Ir.-Sadar-Subagyo
Foto: Tri Susilo

Di kalangan kader dan simpatisan Partai Gerindra Ir. Sadar Subagyo (54) dikenal sebagai salah satu sosok yang menguasai fakta dan data. Terlebih menyangkut masalah ekonomi, keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Sebagai anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Sadar memang sudah semestinya setiap hari menelaah, mencermati, dan menganalisasi masalah ekonomi dan keuangan. Karena itu, dia dituntut senantiasa kritis terhadap bidang yang digelutinya. Tak terkecuali masalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 16 Agustus lalu.

Lalu apa pendapat pria kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah, ini menyangkut RAPBN 2013? Bagaimana pula pandangannya tentang kondisi mutakhir ekonomi Indonesia? Sadar Subagyo menyampaikan pandangannya itu kepada M. Budiono dari tabloid Gema Indonesia Raya. Petikannya:


Sehari jelang Peringatan HUT ke-67 Kemerdekaan RI Presiden SBY menyampaikan pidato kenegaraan pengantar RAPBN 2013 dan Nota Keuangan di gedung parlemen. Bagaimana penilaian Bapak terhadap RAPBN tersebut?

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 yang disampaikan Pak SBY itu, menurut “kacamata” saya inkonstitusional. Karena isinya telah menyalahi konstitusi Indonesia. Alasannya, Pak SBY dalam menyusun RAPBN 2013 ini masih berdasarkan UU NU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, padahal sudah ada UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Memang dalam Pasal 4 ayat 2 UU No. 25 tahun 2004 menyebutkan, semua sistem perencanaan pembangunan diserahkan sepenuhnya ke Presiden, sesuai visi misinya. Namun, pada Bab Peralihan, yaitu Pasal 34 UU No. 25 tahun 2004 disebutkan, kalau sudah ada RPJPN maka tidak lagi mengacu pada visi misi Presiden, tapi pada RPJPN (UU No. 17 tahun 2007).


Bagaimana Bapak sampai pada kesimpulan bahwa terjadi pelanggaran UU?

Di dalam RPJP tahun 2020-2025 disebutkan, Indonesia harus sudah memiliki industri yang berdaya saing global, industri yang berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA). Sedangkan di RPJP 2015-2019 disebutkan kita harus sudah membangun industri yang berbasiskan SDA. Selanjutnya, bila ditarik ke sini lagi atau 2010-2014 kita seharusnya menyiapkan Iptek dan SDM untuk membangunan industri berbasis SDA.

Tapi karena melenceng, visi misinya juga tidak sama, maka di dalam RAPBN 2010, 2011 dan 2012 tidak ada satupun secara khusus mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Iptek berbasis SDA. Dan, tidak ada usaha khusus pengalokasian anggaran untuk pengembangan SDM berbasis SDA.


Artinya RAPBN itu bisa diyudicial review?

Oh sangat bisa. Cuma masalahnya, saya baru temukan sekarang. Tapi sekarang ini saya dengan kawan-kawan sedang me-review, kalau memang benar, bukan tidak mungkin akan kami angkat.


Meski ada kesalahan, menurut Bapak semestinya penekanan RAPBN itu di sektor apa saja?

Masalahnya sudah salah dari awal, jadi susah ngomongnya. Oke, katakanlah RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), rencana pembangunan lima tahun, itu benar atau katakanlah sesuai dengan konstitusi, pembuatan RPJM itu seharusnya sudah ada kerangka ekonomi makro: pertumbuhan sekian, inflasi sekian, pengangguran sekian, kemiskinan sekian. Tapi, ketika dijalankan, kerangka ekonomi makro itu yang sesuai barangkali hanya 40% saja. Atau malah hanya 30% sehingga diabaikan.

Contoh, mestinya kita membangun ini supaya rakyat menjadi makmur. Agar makmur, maka tolak ukurnya yang penting adalah tidak ada pengangguran. Bahkan, tidak ada pertumbuhan juga nggak apa-apa, yang penting tidak ada orang menganggur, dan itu artinya tidak ada orang yang sengsara. Kalau tidak ada orang nganggur maka tidak ada orang miskin. Mestinya seperti itu. Tetapi nyatanya tidak begitu. Itu yang mesti kita koreksi.

Kemudian reformasi birokrasi. Ternyata reformasi birokrasi menyebabkan biaya birokrasi meledak. Dari tahun 2005 hingga 2011 naik hampir 400 %. Perlu diketahui, yang disebut belanja birokrasi itu adalah belanja pegawai negeri, ditambah dengan belanja barang.

Belanja pegawai ditambah belanja barang pada 2005 total mencapai Rp 185 triliun, termasuk yang ada di daerah. Pada tahun yang sama subsidi BBM kita mencapai Rp 95 triliun. Pada 2011, subsidi BBM naik menjadi sekitar Rp 136 triliun atau bertambah sekitar 30%. Tapi belanja pegawai naik hingga Rp 750 triliun atau 400%. Di mana keadilan itu akan kita tempatkan.


Bagaimana masukan Bapak terkait RAPBN?

