• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Sambut Hari Kemenangan, Irwan A Hasman Bagikan Bingkisan Untuk Masyarakat Cianjur

Sambut Hari Kemenangan, Irwan A Hasman Bagikan Bingkisan Untuk Masyarakat Cianjur

Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat II , Ir. Irwan A Hasman menyambut di hari yang Fitri dengan telah melewati sebulan berpuasa dibulan ramadhan dengan membagikan sarung kepada masyarakat kabupaten Cianjur.

“Semoga dengan pembagian bingkisan  ini dapat bermanfaat untuk mereka dalam menyambut Hari kemenangan ini, dan berharap pandemi ini bisa cepat berakhir”, ujar Anggota Komisi II DPR RI ini.

Selain itu, dalam kesempatan ini, Politisi Gerindra ini mengucapkan Mohon maaf lahir dan Batin dan mengajak semua masyarakat untuk tetap patuhi protokol kesehatan.

“Saya pun mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 H, Mohon Maaf Lahir dan Bathin untuk masyarakat Kota Bogor dan Kab. Cianjur, saya pun berharap dihari kemenangan ini masyarakat tidak lengah dan harus tetap patuhi Protokol Kesehatan yaitu Menjaga Jarak, Memakai Masker dan Mencuci Tangan”, tutupnya

 

Sumber


Fraksi Gerindra Dukung Modernisasi Alutsista Usulan Menhan Prabowo Subianto

Fraksi Gerindra Dukung Modernisasi Alutsista Usulan Menhan Prabowo Subianto

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rachel Maryam mendukung penuhmodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista ) yang sedang diupayakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

“Usaha Menteri Pertahanan harus diapresiasi karena telah bekerja keras menyusun grand design sistem pertahanan Indonesia selama jangka waktu 20-25 tahun ke depan sekaligus menjawab permintaan Presiden Joko Widodo mengenai pemetaan dan postur anggaran sistem pertahanan Republik Indonesia,” kata Rachel Maryam dalam unggahan akun resmi Partai Gerindra di Instagram, Kamis (3/6/2021).

Rachel menyebutkan upaya yang dilakukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan perlu diapresiasi karena berani membuat terobosan dalam memodernisasi sistem persenjataan dan alat tempur Indonesia.

“Saya pribadi anggota komisi I DPR RI sangat mengapresiasi niat baik dan political will yang visioner dari Presiden dan Pak Menhan yang sudah berani melahirkan terobosan baru dalam bidang pertahanan kita,” kata Rachel Maryam.

Seperti diketahui, draf rancangan Perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 untuk jangka waktu 5 Renstra atau 25 tahun yang mencapai USD124 miliar atau setara dengan Rp1.773 triliun dengan pinjaman dari luar negeri menjadi polemik setelah terkuak di publik.

 

Sumber


Fraksi Gerindra Sebut Anggaran Tahun 2021-2022 Masih Fokus Untuk Penanganan Pandemi

Fraksi Gerindra Sebut Anggaran Tahun 2021-2022 Masih Fokus Untuk Penanganan Pandemi

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad menyebut anggaran tahun 2021 dan 2022 masih berfokus pada penanganan pandemi virus corona (Covid-19). Hal itu terbagi menjadi tiga sektor utama dalam penanganan Covid-19. Antara lain berkaitan dengan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional.

“APBN 2021-dan KEM PPKF 2022 masih Fokus Pada Pembiayaan Kesehatan dan Perlindungam Sosial serta Pemulihan Ekonomi Nasional,” ujarnya dalam rilisnya kepada Fraksigerindra.id, Senin (7/6).

Berdasarkan hal tersebut, Kamrussamad menerangkan belum ada anggaran yang diusulkan untuk pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam). Oleh karena itu belum diketahui skema pembiayaan untuk Alpalhankam.

