Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono menegaskan bahwa partainya bertekad menerapkan Pasal 33 UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial secara murni jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019.

Menurut Sugiono selama ini perekonomian Indonesia cenderung tak sesuai dengan yang dikehendaki Pasal 33 UUD 1945 khususnya Ayat (1), (2) dan (3).

“”Pasal 33 UUD 1945 ayat (1), (2), dan (3), perlu dimurnikan penerapannya terhadap perekonomian Indonesia,” kata Sugiono saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (30/8).

Pasal 33 UUD 1945 mengandung 5 ayat dan mengatur soal pengelolaan ekonomi dan sumber daya nasional. Pada Ayat (1) dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Kemudian, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak mesti dikuasai oleh negara termaktub dalam Ayat (2).

Ayat (3), menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

Ayat (4) pasal yang sama menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Perekonomian nasional juga harus dijalankan berdasarkan efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan mandiri serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Lalu pada Ayat (5) disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Ayat (1) hingga (4) diatur terpisah melalui undang-undang.

Sugiono mengatakan langkah-langkah yang ditempuh demi merealisasikan misi tersebut akan dimanifestasikan dalam visi dan misi Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, dia hanya ingin merinci hingga telah tiba waktunya.

“Nanti akan disosialisasikan di masa kampanye,” ucap Sugiono.

Sugiono menegaskan bahwa para pendiri bangsa yang merumuskan Pasal 33 UUD 1945 adalah orang-orang yang pintar. Khususnya Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir.

Sugiono mengklaim pihaknya sangat memahami landasan negara yang sesuai bagi masyarakat Indonesia. Karenanya, apa yang telah pendiri bangsa rumuskan mesti diterapkan demi kemaslahatan bersama. Bukan kepentingan golongan.

“Para pendiri bangsa itu istimewa. Luar biasa pintar. Hampir semuanya menguasai 4 bahasa asing,” kata Sugiono.

Sugiono mengamini bahwa menerapkan Pasal 33 UUD 1945 secara murni tidak semudah membalik tangan. Menurutnya, sudah terlalu banyak aspek yang tidak sesuai sehingga harus dikembalikan ke jalur yang dikehendaki UUD 1945.

Meski begitu, orang yang bakal menjadi caleg DPR daerah pemilihan Jawa Tengah I tersebut menilai hal itu bukan sesuatu yang mustahil.

“Tinggal bagaimana sosok yang memimpin bangsa ini. Berani atau tidak. Setidaknya sudah mencoba,” tutur Sugiono.

Sumber

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terpuruk karena kegagalan fundamental kebijakan ekonomi Indonesia.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono dalam pesan singkatnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (31/8).

Neraca nilai tukar rupiah terhadap satu dolar AS pada pagi ini bertengger pada angka Rp.14.828.

Ferry menyebutkan, pelemahan nilai tukar rupiah bisa saja menjadi berkah jika pemerintah menggalakkan ekspor. Tetapi, yang dilakukan pemerintah justru sebaliknya.

“Kalau kita menjadi produsen minyak, atau kita eksportir bahan pangan tentu penguatan nilai tukar rupiah membawa devisa kita meningkat. Ini malah impor semua, ya ambruklah,” jelasnya.

Dia meminta pemerintah untuk jujur soal kondisi ekonomi yang kini terancam krisis. Jangan karena ingin menang kembali di Pilpres, lalu kemudian berkata seolah-olah ekonomi negara aman.

“Jangan memanipulasi keadaan demi pencitraan untuk Pilpres, jangan korbankan rakyat demi kepentingan pribadi,” tukas Ferry.

Sumber

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengkritik pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang disebutnya cenderung represif terkait pembubaran deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah wilayah.

Dia menyayangkan pemerintah membubarkan massa #2019GantiPresiden dengan tangan Badan Intelijen Negara (BIN) dan kepolisian. Padahal, sambungnya, di satu sisi poros Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sudah fokus ke isu ekonomi.

“Ketika kita fokus isu ekonomi, Pemerintahan Jokowi masih menggunakan isu-isu yang membangun isu primordial,” ucap Ferry dalam diskusi yang di kantor Indonesia Law Enforcement Watch (ILEW), Jakarta, Selasa (28/8).

“Kasus persekusi kemarin terhadap Neno Warisman [di Pekanbaru] dan teman-teman yang deklarasi, dengan penggunaan BIN, kepolisian dan lain-lain justru membangkitkan kembali sentimen-sentimen SARA,” lanjutnya.

