Ketertutupan sikap lembaga survei dalam soal sumber dana mereka dikhawatirkan akan memicu krisis kepercayaan publik terhadap hasil survei politik. Karena sikap yang abai pada etika itu, lembaga survei dinilai banci.

Geger lembaga survei meninggalkan tanda tanya besar. Pada akhirnya muncul gugatan, relasi lembaga survei dengan partai politik tak ubahnya hubungan patron-klien, antara buruh dan majikan. Gugatan terhadap lembaga survei ini akibat tidak jelasnya jenis kelamin lembaga survei, apakah independen atau bagian dari kampanye partai politik tertentu.

Identifikasi lembaga survei apakah independen atau memihak, cukup penting agar tidak membuat bingung publik pemilih. Setidaknya, begitu pandangan Direktur Eksekutif Indonesian Political Marketing Research (IPMR), Taufik.

Menurutnya, bedanya tradisi lembaga survei antara di Amerika dengan di Indonesia, terletak pada tak transparannya status lembaga. “Di Amerika dideklarasikan jika lembaga survei menjadi bagaian tim kampanye calon atau partai tertentu. Beda dengan di Indonesia,” cetusnya kepada INILAH.COM.

Menjelaskan status lembaga survei ke publik seperti menjadi hak bagi publik untuk mengetahui status hasil surveinya. Hak menerima informasi secara benar bagi pemilih menjadi keniscayaan dalam sistem demokrasi yang saat ini berjalan. Hal ini pula, tentunya juga berlaku bagi lembaga-lembaga survei.

Apalagi, populasi lembaga survei dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan. Menurut M Qodari, Direktur Ekskeutif Indo Barometer, jika dibandingkan saat Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009 mendatang, lembaga survei tumbuh subur dan signifikan.

“Tantangan bagi lembaga survei saat ini adalah bagaimana publik bisa mempercayai hasil survei,” cetusnya di Gedung DPR RI Jakarta.

Menurut Qodari, di tengah kontroversi hasil survei lembaga riset politik, dia dan beberapa lembaga survei sedang merancang asosiasi lembaga survei. Menurut dia, selain sebagai media jejaring antar lembaga survei, asosiasi dapat mengatur antar lembaga.

“Pada akhirnya akan kita buat kode etik di asosiasi. Yang penting pemerintah tidak boleh mengatur kita,” cetusnya.

Karut-marut lembaga survei inilah yang membuat Indo Barometer dalam rencana peluncuran hasil survei nasionalnya pada Minggu (11/1) mendatang tidak menyinggung partai politik atau capres yang populer dan memiliki elektabilitas tinggi. “Nanti kami akan ungkap soal perilaku pemilih. Jika mengungkap parpol atau capres yang populer nanti dianggap pro kanan atau pro kiri,” akunya.

Langkah cari aman Indo Barometer tampak cukup beralasan. Tapi, bisa pula dipandang sebagai berlebihan. Kenapa harus takut jika memang hasil survei berpijak pada metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apalagi, jika survei memang bukan pesanan klien, baik partai politik maupun tokoh tertentu.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah menilai kesimpangsiuran hasil survei saat ini selain karena persoalan metodologi yang belum kuat dan masih linier, juga disebabkan tidak jelas hasil lembaga survei mana yang objektif dan mana yang bagian dari kampanye.

“Ada survei yang sengaja diluncurkan dengan kampanye partai politik tertentu. Seperti diungkapkan bahwa karena iklan sembako maka popularitasnya meningkat. Ini kan aneh. Lha yang bikin iklannya juga sama,” ungkapnya seolah menyindir lembaga survei dan partai politik tertentu.

Kondisi demikian, bagi Fahri, menunjukkan harus adanya dewan etik yang independen dengan pijakan kaidah-kaidah ilmiah. Selain upaya tersebut, politisi asal NTB tersebut berharap dimulainya tradisi transparansi lembaga survei atas order partai politik tertentu. “Harus dibuka jika ada partai yang mengorder,” tegas mantan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini. (okezone)