• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Buruh Indonesia Jangan Terjajah di Negeri Sendiri

Buruh Indonesia Jangan Terjajah di Negeri Sendiri

Anggota DPR RI dari Gerindra, Bambang Haryo, mewakili fraksinya menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi tenaga kerja Indonesia. Gerindra meminta pemerintah tak mengistimewakan tenaga kerja asing ketimbang pekerja domestik.

Bambang yang duduk di Komisi VI yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha itu berpendapat pekerja asing di Indonesia mendapat perlakuan lebih dari pemerintah. Saat ini, kata dia, buruh China pun mulai mendominasi lapangan kerja di tanah air.

Padahal, menurut Bambang, masih banyak tenaga kerja Indonesia yang dalam kondisi terlantar. Bahkan tak sedikit di antara mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Hal itu membuat Bambang geram. “Tidak akan kami biarkan orang Indonesia terjajah di negeri sendiri,” ujar Bambang dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Gerindra Media Center, Selasa (1/9).

Bambang juga mengkritisi pemerintahan Jokowi yang ia anggap kerap tergesa-gesa mengambil kebijakan sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Ia mengingatkan jangan sampai kebijakan negara soal buruh salah arah.

“Saya meminta pemerintah memperbaiki kinerja. Jika ingin mengambil keputusan, risikonya harus dihitung dahulu. Jangan tergesa-gesa, dan yang terutama kepentingan rakyat Indonesia harus jadi prioritas, bukan kepentingan asing,” kata Bambang.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil meminta tenaga kerja asing tak dilihat sebagai ancaman. “Terutama TKA yang punya keahlian. Mereka justru aset untuk mendidik tenaga kerja Indonesia dalam berbagai bidang demi meningkatkan produktivitas nasional,” kata dia.

Sofyan mengingatkan, sebagian besar pengusaha dan pekerja profesional yang dimiliki Indonesia punya berbagai nilai tambah karena pernah bersentuhan dengan ekspatriat atau tenaga kerja asing.

Sementara Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan tren penggunaan pekerja asing di Indonesia justru cenderung turun. Tahun ini per Agustus, pekerja asing di RI ‘hanya’ berjumlah 54.953 orang, padahal tahun 2014 berjumlah 68.857 orang, 2013 sebanyak 72 ribu orang, dan tahun 2012 sebanyak 77 ribu.

Oleh sebab itu, menurut Hanif, istilah ‘serbuan’ pekerja asing ke Indonesia ialah palsu dan provokasi belaka. Ia menyebut hal tersebut dibesar-besarkan untuk menakut-nakuti rakyat dan membangkitkan sentimen antiasing yang berbahaya.

“Jangan bodohi rakyat dengan sentimen antiasing, terlebih sentimen anti-China. Itu berbahaya bagi integrasi nasional dan sangat tidak sehat untuk demokrasi,” kata Hanif.

Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia, ujar menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa itu, tak seberapa dibanding jumlah tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Total TKI yang tersebar di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea, dan Timur Tengah saja mencapai sekitar 6 juta orang.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia dari berbagai negara saat ini berturut-turut 13.034 pekerja China, 10.128 pekerja Jepang, 5.384 pekerja asal Korea Selatan, 3.472 pekerja India, dan sisanya dari Malaysia, AS, Thailand, Filipina, Australia, Inggris, dan lain-lain.

 

Sumber


DPR Kecam Buruh China Dapat Perlakuan Istimewa

DPR Kecam Buruh China Dapat Perlakuan Istimewa

Serbuan buruh dari China membuat tenaga kerja lokal semakin terpinggirkan. Bahkan, di sejumlah tempat, buruh asal negeri tirai bambu mendapat perlakuan istimewa.

Anggota komisi VI DPR, Bambang Haryo, mengecam keras situasi tersebut. Menurutnya, sangat tidak adil jika buruh lokal pendapatannya lebih kecil dari buruh asal China.

“Saya hari ini membaca berita bahwa buruh dari China mendapat perlakuan istimewa. Jika benar itu yang terjadi, kami sebagai wakil rakyat akan membela sampai titik darah penghabisan. Tidak akan kami biarkan orang Indonesia terjajah di negeri sendiri,” tegas Bambang di KomplekS DPR, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Politikus Partai Gerindra tersebut lantas mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terkesan diambil secara tergesa-gesa dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Bambang meminta agar pemerintah dapat memperbaiki kinerja.

“Jika ingin mengambil keputusan, resikonya harus dihitung dahulu jangan tergesa-gesa dan yang terutama kepentingan rakyat Indonesia harus jadi prioritas, bukan kepentingan asing,” ujarnya.

Berkaca pada negeri jiran Malaysia, ia mengimbau agar Jokowi mengambil jalan untuk mencegah ketidakpuasan masyarakat dan turun ke jalan.

“Kita lihat saja Malaysia, ribuan orang bisa turun ke jalan, jangan sampai di Indonesia terjadi seperti itu lagi,” pungkasnya.

 

Sumber


Politisi Gerindra Sebut Kondisi Ekonomi Memprihatinkan

Politisi Gerindra Sebut Kondisi Ekonomi Memprihatinkan

Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten sukabumi Ade Dasep Zaenal Abidin menyebutkan, kondisi ekonomi Indonesia benar-benar memprihatinkan. Bahkan sudah masuk dalam zona lampu kuning. Salah satu indikasinya, pelemahan nilai rupiah atas dolar AS yang belum juga pulih. Menurutnya, persoalan ditambah lagi dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji 12 kg. Kenaikan harga di tengah rupiah ini tentu saja memicu inflasi, lebih-lebih daya beli masyarakat juga tak kunjung naik. Pembangunan infrastruktur pun tersendat. Secara umum, pembangunan yang dilakukan oleh rakyat juga melambat.

