Persentase pengajuan pasangan capres oleh parpol atau gabungan parpol bakal menjadi poin sentral pembahasan RUU Pilpres. Perbedaan yang cukup tajam sudah tampak dalam usul resmi masing-masing fraksi yang tercantum dalam DIM (daftar inventaris masalah).

“Saya paham syarat pengajuan capres memang menjadi urat nadi RUU ini,” kata Menkum HAM Andi Mattalatta dalam raker pertama pembahasan RUU Pilpres di gedung DPR kemarin (2/6). Meski begitu, dia mengingatkan bahwa tarik ulur angka persentase itu tetap harus berorientasi untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

“Maka, kita perlu bijak. Apakah UU Pilpres ini dibuat untuk calon presiden yang sudah ada di luar itu atau untuk negeri ini,” ujarnya dengan nada bercanda.

Bila dipetakan, paling tidak muncul lima klasifikasi usul syarat pengajuan capres. Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), misalnya, menawarkan angka 30 persen dari perolehan kursi di DPR.

Sebaliknya, Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) menghendaki setiap partai politik yang lolos parliamentary treshold (ambang batas perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu legislatif, Red) sebesar 2,5 persen berhak mengajukan pasangan capres. Lebih radikal lagi, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD). Fraksi itu mengusulkan semua partai politik peserta sah pemilu legislatif boleh mengajukan pasangan capres.

Dorongan untuk mempertahankan ketentuan yang diatur UU Pilpres lama, yaitu UU No 23/2003, datang dari lima fraksi. Kelimanya adalah FPDIP, FPD, FPKS, FPPP, dan FPDS. Untuk Pilpres 2009, mereka menginginkan angka 15 persen dari jumlah kursi DPR atau 20 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.

FPBR meminta angka tersebut diturunkan masing-masing 5 persen. Itu berarti menjadi 10 persen jumlah kursi DPR atau 15 persen perolehan suara sah nasional. “Buat pemerintah, angka 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara sah sudah cocok buat negeri ini,” kata Andi yang mewakili unsur pemerintah.

Ketua Pansus RUU Pilpres Ferry Mursydan Baldan menyatakan, publik memang harus mengetahui argumentasi di balik munculnya usul-usul fraksi tersebut. “Biar tidak dianggap ini hanya untuk meloloskan atau mengganjal capres-capres tertentu,” katanya.

Ferry optimistis target RUU Pilpres bisa tuntas Juli mendatang. Sebab, di antara total 1.212 DIM yang akan dibahas, sebenarnya hanya 180 DIM yang menunjukkan perbedaan substansial. “Di luar itu, kalaupun ada perbedaan, hanya redaksional,” ungkap legislator dari Fraksi Partai Golkar itu. (indopos)