Rachel Maryam Bakal Bersaing di Pilkada Kabupaten Bandung?

Rachel Maryam Bakal Bersaing di Pilkada

Partai Gerindra buka suara terkait kemungkinan Rachel Maryam maju dalam Pilkada Kabupaten Bandung.

Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Bapda) DPC Partai Gerindra Kabupaten Bandung, Atep Rustiana, mengatakan saat ini telah ada 4 pendaftar bakal calon bupati dan wakil bupati.  S

ejatinya, pendaftaran penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati telah berakhir, namun pihaknya mengambil kebijakan memperpanjang masa pendaftaran.

“Bapda Gerindra Kabupaten Bandung membuka lagi pendaftaran penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati. Kami juga telah meminta agar Rachel Maryam untuk mengambil formulir pendaftaran,” tutur Atep, Rabu (5/2/2020).

Rachel dianggap akan mampu menyaingi sejumlah figur dari partai lain yang saat ini telah bermunculan. “Kalau Rachel maju, peluang menangnya besar. Saat Pileg 2019 juga suaranya sangat bagus bahkan meledak di Kabupaten Bandung,” ujarnya.

Partai Gerindra Kabupaten Bandung pun telah meminta agar anggota DPR RI tersebut untuk turun gunung dalam pilkada.

“Kemarin ditemui secara internal, dia akan menunggu perintah partai dalam hal ini, ketua umum. Kalau partai memerintahkan, bisa jadi Rachel mencalonkan diri dalam Pilkada Kabupaten Bandung,” katanya.

Sumber

 


Logikanya Memang yang Harus Dibentuk Pansus Jiwasraya

Logikanya Memang yang Harus Dibentuk Pansus Jiwasraya

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai seharusnya masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ditangani oleh panitia khusus (Pansus) ketimbang melalui panitia kerja (Panja). Sebab, menurut dia, Pansus lebih efisien ketimbang Panja.

“Secara fraksi kan Gerindra sudah ikut di dalam Panja. Walaupun saya secara pribadi berpendapat seharusnya kalau sudah lebih dari dua Panja itu, lebih efisien pakai Pansus, kenapa kok takut pakai Pansus,” ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Terlebih, kata dia, Pansus merupakan alat kelengkapan DPR untuk menyelidiki sebuah persoalan. “Jadi logikanya harusnya memang Pansus Jiwasraya, sehingga komprehensif di dalam melakukan investigasi, tidak sektoral, tidak sendiri-sendiri gitu,” kata Anggota Komisi I DPR RI ini

Namun, lanjut dia, bisa atau tidaknya Pansus Jiwasraya itu terbentuk tergantung fraksi-fraksi di DPR secara keseluruhan. “Tapi di dalam hal ini saya kira logikanya dan sewajarnya memang yang dibentuk itu adalah Pansus, ini pendapat saya pribadi. Meskipun secara fraksi, saya kira di Gerindra yang saya tahu lebih ya kepada Panja itu,” jelas legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat V ini.

 Walaupun, dia pesimis bahwa Pansus Jiwasraya itu bisa dibentuk DPR. “Ya kalau melihat petanya, sulit untuk terbentuk, tapi apa yang mereka sampaikan, menurut saya masuk akal,” ucapnya.

Sekadar diketahui, Fraksi PKS dan Demokrat DPR telah menyerahkan usulan pembentukan Pansus Jiwasraya ke Pimpinan DPR, kemarin. Total anggota DPR yang menandatangani usulan pembentukan Pansus Jiwasraya itu sebanyak 104 orang, 50 orang anggota DPR dari Fraksi PKS dan 54 orang dari Fraksi Partai Demokrat.

Di samping itu, Komisi III, VI, dan XI DPR telah membentuk Panja terkait Jiwasraya. Komisi III fokus pada proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung.

Sedangkan Panja Jiwasraya di Komisi VI DPR mengupayakan penyelamatan dan memulihkan kondisi keuangan perusahaan pelat merah tersebut. Sementara Panja Jiwasraya di Komisi XI DPR untuk menjamin kembalinya dana nasabah perusahaan pelat merah tersebut.
Sumber

Desak Pemerintah Pulangkan 600 WNI yang Tergabung ISIS, Fadli Zon: Mereka Adalah Korban

Mereka Adalah Korban

Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon merespon rencana pemerintah yang hendak memulangkan 600 warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam ISIS.

Fadli mengatakan bahwa pemerintah punya kewajiban untuk melindungi seluruh warga negara sehingga WNI yang tergabung ISIS itu harus difasilitasi karena bisa saja mereka hanyalah korban.

“Tapi kalau mereka ibaratnya tersesat karena doktrin tertentu seperti ISIS, ya harus dikembalikan karena mereka jadi korban propaganda ISIS dan sebagainya,” ujar Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

“Harus ada usaha untuk kembalikan mereka kepada jalan yang benar sebagai warga negara dan harus difasilitasi, jangan mereka diabaikan karena kita punya kewajiban konsititusional lindungi tiap wrga negara Indonesia,” imbuhnya.

Fadli mengatakan bahwa WNI yang tergabung ISIS itu harus mengikuti berbagai prosedur sebelum kembali menjadi warga Indonesia.

“Tentu ada protokol yang harus dijalani, semacam interogasi, mereka harus dilihat apa yang terjadi, kronologi seperti apa, dibriefing kembali sebagai warga negara,” kata Fadli.

Dalam hal ini, Fadli mengungkapkan bahwa dirinya belum mendapatkan informasi apakah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah mengkomunikasikan rencana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam ISIS ke  Komisi I DPR RI.

