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, pemerintah berupaya mencegah calon presiden tertentu dalam pemilu presiden 2019.

Hal itu, kata dia, terlihat dari sikap pemerintah yang tidak ingin mengubah syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam revisi UU Pemilu.

Syarat presidential threshold yang dipertahankan pemerintah, yakni 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional.

“Sepertinya begitu untuk mencegah calon tertentu, memundurkan calon yang lain, dan seterusnya. Ada suasana itu. Menurut saya, (Pilpres) ini kan perhelatan demokrasi, sudahlah kita buka apa adanya saja,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/7/2017).

Ia mengatakan, semestinya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu serentak, dengan sendirinya presidential threshold harus dihapus.

Sebab, menurut dia, hasil pemilu legislatif 2014 tidak relevan digunakan sebagai dasar untuk mengusung capres-cawapres 2019, karena situasi politik yang berbeda.

Ia berharap, pemerintah tak mengambil opsi kembali ke undang-undang lama jika pembahasan hari ini kembali buntu.

Kebuntuan pembahasan, kata Muzani, bisa diselesaikan dengan mekanisme voting sehingga tak perlu kembali ke undang-undang lama.

Jika nantinya diharuskan voting, Muzani menyatakan, Gerindra akan memilih paket dengan opsi presidential threshold 0 persen. Dengan demikian, semua parpol bisa mengusung capres-cawapres sendiri.

“Milihnya pokoknya yang ada 0-nya. Sekali lagi menurut saya enggak patut (pakai undang-undang lama). Ini kan pembahasannya sudah tingkat akhir. Kalau enggak ada kata sepakat, ya sudah voting,” papar Muzani.

Pansus RUU Pemilu menetapkan lima paket terkait lima isu krusial untuk pengambilan keputusan pada Rapat Kerja Pansus RUU Pemilu bersama pemerintah.

Rencananya, jika DPR bersama pemerintah langsung menyetujui salah satu dari lima paket, maka UU Pemilu yang baru akan langsung disahkan.

 

Sumber


Gerindra mulai bersiap menangkan Prabowo di 2019

Gerindra mulai bersiap menangkan Prabowo di 2019 5

Partai Gerindra dipastikan bakal kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden 2019.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan hal itu telah disepakati dalam internal partai.

“Tetapi kalau calon Presiden kita sudah mengusung dan akan mengusung dari kader-kader semua untuk Pak Prabowo,” kata Fadli Zon beberapa waktu lalu.

Menurut Fadli Zon, jika telah mengusung Prabowo dalam Pilpres nanti namun untuk wakilnya belum ditentukan. Partai Gerindra masih membuka kesempatan kepada yang lain seperti dari ormas, perguruan tinggi, LSM dari wartawan juga dari mana-mana. Partai politik salah satu wadah atau jalur untuk rekrutmen bagi para tokoh pemimpin di eksekutif di legislatif.

“Wakilnya nanti kita akan liat kita juga akan dengar juga suara masyarakat dari mana datangnya,” jelas Fadli.

Politikus Gerindra ini enggan berkomentar banyak soal Anies Baswedan menjadi wakil Prabowo di Pilpres 2019 nanti. Apalagi Anies belum dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Belum sampaikah kan RUU-nya saja baru Minggu ini diputuskan. Pak Anies dilantik saja belum, yang jelas sekarang beliau bersama Pak Sandiaga Uno  berkomitmen untuk membenahi Jakarta melayani mengayomi masyarakat Jakarta memimpin masyarakat Jakarta untuk lebih baik lagi,” jelas Fadli Zon.

Gerindra pun mulai bersiap mengingat Pemilu digelar dua tahun lagi. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik melantik pengurus Dewan Perwakilan Cabang Partai Gerindra Jakarta Pusat menyusul persiapan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019 oleh KPU.

“Pelantikan pengurus DPC ini berkaitan dengan partai politik menghadapi verifikasi yang akan dilakukan KPU,” kata Taufik.

Taufik juga menginstruksikan kepada jajaran pengurus cabang dan ranting partai untuk melakukan pendataan anggota. Sebab verifikasi keanggotaan menjadi salah satu unsur paling penting dalam verifikasi partai politik.

Tak hanya itu, kepada pengurus baru, Taufik memberikan tantangan untuk mencari kader partai hingga 200 ribu anggota. “Meski belum ada putusan kita tetap harus siapkan itu. Jangan nanti diverifikasi anggota enggak ada makanya enggak boleh terjadi, karena itu Jakarta Pusat harus ada 200 ribu KTA (Kartu Tanda Anggota),” terang Taufik.

Taufik melanjutkan hal itu merupakan bekal untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden dalam Pilpres 2019 mendatang. Dia menginginkan pengurus DPC Jakarta pusat sebagai simbol Jakata harus busa memenangkan Prabowo nanti.

“Bagi pengurus baru DPC Jakarta Pusat itu simbol Jakarta. Jadi harus bisa memenangkan Pak Prabowo. Dua tahun ini waktu yang sempit bagi partai,” ujar Taufik.

Terlebih, Gerindra yang berkoalisi dengan PKS baru saja memenangkan Pilkada DKI.

Ketua DPP Gerindra, Desmond J Mahesa pernah mengatakan pihaknya masih meyakini adanya kekuatan yang bisa membuat partai memenangkan calon pada pilpres mendatang.

