• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Gerindra Sarankan Jokowi Beli Sepeda Daniel Mananta Agar Tak Jadi Polemik

Gerindra Sarankan Jokowi Beli Sepeda Daniel Mananta Agar Tak Jadi Polemik

Sepeda Lipat pemberian artis Daniel Mananta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyarankan Jokowi membeli sepeda sumbangan tersebut agar tidak menjadi polemik.

“Saya saran supaya tidak menimbulkan polemik Pak Jokowi bisa membeli sepeda tersebut kepada Daniel dengan harga yang wajar,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (28/10/2020).

Habiburokhman mengatakan niat dari Daniel Mananta jangan sampai menjadi masalah baru bagi Jokowi. Sebab, menurutnya, pemberian tersebut bisa menjadi hal sensitif.

 “Niat bagi Daniel Mananta jangan malah menjadi masalah bagi Pak Jokowi. Ini soal sensitif dan bisa digoreng ke mana-mana,” ujar Habiburokhman.

Anggota Komisi III DPR RI ini pun menjelaskan pemberian yang bernilai di atas Rp 10 juta dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Menurut Habiburokhman, hal itu tertuang dalam Pasal 12 B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

“Kalau nilainya di atas Rp 10 juta maka, berdasarkan Pasal 12 B UU Tipikor, dapat dikategorikan gratifikasi,” tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mendapat sepeda lipat dari artis Daniel Mananta. KPK mengimbau Jokowi segera melaporkan sepeda lipat pemberian Daniel itu.

Daniel memberikan sepeda lipat itu kepada Jokowi melalui Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (26/10) kemarin. Sepeda lipat itu tipe Ecosmo 10 Sp Damn, dibuat khusus dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda ke-92 pada 28 Oktober.

Terkait pemberian sepeda tersebut,KPK telah mengetahuinya. Mereka mengimbau Presiden Jokowi melaporkan penerimaan gratifikasi sepeda lipat tersebut.

“KPK telah berkoordinasi kepada pihak istana terkait informasi penerimaan sepeda lipat edisi khusus Sumpah Pemuda kepada Presiden Joko Widodo melalui KSP. Dan kami mendapat informasi bahwa sampai saat ini sepeda tersebut belum diterima oleh pak Presiden, dan akan dicek lebih lanjut,” kata Plt Jubir KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati kepada wartawan, Selasa (27/10).

Ipi mengatakan, jika sepeda lipat itu ditujukan untuk Jokowi, Jokowi diharuskan melaporkan pemberian sepeda paling lambat 30 hari kerja. Nantinya, KPK akan menetapkan sepeda itu apakah menjadi milik negara atau Jokowi.

“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan penyampaian laporan penerimaan gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Selanjutnya, setelah laporan diterima, KPK akan menganalisa dan menetapkan status penerimaan gratifikasi tersebut apakah menjadi milik negara atau milik penerima,” ucap Ipi.

 

Sumber


Anies Disebut Dalangi Demo Rusuh, Gerindra: Pilkada Masih Lama

Pilkada Masih Lama

Gerindra DKI Jakarta membela Gubernur Anies Baswedan yang disebut mendalangi aksi rusuh pada 8 Oktober 2020. Gerindra menyebut tidak ada kepala daerah yang ingin wilayahnya dirusak.

“Pertama, prinsip, tidak ada seorang pun pemimpin yang ingin wilayahnya rusak, properti rusak. Tidak ada pemimpin yang membuatkan warganya melakukan tindakan anarkis dan sebagainya. Ketiga, tidak ada pemimpin yang ingin rakyat susah,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DKI Jakarta S Andyka saat dihubungi, Rabu (28/10/2020).

“Pilkada masih lama. Jangan politisir,” imbuhnya.

Menurut Gerindra, Anies tidak memiliki kepentingan dalam aksi rusuh. Anies, kata Andyka, sudah memiliki peran sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Anies tidak punya kepentingan untuk itu. Cari panggung? Anies sudah ada panggung, bukan Anies cari panggung tapi panggung cari Anies, panggung cari A Riza (Wagub DKI Jakarta),” katanya.

