• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Politikus Gerindra Nilai 7 Calon Hakim Agung Tak Layak

Politikus Gerindra Nilai 7 Calon Hakim Agung Tak Layak

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa‎ mengisyaratkan tidak akan meloloskan satupun calon hakim agung yang telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menjelaskan, sebab dia melihat semua calon hakim agung yang disodorkan Komisi Yudisial (KY) tidak layak.

“Saya tidak melihat ada yang layak, kalau pada saat saya bertanya, ngomong hebat banget, tapi jawabannya mutar-mutar,” kata Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Menurutnya, jika semua ditolak, maka ‎Komisi III DPR akan menggelar fit and proper test kembali para calon hakim agung yang diseleksi KY. Diakuinya, kapasitas dan integritas wajib dimiliki calon hakim agung.

“Kapasitas keilmuan (calon hakim agung) kemarin itu plus minus, tapi ada yang diragukan oleh semua anggota Komisi III, integritas orang tersebut, karena persoalan di Mahkamah Agung (MA) itu kini adalah integritas,” ucapnya.

Sebab lanjut Desmond, beberapa kasus yang terungkap belakangan ini di MA lebih kepada suap menyuap.‎ “Misal pengembang berhadapan dengan pemilik lahan, lalu putusannya pengembang yang enggak punya hak apa-apa selalu dimenangkan, ‎nah catatan ini yang diperhatikan, apakah mereka memang layak atau tidak,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Komisi III DPR menginginkan agar adanya terobosan dalam membersihkan nama MA ‎yang kini sudah sangat buruk. Diketahui, nasib tujuh calon hakim agung akan diputuskan Komisi III pada pukul 15.00 WIB nanti.

 

Sumber


Gerindra Sepakat dengan SBY, Sejumlah Program Jokowi Asbun

Gerindra Sepakat dengan SBY, Sejumlah Program Jokowi Asbun
Partai Gerindra sepakat dengan kritikan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap poros maritim dunia yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya retorika.

Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra M Syafii melihat program yang dibuat Presiden Jokowi tidak melalui kajian yang lengkap atau terpadu.‎

“Selalu saja itu sifatnya sektoral dan belum meliputi semua yang kemudian akan terimbas dari kebijakan yang diambil,” kata M Syafii di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Dirinya mencontohkan, salah satu program Jokowi yang tidak melalui kajian terpadu adalah proyek kereta api cepat. ‎”Sejauh mana kebutuhan kita? Belum jelas. Apakah itu sebanding dengan yang harus dibebaskan tanahnya nyata?” ucapnya.

Menurut dia, satu kereta api cepat seharga dengan 1.000 kereta api biasa. ‎”Masih banyak jalur-jalur yang sebenarnya bisa dilalui oleh kereta api, kalau yang Rp70 triliun itu dijadikan kereta api biasa, tidak kereta api cepat, seperti yang dicanangkan Jokowi,” ungkapnya.

Selain itu lanjut dia, proses pembebasan lahan proyek kereta api cepat itu pun hingga kini masih belum jelas.‎ “Bagaimana aturannya belum jelas, dia langsung saja,” ujar Anggota Komisi III DPR ini.

Salah satu program Presiden Jokowi yang dikritiknya adalah proyek listrik 35 ribu megawatt. Proyek listrik itu dianggapnya hingga kini belum berhasil.

“Apa artinya? Programnya ini cuma mercu suar, tidak punya perencanaan matang, konsepnya tidak pernah terpadu, asal asbun (asal bunyi) saja,” imbuhnya.

Disamping itu, dia juga mengkritik keinginan Presiden Jokowi agar harga daging sapi Rp80 ribu saat bulan puasa lalu. “Apa yang sudah disiapkannya untuk statement itu, enggak ada, sampai hari ini harga daging tetap Rp120 ribu. Jadi Jokowi itu kalau menurut saya, asbun,” pungkasnya.

Presiden Indonesia keenam SBY mengkritik konsep poros maritim dunia yang digagas Jokowi hanya retorika. Kritikan itu disampaikan SBY dalam orasi ilmiahnya di acara wisuda Sarjana Universitas Al Azhar Indonesia di Gedung Manggala Wanabhakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta, Sabtu 27 Agustus 2016.

Sumber

Gerindra Sayangkan Jokowi Yang Sarjana Kehutanan Tidak Bisa Atasi Karhutla

Gerindra Sayangkan Jokowi Yang Sarjana Kehutanan Tidak Bisa Atasi Karhutla

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo menyebebutkan Pemerintah bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini tersebar di wilayah Indonesia. Di Kalimantan Barat, sekitar 200 hotspot alias titik api sudah terdeteksi.

Menurut Bambang Haryo, seharusnya Pemerintah berusaha keras untuk mencegah karhutla dengan mempersiapkan infrastruktur, pembasahan hutan, sekaligus peralatan infrastruktur pencegahan dan penanggulangan.

“Presiden Jokowi sangat paham karena beliau lulusan sarjana kehutanan. Pencegahan kebakaran hutan tidak boleh melalui darat dengan prosedur tidak benar, karena ini yg memadamkan kebakaran tidak menggunakan peralatan memadai, masker oksigen, penutup mata sehingga tidak kuat bahkan rawan terhadap kecelakaan selama memadamkan di hutan tersebut,” ujar dia, Senin (29/8).

