• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Gerindra Dukung Rencana Islah Partai Golkar

Gerindra Dukung Rencana Islah Partai Golkar

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mendukung upaya damai Partai Golkar antara kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan kelompok Agung Laksono. Sebagaimana santer terdengar, keduanya mulai berunding untuk menempuh islah demi keikutsertaan di gelaran Pilkada serentak akhir 2015.

“Kalau bisa islah ya Alhamdulillah,” bebernya di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015).

Meski demikian, ia tidak ikut campur pada persoalan internal partai. Ia berharap, kedua kubu mempercepat upaya islah. “Jadi itu masalah internal partai politik. Saya kira itu (islah) yang kita harapkan,” imbuhnya.

Fadli menegaskan, sikap Koalisi Merah Putih (KMP) jelas. Sejak awal, pihaknya berpatokan pada hasil putusan sela yang mengabulkan gugatan Ical. “Kalau KMP jelas (berpegangan) dari hasil putusan sela saja, ARB (Ical),” pungkasnya.

 

Sumber


Maya Rumantir Daftar Jadi Cagub dari Gerindra

Maya Rumantir Daftar Jadi Cagub dari Gerindra

Maya Rumantir mendaftar sebagai bakal calon gubernur (Cagub) Sulawesi Utara (Sulut) di DPD Partai Gerindra provinsi tersebut.

Maya Rumantir dengan sejumlah timnya, melakukan pendaftaran di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra jalan 17 Agustus Manado, Jumat.

Maya Rumantir mengatakan, memilih Partai Gerindra menjadi “kendaraan”, karena visi misinya sejalan dengan visi misi partai tersebut.

Selain itu, Gerindra memiliki enam kursi di Provinsi Sulut, katanya.

“Memiliki suatu kerinduan untuk melihat Sulut kedepan lebih berhasil dan bersinar,” katanya.

Maya Rumantir merupakan anggota DPD periode 2014-2019 dari daerah pemilihan Sulut yang pada Pemilu Legisltaif tahun 2014 meraih suara terbanyak.

Ketua DPD Partai Gerindra Sulut Glenny Kairupan membenarkan bahwa Maya telah datang untuk mendaftarkan diri di Partai Gerindra sebagai salah satu calon gubernur.

“Harap dukungan doa, supaya niat baik tersebut bisa didukung masyarakat,” kata Kairupan.

 

Sumber


Politisi Gerindra Tantang Menteri ESDM Serahkan Data Mafia Migas ke KPK

Politisi Gerindra Tantang Menteri ESDM Serahkan Data Mafia Migas ke KPK

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade menantang Menteri ESDM Sudirman Said dan mantan Ketua Tim Satgas Antimafia Migas Faisal Basri untuk menyerahkan data-data dugaan adanya mafia migas.

Menurut Andre, Sudirman dan Faisal harus membuktikan bahwa benar mafia migas itu ada dan jangan sampai pernyataan Sudirman dan Faisal soal mafia migas hanya sebuah penggiringan opini saja untuk mengalihkan isu lambatnya pertumbuhan ekonomi.

“Sudirman Said dan Faisal Basri jangan beraninya cuma membuat penggiringan opini atau polemik di media saja. Serahkan data-datanya ke KPK atau penegak hukum,” kata Andre melalui pesan singkatnya, Jumat (29/5/2015).

Andre menuturkan, saat ini komitmen pemerintahan Joko Widodo dengan pelaksana tugas Ketua KPK sedang diuji untuk mengembalikan kegarangan lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi.

Andre justru curiga bahwa pemerintahan Jokowi dan KPK sebenarnya takut untuk memberantas mafia migas yang sudah lama ada di negeri ini.

“Mafia Migas ini sudah nyata ada, segera diselesaikan secara hukum, tangkap aktor-aktornya. Rakyat sudah capek disuguhin berita-berita berisik tapi tak ada penyelesaian hukum dengan cepat,” tandasnya.

 

Sumber


UU Pilkada Masih Perlu Disempurnakan

UU Pilkada Masih Perlu Disempurnakan

Anggota DPR dari Fraksi  Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, revisi UU Pilkada masih perlu disempurnakan.

Menurutnya terdapat lima poin penting yang menjadi dasar revisi UU Pilkada.  Diantara poin-poin itu seperti wakil kepala daerah tertulis dalam UU Pilkada bisa lebih dari dua periode.