Andyka menyebut, soal rusuh adalah ranah hukum. Dia yakin polisi akan menyelidiki secara tuntas, termasuk soal ada-tidaknya dalang kerusuhan.

“Polisi sesegera mungkin memproses tindakan anarkis yang katanya seolah-olah ini pembiaran gubernur. Kalau ditemukan, dalam proses investigasi ini ditunggangi Gubernur Anies, lakukan tindakan hukum,” kata Andyka.

“Kalau ternyata di situ dilihat, ternyata tidak ada unsur itu, maka orang yang keluarkan pendapat, tuduhan, fitnah harus diproses. Karena kebebasan pendapat bukan berarti kebebasan semaunya,” sambungnya.

Sebelumnya, Gerakan Jaga Aksi Indonesia berdemonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menyatakan Anies mendukung demonstrasi tersebut.

Sekjen Gerakan Jaga Indonesia DKI Jakarta Aldi Nababan menyampaikan, Anies membiarkan aksi perusakan oleh massa pada 8 Oktober 2020. Saat itu, Halte Bundaran HI, Halte Sarinah, dan beberapa pos polisi dibakar massa demonstran penolak omnibus law.

“Anies saat demo kemarin, mendukung aksi demo. Ambulans bawa logistik, bawa makanan. Kemudian bawa yang lain. Ada pembiaran,” kata Aldi di lokasi aksi, Rabu (28/10/2020).

 

Sumber


Ninik Mamak Malampah Kabupaten Pasaman Siap Menangkan NA-IC

Ninik Mamak Malampah Kabupaten Pasaman Siap Menangkan NA-IC

Ninik Mamak Malampah, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat siap menangkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan Indra Catri (NA-IC). Para ninik mamak tersebut juga siap turun ke rumah kamanakan mereka untuk mensosialisasikan pasangan Nasrul Abit-Indra Catri.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan ninik mamak Malampah di Kampuang Tabek Jorong Pasa Panjang, Nagari Ladang Panjang, Selasa (27/10) sore.

Ninik mamak Malampah memandang pasangan Nasrul Abit dan Indra Catri cakap dalam memimpin Sumbar untuk lima tahun ke depan.

 Hal ini diyakini karena program yang ditawarkan pasangan duo datuk ini sangat dekat dan dibutuhkan oleh masyarakat seluruh Sumbar, yaitu percepatan pembangunan Sumbar berbasis nagari.

“Program percepatan pembangunan nagari itu yang kami harapkan. Aset nagari kami sangat besar dan saat ini belum tersentuh untuk kesejahteraan kaum anak kamanakan kami. Bapak Nasrul Abit dan Indra Catri memberikan kebutuhan kami. Itu sebabnya kami mendukung seratus persen pasangan ini,” ungkap ninik mamak Malampah, Siyur Datuk Basa dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2020).

Sementara itu Indra Catri yang sudah dua periode menjadi Bupati Agam ini mengucapkan terima kasih kepada ninik mamak dan tokoh-tokoh Malampah.

“Kami akan membangun Pasaman lebih baik lagi dan mohon doa serta dukungannya,” pungkasnya.

 

Sumber


Masuk Bursa Ketum PPP, Sandiaga Diyakini Sayang dengan Gerindra

Masuk Bursa Ketum PPP, Sandiaga Diyakini Sayang dengan Gerindra

Nama Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno masuk bursa Ketua Umum (Ketum )PPP. Juru bicara (jubir) Sandiaga, Kawendra Lukistian, meyakini Sandiaga berkomitmen tetap bersama Prabowo Subinato untuk membesarkan Gerindra.

“Saya yakin Bang Sandi tetap berjuang untuk rakyat bersama Pak Prabowo di Gerindra. Selama saya kenal beliau sejak 13 tahun lalu, beliau orang yang loyal dalam berjuang, bukan orang yang pendiriannya mudah goyang,” kata Kawendra kepada wartawan, Senin (26/10/2020).

