Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai hasil survei yang menunjukkan merosotnya kepercayaan publik kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum merupakan refleksi atas kenyataan sosial masyarakat. Menurutnya, penegakan hukum saat ini hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas.
“Menurut saya survei LSI itu merefleksikan sebagian besar kenyataan. Banyak kasus korupsi yang tak terselesaikan dengan adil. Penegakan hukum masih diskriminatif terhadap mereka yang punya dukungan kekuasaan,” kata Fadli Zon saat berbincang dengan okezone, Senin (9/1/2012).
Kata dia, tersendatnya penegakan hukum lantaran terlalu banyak intervensi elit politik baik oleh legislatif maupun eksekutif.
“Kegagalan pemberantasan korupsi karena terlalu banyak kepentingan elit politik eksekutif dan legislatif yang terlibat,” kata dia.
Sehingga tambahnya, aparat penegak hukum hanya bergerak apabila ada desakan politik dari partai tertentu. Akibatnya profesionalitas penegak hukum menjadi tergadaikan.
“Intervensi politik masih dominan dalam penanganan korupsi. Penegak hukum tak netral juga tak profesional,” jelasnya.
Bagi dia, praktek korupsi saat ini merupakan catatan terpuruk sepanjang perjalanan bangsa Indonesia. “Fenomena korupsi sekarang ini mungkin terburuk sepanjang sejarah RI,” tandasnya.
Sebelumnya, LSI melakukan survei pada 8 hingga 17 Desember 2011 dengan menggunakan sample sebanyak 1.220 responden di seluruh wilayah Indonesia. Hasilnya, sebanyak 32,6 persen publik menilai kondisi penegakan hukum secara nasional saat ini buruk, sementara sebanyak 31,3 persen mengatakan baik.
LSI menemukan bahwa persepsi atas kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi juga terus menurun. Pada Desember 2008 grafik menunjukan sebanyak 77 persen, Desember 2009 menjadi 59 persen, Desember 2010 turun ke angka 52 persen dan Desember 2011 turun menjadi 44 persen.
(okezone.com)