Tahun 2019 menjadi satu pertanda bahwa semangat perubahan harus dipompa lebih keras, karena di tahun ini ada momentum penting yakni memilih kepemimpinan nasional.

Sehingga bila ingin ada perubahan yang lebih baik, maka solusinya adalah dengan memilih pemimpin baru di Pilpres 2019 nanti.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Gerindra Moh. Nizar Zahro dalam keterangan tertulisnya yang diterima MONITOR, di Jakarta, Kamis (3/1).

“Untuk meraih kemenangan, semangat militansi harus terus dipupuk. Karena rezim akan menempuh segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya, dan ini bukan sekedar indikasi, tapi sudah fakta,” kata Nizar.

“Seperti halnya, kasus tercecernya e-KTP di beberapa tempat, dijualnya blanko e-KTP, dan juga temuan daftar pemilih tetap (DPT) ganda, adalah buktinya,” sambung dia.

Karena itu, dikatakan Nizar, dalam merayakan tahun baru harus menjadi harapan baru, dan Pilpres 2019 diyakini sebagai gerbang menuju Indonesia baru.

Bila menengok kebelakang, Nizar menjelaskan bagaimana tahun 2018 telah dilalui dengan beragam dinamika politik . Salah satu peristiwa yang patut disoroti adalah munculnya gerakan #2019GantiPresiden yang tidak butuh waktu lama, gerakan tersebut terus membesar dan merebak ke seluruh Indonesia.

“Gerakan itu tentu saja membuat rezim sangat ketakutan. Berbagai upaya dilakukan untuk meredam gerakan tersebut, mulai dari melayangkan tuduhan makar, mengerahkan preman-preman mengepung bandara dan merobek kaos #2019GantiPresiden, hingga mengintimidasi para tokohnya,” ujar anggota komisi X DPR RI itu.

“Kenapa gerakan #2019GantiPresiden cepat membesar. Jawabannya adalah karena rakyat ingin perubahan, rezim Jokowi dianggap sudah gagal memimpin negeri ini. Gagal total maka layak diganti,” terangnya.

Oleh karena itu, kata Nizar, jelang perhelatan Pilpres 2019 tinggal 3,5 bulan lagi, jika ingin perubahan, saatnya rapatkan barisan. “Kawal pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi menuju kemenangan di Pilpres 2019 nanti,” pungkas politikus Gerindra tersebut.

Sumber

Politikus partai Gerindra Fadli Zon menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi terlalu banyak membaca komik Doraemon dan Shinchan. Sehingga dalam setiap kunjungannya, Jokowi selalu membuat kuis tebak nama ikan.

Sindiran Fadli Zon adalah untuk membalas kicauan Politisi PDIP, Budiman Sudjatmiko. @budimandjatmiko, akun Twitter Budiman Sudjatmiko menyebutkan miris dengan orasi politik yang mengutip teori-teori abad ke-20. Budiman Sudjatmiko tak menyebut sosok politisi itu.

Namun di pengujung tahun 2018, Calon Presiden Prabowo Subianto berpidato di Hambalang, Bogor dan meramalkan Indonesia akan krisis energi sampai air.

“Kita mengalami krisis literasi luar biasa sehingga pidato politik mengutip teori-teori usang sisa Abad ke-20 atau serpihan ide filsafat awal Abad ke-20 sudah dianggap keren… Nasib bangsa,” kicau @budimandjatmiko, Selasa (1/1/2019) kemarin, seperti dilansir suara.com.

Tak lama Fadli Zon dalam akun Twitternya, @Fadlizon berkomentar tentang kebiasaan Jokowi yang baca komik.

“Itu gara-gara presidennya miskin literasi akut. Terlalu banyak baca komik Doraemon dan Shinchan. Kalau ketemu warga yang ditanya nama-nama ikan. Nasib bangsa,” kata Fadli Zon.

Sumber

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengkritik pemerintah yang menurutnya banyak mengklaim keberhasilan pembangunan. Menurutnya, pembangunan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

“Pemerintah tak punya road map yang jelas, karena orientasinya menjadikan pembangunan hanya etalase politik. Padahal pembangunan adalah kewajiban bagi pemerintahan manapun, bukan prestasi. Prestasi itu kalau blue print yang direncanakan dapat direalisasikan dan akhirnya menstimulus ekonomi,” kata Fadli di Jakarta, Rabu (2/1).

Fadli menyinggung ‘revolusi mental’ yang digulirkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Justru pemerintah gencar membangun infrastruktur fisik.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi hanya mengambil hasil pembangunan dari pemerintahan terdahulu atau hasil dari provinsi dan kabupaten.

“(Misalnya) pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka sebenarnya keberhasilan pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah Gubernur Ahmad Heryawan, tapi kini diklaim seolah hasil pemerintah pusat sekarang. Padahal pembangunan itu sudah dimulai pada periode lalu dengan menggunakan sebagian besar dana APBD,” ujarnya.

Selain itu, Fadli juga menyinggung jargon pembangunan Poros Maritim. Pemerintah pernah memperkenalkan tol laut, namun yang dibangun justru tol darat.

“Ini membuat sebagian besar proyek pembangunan menjadi tak realistis, karena memang tak berangkat dari proyeksi kebutuhan dan perencanaan matang. Selain itu, pembangunan gagal menstimulus pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan 7-8 persen,” tegasnya.

“Pembangunan mestinya juga dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan, bukan untuk kepentingan etalase politik atau pencitraan semu. Mahal sekali harga yang harus dibayar oleh rakyat Indonesia nantinya,” imbuh Fadli.

Sumber

PDIP mengaku tahu orang-orang di balik pendirian posko-posko Prabowo-Sandiaga di Jawa Tengah. Belakangan, Prabowo-Sandi memang gencar mendirikan posko pemenangan di Jawa Tengah. Sebab, salah satu target utama kubu oposisi ini menaklukan ‘Kandang Banteng’ di Pilpres 2019.

“Kami juga sudah tahu jaringan dan sponsor mereka (PDIP),” kata Waketum Gerindra, Ferry Juliantono kepada merdeka.com, Rabu (2/1). Pernyataan Ferry membalas komentar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno .

Tidak hanya itu, Ferry juga mengaku tahu cara kerja PDIP sehingga bisa berkuasa dan mendominasi di Jawa Tengah. Sayang dia tak mau mengungkap lebih dalam tentang hal tersebut.

“Dan bagaimana cara kerja mereka melanggengkan dominasi kekuasaan di Jawa Tengah, di tengah masyarakat Jawa Tengah yang tetap miskin,” kata Ferry.

Sumber