DPD Gerindra Jawa Barat akan menyerukan kepada seluruh anggota DPRD Jawa Barat untuk tidak hadir dalam pelantikan Komisaris Jenderal (Komjen) Penjabat Gubernur Jawa Barat, Senin (18/6).

“Kami sedang konsultasikan ke DPP supaya tidak menghadiri pelantikan, karena ini mencederai demokrasi,” kata Ketua DPD Gerindra Jawa Barat Mulyadi kepada CNNIndonesia.com.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo disebut akan melantik Komjen Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat di gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung, Senin (18/6) pukul 10.00 WIB.

Kementerian Dalam Negeri belum memberikan keterangan resmi tentang pengangkatan ini. Pada Minggu (17/6) Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengaku belum menerima Keppres tentang pengangkatan Iriawan.
“Mohon izin dan mohon maaf rekan-rekan media. Saya selaku kapuspen secara resmi belum menerima Keppresnya,” katanya.

Namun, Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo membenarkan kabar tersebut. Saat ini, Iriawan menjabat sebagai Sekretaris Utama Komisaris Jenderal Mochammad Iriawan.

Kalangan Istana belum berkomentar tentang pengangkatan Iriawan. Berdasarkan aturan, penjabat Kepala Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, diangkat oleh presiden dan dilantik Mendagri. Hal itu sesuai dengan aturan Permendagri No 74 Tahun 2016.

Gerindra, kata Mulyadi, menyesalkan pengangkatan Iriawan sebagai Pj. “Saya melihat kurang ada kepekaan dari pemerintah, mengapa bukan Sekda (Sekretaris Daerah),” katanya.

Mulyadi menuturkan saat ini Jabar akan menghadapi pemilihan gubernur, dan penunjukkan itu dikhawatirkan akan mengganggu proses demokrasi.

Gerindra yang mengusung pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu dalam Pilkada Jabar, kata Mulyadi, khawatir dengan Iriawan karena salah satu pasangan calon gubernur Jawa Barat lainnya merupakan mantan Kapolda Jawa Barat, yakni Anton Charliyan.

“Kalau pakai kata indikasi curang itu terlalu vulgar, tapi yang jelas ini mencederai demokrasi,” katanya.

Apalagi, Jawa Barat, kata Mulyadi merupakan ‘sasaran antara’ sebelum menuju sasaran utama yakni Pilpres 2019. Menurutnya pemerintah seharusnya peka dan taat aturan main.

“Jawa Barat ini 20 persen suara nasional, dan sangat strategis,” ujar dia.

Saat ini, Gerindra Jawa Barat, kata Mulyadi, masih menunggu instruksi dari DPP untuk menyikapi pengangkatan Iriawan tersebut.

Sumber

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan Gerindra tetap memprioritaskan rencana membangun koalisi bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN), serta mendekati partai-partai lain yang belum menyatakan sikap, untuk membangun koalisi dalam Pemilihan Presiden 2019.

“Arah Gerindra jelas. Kami memprioritaskan koalisi dengan PAN dan PKS, kemudian tentu saja dengan partai-partai yang belum menyatakan sikap,” ujar Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Masjid At-Tin, Jakarta Timur pada Ahad, 17 Juni 2018.

Hal tersebut diungkapkan Fadli Zon menyusul terkuaknya rencana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam waktu dekat. Gerindra tidak menampik bahwa pertemuan tersebut akan membahas kemungkinan kedua partai tersebut berkoalisi di Pilpres 2019.

Koalisi ketiganya juga terbukti sukses membawa pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, mengalahkan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dalam Pemilihan Gubernur DKI 2017.

ampai saat ini, baru koalisi pendukung inkumben Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang jelas terbentuk, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sementara itu, kubu penantang Jokowi belum jelas terlihat. Partai Gerindra kukuh menyatakan akan kembali mengusung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, sementara Prabowo sendiri belum mendeklarasikan diri.

Belakangan, pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengusulkan pembentukan koalisi keumatan yang terdiri dari Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PBB. Usulan tersebut diungkapkan Rizieq saat Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengunjunginya seusai ibadah umrah di Mekkah pada Sabtu, 2 Juni 2018.

Fadli Zon mengatakan, koalisi tersebut hanya soal penamaan saja dan membuka peluang untuk partai lain ikut bergabung. Termasuk untuk Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sumber

Gerindra menghormati penghentian penyelidikan kasus dugaan penistaan agama terkait puisi ‘Ibu Indonesia’ yang melibatkan Sukmawati Soekarnoputri. Menurut Gerindra, ada kesengajaan polisi mengumumkan penghentian penyelidikan itu dengan dikeluarkannya SP3 kasus chat Habib Rizieq Syihab.

