JAKARTA – Partai Gerindra meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar berbagai proyek janggal di Dewan Perwakilan Rakyat, salah satunya renovasi ruang rapat Badan Anggaran atau Banggar yang menghabiskan uang rakyat sebesar Rp 20,3 miliar.
“KPK agar membuka siapa sebetulnya yang bermain di proyek-proyek yang tak masuk akal. Kami menolak proyek-proyek fantastis yang merupakan pemborosan dan penghianatan terhadap rakyat,” kata Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Gerindra melalui pesan singkat, Minggu (22/1/2012).
Fadli mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat telah meminta keterangan Pius Lustrilanang, wakil ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR terkait proyek di DPR. Menurut Pius, kata dia, yang paling bertanggungjawab dalam proyek di DPR adalah Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh dan Banggar.
“Menurut Pius, BURT tak punya kewenangan untuk anggaran. Ia tak tahu detail anggaran karena bentuknya gelondongan, bukan detail. Ketua DPR dan BURT Marzuki Alie adalah penanggungjawab semua proyek itu,” kata Fadli.
Pius, tambah Fadli, mengaku tak menerima sepeserpun keuntungan dari berbagai proyek itu. Pius juga siap jika diperiksa KPK. “Pius dan Fraksi Gerindra akan membeberkan semuanya hari Selasa pekan depan agar masalah ini tuntas,” pungkas Fadli.
Seperti diberitakan, Pius yang memimpin rapat pleno BURT membahas laporan berbagai Panja BURT pada 9 Desember 2011, salah satunya Panja Evaluasi Penggunaan Ruang di Gedung DPR. Dalam rapat itu disepakati agar renovasi ruang Banggar dijadikan acuan untuk merenovasi ruang rapat lainnya.
Marzuki dan Nining telah melaporkan berbagai proyek janggal di DPR ke KPK. Keduanya mengaku tak tahu menahu soal penyimpangan proyek di lingkungan kerja mereka.
(kompas.com)