Upaya membantu kelancaran Pemilu 2009, pemerintah akan menerbitkan Perpres tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemilu 2009.
“Mudah-mudahan Perpres ini bisa segera ditandatangani,” kata Mendagri Mardiyano di Jakarta, Rabu (31/12) seusai melantik Tanribali Lamo menjadi Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggantikan Sudarsono Hardjosukerto yang juga terkait persiapan Pemilu.
Langkah pemerintah menerbitkan Perpres sengaja dilakukan paralel dengan dua RUU bidang politik yang belum juga disahkan yaitu RUU Pilpres dan RUU Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden.
“Perpres ini berisi bantuan prasarana,personil dan dana, kalau tidak dikeluarkan bisa membahayakan pelaksanaan Pemilu,” ujar Mardiyanto.
Mardiyanto menegaskan pemerintah tidak bisa menutup mata atas pelaksanaan Pemilu. Menurutnya semua pihak termasuk pemerintah berkewajiban membantu KPU dalam kelancaran Pemilu 2009.
“Untuk merespon itu kebijakan tersebut, saya harapkan secara internal Depdagri, harus segera membentuk dan menyiapkan Permendgari tentang desk Pemilu yang bertujuan mengoordinasikan seluruh kelancaran pelaksanaan Pemilu,” cetusnya.
Mendagri mengharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan rancangan UU Pilpres dan UU Susduk untuk memacu pembahasannya karena pelaksanaan Pemilu makin dekat.
Pembahasan dua RUU tersebut, tutur Mendagri menjadi pekerjaan rumah bagi Dirjen Kesbangpol yang baru, Tanribali. Mendagri mengakui, pergantian Dirjen Kesbangpol itu memang terkait persiapan Pemilu 2009.
“Dengan pelantikan Pak Tanri diharapkan persiapan pemilu jadi lebih baik. Koordinasi antar instansi juga akan ditingkatkan,” tutur Mardiyanto.
Tanribali yang pernah ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan itu diangkat sebagai Dirjen Kesbangpol berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109/M Tahun 2008, tanggal 24 September 2008. Jabatan terakhir Tanribali adalah staf ahli bidang politik Mendagri.
Mardiyanto mengingatkan bahwa 2009 merupakan tahun politik. “Saya harapkan (Tanribali) untuk segera mengkonsolidasikan seluruh rangkaian kegiatan dan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan dalam waktu dekat guna menyongsong tahun politik 2009 dan menjaga kondusifnya kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara,” tandasnya.
Namun demikian Mardiyanto juga menegaskan agar Tanribali tetap menjaga netralitas sebagai PNS dan memposisikan diri sebagai pendukung pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya. “Sehingga fungsi-fungsi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung dan berkesinambungan sesuai harapan masyarakat,” ujar Mardiyanto. (Mediaindonesia.com)