“Kelihatannya sejauh yang saya tahu nggak ada, tapi nanti saya cek ke BNPT, gimana rencana merka terkait warga negara karena jumlahnya cukup banyak dan mungkin ada yang dibawah umur sehingga harus ada treatment spesifik, di cek gimana mereka bisa sampai berada disana,” pungkasnya.

 

Sumber


Diporos Manapun Gerindra Siap Menang

Diporos Manapun Gerindra Siap Menang

Sudah terbangunnya dua poros antara poros petahan Bupati Sukabumi Marwan Hamami dan Poros Wakil Bupati Adjo Sardjono tak membuat sejumlah partai yang belum menyatakan masuk poros cepat-cepat mengambil keputusan, salah satunya Partai Gerindra yang sampai saat ini belum menentukan sikap kemana arah partai pemenang di pemilu 2019 tersebut.

Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi, Agus Firmansyah mengatakan, untuk saat ini kalau koalisi secara resmi Gerindra memang belum menentukan kemana akan berlabuh. Pasalnya, koalisi yang sudah terbangun antara koalisi PAN, Golkar dan Demokrat dan koalisi hejo ludeng (PKB, PPP) masih belum resmi.

“Ya kalau yang mengajak di level kabupaten sudah ada, seperti koalisi hejo ludeng sudah melakukan komunikasi, tapi kan belum tentu juga pusat menyetujui koalisi yang sudah terbangun di level kabupaten, “terang Agus saat dihubungi radar sukabumi, (04/02).

Secara resmi, kalau sikap Gerindra hari ini adalah siap berada di kubu manapun, baik masuk ke kubu petahan Marwan atau Ajdo dan bahkan poros tengah. Hingga saat ini, komunikasi-komunikasi dengan parpol lain sedang berjalan. “Komunikasi berjalan terus, barusan (kemarin red) PKB melakukan komunikasi dengan kami mengajak berkaolisi, pun sama dengan kubu Marwan. Itu artinya, Gerindra masih dinamis, “terangnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, untuk lobi-lobi politik memang terus dilakukan. Namun, masalahnya komunikasi di tingkat daerah harus seiringan dengan pusat. Pasalnya untuk sekarang beda dengan dulu, rekomendasi harus dari DPP masing-masing bukan seperti dulu DPP hanya mengetahui saja. Sementara, Gerindra mempridiksi adanya kader siapa yang akan diusung akan mengkrucut di awal April baru ada nama.

“Kami prediksi ada keputusan nama itu diawal April, karena pendaftaran ke KPUnya di bulan Juni. Mungkin, April semuanya kelihatan. Tetapi, saya melihat bisa saja koalisi itu akan benar-benar tebangun di Akhir-akhir pendaftaran ke KPU, “tukasnya

 

Sumber


Instruksi Prabowo Subianto untuk Gerindra Jatim dalam Rangka HUT Partai

Instruksi Prabowo Subianto untuk Gerindra Jatim dalam Rangka HUT Partai

Partai Gerindra akan merayakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) partai ke-12 pada 6 Februari 2020.

Di Jawa Timur, agenda perayaan HUT partai akan dipusatkan di Jember pekan depan.

Sekretaris DPD Gerindra Jatim, Anwar Sadad menjelaskan bahwa peringatan di Jatim akan dilakukan pada Sabtu dan Minggu (15-16/2/2020).

 “Kami pilih akhir pekan karena kami ingin fokus melalui kegiatan bakti sosial,” katanya.

Sadad menjelaskan, bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, melalui surat edaran telah menginstruksikan kader di daerah untuk menggunakan momentum HUT dengan terjun menyapa masyarakat.

Utamanya, di daerah yang rawan bencana.

“Situasinya memang banyak bencana. Teman-teman di Fraksi juga diminta untuk turun dan mengupayakan penanggulangan bencana seperti Bondowoso dan Jember,” kata Sadad yang juga Anggota DPRD Jawa Timur ini.

Gerindra Jatim juga telah menginstruksikan jajaran pengurus di masing-masing Kabupaten/kota melakukan upoaya serupa. “Saat ini, kita sedang prihatin. Oleh karena itu, HUT kami pusatkan di daerah. Selain adat kami seperti itu, juga untuk peduli bencana,” tegas Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Untuk diketahui, Jember menjadi satu di antara daerah di Jatim yang mengalami bencana banjir awal Februari lalu. Meskipun tidak menelan korban jiwa, warga terdampak di dua desa (Sempol dan Kalisat) mencapai ribuan jiwa.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPC Partai Gerindra Jember, Satib, acara juga akan dirangkai dengan kegiatan jalan sehat.

“Nantinya akan diikuti masyarakat Jember dan sekitarnya. Tak hanya itu, seluruh jajaran DPD hingga jajaran legislatif, kader dan simpatisan partai Gerindra se Jatim akan hadir untuk memeriahkan HUT Partai,” kata Satib.

Pria yang juga anggota DPRD Jatim ini, selain menggelar kegiatan sosial yang melibatkan seluruh masyarakat, nantinya akan menggelar Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus).

Rakercabsus menjadi agenda internal DPC Gerindra Jember. “Dalam Rakercabsus nanti, kami akan konsolidasi untuk pemenangan Partai Gerindra dalam menghadapi pilkada serentak,” jelasnya.

 Satib menambahkan, dalam Rakercabsus tersebut juga akan menggelar fit and proper test untuk calon yang mendaftar di partai berlambang kepala garuda ini.

“Mesin sudah panas, tentunya banyak strategi yang akan dibahas untuk memenangkan pilkada di Jember,” katanya.

“Kami optimis dengan mesin yang ada saat ini, target kemenangan untuk calon kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Gerindra akan tercapai,” tandasnya.

 

Sumber