Gerindra Singgung Janji Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Gerindra Singgung Janji Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Fraksi Partai Gerindra menagih janji target pertumbuhan ekonomi oleh Presiden Joko Widodo sebesar 7 persen dalam Rapat Pandangan Umum Fraksi Atas RAPBN 2019 di DPR RI, Selasa (28/8/2018) siang.

Anggota Fraksi Gerindra yang menyampaikan pandangan umum fraksinya, Ramson Siagian, awalnya mengomentari target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2019 sebesar 5,3 persen yang lebih rendah dibanding tahun 2018 yang mencapai 5,4 persen.

“Setelah tiga tahun (pemerintahan Jokowi), pertumbuhan ekonomi hanya 5,1 persen. Padahal pada kampanye, Jokowi-JK menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7 persen, tapi sampai tahun terakhir Kabinet Kerja masih jauh dari janji saat kampanye,” kata Ramson di hadapan peserta rapat.

Ramson mengungkapkan, dengan realisasi terdahulu yang masih jauh dari janji kampanye, Gerindra jadi meragukan target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,3 persen bisa tercapai.

Gerindra turut mendorong agar pemerintah bisa tetap konsisten melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam RAPBN 2019, meski bersamaan dengan tahun politik.

“Gerindra masih tanda tanya, apakah pertumbuhan 5,3 persen (tahun 2019) bisa direalisasikan atau tidak. RAPBN 2019 tahun terakhir pemerintahan Jokowi-JK, rakyat akan mengamati dan melihat bagaimana kebijakan dalam RAPBN 2019 akan tetap konsisten,” tutur Ramson.

Kritik terhadap pertumbuhan ekonomi turut disampaikan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota yang menyampaikan pandangan umum PKS, Adang Sudrajat, menyebut pemerintah terkesan tidak yakin dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang lebih rendah atau di bawah dari target tahun 2018.

“Target pertumbuhan ekonomi RAPBN 2019 turun dari target pertumbuhan ekonomi 2018, menunjukkan pemerintahan makin tidak optimistis,” ujar Adang.

 

Sumber


Ciptakan Suasana Lebih Sejuk, Gerindra Munculkan #2019PrabowoPresiden

Ciptakan Suasana Lebih Sejuk, Gerindra Munculkan #2019PrabowoPresiden

Tagar 2019 Ganti Presiden kerap jadi polemik belakangan ini. Bahkan beberapa deklarasinya harus dihentikan karena disinyalir mendapat penolakan. Hal itu membuat pihak Partai Gerindra mengubah #2019GantiPresiden menjadi #2019GantiPresiden.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai perlu ada gerakan tagar baru sebagai pengganti. Dia menginisiatori #2019PrabowoPresiden sebagai pengganti #2019GantiPresiden.

“Gerindra ingin mencoba mempertegas esensi dari gerakan #2019GantiPresiden menjadi #2019PrabowoPresiden,” katanya kemarin (28/8).

Menurut Dasco, suasana politik menuju Pemilu 2019 harus dibuat kondusif. Potensi perpecahan elemen-elemen masyarakat harus dihindari. Karena itu, tagar #2019PrabowoPresiden juga dirasa lebih mengena pada kampanye pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. “Supaya suasana lebih sejuk,” ujarnya.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, tagar yang diinisiatori Dasco lebih jelas dan tidak provokatif. Sah-sah saja mengampanyekan Prabowo presiden. Sebab, Prabowo sudah jelas diusung Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat sebagai capres dengan cawapres Sandiaga.

 

Sumber


Gerindra Jatim sayangkan aksi penolakan deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya

gerindra-surabaya-sayangkan-aksi-penolakan-deklarasi-2019gantipresiden

Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadat menyayangkan aksi penolakan deklarasi #2019GantiPresiden oleh beberapa ormas di Surabaya. Di mana sweeping dan bentrok fisik yang terjadi antara masa pro #2019GantiPresiden dengan Ansor dan Banser.

Anwar mengatakan, deklarasi #2019GantiPresiden tak melanggar konstitusi dan merupakan hak bagi seluruh masyarakat. Untuk itu, dia mengingatkan, jangan sampai kontestasi politik membuat masyarakat diadu domba.

“Peserta aksi ganti presiden maupun Banser menurut saya sama-sama elemen penting bagi bangsa untuk menjalankan demokrasi yang lebih baik, jangan mau dibenturkan kayak gitu. Inikan sama-sama kegiatan yang legal menurut konstitusi kita,”Ungkapnya saat dihubungi merdeka.com, Senin (27/8).

Dia menambahkan, siapapun yang tidak setuju dengan gerakan #2019GantiPresiden harus melakukan dengan elegan, tidak dengan berupaya menghalang-halangi apa yang menjadi hak bagi masyarakat. Apalagi sampai melakukan sweeping dan pengepungan terhadap tokoh tertentu.

“Pihak yang menghalang-halangi kan teriak-teriak karena tidak setuju dengan gerakan #2019GantiPresiden. Boleh saja mereka juga melakukan aksi yang serupa misalnya,” jelas pria yang juga sebagai anggota DPRD Jatim ini.

Sadat mengungkapkan dirinya sama sekali tidak memercayai bahwa gerakan pengepungan dan sweeping yang dilakukan Ansor dan Banser itu merupakan instruksi organisasi. Ia bahkan menegaskan bahwa yang melakukan itu adalah oknum Ansor dan Banser.

