• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Gerindra Emoh Masuk Kabinet Jokowi-JK

Gerindra Emoh Masuk Kabinet Jokowi-JK

Dikabarkan dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan atau reshuffel Kabinet Kerja pimpinannya.

Atas hal tersebut, Koalisi Merah Putih (KMP) dikabarkan ditawari untuk bergabung ke dalam Kabinet Kerja tersebut, salah satunya yang berembus kencang yakni dari Partai Gerindra.

Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, partainya belum tertarik untuk bergabung ke dalam pemeritahan bentukan Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) tersebut.

“Sementara kita (Partai Gerindra) masih ingin membantu pemerintah dalam mensejahterakan rakyat di luar pemerintahan,” tegas Dasco kepada Okezone.

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, berada di luar pemerintahan atau sebagai oposisi, tidak kalah terhormat ketimbang yang berada di dalam pemerintahan.

Pasalnya menjadi oposisi juga bisa memberikan kontribusi, soal bagaimana mengkritisi program-program pemerintah yang tak pro terhadap rakyat.

“Mengkritisi yang tidak pas serta mendorong program pemerintah yang bagus buat rakyat banyak,” lanjutnya.

 

Sumber


Gerindra Apresiasi Niatan PDIP Memasukkan KMP ke Kabinet

Gerindra Apresiasi Niatan PDIP Memasukkan KMP ke Kabinet

Gerindra mengapresiasi niatan PDIP memasukkan Koalisi Merah Putih (KMP) ke kabinet. Gerindra menilai niat tersebut cukup baik.

“Kalau itu merupakan bagian dari upaya untuk bangsa membangkitkan dari kondisi terpuruk, saya kira itu bagus. Wajar,” kata Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani di kawasan Kalibata, Jakarta, Jumat (3/7/2015).

Pernyataan PDIP ini bisa jadi merupakan itikad baik dari partai pemerintah untuk berbagi tanggung jawab. “Tandanya PDIP ingin sama-sama memberi tanggungjawab ‘ayo sama-sama bangun bangsa yang terpuruk’,” kata Muzani.

Gerindra merasa susunan pemerintah saat inilah yang membuat kondisi Indonesia terpuruk. Iklim politik antara kelompok oposisi dan pemerintah di parlemen pun sudah sehat.

“Politik menurut saya sudah cukup stabil. Partai Koalisi Indonesia Hebat dan partai KMP sudah tahu pada posisinya. Tapi kemudian dorongan ini tidak mampu mendorong pemerintah bekerja lebih cepat,” terang dia.

Salah satu cara untuk mengeluarkan Indonesia dari lubang keterpurukan ini, kata dia, memang dengan reshuffle kabinet. Namun, dia tidak bisa bicara banyak jika sudah berbicara soal ajakan bergabung untuk KMP.

“Tidak ada tawaran, jadi ngapain reshuffle diomongin. Ini kan lagi terpuruk, jangan sampai pas kita masuk justru makin nyungsep,” canda Muzani.

Dia tidak terlalu mengkhawatirkan bila ada partai di KMP yang ‘membelot’ ke pemerintah. Namun yang pasti, KMP akan terus menjadi kelompok yang mengkritisi kebijakan pemerintah.

“Yang pasti KMP tak akan biarkan bangsa makin terpuruk. KMP cuma ingatkan. Karena kita berada di luar (pemerintahan). Di luar biar kita yang bereskan. Nah di dalam (pemerintahan) anda (KIH) yang bereskan,” tegas dia.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah menyatakan KMP sudah selayaknya ditarik ke dalam Kabinet Kerja. Hal tersebut agar dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di parlemen menjadi lebih kuat.

“Kalau mau realistis, karena dukungan di parlemen belum signifikan. Presiden harus pertimbangkan agar dukungan politik bertambah,” kata Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 2 Juni 2015.

 

Sumber


Presiden Jangan Sibuk Berpolitik Balas Budi

Presiden Jangan Sibuk Berpolitik Balas Budi

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai kondisi perekonomian Indonesia terpuruk imbas dari kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini terjadi karena pemerintahan Jokowi terlalu banyak melakukan politik balas budi.

“Orang akan berpikir, kemauan presiden Jokowi tidak mampu direfleksikan menteri-menterinya. Kalau Presiden peka, harus menolong pemerintahannya,” kata Muzani dalam acara buka bersama DPP Partai Gerindra, Jakarta, Jumat (3/7/2015).

“Saat ini terlalu banyak berbagi dengan orang yang menolongnya naik. Balas budi. Kesempatan ada pada presiden untuk gunakan reshuffle,” harap Muzani.

