Keponakan Prabowo Tolak Tes Keperawanan

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Keponakan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto menentang rencana tes keperawanan dan keperjakaan masuk dalam rancangan peraturan daerah (Perda) tentang akhlakul karimah di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Anggota Komisi VIII DPR RI itu menilai, tes keperawanan dan keperjakaan justru melanggar hak asasi manusia.

“Secara biologi maupun psikologis, ini tidak bisa,” kata Sara di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2).

Menurutnya, tes keperawanan dan keperjakaan pernah dilakukan di berbagai negara lain. Namun, kebijakan itu akhirnya dihapuskan. Itu berarti kebijakan tes keperawanan dan keperjakaan itu tidak perlu dilakukan lantaran tidak efektif dan melanggar privasi seseorang.

Politisi Partai Gerindra itu berharap, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus berperan aktif mencegah rencana memberlakukan perda tersebut.

“Tidak boleh ada aturan seperti itu. Ini bukan masalah moralitas, caranya tidak tepat. Ini cara yang sangat tidak profesional,” ujarnya.

Anggota Komisi X DPR RI, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio seirama dengan Sara. Ia menolak rencana tersebut. “Sudah tidak produktif tes keperawanan seperti itu,” kata Eko.

Politikus Partai Amanat Nasional mengemukakan, tes keperawanan merupakan ranah pribadi. Tes keperawanan juga tidak berkait kualitas pendidikan murid.

“Karena tidak perawan itu bukan cuma disebabkan oleh seks pranikah, tapi bisa juga karena musibah atau kecelakaan,” ungkapnya seraya mengimbau, pemerintah daerah dan DPRD Jember membatalkan rencana perda tersebut.

Wacana tes keperawanan mulai menghangat setelah Komisi D DPRD Jember melakukan Rapat Koordinasi Badan Legislatif bersama Dinas Pendidikan. DPRD berencana membuat Raperda Akhlakul Karimah yang berlatar belakang semakin parahnya hubungan di luar nikah dan kasus infeksi HIV di Jember.

Raperda itu muncul setelah melihat tingginya perilaku seks bebas di usia pelajar. Seks bebas di usia pelajar meningkat setelah sistem informasi dan komunikasi terbuka. Hasilnya, seks bebas itu memicu tingginya pengidap HIV/AIDS di usia pelajar.

Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi meminta maaf atas rencana itu. Ia menilai, tingginya angka penderita HIV/AIDS merupakan pekerjaan rumah bersama. Untuk itu, DPRD Jember berencana menelaah, berdialog dengan para ahli dan berbagai sumber.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Mufti Ali menyatakan, perda perilaku yang baik dan terpuji perlu dikeluarkan. “Masyarakat boleh menilai, jika usulan kami ini cukup kontroversial, tetapi jujur saja ini berangkat dari keresahan kami,” katanya.

 

Sumber