Menanggapi hal itu, Hafiz mengatakan bisa memahami, dan akan membahasnya. “Hingga kini belum ada nota kesepahaman komisi dan TNI, tetapi diharapkan pekan depan sudah dapat ditanda tangani,” ujar Hafiz.
Komisi sendiri sudah menyiapkan dana cadangan sebesar Rp 600 miliar, itupun tidak untuk pembayaran hutang saja, tetapi untuk cadangan daerah yang sulit dijangkau seperti Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dimana daerah-daerah yang sulit dijangkau swasta.
Sebelumnya, Rabu, 28 Januari 2009, Kapuspen TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen, mengatakan Komisi memiliki tanggungan untuk mengganti dana talangan dari TNI untuk distribusi logistik Pemilu 2004.
Menurut Sagom, jika Pemilu 2009 ini Komisi Pemilihan Umum tidak menyiapkan semuanya, termasuk dana, maka TNI terpaksa menolak memberikan bantuan.
Apalagi bila Komisi mengajukan permohonan bantuan dalam waktu yang relatif mepet. Menurut dia, bantuan TNI sangat diperlukan untuk distribusi logistik di daerah yang medannya sulit. (vivanews)