KPU Akan Duduk Bareng TNI Bahas Utang

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menyiapkan anggaran untuk pembayaran utang kepada Markas Besar TNI yang pada pemilu 2004 memiliki tunggakan untuk distribusi logistik.

Bahkan, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengaku belum tahu secara pasti, mengenai utang komisi kepada institusi pertahanan negara itu. “Yang satu tahu cuma utang sewa gudang, sisa kertas pemilu 2004. Kalau yang ini belum tahu pasti,” kata Abdul hafiz di Jakarta, Kamis 29 Januari 2009.

Menanggapi hal itu, Hafiz mengatakan bisa memahami, dan akan membahasnya. “Hingga kini belum ada nota kesepahaman komisi dan TNI, tetapi diharapkan pekan depan sudah dapat ditanda tangani,” ujar Hafiz.

Komisi sendiri sudah menyiapkan dana cadangan sebesar Rp 600 miliar, itupun tidak untuk pembayaran hutang saja, tetapi untuk cadangan daerah yang sulit dijangkau seperti Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dimana daerah-daerah yang sulit dijangkau swasta.

Sebelumnya, Rabu, 28 Januari 2009, Kapuspen TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen, mengatakan Komisi memiliki tanggungan untuk mengganti dana talangan dari TNI untuk distribusi logistik Pemilu 2004.

Menurut Sagom, jika Pemilu 2009 ini Komisi Pemilihan Umum tidak menyiapkan semuanya, termasuk dana, maka TNI terpaksa menolak memberikan bantuan.