“Karena bicara 2019, karena kita rapat kerja itu awal tahun kemarin. 2019 menunjuk beliau dan kondisi politik bisa berubah. Yang penting bagi dia (Prabowo) partai ini jaga kekompakan,” kata Desmond.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Jabar Mulyadi mengatakan kemenangan di DKI merupakan sebuah kunci untuk Pilpres 2019. Selain itu, Jawa Barat juga merupakan salah satu wilayah penting.

“Lalu Pilpres 2019, sesuai tahapan di DPR, bahwa pemilu itu akan serentak dengan Pilpres. Rapimda nanti akan membahas dinamika yang berkembang di Jabar. Karena pada akhirnya partai ini strateginya bagaimana Prabowo bisa menjadi presiden pada 2019 nanti,” katanya.

 

Sumber


Parpol yang Bisa Usung Capres, Kok Pemerintah Ngotot?

Parpol yang Bisa Usung Capres, Kok Pemerintah Ngotot

Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria menyayangkan sikap pemerintah yang ngotot presidential threshold 20 persen. Menurut Riza, yang berhak mengusung capres adalah parpol, bukan pemerintah.

“Nah, ini PT (presidential threshold) belum selesai. PT ini, saya heran kok pemerintah ngotot? Padahal yang punya kewenangan usung capres parpol atau gabungan parpol, pemerintah tak memiliki kewenangan,” ujar Riza dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kemendagri berulangkali menyampaikan bahwa presidential threshold yang ideal sebesar 20 persen. Riza menyampaikan, karena usulan tersebut pembahasan RUU Pemilu tak kunjung selesai.

“Sejak awal saya apresiasi yang disampaikan Mendagri dan Presiden bahwa RUU Pemilu domain DPR. Berilah keleluasaan kepada DPR untuk mengelola. Dalam perjalanan, ada satu pasal yang belum bergerak, saya sampaikan pemerintah nggak ada kewenangan,” jelas Riza.

Politikus Gerindra ini mengatakan, saat ini sudah tidak dibutuhkan lagi presidential threshold. Hal tersebut berdasarkan putusan MK soal Pemilu serentak.

“Kedua, PT ini karena serentak sudah banyak pakar, ahli, menyatakan ini ilegal kalau ada PT. Masa pemilu 2019 menggunakan Pemilu 2014? Nanti parlemen yang duduk 2019 ada parpol baru dan ada parpol yang tidak,” urainya.

 

Sumber


Habiburokhman desak polisi tangkap pelaku penyerangan pakar IT ITB

Habiburokhman

Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman meminta aparat penegak hukum segera menangkap pelaku penyerangan pakar IT ITB Hermansyah.

“Belajar dari pengalaman lalu, kita berharap polisi menangkap pelaku dalam waktu dekat. Kita ingat kasus bendera tauhid saja bisa dalam beberapa hari orang yang tidak dikenal bisa ditangkap. Apalagi ini di jalan tol yang punya teknologi CCTV,” ujar dia di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin.

enurut Habiburokman, penangkapan pelaku harusnya tidak terlalu sulit apalagi jika dilakukan spontan atau tak terencana.

“Yang kita pertanyakan, kalau ini spontanitas, seharusnya tidak terlalu sulit bagi aparat kepolisian untuk menangkap pelakunya. Kecuali memang ini terencana, sehingga sudah ada rencana penghilangan alat bukti. sehingga menjadi sulit,” tutur dia.

Habiburokhman tiba di RSPAD Gatot Soebroto sekitar pukul 10.40 WIB bersama salah seorang rekannya. Setelah meminta izin pihak rumah sakit, dia pun bergegas menuju ruangan Hermansyah dirawat.

“Saya ke sini sebagai anak bangsa yang prihatin, peristiwa yang demikian buruk bisa terjadi menimpa beliau. Belum bisa ditemui secara langsung, hanya keluarganya saja,” pungkas dia, berlalu.

 

Sumber


Keluarga besar Gerindra Sumsel halal bi halal

Keluarga besar Gerindra Sumsel halal bi halal

Keluarga besar Partai Gerindra Sumatera Selatan melaksanakan halal bi halal di Palembang yang dihadiri masyarakat dari berbagai kalangan dan organisasi.

Ketua Dewan Penasihat Partai Gerindra Sumatera Selatan, Budiarto Marsul di Palembang, Minggu menyatakan, pada kegiatan halal bi halal itu masyarakat yang hadir dari berbagai kalangan dan organisasi seperti dari pengurus dan aktivis Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Sumsel, pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka (Kwarda) Sumsel dan lainnya.

Menurut dia, pada acara itu juga dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Gerindra/Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo, Bupati Lahat yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Selatan, Aswari Rivai dan Wali Kota Palembang Harnojoyo.

Sementara Edhy Prabowo dalam sambutannya menyampaikan, sebagai tuan rumah mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada masyarakat yang dengan semangat uhua Islamiah saling maaf memaafkan.

“Halal bi halal ini akan menghilangkan sekat di antara kita yang selama ini ada perasaan kurang enak, ada rasa ketersinggungan maka semua itu hilang, kita semakin akrab silaturahmi terjalin kembali dengan baik,” ujarnya.

Pada acara itu juga dilaksanakan potong tumpeng sebagai wujud rasa syukur atas ulang tahun Tunas Indonesia Raya ( TIDAR ) Sumsel.

 

Sumber


259 Pages« First...234...10...Last »