Rapimnas Gerindra dan Apel Kader Digelar di Hambalang, Ini Agendanya

rapimnas-gerindra-dan-apel-kader-digelar-di-hambalang-ini-agendanya-ete

Partai Gerindra menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) dan apel kader di Padepokan Garudayaksa, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hari ini. Sebanyak 2.000 kader Partai Gerindra menghadiri tersebut.

“Peserta lebih kurang 2.000,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi wartawan, Rabu (16/10/2019).

Dia mengatakan, peserta rapimnas tersebut terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) provinsi maupun kabupaten dan kota, dewan pembina, dewan pimpinan pusat (DPP), dewan pakar, dewan penasihat dan peninjau.

Dia memaparkan beberapa agenda Rapimnas. Pertama, penyampaian gambaran umum kisi-kisi arah sikap politik Partai Gerindra oleh Prabowo Subianto.

Kedua, kata dia, pandangan umum daerah diwakili lima zona wilayah. Ketiga, panduan-panduan teknis kegiatan jangka pendek dan jangka panjang Partai Gerindra 2019-2024 oleh para Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco, Edhy Prabowo, dan Sugiono. “Keempat, kesimpulan rapimnas oleh Sekjen DPP Gerindra,” pungkasnya.

 

Sumber


Sandiaga Uno: Gerindra rumah untuk berjuang

Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menunjukan surat suara usai melakukan pencoblosan dalam Pemilu 2019 di TPS 02, Jakarta, Rabu (17/4/2019). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno, mengungkapkan alasan dirinya kembali menjadi kader Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, setelah sempat keluar pada saat musim Pilpres 2019. Sandiaga menyebut dirinya masih ingin memperjuangkan kebutuhan dan hak-hak rakyat. Lewat Gerindra, dia berharap bisa mewujudkan perjuangannya itu.

Menurut Sandiaga, dirinya memilih partai besutan Prabowo Subianto tersebut sebagai kendaraannya karena memiliki semangat perjuangan yang sama. Menjadikan Indonesia yang lebih adil, makmur dan sejahtera.

“Ya platform perjuangannya sama dan saya dulu awal berpolitik di sini. Saya merasa ini rumah kita bersama, rumah untuk memperjuangkan Indonesia yang tentunya lebih adil, makmur dan sejahtera untuk masyarakat Indonesia,” kata Sandiaga Uno saat ditemui di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (16/10).

Setelah kembali ke Gerindra, Sandi mengaku bakal berkeja lebih optimal untuk berjuang menggerakan ekonomi rakyat. Tak hanya itu, ia juga berjanji akan membuka lapangan kerja bagi setiap masyarakat yang membutuhkan.

Namun demikian, dia enggan memberikan keterangan soal tawaran kursi menteri Jokowi di Kabinet Kerja jilid II yang disebut-sebut salah satunya akan diisi oleh dirinya. Spekulasi ini muncul setelah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu di Istana Merdeka. Pertemuan itu disinyalir sebagai isyarat Gerindra merapat ke petahana.

Sandiaga menegaskan posisinya akan dijadikan sebagai amanah dan instrumen untuk berpolitik yang lebih baik. “Saya tidam matok-matok posisi. Saya serahkan semuanya ke Pak Prabowo,” ujar Sandiaga.

Seperti diketahui, hari ini atau pada Kamis, 16 Oktober 2019, Partai Gerindra menggelar Konferensi Nasional (Konfernas) Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Mengenakan pakaian kemeja putih, kopiah hitam, dan celana panjang berwarna krem, Sandiaga Uno datang ditemani istri, Nur Asia Uno atau Mpok Nur.

Berdasarkan pantauan Alinea.id Sandi dan istri hadir sekitar pukul 09.40 WIB. Ia terlihat berjalan kaki dari parkiran mobil ke lokasi konfernas yang berjarak dua kilometer.

“Hari ini saya menerima undangan dari Pak Prabowo untuk hadir di Konfernas/Rapimnas dan apel kader,” ujar Sandi.

Karena itu, Sandi berharap agar Konfernas Partai Gerindra menghasilkan keputusan-keputusan strategis untuk kemajuan bangsa. “Semoga Partai Gerindra dapat konsisten dalam memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan rakyat,” ujar Sandi.

 

Sumber


Prabowo Tunjuk Muzani Jadi Pimpinan MPR, Sufmi Dasco Wakil Ketua DPR

prabowo

Partai Gerindra sudah menunjuk nama untuk diusulkan menjadi pimpinan MPR RI dan Wakil Ketua DPR periode 2019-2024. Untuk pimpinan MPR, Gerindra mengusulkan Ahmad Muzani, sedangkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

“Sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum, Pak Prabowo (Subianto) sudah menandatangani dua SK (surat keputusan). Pertama adalah calon Wakil Ketua DPR, Pak Prabowo menunjuk Saudara Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Ketua DPR dan sebagai calon pimpinan MPR Pak Prabowo menunjuk Ahmad Muzani menjadi calon pimpinan MPR,” kata Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Pada periode 2014-2019, Wakil Ketua DPR dari Gerindra yakni Fadli Zon. Mengapa Fadli tak lagi diusulkan menjadi Wakil Ketua DPR?

