Fraksi Partai Gerindra menolak RUU Pertanggungjawaban APBN tahun 2008 yang diajukan pemerintah. Penolakan ini disebabkan masih amburadulnya laporan keuangan itu.
“Gerindra menolak, karena penilaian disclaimer atau tidak memberikan pendapat dari BPK sudah berulang kali terjadi. Kami menyatakan mosi tidak percaya pada akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan uang negara,” kata anggota Partai Gerindra Putih Sari dalam rapat paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2010).
Putih menyatakan, pemberian disclaimer oleh BPK ini berasal dari beberapa bidang pengelolaan di antaranya adalah perpajakan, pengelolaan utang luar negeri dan pengelolaan aset tetap.
Fraksi Gerindra menjadi satu-satunya fraksi yang menolak RUU tersebut. Sendangkan fraksi lain seperti Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PKB,PPP menyatakan setuju dengan RUU tersebut. Sementara Hanura tidak memberikan kepastian apakah setuju atau tidak.(Detik.com)