Ferry menilai sikap pemerintah tersebut berisiko membuat suasana menjadi tidak kondusif. Padahal, Pilpres dan Pemilu 2019 harus disambut dengan gembira di seluruh lapisan masyarakat.

“Situasi [sekarang] ini ada risiko krisis, membuat suasana bisa menjadi tidak kondusif saat Pilpres,” kata Ferry.

Ferry mengatakan masyarakat saat ini juga tengah sensitif. Alasannya, karena kondisi ekonomi Indonesia tengah terpuruk dan sangat dirasakan masyarakat kecil.

Ferry mengatakan perekonomian masyarakat kecil dan menengah sejak lama kepayahan. Hal itu karena harga bahan pokok yang cenderung mahal. Rupiah yang semakin melemah terhadap dolar AS juga turut berperan dalam mengganggu hajat hidup masyarakat kecil.

Namun, Ferry menyayangkan sikap pemerintah ketika ada pihak yang berupaya mengingatkan atau mengkritik. Padahal, lanjutnya, semua itu dilakukan agar krisis ekonomi tidak benar-benar terjadi secara meluas.

Sumber

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2018 lalu. Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2 Peraturan DPR RI Nomor I Tahun 2014 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa terhadap RUU APBN serta Nota Keuangan sebagaimana dimaksud ayat 1, kepada Fraksi DPR RI diberikan kesempatan untuk menyampaikan Pemandangan Umum yang disampaikan dalam Rapat Paripurna.

Demikian hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018). Turut mendampingi Fadli, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Fadli menyampaikan, untuk keperluan tersebut Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyampaikan daftar nama juru bicara dari masing-masing Fraksi yang akan menyampaikan Pandangan Fraksinya dengan urutan secara bergiliran.

Sebelum memasuki agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi itu, Fadli juga berkesempatan melaporkan kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna bahwa Pimpinan Dewan telah menerima empat buah surat.

Pertama, surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R39/Pres/08/2018 tanggal 8 Agustus 2018 perihal permohonan pertimbangan atas pencalonan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh (DUBES LBBP) Republik Federal Jerman dan Republik Chile untuk Republik Indonesia. Kedua, surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R40/Pres/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019.

Selanjutnya surat dari Presiden RI nomor R41/Pres/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal Rencana Pengesahan ASEAN Hongkong China Free Try Agreement. Dan terakhir surat dari Pimpinan BAKN DPR RI nomor PW/11966/DPRRI/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 mengenai hal Pembahasan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

“Untuk surat-surat tersebut, sesuai peraturan DPR RI akan dibahas lebih lanjut dengan mekanisme yang ada,” kata politisi Partai Gerindra. Sebelum seluruh fraksi-fraksi membacakan pemandangan umum, Rapat Paripurna diisi dengan agenda pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW).

Sumber

Bantuan pemerintah, baik bantuan langsung, non tunai, atau subsidi sebaiknya diberi label yang jelas dengan tulisan “Dari Rakyat Untuk Rakyat”. Ini penting agar bantuan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau kepentingan lainnya. Semua sumber bantuan yang diberikan pemerintah berasal dari uang rakyat pula, salah satunya dari pajak.

Demikian penegasan yang disampaikan juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ramson Siagian saat membacakan pandangan fraksinya pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018), atas pidato Presiden Joko Widodo soal RAPBN 2019 beserta Nota Keuangannya. Hal ini menjadi catatan penting memasuki tahun politik seperti saat ini. Apalagi, pendaftaran capres dan wapres sudah dilakukan beberapa waktu lalu.

“Fraksi Partai Gerindra dengan jelas memberikan catatan agar untuk setiap bantuan langsung dalam bentuk tunai atau sembako atau bantuan subsidi langsung ke rakyat ke orang per orang atau kelompak di masyarakat, agar diberikan label bahwa itu uang dari rakyat diberikan kepada rakyat,” ujar Ramson saat membacakan pandangan fraksinya.

Politisi dapil Jawa Tengah X ini mengingatkan, semua pendapatan negara baik pajak yang dibayar oleh rakyat, juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil dari bumi Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Sementara utang yang dibuat pemerintah akan menjadi beban rakyat pada masa sekarang dan yang akan datang. Semua itu secara konstitusional dan nyata adalah uang rakyat pula

Sumber