Saya Dibesarkan oleh Gerindra

Saya Dibesarkan oleh Gerindra

Bakal calon wakil Gubernur NTT,Drs. Christian Rotok mengakui ,selama ini dirinya sudah dibesarkan oleh Partai Gerindra.

Chris mengatakan hal ini kepada Pos Kupang di Rumah PAN NTT, Senin (5/6/2017).

Menurut Chris, dirinya berkiprah dalam politik dan sempat dibesarkan oleh Gerindra.

“Saya ini dibesarkan oleh Partai Gerindra dan banyak hal yang saya dapat dari Partai Gerindra” kata Chris.

 

Sumber


Gerindra Usulkan TNI Terlibat Penanganan Terorisme

Gerindra Usulkan TNI Terlibat Penanganan Terorisme

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan, filosofi penegakan hukum dalam  undang-undang terorisme harus dilengkapi dengan filosofi tentang gangguan keamanan dan kepentingan negara baik yang menyangkut bahaya terorisme ataupun separatis. Hal ini disampaikan Ferri lantaran masih terkatung-katungnya pembahasan undang-undang teririsme tersebut.

“Paradigma RUU Terorisme memang seharusnya menjangkau filosofi mempertahankan karena ancaman kedaulatan Negara, sehingga penggunaan asas ‘Principle of Clear and Present Danger’ adalah sesuatu yang dibenarkan, yaitu hukum darurat berlaku bagi kondisi darurat,” ujarnya dalam keterangan persnya.

Ia menuturkan, berdasarkan filosofi tersebut dan berdasarkan Tap MPR No VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan Polri, menurut dia, TNI seharusnya dilibatkan dalam penanganan pemberantasan terorisme di Indonesia. “Perubahan filisofi ini menjadi dasar kebersamaan TNI-Polri dalam pencegahan dan penindakan terorisme. Sebaiknya dua institusi itu terlibat agar bisa mencegah efek negatif pelaksanaan undang-undang ini seperti yang dikhawatirkan masyarakat,” ucapnya.

Kendati demikian, tambah dia, undang-undang tersebut nantinya harus dibuat secara lebih rinci lagi, sehingga masyarakat tidak salah tafsir. “Namun demikian undang-undang ini juga harus dibuat secara detail sehingga meminimalisir adanya multi tafsir,” katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo ingin TNI diberi kewenangan untuk ikut berperan dalam upaya pemberantasan terorisme. Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sepakat dengan usulan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Usulan ini tengah dibahas untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

 

Sumber


Gerindra Bandung Tak Ingin Kader Abal-abal

gerindra-bandung-tak-ingin-kader-abal-abal_m_134945

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Bandung masih menjaring kader terbaiknya untuk maju dalam Pilwalkot 2018. Dari penjaringan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan apakah maju nomor satu atau dua.

Ketua DPC Gerindra Kota Bandung Edi Heriyadi mengatakan, hasil penjaringan tergantung dari elektabilitas calon yang mendaftar ke Partai Gerindra. Sebab, kata dia, partainya tidak mau memiliki kader partai yang abal-abal.

Menurutnya, pihaknya mencari calon yang elektabilitas melebihi kandidat yang akan diusung PKS atau mitra koalisi. “Selain itu kita juga akan melihat keunggulan dari tiap kader yang akan mendaftar,” ungkap Edi, Jumat (2/6).

Edi menyampaikan bahwa elektabilitas yang tinggi dari hasil lembaga survei yang sama, akan membuat keputusan tersebut bersifat netral.

“Kita akan mencoba itu. Kita memberikan waktu sampai Agustus. Artinya, para calon nanti pada September atau Oktober sebelum kita memproses ke Jakarta untuk mendapatkan pengesahan atau rekomendasi dari Jakarta. Mudah-mudahan selesai di Oktober,” ungkapnya.

Dia mengatakan, akan bekerjasama dengan lembaga survei dan menghitung calon-calon yang daftar ke Gerindra. Setelah itu, kata dia, akan dilakukan survei untuk mengetahui mana yang paling baik dari antara calon-calom tersebut.

“Nanti kita pelajari juga dari fakta-fakta integritasnya dan data-data pendukungnya. Mungkin dari masukan-masukan juga akan dipertimbangkan. Masukan-masukan daripada PAC, Ranting yang kita miliki di Gerindra. Dan itu yang akan menjadi pertimbangan kita. Dan pasti akan ada satu orang yang layak jadi WaliKota,” pungkasnya

 

Sumber


Pendapat Partai Gerindra Tentang Kasus Persekusi

Pendapat Partai Gerindra Tentang Kasus Persekusi

Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, berpendapat apa yang belakangan ramai diberitakam media massa bukanlah suatu tindakan yang disebut persekusi. Sufmi Dasco meminta kepolisian profesional menyikapi maraknya aksi yang disebut persekusi itu.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut Sufmi Dasco, persekusi berarti pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Adapun dunia internasional dalam mengartikan persekusi selalu dikaitkan dengan sentimen kebencian rasisme.