Muzani menjelaskan alasan Prabowo tak lagi mengusulkan Fadli sebagai Wakil Ketua DPR periode 2019-2024.

“(Pergantian Fadli) lebih merupakan rotasi. Pergiliran kepemimpinan dalam partai itu juga penting sehingga ada regenerasi dalam kepemimpinan legislatif, karena kita adalah partai yang berada di luar pemerintahan,” papar Muzani.

“Dan tentu saja Pak Fadli nanti akan ada, Pak Fadli akan mendapat tugas-tugas baru yang sudah disampaikan Pak Prabowo ketika keduanya bertemu,” imbuhnya.

Muzani juga mengungkapkan alasan Prabowo menunjuk Sufmi Dasco sebagai calon Wakil Ketua DPR 2019-2024. Selain soal kompetensi, satu alasan lainnya yakni Sufmi Dasco merupakan kader senior Gerindra.

“Ya karena senioritas Pak Dasco adalah pendiri partai, Wakil Ketua Umum, sehingga secara senioritas juga cukup mumpuni,” terang Muzani.

Ahmad Muzani sendiri merupakan Wakil Ketua MPR saat masa jabatan 2014-2019 sudah berjalan. Muzani menjadi pimpinan MPR setelah adanya perubahan tata tertib (tatib) MPR yang menambah jumlah pimpinan dari lima menjadi 8 orang.

 

Sumber


Ketua DPRD Banten Dipimpin Kader Gerindra

dprd banten

Kader partai Gerindra, Andra Soni resmi dipilih menjadi pimpinan DPRD Banten periode 2019-2024. Pengambilan sumpah jabatan dilakukan dalam paripurna istimewa, di kantor DPRD, Jl Syekh Nawawi Al Bantani, Serang.

Sementara Wakil Pimpinan diisi oleh M Nawa Said Dimyati dari partai Demokrat, Fahmi Hakim dari Golkar, Barhum HS dari PDIP, dan Budi Prajogo dari PKS.

Gubernur Banten Wahidin Halim dalam sambutan mengajak DPRD segera membahas RAPBD 2020. Ia meminta anggota periode baru bisa bersinergi dalam membangun program daerah.

“Ada hal yg mendesak yaitu membahas RAPBD 2020, saya berharap (APBD) bisa memenuhi keinginan masyarakat,” ujar Wahidin usai pelantikan, di Gedung DPRD Banten, Senin (30/9/2019).

Ia mentargetkan RAPBD bisa selesai pada November 2019. Jika terlambat, maka akan mengganggu penyusunan anggaran.

Sementara, Ketua DPRD Andra Soni mengatakan akan menyelesaikan RAPBD dalam 2 bulan ke depan sebagaimana permintaan gubernur. Sebelum itu, DPRD akan membentuk alat kelengkapan dewan seperti badan anggaran, badan musyawarah, dan badan kehormatan.

“Setelah definitif akan dibentuk fungsi alat kelengkapan dewan dan akan lebih optimal. Iya (November) diselesaikan,” katanya kepada wartawan.

 

Sumber


Gerindra Hormati Rencana Jokowi Keluarkan Perppu KPK, tapi Belum Tentu Setuju

muzani

Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya menghormati rencana Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) atas Undang-undang KPK hasil revisi.

Menurut Gerindra, hal itu sepenuhnya menjadi wewenang Presiden.

“Pandangan kami itu seluruhnya wilayah eksekutif wilayah Presiden dan kami menghormati hak preogratif Presiden jika dipandang perlu untuk mengeluarkan perppu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019).

Muzani mengatakan, jika nanti Presiden benar-benar menerbitkan perppu, tiga bulan setelah dikeluarkan perppu harus mendapat persetujuan DPR.

Namun, sebelum perppu tersebut terbit, DPR tidak bisa mencampuri kekuasaan eksekutif.

Muzani sendiri belum mau berkomentar apakah nanti Fraksi Gerindra akan setuju jika perppu benar-benar diterbitkan.

Sikap Gerindra, kata dia, menyesuaikan dengan langkah yang diambil Presiden.

“Karena perppu ini belum keluar, kami tidak bisa berkomentar, dan tentu saja kami harus membaca isi perppu tersebut jika keluar,” ujar Muzani.

“Pandangan kami baru akan disampaikan pada saat pembahasan atau persetujuan dari dewan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo akhirnya melunak soal tuntutan mahasiswa dan masyarakat untuk mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.

Jokowi yang sebelumnya menolak mencabut UU KPK kini mulai mempertimbangkan untuk menerbitkan perppu.

“Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kami, utamanya masukan itu berupa perppu. Tentu saja ini kami hitung, kalkulasi, dan nanti setelah itu akan kami putuskan dan sampaikan kepada senior-senior yang hadir pada sore hari ini,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Jokowi seusai bertemu puluhan tokoh di Istana Merdeka.

 

Sumber