Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, pemerintah seharusnya menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
“Saya tidak mengerti mengapa proyek ini terus berlanjut pembangunannya, padahal banyak aturan yang dilanggar,” kata Edhy dalam pernyataannya, Jumat (15/4/2016).
Ketua Komisi IV DPR ini mengatakan, sejak tahun lalu, Komisi IV DPR telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan proyek ini.
Ehdy mengatakan, berdasarkan amanat undang-undang, perubahan fungsi Teluk Jakarta yang merupakan kawasan strategis, harus berdasarkan izin pemerintah pusat dan persetujuan DPR.
Pengerjaan proyek ini, sambung dia, tidak bisa hanya berdasarkan Keputusan Presiden terbitan lama. Sebab, Kepres memiliki kedudukan di bawah undang-undang.
“Faktanya reklamasi telah melanggar aturan, dan faktanya proyek ini hanya berpihak kepada pengusaha tapi tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya warga nelayan di pesisir Jakarta yang kediamannya diratakan secara represif dan tak manusiawi,” kata dia.
Karenanya, dia menuntut dan menantang pemerintah, untuk segera menghentikan reklamasi.
“Sayang, fungsi DPR bukan mengeksekusi tapi hanya sebatas memberi rekomendasi,” tuturnya.
“Di salah satu media online ternama ada yang berkomentar agar DPR jangan banyak bicara soal reklamasi bila nasibnya tak ingin seperti Sanusi (di-Sanusi-kan). Saya tegaskan bahwa saya tidak takut! Karena saya bekerja dan menjaga undang-undang,” tambah dia.