“Di UU Pilkada masa jabatan  kepala daerah saja yang dua periode sementara wakilnya tidak ada. Kalau begitu, wakil kepala daerah boleh lebih dari dua periode. Makanya perlu disempurnakan UU itu,” ujar Riza Patria di Jakarta, Kamis (28/5).

Poin kedua, kata Riza, adalah kesepakatan agar kepala daerah tidak boleh melakukan rotasi jabatan kepala dinas atau pejabat strukturalnya sebelum 6 bulan berakhir masa jabatannya. Kepala daerah yang mau mencalonkan kembali tidak boleh mengalokasikan anggaran untuk kepentingannya.

Poin paling krusial, kata Riza, adalah terkait parpol yang berkonflik. Wakil Ketua Komisi II DPR itu berharap semua parpol ikut berperan dalam Pilkada termasuk PPP dan Golkar.

“Saat ini rapat membahas revisi UU Pilkada masih terus berjalan di Bamus. Kita lihat saja nanti mungkin minggu depan sudah bisa dibawa ke paripurna,” katanya.

Terkait dengan adanya penolakan pemerintah dalam revisi UU Pilkada itu, Riza mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum secara tegas menyatakan menolak membahas revisi UU Pilkada. Sebab, DPR juga belum menyerahkan draft revisi ke pemerintah.

“Saya kira pemerintah belum menyatakan penolakannya. Apa yang mau ditolak draft revisinya belum ada. Kami masih yakin pemerintah memahami usulan revisi ini,” ucapnya.

 

Sumber


Longki Calon Tunggal Gubernur Sulteng

Longki Calon Tunggal Gubernur Sulteng

Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Sulawesi Tengah, Longki Djanggola segera ditetapkan sebagai calon tunggal gubernur Sulteng. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra melihat bahwa Longki yang kini masih menjabat sebagai Gubernur Sulteng masih layak dan pantas didukung penuh untuk meneruskan kepemimpinan di Sulteng hingga lima tahun mendatang. Karenanya ia meminta, seluruh Pengurus DPD, DPC, PAC hingga Pengurus Ranting Partai Gerindra se-Sulteng segera bekerja dan mengabarkan kepada seluruh masyarakat untuk mendukung dan memenangkan Longki kembali sebagai Gubernur Sulteng pada Pemilihan Kepala Daerah Desember 2015 mendatang.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani pada Rapat Pimpinan Daerah Partai Gerindra Sulteng, Rabu, 27 Mei 2015, di Convention Hall, Swiss Bellhotel, Palu.

“Untuk calon Gubernur di Sulawesi Tengah, kita hanya merekemondasikan Longki Djanggola, gubernur kita, bukan yang lain. Sekembalinya dari Palu saya akan segera melaporkannya kepada Pak Prabowo Subianto terkait hal ini,” tekan Muzani.

Menurutnya, sebagai Gubernur, Kepala Daerah, Longki sudah bekerja keras mewujudkan cita-cita mengentaskan kemiskinan, juga menyejahterakan petani dan nelayan di Sulawesi Tengah.

“Kami melihat, mendengar dan mencatat upaya dan usaha Longki serta kerja kerasnya membangun daerah ini. Karenanya, kita harus kembali mendukung Longki menjadi Gubernur untuk lima tahun mendatang,” tandas Muzani lagi.

Muzani mengingatkan bahwa DPP Gerindra mendukung sosok yang diyakini bakal memenangkan Pemilihan dan juga sosok yang loyal pada partai.

“Kemenangan calon yang kita usung, adalah kehormatan dan kebanggaan Partai. Karenanya kita mendukung calon yang potensial untuk memenangkan pertarungan dan tentu orang yang loyal pada partai. Jangan lagi ada Ahok-Ahok baru di daerah,” sebutnya.

Longki Djanggola saat membuka Rapimda sebelum Muzani memberikan arahan sudah menyatakan diri siap untuk kembali maju sebagai calon Gubernur Sulteng bila Partai dan masyarakat memintanya.

“Alhamdulillah bila Partai dan masyarakat mendukung saya. Saya akan kembali melanjutkan kepemimpinan, sebagai Gubernur Sulteng lima tahun mendatang,” kata Longki.

 

Sumber


638 Pages123...10...Last »