“Saya tidak bilang itu Ansor atau Banser. Saya kira itu oknum dari Ansor dan Banser. Saya gak yakin juga mereka berjalan atas nama perintah organisasi Karena saya tau organisasi mereka. saya kenal dengan BPHnya. tidak ada instruksi untuk Ansor untuk berada di pihak manapun baik di pihak yang pro maupun yang anti terhadap ganti presiden,” tegasnya.

Terakhir, dia mengajak Ansor dan Banser untuk meresapi kembali kebesaran organisasinya. Sehingga, Sadat mengharapkan, dapat menjalankan roda organisasi sesuai dengan fitrahnya.

“Ansor itu sebagai organisasi lama yang sudah punya pengalaman di bidang organisasi yang komitmennya pada NKRI ini tidak diragukan lagi. Tentu tidak akan terjebak pada hal hal yang bersifat kontroversi seperti ini. Apalagi Banser. Banser itu fitrahnya adalah benteng ulama, dia harus berada di pihak dimana membentengi kepentingan Nahdliyin. Fitrahnya adalah benteng ulama,” tutupnya.

 

Sumber


Kalau Tidak Beres, Copot Kapolda dan Kabinda Riau

Kalau Tidak Beres, Copot Kapolda dan Kabinda Riau

Partai Gerindra menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap Kapolda dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) akibat pemulangan aktivis gerakan #2019GantiPresiden Neno Warisman.

“Perlu ada evaluasi. Kalau ada yang tidak beres, mau Kabinda, mau Kapolda, kalau tidak beres, mengganggu ya copot saja. Banyak yang mau jadi Kabinda, Kapolda, masih banyak orang-orang yang berintegritas,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (27/8).

Dalam kasus pemulangan Neno di Riau, menurut Muzani, BIN perlu membaca kembali tugas pokok dan fungsinya, yaitu sebagai pemberi informasi serta memperkirakan situasi.

Dengan tugas itu, lanjut Muzani, BIN memberikan bahan informasi kepada pengambil kebijakan di daerah seperti Kapolda, Pangdam maupun Gubernur.

“Bukan malah dia tampil. Ini, kan, dia tampil, ‘saya Kabinda’ mungkin begitu barangkali. Ini sekali lagi model intel seperti itu jadi kesannya apa ya,” katanya.

Lebih lanjut, menurut Muzani, gerakan #2019GantiPresiden bukan merupakan tindakan makar.

Dia pun menilai gerakan itu relevan dengan iklim demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Sebab, jika gerakan #2019GantiPresiden dianggap tidak relevan, maka Muzani mempertanyakan gerak kubu Joko Widodo yang juga membuat gerakan dukungan.

“Yang relevan berarti apa? Gerakan Jokowi tetap? Iya, enggak? Iya dong? Itu spanduk-spanduk banyak, tuh, gede-gede banyak banget di seantero Jakarta. Itu relevan enggak kira-kira? Kalau itu cara berpikirnya,” kata Muzani.

“Jadi dalam alam demokrasi, yang penting tidak mengganggu. Yang paling penting menjaga persatuan, keutuhan, yang paling penting bahwa meyakini Pancasila dasar negara kita,” ujarnya.

Badan Intelijen Negara (BIN) sebelumnya menilai langkah aparat memulangkan aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman dari Raiu kembali ke Jakarta sebagai upaya mencegah terjadinya bentrokan horizontal.

“Imbauan untuk kembali ke Jakarta terhadap Neno Warisman adalah jalan terbaik dari pada terjadi bentrokan dan menghindari jatuhnya korban dan tentu akan muncul masalah baru atas legalitas acara tersebut,” kata juru bicara Kepala BIN, Hari Purwanto melalui keterangan tertulisnya, Senin (27/8).

Ia menjelaskan, kehadiran Neno saat itu untuk menghadiri Tur Musik bertajuk “#2019 Ganti Presiden”. Namun acara tersebut tidak mendapat izin dari kepolisian daerah setempat

 

Sumber


#2019GantiPresiden Dianggap Makar, Gerindra: Ah, Bisa-bisa Aja

Ah, Bisa-bisa Aja

Partai Gerindra menolak anggapan gerakan #2019GantiPresiden makar. Penyebutan makar dilontarkan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin.

“Makar? Ah itu bisa-bisa aja,” ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Muzani heran mengapa tagar #2019GantiPresiden dianggap tak relevan. Muzani lantas mengungkit gerakan yang ingin Presiden Joko Widodo dua periode.

Yang relevan berarti apa? Gerakan Jokowi tetap? Itu spanduk-spanduk banyak tuh, gede-gede banyak banget di seantero Jakarta, tetep dua periode segala macam. Itu relevan nggak kira-kira?” ujar Muzani.

Wakil Ketua MPR itu meminta pemerintah mengedepankan prinsip demokrasi dalam bernegara. Dia meminta kebebasan berpendapat tak dikekang.

“Jadi dalam alam demokrasi, yang penting tidak mengganggu. Yang paling penting menjaga persatuan, keutuhan, yang paling penting bahwa meyakini Pancasila dasar negara kita,” tegas Muzani.

Ngabalin sebelumnya membeberkan alasannya menganggap #2019GantiPresiden makar. Menurutnya, tagar tersebut secara tak langsung punya semangat berbeda dari Pilpres 2019.

“Itu hashtag #2019GantiPresiden itu adalah makar,” kata Ngabalin.

 

Sumber