Sebelumnya telah beredar draft Peraturan Presiden tentang rencana kebutuhan Alpalhankam tahun 2020-2044. Berdasarkan draft tersebut dibutuhkan anggaran yang mencapai lebih dari Rp 1.700 triliun. “Untuk pembiayaan Alpahankam tentu kita akan tunggu skema dari pemerintah khususnya Menteri Keuangan,” terang Kamrussamad.

Meski begitu, pemenuhan Alpalhankam dinilai penting bagi Indonesia. Politisi Gerindra itu menyebut revolusi Alpalhankam menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia.

Hal itu untuk menjawab tantangan dan ancaman geopolitik global bagi Indonesia. Kamrussamad juga mengaitkan pentingnya sistem pertahanan yang baik mengingat Indonesia merupakan negara maritim dan negara demokrasi yang terbesar ketiga di dunia.

“Untuk melakukan revolusi Alpalhankam memerlukan Rp 3.500 triliun, Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin membangun kekuatan militer Indonesia yang akan disegani oleh bangsa lain,” jelas Kamrussamad.

Sebagai informasi pada pasal 3 ayat 2 draf Rencana Perpres disebutkan kebutuhan dari anggaran tersebut. Sebesar US$ 79,09 miliar digunakan untuk akuisisi Alpahankam.

Selain itu terdapat kebutuhan pembiayaan tetap selama 5 rencana strategis sebesar US$ 13,39 miliar. Serta anggaran untuk dana kontijensi, pemeliharaan dan perawatan sebesar US$ 32,5 miliar.

Dari anggaran tersebut sebesar US$ 20,74 miliar telah masuk dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah khusus tahun 2020-2024. Sementara sisanya sebesar US$ 104,24 miliar akan dipenuhi dalam renstra 2020-2024

 

Sumber


Soal Analisis TWK Terkait 2024, Gerindra Doakan KPK Tetap Kerja Maksimal

Soal Analisis TWK Terkait 2024, Gerindra Doakan KPK Tetap Kerja Maksimal

Mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaitkan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berujung pada ‘penyingkiran’ sejumlah pegawai KPK dengan kontestasi politik 2024. Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman menilai tudingan KPK menjadi alat politik bukan hal baru.

“Tudingan KPK jadi alat politik bukan hal baru,” ujar Habiburokhman, saat dihubungi, Minggu (6/6/2021).

Habiburokhman mengatakan, sebelumnya, pengusutan kasus yang melibatkan Anas Urbaningrum juga dikatakan kental dengan politik. KPK, lanjutnya, saat itu dituding sebagai alat untuk meringkus Anas.

Waktu Pak Anas Urbaningrum dipersangkakan, juga ada narasi pengusutan tersebut kental nuansa politik sampai muncul istilah ‘nabok nyilih tangan’,” katanya.

Kendati demikian, Habiburokhman enggan berprasangka buruk terhadap KPK. Dia memilih terus mendoakan dan mengawal KPK agar tetap maksimal dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi akan lebih baik.

“Namun demikian, kami memilih untuk tidak berasumsi hanya berdasar prasangka, lebih baik kita kawal dan doakan agar KPK tetap maksimal seperti setahun belakangan ini dimana pencegahan, edukasi dan penindakan bisa berjalan dengan baik,” kata Habiburokhman.

Lebih lanjut, politikus Gerindra itu berharap polemik terkait nasib 75 pegawai KPK dapat diselesaikan. Habiburokhman menilai, jika pihak-pihak yang terlibat dapat duduk bersama, masih ada peluang merumuskan solusi menyelamatkan 75 orang pegawai tanpa mendiskreditkan pimpinan KPK.

“Soal nasib 75 karyawan KPK kami harapkan belumlah final. Jika pihak terkait bisa duduk bersama, kita masih berpeluang merumuskan solusi konkrit bagaimana menyelamatkan 75 orang tanpa perlu mendiskreditkan pimpinan KPK,” tuturnya.