Dia mendorong Presiden segera bertindak untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang semakin terpuruk. Beragam indikator ekonomi merosot jauh. Muzani mencontohkan, nilai tukar rupiah sebelum Jokowi-JK naik hanya berada disekitar angka Rp9.500. Sementara kini dolar bercokol di titik Rp13.300.

“Jangankan seperti 7 persen seperti yang dijanjikan, 5 persen saja sekarang tidak sampai,” kata anggota DPR periode 2014-2019 ini.

Muzani mengingatkan Jokowi-JK untuk merealisasikan janjinya semasa kampanye. Salah satunya menyusun tim yang dapat bekerja sesuai dengan nawacita yang diusungnya. Menurut dia, bisa saja perbaikan dilakukan dengan reshuffle tim ekonomi yang dampaknya dirasakan langsung rakyat.

“Gerindra adalah partai oposisi di luar pemerintahan. Gerindra lebih netral. Apakah presiden menggunakan kewenangan reshuffle, atau tidak itu hak presiden,” pungkas dia.

 

Sumber


Kepala Dinas Merangkak dari Bawah, Ahok Enggak

Kepala Dinas Merangkak dari Bawah, Ahok Enggak

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghargai perjuangan pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah memulai karier dari jabatan terendah.

Oleh karena itu, ia berpendapat Basuki bisa mepertimbangkan lebih masak jika ingin menurunkan jabatan PNS menjadi staf.

“Maksud saya orang yang sudah menjadi kepala dinas adalah orang yang merangkak dari bawah. Mereka sudah ikut seminar, kursus, untuk pengembangan Jakarta. Ahok kan enggak, jadi dia jangan asal bongkar pasang,” ujar Ghoni ketika dihubungi, Jumat (3/7/2015).

Berkaitan dengan perombakan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang akan dilakukan Basuki hari ini, Ghoni berharap Basuki bisa membuat susunan yang lebih tepat.

Menurut dia, PNS yang dipilih untuk memimpin dinas tertentu harus memiliki latar belakang yang sesuai dengan dinas yang dia pimpin.

Ia berharap dalam perombakan SKPD ini tidak ada kepala dinas yang diturunkan menjadi staf. “Saya kira kita harus hargai mereka,” ujar Ghoni.

Ghoni juga berharap susunan baru SKPD nanti dapat benar-benar menunjukkan kinerja yang baik dalam membangun Jakarta. Dia juga berharap jajaran SKPD tidak mengikuti karakteristik pemimpinnya, Basuki, yang emosional.

“Kalau mereka lakukan terobosan membuat macet dan banjir terkendali, saya angkat topi. Tapi ini kan enggak ada. Yang ada gubernurnya cuma emosi. Kalau jiwa pemimpin emosional, saya harap enggak diikuti oleh pegawainya lah,” ujar Ghoni.

Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali merombak jajaran pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Berdasarkan informasi, pelantikan akan dilaksanakan pada Jumat (3/7/2015) pukul 13.30 di Balai Agung, Balai Kota DKI.

 

Sumber

 


Ketua Fraksi Partai Gerindra Meminta Ahok Menghargai Perjuangan PNS

Ketua Fraksi Partai Gerindra Meminta Ahok Menghargai Perjuangan PNS
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menghargai perjuangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang sudah memulai karirnya dari jabatan terendah.
Langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang akan merombak jajaran pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta membuat Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni bereaksi dan meminta Ahok untuk menghargai perjuangan PNS yang telah memulai karirnya dari jabatan terendah.
Ghoni menambahkan seharusnya Ahok bisa mempertimbangkan lebih jauh jika ingin menurunkan jabatan Kepala Dinas menjadi staf. Menurutnya orang yang telah menjabat Kepala Dinas adalah orang yang telah berjuang dari bawah, sehingga sebaiknya Ahok tidak asal bongkar pasang.
Ghoni juga menyinggung sikap Ahok yang cenderung emosioal sehingga melakukan perombakan di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tanpa pertimbangan lebih jauh. Ghoni pun membandingkan jika PNS berjuang dari karir jabatan yang terendah berbeda dengan Ahok yang tidak seperti PNS.
Terkait dengan perombakan di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilakukan oleh Ahok hari ini, Jum’at (3/7/2015) Ghoni berharap Ahok bisa membuat susunan yang lebih tepat.
Ghoni juga berharap susunan dalam perombakan SKPD tidak ada Kepala Dinas yang diturunkan menjadi staf, karena menurutnya PNS yang dipilih untuk memimpin dinas tertentu telah memiliki latar belakang yang sesuai dengan dinas yang dipimpinnya.
Sumber

650 Pages123...10...Last »