Ramai Peminat, Gerindra Perpanjang Masa Pendaftaran Balon Wali Kota

Ramai Peminat, Gerindra Perpanjang Masa Pendaftaran Balon Wali Kota

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Makassar Arif Bahagiawan mengatakan, akan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon wali kota Makassar satu pekan kedepan. Hal tersebut dikatakan Arif Bahagiawan saat dikonfirmasi di Sekretariat DPC Gerindra, Jalan Nuri, Kecamatan Mamajang, Makassar, Selasa (2/5/2017) kemarin.

“Kita akan perpanjang 1 Minggu pendaftaran calon wali kota Makassar karena DPD akan melakukan survey secara serentak di 12 kabupaten,” ungkapnya kepada KABAR.NEWS.

Arif Bahagiawan membeberkan alasan partainya memperpanjang masa pendaftaran. Dikatakan oleh Arif, Partai Gerindra lebih awal membuka pendaftaran untuk menjaring bakal calon wali kota yang bakal diusung pada kontestasi Pilkada Serentak 2018 mendatang.

“Partai Gerindra lebih awal membuka pendaftaran, kita start awal,” kata Arif usai Haris YL mengambil formulir pendaftaran yang saat itu diwakili oleh LO-nya, Andi Sugeng Mappanyompa.

Partai Gerindra tercatat sebagai partai yang pertama kali membuka daftar penjaringan bakal calon (Balon) wali kota Makassar. Pendaftaran dibuka Sejak tanggal 10 April hingga 10 Mei melalui Desk Pilkada.

Sejauh ini, desk pilkada telah menjaring 6 nama bakal calon untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut melalui tahapan yang sudah ditentukan oleh partai, kemudian selanjutnya akan diserahkan ke DPD sebelum akhirnya dikirim ke tingkat DPP.

Adapun calon yang telah mengambil formulir di desk pilkada DPC Gerindra Makassar yakni, Hj Nunung Dasniar (kader Partai Gerindra), Andi Mustaman (Direktur STIE Wirabhakti), Irman Yasin Limpo (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel), Andi Rachmatika Dewi (Ketua DPC Partai NasDem Makassar), Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto (Wali Kota Makassar) dan Haris Yasin Limpo (Direktur PDAM Kota Makassar).

 

Sumber


Perjalanan Hak Angket KPK Masih Panjang

Perjalanan Hak Angket KPK Masih Panjang

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sodik Mudjahid menegaskan sikap Fraksi Gerindra menolak hak angket terhadap KPK dalam kasus kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

Sodik menilai hak angket yang diajukan saat ini menghambat proses kerja yang dilakukan KPK, serta berdampak pada pelemahan lembaga dan kinerja KPK. Sodik mengatakan perjalanan hak angket KPK masih panjang.

“Apalagi banyak syarat yang masih harus dilalui seperti keabsahan keputusan paripurna kemarin, kelengkapan semua fraksi, persetujuan paripurna terhadap pansus dan lain-lain,” kata Sodik kepada Republika.co.id, Selasa (2/5).

Usulan hak angket ini berawal dari penolakan KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani dalam kasus dugaan korupsi e-KTP pada 18 April 2017. Secara resmi, ada empat fraksi yang menolak, yakni PKB, Gerindra, PKS, dan Demokrat.

Sodik menilai intervensi politik tetap ada batasnya. Fraksi Gerindra memahami perlu ada pengawasan dan pengaturan ulang hak dan kinerja KPK, tapi tidak boleh menghambat kinerja serta melemahkan institusi KPK dalam perjuangan pemberantasan korupsi.

Sodik mengapresiasi pihak kepolisian dan KPK yang sudah menangkap Miryam S Haryani pada Senin (1/5). Ia menilai penangkapan kembali Miryam menghilangkan kesan bahwa perempuan ini disembunyikan oleh pihak tertentu.

Serupa, Sodik mengingatkan polisi agar juga menuntaskan teror penyiraman air keras yang dilakukan pada penyidik KPK Novel Baswedan. “Kepada polisi, jangan lupa tangkap juga teroris ke Novel Baswedan,” ujarnya.

 

Sumber


Gerindra resmi usung Mulyadi di Pilgub Jabar

dpd

Ketua Umum DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi resmi diusung sebagai kandidat calon kepala daerah untuk berlaga di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018-2018 berdasarkan hasil rapimda partai tersebut, di Sentul, Bogor, beberapa waktu lalu.

“Seluruh jajaran pengurus partai di Jawa Barat mendukung penuh Bapak Mulyadi untuk maju dalam Pilgub Jabar 2018, hal ini atas pertimbangan dan aspirasi pengurus, kader dan simpatisan Partai Gerindra yang ada di Jawa Barat,” kata Sekjen DPD Partai Gerindra Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe, ketika dihubungi melalui telepon, Rabu.

