Oleh : M. Budiono

Di tangan orang-orang desa yang ulet dan rajin, berarapun jumlah modal yang dimiliki, bisa berbuah menjadi besar. Salah satunya, seperti ditunjukkan warga Dusun Kerta Raharja, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga Lombok Timur

Dalam keheningan suasana alam yang masih perawan berselimut dingin kaki gunung Rinjani, tepatnya di Dusun Kerta Raharja, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), seorang anak muda bernama Hakamah, Sekretaris Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra Kecamatan Gangga Lombok Utara, bergelut dengan usaha pembudidayaan kambing Peranakan Etawa.

Sadar atau tidak, ternyata Hakamah tengah memberdayakan ekonomi masyarakat setempat. Hari-harinya disibukkan dengan urusan ternak kambing, yang bisa memberikan air susu tersebut. Mulai dari perencanaan pengembangbiakan, hingga penjualan. Yang membanggakan, usaha yang digeluti Hakamah itu tidaklah untuk keperluan dirinya sendiri. Dengan ketekunan dan keuletannya, Hakamah terus mengajak masyarakat Dusun Kerta Raharja guna melibatkan diri dalam usaha tersebut.

Alhasil, kini, lebih dari limapuluh orang telah terlibat dalam usaha tersebut. Dan hampir seribu orang mengantri untuk bisa bergabung dengan usaha yang dirintis oleh Hakamah tersebut. Padahal pada 2010, saat usaha itu dirintis, hanya ada 20 orang yang mau bergabung dalam kegiatan itu. Saat itu, mereka memelihara 44 ekor kambing Peranakan Etawa. Empat diantaranya adalah pejantan. Kini, kambing yang dikelola Hakamah bersama masyarakat Dusun Kerta Raharja dan sekitarnya telah berjumlah lebih dari 170 ekor.

“Banyak yang ngatri ingin bergabung, namun jumlah kambing yang kami miliki belum cukup untuk dibagi ke seluruh peminat,” cerita Hakamah.

Bagi Hakamah, kambing Peranakan Etawa dinilai lebih menguntungkan dibanding ternak sapi, seperti yang sedang digalakkan pemerintah NTB. Alasannya, karena perkembangbiakan kambing Peranakan Etawa lebih cepat dibanding sapi. Belum lagi setiap ekor Peranakan Etawa bisa menghasilkan susu hingga 1 liter setiap hari. Dengan harga Rp 30.000 per liternya.

“Masyarakat di sini lebih terbiasa beternak kambing dibanding sapi. Karena mereka sudah sejak lama beternak kambing kacang. Namun karena hasilnya kalah dibanding Etawa, mereka pun beramai-ramai beralih beternak kambing Peranakan Etawa”, kata Hakamah menambahkan.

Hakamah menceritakan, ia mulai tertarik beternak kambing Peranakan Etawa ini sejak masih kuliah di Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada Jogjakarta. Saat itu, ia sempat belajar tentang cara beternak jenis kambing ini di Purworejo, Jawa Tengah — dikenal sebagai sentra peternakan kambing Etawa. Dan, setelah meraih gelar insinyur pertanian pada 2009, Hakamah pun kembali ke desanya, dan mulai mengembangbiakkan jenis kambing tersebut.

“Saat itu saya sampaikan kepada teman-teman di Partai Gerindra perihal prospek pemeliharaan kambing Peranakan Etawa. Ternyata mereka menanggapinya dengan antusias”, kata Hakamah lagi.

Namun ketika hendak membeli kambing Peranakan Etawa dari daerah Purworejo, Hakamah mengajukan persayaratan, agar dia diberi kewenangan penuh atas pemeliharaan ternak tersebut. Permintaan tersebut dipenuhi, dan ternyata bisa berkembang seperti sekarang.

Menurut H. Willigo Zainar, salah sseorang Pengurus DPD Partai Gerindra NTB, gerakan ekonomi kerakyatan yang digalang partai sesungguhnya sangat banyak. Bahkan, hampir di setiap Pimpinan Cabang Gerindra ada program ekonomi kerakyatan. Namun, saat ini program tersebut tidak disampaikan sebagai kegiatan partai. Lebih ditonjolkan sebagai aksi perorangan.

“Kalau dibilang kegiatan partai, nanti takutnya masyarakat mengira itu bantuan pak Prabowo, dan malah merusak suasana. Karena itu, kita membiarkan aksi-aksi itu sebagai program kader secara perorangan, sehingga masyarakat tetap berusaha dan bekerja keras untuk mengembalikan modal yang mereka pinjam,” ujar H. Willigo.

Ke depan, setelah diadakan Musyawarah Daerah (Musda), menurut Willigo, pihaknya akan menertibkan program ekonomi kerakyatan itu, sesuai jalur partai. Dan tentu saja itu dilakukan setelah mendapatkan masukan dan petunjuk dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.