Tim sukses calon gubernur dan wakil gubernur Joko Widodo dan Ahok mendatangi Bareskrim Mabes Polri.
Maksud kedatangan mereka untuk melaporkan karut marut Daftar Pemilih Tetap (DPT) jelang pilkada DKI pada 11 Juli 2012 mendatang.
“NIK ganda, ada tiga, ada dua. Ini suatu bentuk kejahatan demokrasi makanya kita laporkan ke Bareskrim,” kata Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik, sebelum memasuki Gedung Bareskrim Mabes Polri, Rabu 23 Mei 2012.
Menurut Taufik, NIK ganda merata di semua wilayah DKI Jakarta. Pihaknya telah menemukan ribuan NIK ganda. Juga dari beberapa teman lainnya. “Totalnya hampir 900 ribu, setiap pilkada kayak gini terus,” Taufik heran.
Dia mengklaim bahwa pihaknya telah memberikan berkas kekurangan DPT itu ke Komisi Pemilihan Umum. Menurut dia, persoalan tersebut harus ada yang bertanggung jawab.
“Ini bukan human error, kalau cuma satu sampai tiga kita bisa maklumi sebagai human error. Kalau ribuan, ini kan sistem. Karena itu sesuatu bentuk kejahatan. Jangan dibiarkan begitu saja,” ucapnya.
Oleh karena itu, dalam laporan ke Bareskrim ini, mereka akan melaporkan Kepala Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Taufik menilai institusi tersebut adalah pihak yang paling bertanggung jawab.
Sebelumnya, sejumlah partai politik mempersoalkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada DKI Jakarta. Mereka menuntut KPUD DKI Jakarta membereskan data yang dinilai bermasalah itu.
Dalam sebuah diskusi, Jumat 18 Mei 2012, perwakilan Gerindra, PKS, PDI Perjuangan, PPP dan Golkar, menyatakan kesamaan sikap mereka atas ketidakberesan DPT tersebut. Padahal, pemilukada DKI akan digelar dua bulan mendatang.
Soal DPT ganda ini, Sabtu 19 Mei lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dengan tegas membantahnya.
“Sudah jelas ada data, nama, alamat, dan nomor induk kependudukan (NIK),” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Purba Hutapea. (umi)
(VivaNews)