Bagian dari Keterbukaan

Cuitan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ( RK) dan Menko Polhukam Mahfud MD di Twitter menjadi sorotan publik. Legislator Gerindra, Sodik Mudjahid, tidak mempermasalahkan hal itu serta menilai percakapan RK dan Mahfud sebagai bentuk keterbukaan.

“Memang sebetulnya mereka bisa bicara dan bertemu langsung. Tapi mungkin ada pertimbangan lain dari masing-masing. Jadi tidak apa-apa bicara di publik sebagai bagian dari keterbukaan dan hak berpendapat,” kata Sodik kepada wartawan, Kamis (17/12/2020).

Anggota Komisi II DPR RI ini menilai percakapan RK dan Mahfud di Twitter dapat menjadi ruang edukasi publik. Khususnya mengenai hal berdiskusi di ranah publik.

 “Cara ini sekaligus akan menjadi edukasi kepada publik tentang berwacana dan berdiskusi di wilayah publik, selama substansi yang disampaikan tepat, sesuai hukum dan regulasi dan sesuai akhlak dan etika,” ujarnya.
Menurut Sodik, diskusi di antara kedua pejabat itu masih berada dalam ranah yang tepat. Substansi percakapan sesuai dengan hukum, regulasi, dan etika di Indonesia.

“Diskusi Gubernur RK dan menteri Mahfud Md, masih berada dalam wilayah tersebut,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyinggung adanya peran Menko Polhukam Mahfud MD  terkait rentetan kerumunan Habib Rizieq Shihab. Ridwan, yang akrab disapa Kang Emil atau RK, meminta Mahfud ikut bertanggung jawab.

Ungkapan Kang Emil itu disampaikan setelah menjalani pemeriksaan di Markas Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (16/12). Emil menegaskan pernyataannya soal Mahfud ini sebagai opini pribadi.

“Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud di mana penjemputan HRS ini diizinkan,” ujar RK.

Ternyata ‘serangan’ Emil ditanggapi Mahfud melalui akun Twitter-nya. Mahfud menyatakan siap bertanggung jawab.

“Siap, Kang RK. Saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput, asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan,” kata Mahfud lewat akun Twitter, Rabu (16/12/2020).

 “Diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar-benar tiba di Petamburan sore. Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan,” lanjut Mahfud menjelaskan diskresi pemerintah.

Tak hanya berhenti di situ, cuitan atas utas itu pun terus berlanjut. Ridwan Kamil melalui akun Twitter-nya juga merespons pernyataan Mahfud.

“Siap Pak Mahfud. Pusat daerah hrs sama2 memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yg sgt masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan sprt halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yg hrs dimintai bertanggung jawab. Mhn maaf jika tdk berkenan,” cuit Kang Emil dalam akun Twitter resminya, @ridwankamil, Rabu (16/12) petang.

 

Sumber