Diketahui, eks jubir KPK Febri Diansyah mengaitkan TWK pegawai KPK dengan kontestasi politik 2024. Febri khawatir sengkarut TWK akan berisiko membuat KPK dijadikan alat untuk bertempur pada 2024.

Hal ini disampaikan Febri saat menjadi narasumber diskusi ‘Teka Teki Pemberantasan Korupsi’ yang ditayangkan Gusdurian Tv pada Jumat (4/6) lalu. Febri mulanya menyampaikan kekhawatirannya jika KPK tidak independen dan dikuasai kekuatan politik tertentu.

“Kalau kita bicara dalam konteks 2024, ada yang lebih berbahaya sebenarnya ketika KPK tidak independen, kalau KPK bisa dikuasai oleh kekuatan-kekuatan tertentu, kalau KPK bisa dikuasai kekuatan politik tertentu sehingga dia tidak independen,” kata Febri seperti dilihat detikcom, Minggu (6/6/2021).

Menurut Febri, ketidakindependenan KPK itu bisa membuat kontestasi politik di 2024 berjalan secara tidak fair. Dia menjelaskan kontestasi politik yang dimaksud bukan hanya Pilpres, tapi juga Pileg dan Pilkada.

KPK telah menanggapi pernyataan Febri Diansyah tersebut. KPK menilai analisis tersebut terlalu jauh.

“Sebagai sebuah analisa, siapa pun boleh berpendapat dan kita hargai. Namun terlalu jauh jika mengkaitkan pelaksanaan TWK bagi seluruh pegawai tetap maupun tidak tetap KPK ini dengan konstestasi politik 2024,” kata juru bicara KPK, Ali Fikri, saat dihubungi detikcom, Senin (7/6).

Ali menyebut KPK pada prinsipnya selalu mengedepankan penegakan hukum sesuai aturan dan koridor hukum yang berlaku. Karena itulah, menurutnya, independensi KPK menjadi hal yang mutlak.

 

Sumber


Penyuap di Korupsi Bansos Dituntut 4 Tahun, Habib Rizieq 6 Tahun, Fadli Zon: Ketidakadilan yang Sempurna

Ketidakadilan yang Sempurna

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Sosial yang juga kader PDIP Juliari Peter Batubara sudah masuk pada tahap ekesekusi.

Terbaru adalah pada kasus korupsi tersebut, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi dua terpidana penyuap  Juliari.

Keduanya dieksekusi ke lembaga pemasyarakatan (lapas) berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap.

Mereka adalah Harry Van Sidabukke sebagai konsultan hukum, dan Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pada Kamis, 3 Juni 2021, Jaksa Eksekusi KPK, Rusdi Amin telah melaksanakan eksekusi

Eksekusi tersebut dialkukan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst tanggal 5 Mei 2021 yang berkekuatan hukum tetap dari terpidana Harry Van Sidabukke.

Eksekusi tersebut dengan cara menggeraknya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin.

Mereka akan menjalani pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan

Atas putusan itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadli Zon memberikan komentar menohok.

Kasus korupsi bansos yang merugikan rakyat miskin itu dikaitkan dengan kasus Habib Rizieq Shihab.

Fadli Zon membandingkan tuntutan antara Rizieq Shihab dalam kasus tes swab Covid-19 Rumah Sakit Ummi dengan dua penyuap di kasus dugaan korupsi bansos Covid-19, Juliari Batubara.

Habib Rizieq dituntut 6 tahun, di sisi lain penyuap Juliari dituntut lebih sedikit hanya 4 tahun.

“Ketidakadilan yang sempurna,” cuit Fadli lewat Twitter @fadlizon pada Sabtu, 5 Juni 2021.

Sebagai informasi, jaksa menuntut Habib Rizieq Shihab 6 tahun penjaran lantaran dinilai berbohong menyatakan dirinya sehat.

Atas kebohongan itu, jaksa menilai Habib Rizieq di kasus tes usap RS UMMI Bogor, bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 tahun tentang 1946 Peraturan Hukum Pidana.

 

Sumber