“Insyaallah, saya sangat meyakini beliau berkomitmen untuk sama-sama semakin membesarkan Gerindra ke depannya,” imbuhnya.

Kawendra mengungkapkan komunikasi Sandiaga dengan Prabowo dan pimpinan Gerindra lainnya sangat baik. Dia menekankan bahwa Sandiaga nyaman bersama partai berlambang kepala burung garuda.

“Komunikasi Bang Sandi pun dengan Pak Prabowo, Bang Dasco, Bang Muzani, serta para pimpinan Gerindra lainnya sangatlah baik dan intens. Terlebih istri Bang Sandi juga, Mpok Nur, merupakan Dewan Pembina Gerindra. Bang Sandi sangat sayang dan nyaman dengan Gerindra,” terang Kawendra.

Diberitakan sebelumnya, PPP saat ini sedang bersiap menggelar pemilihan pucuk pimpinan baru. Nama-nama besar yang notabene bukan kader PPP masuk bursa, di antaranya Sandiaga Uno, Khofifah Indar Parawansa, dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

“Sementara ada sejumlah DPC yang juga mewacanakan Sandiaga Uno. Ya itu kan hak untuk menyampaikan, tetapi semua tergantung kepada muktamirin, siapa yang akan dipilih nanti,” kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi, Minggu (25/10).

 

Sumber


Cagub Sumbar Nasrul Abit Diserang Isu PKI, Gerindra: Justru Yang Fitnah PKI

Justru Yang Fitnah PKI

Calon Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid diterpa isu anak keturunan PKI. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai orang yang memfitnah Nasrul Abit adalah PKI.

“Justru yang memfitnah Nasrul Abit itu yang PKI. Ingin memecah belah masyarakat Sumbar,” kata Dasco kepada wartawan, Kamis (22/10/2020).

Menurut Dasco, pihak yang memfitnah Nasrul Abit hanya ingin mengadu domba. Ia menggambarkan kejadian ini dengan istilah ‘PKI teriak PKI’.

 “PKI yang tidak ingin suasana damai. Dia pengin adu domba, pengin memecah belah. Ya itu kan PKI begitu memang. Jadi PKI teriak PKI,” tegasnya.

Dasco menilai, biasanya, isu PKI disebarkan untuk menjatuhkan lawan politik. Selain itu, Dasco mengatakan isu soal PKI tidak muncul saat Irwan Prayitno dan Nasrul Abit mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar di Pilkada Sumbar 2016.

“Dulu waktu dengan Irwan Prayitno nggak digulirkan. Ini lagi hot-hot issue PKI. Ini fitnah, ya biasalah, biasa ditebarkan untuk menjatuhkan lawan. Kan gitu,” jelas Dasco.

Kendati demikian, Dasco menegaskan tidak tahu dalang di balik isu tersebut. Partai Gerindra, menurutnya, akan mendalami kejadian ini serta menyerahkan hasilnya ke aparat penegak hukum.

“Waduh yang mainin isu saya nggak tahu siapa. Nanti kita minta aparat penegak hukum ajalah. Ya tim hukum kami akan mempelajari dan kemudian akan menyerahkannya ke aparat penegak hukum,” ujar Dasco.

Untuk diketahui, masyarakat dan perantau Minang mulai diramaikan isu keturunan PKI yang ditujukan kepada cagub Sumatera Barat Nasrul Abit. Merespons hal ini, Nasrul pun membantah dan menyertakan bukti terkait isu miring yang ditujukan kepadanya.

“Anak PKI dari mana?” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/10)

Menurutnya, tuduhan anak PKI bukan merupakan hal yang masuk akal karena awal mula kariernya sebagai PNS di Lampung. Nasrul menjelaskan, pada 1970-an, mustahil seseorang yang punya garis keturunan PKI bisa lolos seleksi PNS karena masa itu merupakan masa Orde Baru.

Meskipun demikian, Nasrul mengaku memaafkan orang-orang yang memfitnahnya. “Saya diajarkan agama oleh orang tua saya dan tidak boleh dendam. Saya doakan mereka diampuni Allah,” katanya.

 

Sumber