Kalau mau, selain berbagai asumsi yang sudah ada, kita harus memasukkan juga indeks pembangunan. Artinya, berapa pengangguran yang dapat dikurangkan setiap satu persen perkembangan atau pertumbuhan ekonomi. Harusnya setiap satu persen pertumbuhan ekonomi sanggup menciptakan sekian lapangan pekerjaan, minimal 600 ribu lapangan pekerjaan baru.

Dengan asumsi bahwa satu keluarga terdiri dari empat orang, maka satu orang bekerja menanggung satu orang yang lain. Dengan 600 ribu lapangan pekerjaan yang dibuka maka kemiskinan yang bisa dientaskan mencapai 1,2 juta penduduk miskin. Kalau ini terukur dengan baik dan masuk dengan jelas ke dalam asumsi makro, kita akan cepat keluar dari penderitaan.

Mayoritas penduduk kita adalah petani. Tahun 2000 nilai tukar petani kita mencapai 135. Artinya, petani menghasilkan 135, dan yang dipakai buat belanja adalah 100. Sekarang nilai tukar petani turun jadi 103. Ini menunjukkan bahwa petani kita tambah miskin. Lalu apa artinya pembangunan, kalau masyarakat kita ternyata malah jatuh miskin.

Pada pidatonya SBY menggunakan judul “Kesejahteraan Rakyat dan Memperkuat Ekonomi Domestik, bagaimana menurut Bapak?
Maunya mencerminkan kekuatan ekonomi domestik, tapi nyatanya tidak. Kalau memperkuat ekonomi domestik mestinya yang diperkuat itu arus barang, bukan arus orang. Nyata, yang dibangun malah bandara. Bukan pelabuhan laut, atau transportasi di darat. Padahal tidak ada sarana tranportasi yang lebih murah kecuali angkutan laut, dan juga kereta api. Mesti kedua transportasi ini yang lebih diutamakan, bukan bandara yang lebih merupakan transportasi orang, bukan barang. Sebagai contoh praktis, setiap membangun pelabuhan biasanya juga dengan pembangun jalan kereta api. Setiap bangun jalan tol juga bangun kereta api.


Bagaimana Bapak melihat kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini?

Sangat berat. Salah satu alasannya, karena sekarang ini kita memelihara dua ekor kuda liar. Pertama, devisa bebas, sehingga orang bisa bebas mengeluarkan dan memasukkan uangnya; Kedua, nilai tukar juga bebas, sehingga tergantung supply and demand.

Dalam pandangan saya, tidak pernah ada satu negara yang sukses ekonominya kalau dua parameter ini dibiarkan tanpa kendali. Salah satunya harus dikendalikan, apakah devisanya yang tidak bebas, atau nilai tukarnya dipatok, itu jadi lebih mudah mengaturnya. Kalau seperti sekarang, kita jadi mudah terombang ambing. Kemarin nilai rupiah Rp 9000 per dolar AS, sekarang melemah menjadi Rp 9550 per dolar AS. Itu artinya, sudah mulai menghajar batas psikologis nilai tukar rupiah.

Apa yang harus dilakukan?
Mestinya pemerintah membuat suasana investasi menjadi semakin kondusif, bukan membiarkan infrastruktur yang jelek. Contohnya begini. Kalau saya bikin pabrik maka saya harus minta izin. Di Malaysia izin dua minggu selesai, di Singapura 10 hari selesai, di Cina dan Korea 2 minggu selesai, Vietnam 20 hari selesai. Di kita, saya sendiri sudah mengajukan setahun belum juga rampung, hingga dibikin capek mengurusnya. Ujung-ujungnya kalau kita mau cepat ada ekstra duitnya. Ini menunjukkan reformasi birokrasi kita gagal.

Oke, kalau izin kita peroleh kemudian kita bangun pabrik, artinya kita memerlukan kapital, lalu pinjam ke bank. Di situ timbul masalah baru, kredit kita bunganya termasuk yang paling tinggi di dunia. Kita tidak kompetitif dengan negara-negara lain. Belum lagi soal SDM yang lemah, dan infrastruktur yang tidak mendukung.

Bagaimana jalan keluar yang perlu diambil pemerintah?
Selama ini pemerintah berharap infrastruktur dari swasta. Boleh saja kalau investasi itu bisa kembali dengan jelas, saya yakin swasta pun pasti berbondong-bondong. Tapi nyatanya, di kita tidak. Jangan dipersamakan dengan Jerman, yang semua diswastakan. Di sana kantor polisi swasta tidak apa-apa, karena tax ratio mereka sudah tinggi sekali, sementara kita belum.

Bagaimana pengaruh ekonomi global terhadap perekonomian nasional?

Tidak secara langsung, karena ekspor kita itu bukan barang jadi. Ekspor kita adalah barang mentah, dan tidak langsung ke Eropa. Rata-rata hanya ke Singapura. Tapi kalau ditanya tentang pengaruhnya tentu ada, pasti akan mempengaruhi kemampuan ekonomi kita. Misalnya, dari 6% pada 2009 menjadi 4,5%, itu kecil. Tidak berarti langsung drop. Tetapi, ketika orang lain mengalami peningkatan yang sangat kuat, kita masih pelan-pelan saja.

Sumber: Gema Indonesia Raya