Istilah Persekusi Terlalu Berlebihan dan Diseramkan

Istilah Persekusi Terlalu Berlebihan dan Diseramkan

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah ‘persekusi’ atau perburuan sekelompok orang, yang terjadi belakangan ini. Dasco menilai istilah ‘persekusi’ terlalu berlebihan.

“Kalau kita berpendapat bahwa apa yang disampaikan Kapolri itu kan terlalu berlebihan. Istilah ‘persekusi’ itu juga terlalu seram,” kata Dasco saat dihubungi, Selasa (6/6/2017) malam.

Dasco mengatakan, menurut kamus bahasa Indonesia dan dunia internasional, persekusi selalu dikaitkan dengan ras, sikap politik, ataupun asal-usul seseorang. Sedangkan yang terjadi di Indonesia adalah karena perbuatan pelaku tersebut, bukan karena agama, asal-usul, ataupun sikap politik.

“Nah ini ini kan bisa diperlakukan hukum sesuai KUHP. Istilah persekusi itu jangan terlalu diseram-seramkan, kita kan ini sekarang bagaimana merajut persatuan, jangan kemudian persekusi-persekusi dong, kita kan Pancasilais,” ujarnya.

Karena itu, kata Dasco, istilah ‘persekusi’ yang berlebihan dan diseram-seramkan itu tidak baik untuk iklim di Indonesia. Yang penting, lanjutnya, polisi bisa bersikap tegas.

“Yang penting bagaimana polisi bisa tegas, setiap terjadi seperti itu, baik dari pihak mana yang melakukan, dilakukan tindakan tegas. Kalau begitu, semua takut, dari pihak mana, pihak mana tidak akan melakukan itu,” tuturnya.

 

Sumber


Pilgub Jabar, Gerindra Pertimbangkan Serius Deddy Mizwar

Pilgub Jabar, Gerindra Pertimbangkan Serius Deddy Mizwar

DPP Partai Gerindra memberikan perhatian khusus terhadap sosok Deddy Mizwar karena Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut dinilai sebagai salah seorang kandidat potensial untuk calon kepala daerah pada Pilgub Jabar 2018. “Untuk Pak Deddy Mizwar akan dipertimbangkan serius oleh kami, jadi perhatian utama lah terkait Pilgub Jawa Barat 2018,” kata Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Ferry J Juliantono, di Bandung, Selasa (6/6).

Menurut dia, Partai Gerindra dan partai lain mungkin akan memandang sosok Deddy Mizwar sebagai tokoh potensial karena pengalamannya sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. “Pengalaman tersebut bisa menjadi modal sebagai gubernur dan popularitas Pak Deddy Mizwar kalau dilihat dari survei kedua Indobarometer, tinggi, rasanya popularitas Pak Deddy mizwar paling tinggi mengingat latar belakang sebagai artis dan wakil kepala daerah,” kata dia.

Selain itu, lanjut Ferry, Partai Gerindra juga mendorong kadernya untuk bisa maju sebagai calon kepala daerah pada Pilgub 2018 seperti mendorong Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi. Lebih lanjut ia mengatakan, besar kemungkinan koalisi Partai Gerindra dengan PKS pada Pilkada DKI Jakarta 2017 akan kembali terjadi dalam Pilgub Jawa Barat 2018. “Untuk koalisi, insya Allah masih dengan PKS.”

 

Sumber


Gerindra Curigai Jokowi Ingin Bungkam Dunia Kampus

Gerindra Curigai Jokowi Ingin Bungkam Dunia Kampus

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mencurigai adanya agenda tersembunyi di balik wacana pemilihan rektor perguruan tinggi negeri bakal ditentukan presiden.

Di antaranya diduga untuk membungkam dunia kampus. “Wacana itu saya kira juga bisa menimbulkan kesan bertujuan untuk membungkam gerakan mahasiswa,” ujar Andre di Jakarta, Senin (5/6).

Andre juga melihat wacana tersebut terkesan ingin mengembalikan pengelolaan dunia kampus seperti pada era Orde Baru. Ketika itu kampus dikekang melalui lembaga Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK).

“Kerangka yang disampaikan karena khawatir pemilihan rektor diikuti isu radikalisme, terorisme, tapi publik tetap melihatnya ini sebagai bagian dari pembungkaman dunia kampus,” ucap Andre.

Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti ini mengingatkan pemerintah untuk tidak menghidupkan kembali NKK BKK. Agar mahasiswa bisa benar-benar menjadi agen perubahan bangsa menuju kehidupan yang lebih baik.

“Saya berharap presiden bijak melihat persoalan ini. Lebih baik kewenangan penentuan rektor PTN tetap di Kemenristek Dikti, cuma proses pemilihannya harus lebih transparan dan bertanggung jawab,” pungkas Andre.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengemukakan wacana Menristek Dikti bakal berkonsultasi dengan presiden terlebih dahulu untuk menentukan rektor PTN.

Wacana hadir karena dinilai perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun sumber daya manusia.

 

Sumber


Saya Dibesarkan oleh Gerindra

Saya Dibesarkan oleh Gerindra

Bakal calon wakil Gubernur NTT,Drs. Christian Rotok mengakui ,selama ini dirinya sudah dibesarkan oleh Partai Gerindra.

Chris mengatakan hal ini kepada Pos Kupang di Rumah PAN NTT, Senin (5/6/2017).

Menurut Chris, dirinya berkiprah dalam politik dan sempat dibesarkan oleh Gerindra.

“Saya ini dibesarkan oleh Partai Gerindra dan banyak hal yang saya dapat dari Partai Gerindra” kata Chris.

 

Sumber


Gerindra Usulkan TNI Terlibat Penanganan Terorisme

Gerindra Usulkan TNI Terlibat Penanganan Terorisme

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan, filosofi penegakan hukum dalam  undang-undang terorisme harus dilengkapi dengan filosofi tentang gangguan keamanan dan kepentingan negara baik yang menyangkut bahaya terorisme ataupun separatis. Hal ini disampaikan Ferri lantaran masih terkatung-katungnya pembahasan undang-undang teririsme tersebut.

“Paradigma RUU Terorisme memang seharusnya menjangkau filosofi mempertahankan karena ancaman kedaulatan Negara, sehingga penggunaan asas ‘Principle of Clear and Present Danger’ adalah sesuatu yang dibenarkan, yaitu hukum darurat berlaku bagi kondisi darurat,” ujarnya dalam keterangan persnya.

Ia menuturkan, berdasarkan filosofi tersebut dan berdasarkan Tap MPR No VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan Polri, menurut dia, TNI seharusnya dilibatkan dalam penanganan pemberantasan terorisme di Indonesia. “Perubahan filisofi ini menjadi dasar kebersamaan TNI-Polri dalam pencegahan dan penindakan terorisme. Sebaiknya dua institusi itu terlibat agar bisa mencegah efek negatif pelaksanaan undang-undang ini seperti yang dikhawatirkan masyarakat,” ucapnya.

Kendati demikian, tambah dia, undang-undang tersebut nantinya harus dibuat secara lebih rinci lagi, sehingga masyarakat tidak salah tafsir. “Namun demikian undang-undang ini juga harus dibuat secara detail sehingga meminimalisir adanya multi tafsir,” katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo ingin TNI diberi kewenangan untuk ikut berperan dalam upaya pemberantasan terorisme. Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sepakat dengan usulan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Usulan ini tengah dibahas untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

 

Sumber


261 Pages« First...91011...20...Last »