“Kita tentu menghormati hak penyidik. Itu wewenang Polri tapi kalau dilihat momentum SP3 dikeluarkan berdekatan dengan SP3 Habib Rizieq, mungkin saja ini disengajakan waktunya bersamaan,” kata Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade kepada detikcom, Minggu (17/6/2018).

Ia menilai pemilihan waktu itu ditujukan untuk meredam protes terkait dihentikannya penyelidikan kasus puisi Sukmawati. Andre juga menyatakan polisi piawai dalam memanfaatkan momentum.

“Agar meredam protes. Dengan Habib Rizieq keluar (SP3) kan umat Islam senang. Kalau Bu Sukmawati keluar (penghentian penyelidikannya) jadi protes kepada polisi dari umat Islam juga berkurang, ini melihat kepiawaian polisi memanfaatkan momentum,” ucap Andre.

Sebelumnya, polisi menghentikan penyelidikan dugaan penistaan agama terkait puisi ‘Ibu Indonesia’ yang dibacakan Sukmawati Soekarnoputri. Alasannya, polisi tidak menemukan unsur pidana.

“Tidak ditemukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana, sehingga perkara tersebut tidak dapat dinaikkan/ditingkatkan ke tahap penyidikan. Maka kasus tersebut di-SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan),” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal dalam keterangannya, Minggu (17/6) kemarin.

Sumber

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengingatkan kebijakan yang dilakukan Anies menyegel bagunan di pulau reklamasi sudah tepat.

Ia tidak ingin, pemerintah membuat aturan baru agar proyek reklamasi berjalan. Apalagi membuat wacana revisi UU tentang reklamasi.

“Menurut saya jangan ketika tidak bisa diputuskan di tingkat gubernur kemudian dibawa ke tingkat pusat ini akal-akalan saja,” ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon di halaman Masjid At-Tin, TMII, Jakarta, Minggu, (17/6).

Lebih lanjut Fadli menilai kepentingan untuk melanjutkan reklamasi dari pengembang sangat tinggi dengan mempengaruhi kebijakan.

Untuk itu jugalah dirinya mengingatkan pemerintah agar tidak membuat aturan yang membodohi masyarakat.

“Kalau dulu bilang cukup di Pergub saja karena di zaman gubernurnya Ahok, sekarang gubernurnya Anies tidak bisa, sudahlah jangan bodoh-bodohi rakyat,” tandasnya

Sumber

Partai Gerindra mengkritik pemerintah yang bakal melantik Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar .Menurut Gerindra, ada niat curang yang terlihat dari penunjukan tersebut.

“Niat curangnya kelihatan jelas. Seharusnya Mendagri merekomendasikan pejabat sementara Gubernur Jawa Barat kepada presiden adalah yang berasal dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan bukan yang berasal dari kepolisian mengingat salah satu calon berasal dari kepolisian, yaitu mantan Kapolda Jabar Anton Charliyan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono kepada detikcom, Minggu (17/6/2018).

“Cuma karena si calon tersebut didukung partai yang sama dengan Mendagrinya ya yang direkomensasikan malah yang berasal dari petinggi kepolisian,” sambungnya.

Selain itu, Ferry menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memberi pertimbangan yang mendorong netralitas di pilkada. Menurutnya ada niat mau menang dengan segala cara dalam pilkada ini.

“Presidennya juga tidak memberi pertimbangan yang mendorong supaya netralitas pilkada lebih terjamin, malah mengiyakan. Suasana masih lebaran udah niat mau menang dengan segala cara,” ucap Ferry.

Ia mengatakan hal ini penting untuk disikapi. Ia mengatakan jangan sampai masalah ini merusak demokrasi.

“Masalah ini penting untuk disikapi karena kita mau berkompetisi dengan sebaik baiknya dan menang secara terhormat. Saya meminta semua pihak memahami masalah ini jangan sampai merusak demokrasi,” ujarnya.

Sebelumnya, kabar pelantikan Iriawan tersebut dibenarkan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. Iriawan, yang saat ini menjabat Sestama Lemhanas, akan dilantik sebagai Pj Gubernur Jabar di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat.

“Iya, besok dilantik jam 10.00 WIB di Gedung Merdeka Bandung,” kata Sumarsono saat dikonfirmasi detikcom.

Sumarsono menjamin tak akan ada konflik kepentingan yang akan muncul gara-gara Pj Gubernur Jawa Barat nanti adalah seorang polisi. “Nggak ada konflik kepentingan,” kata Sumarsono.

Sumber