Semakin Menyulitkan Kubu Jokowi-Ma'ruf

Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menyebut OTT pejabat Kementerian PUPR adalah bukti kegagalan implementasi Nawacita. Apalagi, sebelumnya KPK melakukan OTT di lingkungan Kemenpora.

“OTT KPK semalam tampaknya semakin membuktikan bahwa implementasi Nawacita telah gagal, terlebih beberapa saat sebelumnya KPK juga melakukan OTT terhadap pejabat Kemenpora,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/12).

Habiburokhman mengatakan, wajah reformasi sistem dan penegak hukum belum bebas dari korupsi. Berdasarkan data yang didapat, di lingkungan lembaga pemasyarakatan di bawah Kemenkum HAM masih ada korupsi.

“Bahkan kita mencatat, di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM juga terjadi kasus korupsi dan pelakunya terkena OTT KPK,” sebutnya.

Menurut jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini, isu korupsi akan menyulitkan kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam debat pilpres pertama nanti.

Debat pilpres pertama akan digelar pada 17 Januari 2019 dengan tema debat soal hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

“Kami perkirakan berita kasus OTT pejabat Kementerian PUPR akan semakin menyulitkan paslon sebelah (Jokowi-Ma’ruf) pada debat soal hukum, HAM, dan korupsi pada 17 Januari mendatang,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengkritik pernyataan Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding yang menyebut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia naik dan mencapai angka 37.

Menurut Habiburokhman, IPK 37 sudah jalan di tempat selama 3 tahun. Menurutya, IPK 37 adalah rapor merah.

“Terus terang kami bingung kalau ada yang membanggakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kita tahun ini yang skornya hanya 37. Skor tersebut sudah stagnan selama tiga tahun terakhir, dan hampir dapat dipastikan gagal mencapai target skor 50 pada 2019.

Perlu dicatat bahwa skor IPK tertinggi itu 100. Jadi, ibarat nilai sekolah anak SD, angka 37 itu berarti rapor merah,” ujar Habiburokhman.

 

Sumber