Menurut dia, sebagai kader sejati Partai Gerindra, sosok Mulyadi memiliki kapasitas, integritas, dan loyalitas terhadap visi dan misi perjuangan partai.

Selain itu, lanjut Harris, sosok Mulyadi juga merupakan putra daerah yang memahami karakteristik sosio-kultur masyarakat Provinsi Jawa Barat.

“Beliau sosok pemimpin muda yang berintegritas dan kreatif. Kepemimpinan kaum muda merupakan yang dirindukan oleh pemilih Jabar,” kata dia.

Menyikapi keputusan DPD Gerindra Jawa Barat yang mengusulkan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat sebagai kandidat calon kepada daerah di Pilgub Jabar 2018, Pengamat Politik Veri Muhlis Arifuzzaman dari Kantor Konsultan Politik dan Lembaga Survei Konsepindo Research and Consulting menilai positif keputusan itu.

“Ditunjuknya Pak Mulyadi sebagai kandidat pada Pilgub Jabar 2018 menunjukan kesiapan internal partai menyambut kontestasi Pilkada 2018. Bagaimana mau siap ikut kontes, kalau calon dari internal saja tidak ada. Saya kira ini tradisi positif,” kata Veri.

Ia mengatakan siapa pun calon yang diusung Partai Gerindra Jabar pasti akan memberi deterrence effect atau efek gentar, akan menjadi lawan berat siapapun.

“Hal ini bukan semata karena Gerindra merupakan pemenang Pilkada DKI Jakarta yang amat heboh itu, namun ibarat bunga, Gerindra sekarang memang sedang mekar-mekarnya,” kata dia.

Ia menambahkan dalam berbagai survei yang dilakukan oleh lembaganya di berbagai daerah terkait Pilkada serentak 2017 dan menyongsong Pilkada Serentak 2018, Partai Gerindra kebanyakan berada di posisi tiga besar.

 

Sumber


Gerindra Nilai Presidential Threshold Tak Relevan Lagi

gerindra

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas menilai, presidential threshold pada Pemilu 2019 tak sesuai dengan konstitusi yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Pasalnya, pada Pemilu 2019 telah diputuskan berlangsung serentak, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Sehingga, akan berimplikasi pada ditiadakannya presidential threshold.

“Sesuai dengan putusan MK bahwa pilpres dan pileg serentak sehingga menjadi tidak relevan adanya PT (presidential threshold),” ujar Supratman kepada Okezone, Rabu (3/5/2017).

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mengungkapkan, keputusan ada tidaknya presidential threshold dalam Pemilu 2019 akan diputuskan pada Rapat Pansus RUU Pemilu pada 18 Mei 2017 atau setelah Paripurna Pembukaan Masa Sidang ke-V.

Sebelumnya, dalam rekomendasi Panja RUU Pemilu ada tujuh fraksi sepakat keputusan pemilu serentak otomatis berimplikasi pada penghapusan presidential threshold. Sedangkan, tiga fraksi lainnya, PDI Perjuangan, Golkar dan Nasdem berpandangan ambang batas dapat disusun oleh pembuat undang-undang.

“Sampai saat ini masih alot karena ada tiga fraksi yang tetap ingin 20% dan ada tujuh fraksi yang 0%,” ujar Supratman.

 

Sumber


Keputusan Gerindra Bikin Gentar

Pilgub jabar

Keputusan DPD Gerindra Jawa Barat mengusulkan Mulyadi untuk ikut dalam Pilkada 2018  mendatang memberikan efek gentar (deterrence  effect) bagi lawan politiknya.

Begitu dikatakan pengamat politik Veri Muhlis Arifuzzaman dari Kantor Konsultan Politik dan Lembaga Survei Konsepindo Research & Consulting seperti diberitakan RMOLJabar.com, Selasa (2/5).

“Ini bukan semata karena Gerindra merupakan pemenang Pilkada DKI yang amat heboh itu, namun ibarat bunga, Gerindra sekarang memang sedang mekar-mekarnya,” jelasnya.

Menurut Muhlis, dalam banyak survei yang dilakukan pihaknya di berbagai daerah di Pilkada serentak 2017 dan menyongsong pilkada serentak 2018, Gerindra kebanyakan berada di posisi 3 besar.

Karenanya, dia menilai Gerindra sudah siap mengikuti pesta demokrasi warga Jabar tersebut

“Bagaimana mau siap ikut kontes, kalau calon dari internal saja tidak ada? Saya kira ini tradisi positif,” demikian Muhlis

 

Sumber


732 Pages123...10...Last »