Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, internal partainya masih menginginkan Pemilu serentak 2019 tidak menerapkan Presidential Threshold dalam mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.

Alasannya, dijelaskan Muzani lantaran sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh sebab itu, Gerindra menegaskan setuju pada angka 0%.

“Gerindra menginginkan dari awal itu 0%. Alasan 0% saya kira alasan kami adalah alasan yang sesuai dengan UUD 45 dan putusan MK,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017).

Lebih dalam, Muzani menekankan dalam mencalonkan dan mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia itu merupakan ranah partai politik (parpol).

“Kalau disertakan dengan threshold, hasil pemilu atau threshold mana yang kita gunakan,” ujar dia.

Bagi Muzani, jika Pemilu serentak 2019 menggunakan hasil Pemilu 2014 maka hal itu sudah tidak relevan. Pasalnya, sudah banyak mengalami perubahan dan dinamika dalam perjalanannya.

“Hasil pemilu 2014 yang akan kita gunakan di 2019 itu sudah kita gunakan pada saat Gerindra mencalonkan Prabowo bersama Hatta. PDIP mencalonkan Jokowi dan Jusuf Kalla dan seterusnya. Masa mau kita gunakan di pemilu yang berbeda tapi tiketnya sama,” tutup dia.

Sumber

Politikus Partai Gerindra Romo Muhammad Syafi’i menyebut Perppu ormas yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo adalah Perppu murahan.

Menurut Syafi’i tak ada kegentingan yang membuat Perppu ini harus dibentuk oleh Presiden.

Gerindra masih ngotot ingin meniadakan ambang batas pengajuan calon presiden (capres) atau presidential threshold (PT) di RUU Pemilu. PT 20 persen tak cocok diterapkan di pemilu serentak.

“Kami tetap perjuangkan nol persen. Menurut kami, ada inkonsistensi dan inkonsistensional karena pemerintah sepertinya tetap berhasrat berharap 20 persen,” kata Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Seperti diketahui, Pansus RUU Pemilu bersama pemerintah akan membahas lima paket terhadap lima isu krusial di RUU Pemilu. Gerindra akan memilih paket yang angka PT nol persen.

“Pilihnya pokoknya yang ada nol,” tegas Muzani.

Agar punya kolega dalam penentuan lima paket itu, Gerindra mengaku terus menjalin komunikasi dengan fraksi lain di DPR. “Kami sudah berhalo-halo dengan banyak fraksi. Mudah-mudahan tak ada voting, itu lebih bagus,” ujar Muzani.

Selain itu, Muzani menyebut keinginan pemerintah soal angka PT 20 persen untuk menjegal calon tertentu. Pemerintah dianggap tak mau banyak capres di Pilpres 2019 mendatang.

“Sepertinya untuk mencegah calon tertentu, memundurkan calon yang lain, dan seterusnya. Ada suasana itu. Dan menurut saya sih, ini kan perhelatan demokrasi, sudahlah, kita buka apa adanya saja,” ucap dia.

Berikut lima paket isu krusial RUU Pemilu:

Paket A
1. Presidential threshold: 20-25 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: sainta lague murni

Paket B
1. Presidential threshold: 0 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota harre

Paket C
1. Presidential threshold: 10-15 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota harre

Paket D
1. Presidential threshold: 10-15 persen
2. Parliamentary threshold: 5 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-8
5. Metode konversi suara: sainta lague murni

Paket E
1. Presidential threshold: 20-25 persen
2. Parliamentary threshold: 3,5 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota harre

Sumber

Politikus Partai Gerindra Muhammad Syafii menilai pemerintah terlalu mudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Syafii berpendapat, tidak ada kondisi genting yang memaksa sebagai unsur penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ormas karena Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah secara lengkap mengaturnya.

“Perppu ini kan menjadi sangat murahan, karena dalam UUD, Presiden memang berkewenangan mengeluarkan Perppu, tapi dalam ihkwal yang memaksa. Tolong digambarkan dong kegentingan yang sangat memaksa saat ini,” kata Syafii di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/7).