“Kondisi melemahnya nilai rupiah terhadap dolar yang berada Rp14,050 per dolar membuat berdampak cukup luar biasa pada jalannya roda perekonomian di negara yang kita cintai. Hal ini tentunya harus ada yang bertanggung jawab untuk menstabilkan ekonomi saat ini, kalau bukan presiden siapa lagi yang bertanggung jawab, “jelas Ade Dasep kepada Radar Sukabumi lewat pesan singkatnya.

Sejauh ini rakyat sudah sangat tersiksa dengan kondisi ini, Presiden dan gerbong yang memberangkatkannya diklaim harus bertanggung jawab penuh kepada rakyat Indonesia. Karena menurut dirinya nyatanya rakyat indonesia yang tidak berdosa harus menanggung akibatny, rakyat Indonesia sakit hari ini. Dampak dari kondisi yang memprihatinkan ini sangat terasa nyata didaerah, khususnya daerah Kabupaten Sukabumi yang merupakan kabupaten terluas sejawa dan bali dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa.

“Saat ini warga merasakan jelas harga bahan pokok naik pesat dan masyarakat Kabupaten Sukabumi menderita sekali pastinya, terlebih sekarang ini bertepatan dengan pelaksanaan pilkada langsung, masyarakat Kabupaten Sukabumi sudah sangat faham dan cerdas sekarang dan danpak dari kondisi seperti ini perekonomian didaerah khususnya di Kabupaten Sukabumi porak poranda, pastinya dalam pelaksanaan pilkada tgl 9 desember 2015 nanti masyarakat faham harus memberikan suara pilihannya ke pasangan mana, karena salah menentukan pilihan dan tidak melihat gerbong pastinya akan berakibat fatal, “jelasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan karena bupati dan gerbongnya merupakan penentu yang terpenting masyarakat Kabuapaten Sukabumi. Masyarakat Kabupaten Sukabumi pastinya menginginkan lebih baik artinya nasibnya kedepan ditentukan oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi itu sendiri terutama dalam menentukan pilihannya.

 

Sumber


Gerindra Khawatir Kondisi RI Saat Ini Picu Krisis Politik

Gerindra Khawatir Kondisi RI Saat Ini Picu Krisis Politik

Anggota Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fuad Bawazier meminta Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) segera menyelesaikan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Hal itu untuk menghindari gejolak politik di masyarakat.

“Kalau di Indonesia itu, iya sekarang masalahnya masih kepada masalah ekonomi saja, belum masalah politiknya. Lebih fokus kepada masalah perekonomian,” ujar Fuad saat mengisi diskusi tentang ‘Dwelling Time’ di Cikini, Jakarta Pusat, kemarin.

Fuad mengaku khawatir, jika krisis ekonomi yang ditandai dengan lemahnya nilai tukar rupiah tak segera diatasi pemerintah, akan menyebabkan aksi gelombang protes di masyarakat.

Satu contoh dia menyebutkan, aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di negara Malaysia, katanya, selain soal hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah, juga karena tempaan krisis ekonomi di negara tersebut.

“Selalu krisis ekonomi kalau dibiarkan, lama kelamaan akan menjadi krisis politik. Dan sebaliknya krisis ekonomi (di Indonesia),” ungkapnya.

Menurut Fuad, jika pemerintah Jokowi-JK gagal mengatasi krisis ekonomi yang terjadi sekarang ini, bukan tidak mungkin masyarakat dengan kesadarannya sendiri turun ke jalan buat menuntut hak-haknya.

“Misalkan mereka terkena dampaknya, misalkan buruh di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akan ada demo, itu kan mereka terkena PHK terhadap krisis ekonomi yang seperti itu,” pungkasnya.

 

Sumber


‘Kami Tak Terima Buruh Lokal Diacuhkan, Buruh Cina Diistimewakan’

‘Kami Tak Terima Buruh Lokal Diacuhkan, Buruh Cina Diistimewakan’

Anggota komisi VI DPR-RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo mengecam keras situasi yang menimpa tenaga kerja lokal.

Menurutnya, beberapa hari belakangan santer terdengar bahwa tenaga kerja dari Tiongkok sudah masuk dan di beberapa tempat mendominasi lapangan kerja.

“Saya hari ini membaca berita bahwa buruh dari Tiongkok mendapat perlakuan istimewa sementara buruh kita ditelantarkan bahkan banyak yang terkena PHK,” kata Bambang di Jakarta, Senin (31/8).

“Jika benar itu yang terjadi, kami sebagai wakil rakyat akan membela sampai titik darah penghabisan. Tidak akan kami biarkan orang Indonesia terjajah di negeri sendiri,” lanjutnya.

Bambang pun mengkritisi kebijakan pemerintah Jokowi-JK yang terkadang diambil dengan tergesa-gesa dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Bambang memperingatkan Jokowi-JK untuk segera memperbaiki kinerja jika masih ingin memimpin Indonesia.

“Kita lihat saja Malaysia, ribuan orang bisa turun ke jalan, jangan sampai di Indonesia terjadi seperti itu lagi,” ujarnya.

“Untuk itu saya meminta pemerintah memperbaiki kinerja. Jika ingin mengambil keputusan, resikonya harus dihitung dahulu jangan tergesa-gesa dan yang terutama kepentingan rakyat Indonesia harus jadi prioritas, bukan kepentingan asing!” pungkasnya

 

Sumber


665 Pages123...10...Last »