Celana panjang serta kaus warna-warni bergantungan di depan pintu utama kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/12) siang. Tenda-tenda setengah terbuka terlihat berdiri tak jauh dari tali jemuran yang terkait antara tiang kabel telepon dan pagar gedung parlemen.
Puluhan orang terlihat tidur berjajar di bawah tenda, yang lain duduk ngobrol di trotoar Jalan Gatot Subroto. Hari itu merupakan hari ke-18 tenda-tenda berdiri tepat di depan pintu gerbang utama Gedung Parlemen.
Awalnya, tenda hanya ditempati warga Suku Anak Dalam yang tinggal di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi. Sejak 12 Desember, warga Suku Anak Dalam bermalam di depan Gedung MPR/DPR.
Mereka sengaja datang ke Jakarta untuk meminta keadilan. Tanah ulayat yang mereka tempati secara turun-temurun dirampas paksa oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Tiga hari kemudian, jumlah warga yang ”berkemah” di depan gedung parlemen bertambah. Lebih dari 70 warga Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, bergabung dengan warga Suku Anak Dalam.
Mereka juga datang untuk memprotes perluasan penguasaan hutan tanam industri untuk pabrik kertas, PT Riau Pulp and Paper. Warga yang meminta Kementerian Kehutanan mencabut Surat Keputusan Nomor 327 Tahun 2009 itu pun nekat menjahit mulutnya lantaran tuntutan mereka tak kunjung terpenuhi. Beberapa warga yang menjahit mulutnya sempat dilarikan ke rumah sakit.
Dua hari lalu, tempat perkemahan di depan Gedung MPR/DPR kedatangan sejumlah warga dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Mereka datang memprotes tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian kepada para pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima, Sabtu pekan lalu.
Rabu malam lalu, video pembubaran paksa unjuk rasa yang berujung pada penembakan dan menewaskan dua warga pun diputar di areal ”perkemahan”. Warga Bima memprotes perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah pegunungan di Sape. Warga khawatir kegiatan penambangan akan merusak lingkungan.
Kemarin, warga yang sudah lama berkemah di depan Gedung MPR/DPR berupaya bertemu dengan Komisi III DPR. ”Mereka tidak ada di kantor sehingga kami bertemu anggota Fraksi PDI-P,” kata Binbin Firman Tresnadi, Koordinator Rakyat Duduki DPR.
(Kompas.com)