Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dinyatakan lolos verifikasi administratif. Hal itu disampaikan semalam seusai rapat pleno KPU. Namun hal ini tidak secara otomatis bisa ikut dalam pemilihan umum. Berdasarkan keputusan tersebut, Partai Gerindra terlebih dahulu melalui verifikasi faktual.

Dalam pengumumannya ada 16 partai yang otomotis lolos mengikuti pemilu, 35 partai harus mengikuti verifikasi faktual dan 13 partai dinyatakan tidak lolos.  Ketua Kelompok Kerja Verifikasi Parpol KPU Andi Nurpati mengatakan, ada sejumlah alasan mengapa 13 parpol tak lolos administratif. Dua partai di antaranya tidak berbadan hukum. Dari data KPU juga disebutkan ada 11 parpol lainnya tidak memenuhi syarat kepengurusan. Setelah verifikasi administrasi KPU akan melakukan verifikasi faktual ke sejumlah daerah mulai 7 Juni mendatang

Ketua KPU Abdul Hafidz Anshary menyebutkan parpol yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan terutama sesuai dengan pasal 315 dan pasal 316 huruf d UU nomor 10/2008 tentang Pemilu tidak perlu diverifikasi faktual.

Parpol itu ada 16 yaitu partai yang telah menjadi peserta dan memperoleh kursi di DPR pada Pemilu 2004. Ke-16 Parpol tersebut adalah:

1.  Partai Golkar,
2.  PDIP,
3.  PPP,
4.  PKB,
5.  Partai Demokrat,
6.  PAN,
7.  PBB,
8.  PKS,
9.  Partai Pelopor,
10. PBR,
11. PPDK,
12. PDS,
13. PNI Marhaen,
14. PKPI,
15 .PPDI,
16. PKPB

Adapun Partai-partai yang harus mengikuti verifikasi faktual:

1.  Partai Gerindra,
2.  Partai Hanura,
3.  PPRN,
4.  PNBK,
5.  PDP,
6.  PKNU,
7.  PDKB,
8.  PMB,
9.  Partai Pemersatu Bangsa,
10. Partai Pemuda Indonesia,
11. Partai Buruh,
12. Partai Nurani Umat,
13. Partai Patriot,
14. Partai Republiku Indonesia,
15. Partai Kristen Demokrat,
16. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia,
17. Partai Karya Perjuangan,
18. Partai Barisan Nasional,
19. Partai Republikan,
20. Partai Perjuangan Indonesia Baru,
21. Partai Bhinneka Indonesia,
22. Partai Kedaulatan,
23. Partai NKRI,
24. Partai Kasih Demokrasi Indonesia,
25. Partai Merdeka,
26. Partai Kristen Indonesia 1945,
27. Partai Reformasi,
28. Partai Pembaharuan Bangsa,
29. Partai Persatuan Daerah,
30. Partai Indonesia Sejahtera,
31. Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat,
32. Partai Indonesia Tanah Air Kita,
33. Partai Persatuan Syarikat Indonesia,
34. Partai Kasih,
35. Partai Kongres.

(nhd)