Yang terjadi di berbagai kasus di Jakarta, menurut kami, tidak tergolong persekusi karena tidak ada sentimen kebencian rasisme,” kata Sufmi Dasco dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Minggu, 4 Juni 2017.

Menurut Sufmi Dasco, warga yang mendatangi seseorang biasanya bukan karena soal identitas, tapi lebih karena perbuatan seseorang tersebut yang menyinggung orang lain. Bila terjadi pelanggaran hukum, ranahnya pidana biasa seperti penganiayaan sebagaimana diatur Pasal 351 sampai 355 KUHP atau perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur Pasal 368 KUHP.

Sufmi Dasco meminta polisi profesional dan adil serta mengacu pada KUHP dalam bertugas. “Bukannya mengikuti opini sebagian orang.” iA menuturkan sampai saat ini tidak ada istilah tindak pidana persekusi dalam hukum positif Indonesia. “Istilah persekusi terlalu seram dan terlalu berlebihan jika dikaitkan dengan kasus-kasus di Jakarta,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyinggung polisi yang terkesan terlalu cepat saat mengurus masalah persekusi ini. Namun, polisi lambat dalam mengusut dugaan makar atau ancaman pembunuhan terhadap Wakil Ketua DPR Fadli Zon.  “Polri tidak boleh berat sebelah, hanya menindak pihak tertentu tetapi membiarkan pelanggaran hukum yang  lain”.
Aksi persekusi dilakukan oleh sekelompok organisasi kemasyarakatan. Targetnya adalah orang-orang yang dianggap menghina agama Islam dan ulama. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat tingginya kasus persekusi sejak 27 Januari hingga 31 Mei lalu. Sedikitnya ada 59 korban persekusi.

Kasus persekusi yang paling menonjol yaitu  bocah berusia 15 tahun berinisial PMA yang tinggal di Cipinang, Jakarta Timur. Dia menjadi korban persekusi sekelompok orang yang tergabung dalam sebuah ormas. Seorang dokter wanita di Solok, Sumatera Barat, Fiera Lovita, juga mengalami persekusi oleh kelompok sama. Ia terpaksa mengungsi ke Jakarta.

 

Sumber


Gerindra Minta Polisi Adil Tangani Kasus Persekusi

Gerindra Minta Polisi Adil Tangani Kasus Persekusi

Anggota Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta Polri bersikap profesional dan adil dalam mensikapi apa yang disebut persekusi.

“Hendaknya dalam menjalankan tugas Polri, hanya mengacu pada KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Perundang-undangan Pidana Indonesia lainnya dan bukannya mengikuti opini sebagian orang,” kata Dasco melalui keterangan tertulisnya, Minggu 4 Juni 2017.

Politikus Gerindra ini menjelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persekusi diartikan sebagai pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang, atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas haknya.

“Sementara, di dunia internasional yang dimaksud dengan persekusi, selalu dikaitkan dengan sentimen kebencian rasisme,” ucapnya.

Dasco berpendapat, yang terjadi di berbagai kasus di Jakarta tidak tergolong persekusi, karena tidak ada sentimen kebencian rasisme. Orang yang didatangi ramai-ramai oleh warga biasanya, bukan karena identitas rasnya, melainkan karena perbuatannya yang menyinggung pribadi orang lain.

“Jika pun terjadi pelanggaran hukum, tuduhan yang dapat dikenakan adalah pidana biasa seperti penganiayaan sebagaimana diatur Pasal 351 sampai 355 KUHP, atau perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur Pasal 368 KUHP,” paparnya.

Dasco mengungkapkan, sampai saat ini tidak ada istilah tindak pidana persekusi dalam hukum positif Indonesia. “Istilah persekusi terlalu seram dan terlalu berlebihan, jika dikaitkan dengan kasus-kasus di Jakarta,” ucapnya.

Di antara berbagai kegaduhan saat ini, menurutnya, yang paling penting Polri bersikap adil dalam menegakkan hukum. Polri tidak boleh berat sebelah, hanya menindak pihak tertentu, tetapi membiarkan pelanggaran hukum yang dilakukan pihak lain.

“Jangan kasus penggerudukan disikapi dengan gerak cepat, tetapi kasus dugaan makar menyatakan suatu daerah akan merdeka, atau pun kasus dugaan ancaman pembunuhan terhadap Wakil Ketua DPR Fadli Zon sangat lambat diusut,” katanya.

 

Sumber


253 Pages« First...234...10...Last »