Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memang perlu diperkuat agar bisa menjadi penyeimbang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sikap itu senantiasa disuarakan oleh para politisi Partai Gerindra di DPR. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam diskusi di DPD, pertengahan Mei lalu, kembali menegaskan sikap tersebut. “DPD ada dalam konstitusi. Tapi tidak jelas ujung pangkalnya, mana akar mana batang tidak jelas,” ungkap Muzani.
Bahkan anggota Komisi III dari Gerindra Martin Hutarabarat menyatakan bahwa dalam kenyataannya DPD mengalami pemandulan wewenang. Padahal, keberadaan DPD merupakan amanat reformasi. Maka, bila DPD wewenangnya tidak diperkuat sama saja dengan mengkhianati reformasi.
Martin memberi alasan mengapa DPD perlu diperkuat. Pertama, karena kekuasaan legislatif tidak boleh satu, hanya DPR saja. “Harus ada penyeimbang, yaitu DPD. Karena itu harus diberi wewenang yang lebih. Kalau tidak, akan begini-begini saja,” ujarnya.
Kedua, tidak benar bila DPR memperjuangkan kepentingan daerah. “Yang ada justru anggota DPR memperjuangkan kepentingan partai,” jelasnya. Maka, yang jujur memperjuangkan kepentingan daerah adalah DPD. Sedangkan kekuasaan DPR terlalu luas. Dan, kekuasaan DPR yang luas ini harus digunakan sebagaimana mestinya.
Anggota DPD dari Maluku John Pieris menyambut baik dukungan dari Gerindra tersebut. “Kalau Gerindra mendukung penguatan DPD, maka anggota DPD akan pilih Prabowo pada 2014 nanti,” katanya. (IF)
