Liputan6.com, Jakarta : Partai Gerindra menggelar diskusi tentang perdagangan manusia (human trafficking). Salah satu yang terungkap sungguh mengerikan, Indonesia diduga sumber, tujuan, dan transit bagi perdagangan seks dan pekerja paksa perempuan dan anak-anak.
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo memaparkan, data Trafficking in Persons Report 2012 menyebutkan, lebih dari 1,6 juta pekerja ilegal asal Indonesia bekerja di luar negeri. Berdasarkan data itu, 69 persen pekerja ilegal asal Indonesia di antaranya adalah perempuan, bahkan masih banyak anak-anak. Sebagian di antara mereka dipekerjakan secara eksploitatif sebagai tenaga dalam industri seks.
“Data itu juga menunjukan Indonesia menjadi salah satu wisata seks di dunia. Itu sangat memalukan,” ujarnya saat membuka Seminar sehari dengan tema Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Eksploitasi manusia tidak hanya terjadi pada perempuan di Indonesia. Melainkan juga pada kaum lelaki. Contoh kasus perbudakan di Tangerang yang hanya 50 km dari Jakarta. Hashim yakin bentuk bentuk perbudakan itu masih ada dan banyak di Indonesia.
Dalam pandangannya, perdagangan manusia justru berbanding terbalik dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kemanusiaan, kedamaian, dan kesejahteraan rakyat.
“Membiarkan perdagangan manusia yang tidak tertangani serius merupakan pembiaran terjadinya kejahatan bagi kemanusiaan dan itu melanggar niai-nilai Pancasila,” tegas Hasyim.
Dia menambahkan, komitmen politik yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten dibutuhkan untuk menekan perdagangan manusia.
Indonesia sebenarnya telah membuat aturan hukum yakni UU No 21 Tahun 2007 dan KUHAP dalam rangka menekan angka perdagangan orang. Kelemahannya ada dalam tataran pelaksanaan penegakan hukum dan tidak adanya kepekaan aparat mengenai masalah ini karena kasus perdagangan manusia yang selalu dilakukan terselubung dan diduga diakukan oleh satu sindikat.
“Perlu kemauan politik pemimpin pemerintahan untuk menghapus perdagangan manusia dari bumi Indonesia dari dan tekad kuat dari penegak hukum untuk melaksanakannya,” kata Hasyim.
Menurut Hasyim sejumlah langkah serius dapat diambil dengan segera oleh pemerintah untuk menekan angka perdagangan manusia. Di antaranya, kebijakan penyediaan lapangan kerja yang layak dan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat yang merata di seluruh wilayah Indonesia. (Ein/Mut)
Sumber: liputan6.com