Anggota Komisi III DPR ini menganggap saat ini ada kecenderungan pemerintah melanggar UU dan peraturan hukum untuk mencapai keinginan tertentu.

Hal itu, menurutnya, terlihat dari penerbitan Perppu Ormas yang dianggap tidak dalam kondisi genting dan terlalu dipaksakan.

“Jadi Perppu ini bentuk penerabasan, karena persyaratan yang diinginkan kegentingan yang memaksa tidak ada,” ujarnya.

Selain menerbitkan Perppu Ormas, pemerintah sebelumnya juga pernah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak atau lebih dikenal sebagai Perppu Kebiri. Perppu itu disebut menjadi jawaban atas kekurangan atas UU sebelumnya.

Secara terpisah, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) melalui keterangan tertulisnya berpendapat bahwa penerbitan Perppu Ormas tidak memenuhi tiga prasyarat kondisi sebagaimana dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 38/PUU-VII/2009.

Tiga prasyarat itu, yakni kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU. Kemudian kekosongan hukum karena UU yang dibutuhkan belum ada atau tidak memadai, serta kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan prosedur normal pembuatan UU.

“Ketiga prasyarat itu tidak terpenuhi karena tidak adanya situasi kekosongan hukum terkait prosedur penjatuhan sanksi terhadap ormas,” ujar aktivis PSHK Rizky Argama dalam keterangan PSHK, hari ini.

PSHK menambahkan, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas secara jelas telah mengatur mekanisme penjatuhan sanksi, termasuk pembubaran terhadap ormas yang asas maupun kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Saat ini,DPR menyatakan telah menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah diterbitkan pemerintah, kemarin.

“(Perppu) sudah masuk ke DPR, dan DPR akan memproses sesuai peraturan perundangan,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Agus menjelaskan, karena merupakan diskresi pemerintah, maka Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas secara otomatis akan digantikan Perppu sebelum disahkan DPR sebagai UU.

Sumber

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, pemerintah berupaya mencegah calon presiden tertentu dalam pemilu presiden 2019.

Hal itu, kata dia, terlihat dari sikap pemerintah yang tidak ingin mengubah syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam revisi UU Pemilu.

Syarat presidential threshold yang dipertahankan pemerintah, yakni 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional.

“Sepertinya begitu untuk mencegah calon tertentu, memundurkan calon yang lain, dan seterusnya. Ada suasana itu. Menurut saya, (Pilpres) ini kan perhelatan demokrasi, sudahlah kita buka apa adanya saja,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/7/2017).

Ia mengatakan, semestinya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu serentak, dengan sendirinya presidential threshold harus dihapus.

Sebab, menurut dia, hasil pemilu legislatif 2014 tidak relevan digunakan sebagai dasar untuk mengusung capres-cawapres 2019, karena situasi politik yang berbeda.

Ia berharap, pemerintah tak mengambil opsi kembali ke undang-undang lama jika pembahasan hari ini kembali buntu.

Kebuntuan pembahasan, kata Muzani, bisa diselesaikan dengan mekanisme voting sehingga tak perlu kembali ke undang-undang lama.

Jika nantinya diharuskan voting, Muzani menyatakan, Gerindra akan memilih paket dengan opsi presidential threshold 0 persen. Dengan demikian, semua parpol bisa mengusung capres-cawapres sendiri.

“Milihnya pokoknya yang ada 0-nya. Sekali lagi menurut saya enggak patut (pakai undang-undang lama). Ini kan pembahasannya sudah tingkat akhir. Kalau enggak ada kata sepakat, ya sudah voting,” papar Muzani.

Pansus RUU Pemilu menetapkan lima paket terkait lima isu krusial untuk pengambilan keputusan pada Rapat Kerja Pansus RUU Pemilu bersama pemerintah.

Rencananya, jika DPR bersama pemerintah langsung menyetujui salah satu dari lima paket, maka UU Pemilu yang baru akan langsung disahkan.

Sumber