Sesuai janji Jokowi, tegas Bambang Haryo, bahwa tahun 2016 tidak ada karhutla, kini menjadi omong kosong. Hal ini karena tidak dipersiapkannya infrastruktur pencegahan dan penanggulangan karhutla dan bahkan anggaran Kementerian Kehutanan dan Lingkuhan Hidup (KLH) diperkecil, serta SDM yang terbatas dalam memahami penanggulangan pencegahan hutan.

“Dan bila tidak diatasi, kebakaran hutan tahun ini akan jauh lebih besar daripada tahun lalu yang telah memakan korban, baik manusia, hutan seluas 3,5 juta hektar serta fauna yang ada di dalam hutan,” ungkapnya.

Bambang Haryo juga menegaskan, janji Pemerintah untuk menangkap pembakar hutan adalah omong kososng karena jumlah titik api di Indonesia tahun 2015 sebanyak lebih dari 3.000 titik dan tersebar di seluruh kepulauan di Indonesia, bahkan hutan Perhutani sekitar 7.000 hektar juga terbakar, namun pelakunya tidak banyak yang tahan.

“Ini bukti bahwa kebakaran hutan bukan karena dibakar seperti yang dikatakan oleh Pemerintah. Sebaiknya Pemerintah tidak perlu mengkambing hitamkan rakyat, yang terpenting adalah melaksanakan tugas tanggung jawabnya sesuai UU. Kita bisa belajar dari negara tetangga Malaysia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Walaupun hutan di Malaysia hanya sekitar 1/4 luas hutan wilayah di Indonesia, tapi infrastrukturnya jauh lebih baik dari Indonesia,” demikian Bambang Haryo.

 

Sumber


Fadli Zon Yakin Sandiaga Uno Akan Menang di Pilgub DKI

Fadli Zon Yakin Sandiaga Uno Akan Menang di Pilgub DKI

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meyakini calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan menang dalam Pilgub 2017. Gerindra akan segera mengumumkan calon wakil gubernur pendamping Sandiaga.

“Partai Gerindra kita sudah usung calon sendiri Sandiaga Uno dan optimis (menang),” kata Fadli di Gedung Rektorat Universitas Indonesia (UI), Depok, Sabtu (27/8/2016).

Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan pihaknya juga akan segera mengumumkan pasangan Sandiaga Uno. Seluruh komunikasi politik, kata dia, masih dinamis.

“Nanti kita lihat lah formasi tetapnya seperti apa. Semua kans terbuka,” jelasnya.

Fadli menilai Koalisi Kekeluargaan yang digagas beberapa partai politik di Jakarta dapat mewadahi kepentingan politik. Ia memberi sinyal awal bulan depan segera mengumumkan formasi pasangan Sandiaga Uno.

Ia pun yakin Sandiaga akan mampu mengalahkan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. “Gampang itu lawan Ahok tenang saja,” tukasnya.

 

Sumber


Gerindra Rekomendasikan Rano-Ahmad Taufik Nuriman

Gerindra Rekomendasikan Rano-Ahmad Taufik Nuriman

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP hingga saat ini belum mengeluarkan keputusan terkait pendamping incumbent Rano Karno untuk maju di pemilihan gubernur (Pilgub) Banten 2017 mendatang. Namun, Partai Gerindra sendiri bermanuver dan merekomendasikan Rano Karno dan Ahmad Taufik Nuriman (ATN) sebagai calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilgub Banten 2017.

Ketika ditanya terkait adanya rekomendasi Partai Gerindra tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Bambang Dwi Hartono atau dikenal dengan panggilan Bambang DH mengatakan hingga saat ini DPP PDIP belum mengeluarkan keputusan.

“Belum ada keputusan,” ujar Bambang DH singkat, melalui pesan Whatsapp (WA) kepada SP, Jumat (26/8) sore.

Untuk diketahui, Partai Gerindra mengeluarkan surat Nomor 08-325/Rekom/DPP-GERINDRA/2016 perihal Rekomendasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Periode 2017-2022, yang memasangkan Rano Karno dengan Ahmad Taufik Nuriman untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub Banten 2017.

Keputusan rekomendasi itu ditandantangani Ketua Umum/Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani, pada 12 Agustus 2016.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan, rekomendasi DPP Partai Gerindra itu, belum bisa dikatakan sebagai keputusan final. Sebab, rekomendasi itu bisa saja batal jika PDIP mengeluarkan rekomendasi yang berbeda.
“Surat itu bakal tidak ada apa-apanya, kalau Rano tidak mau berpasangan dengan Ahmad Taufik Nuriman,” kata Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa.

Desmond mengungkapkan, Ahmad Taufik Nuriman yang bukan sebagai kader Partai Gerindra, telah berhasil melakukan lobi-lobi politik, sehingga mendapat rekomendasi Partai Gerindra yang ditandatangani Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

“Ini lebih kepada Pak Taufik yang berhasil lobi-lobi ke Gerindra, dan meyakinkan bahwa Rano Karno adalah pasangannya. Tetapi yang jadi soal, bergandengan dengan Rano, mau tidak Rano-nya?” tutur Desmond.

Anggota Komisi III DPR RI itu tampaknya masih sangsi, apakah PDIP akan mengeluarkan rekomendasi yang sama, yakni mengusung Rano Karno berpasangan dengan Ahmad Taufik Nuriman.

 

Sumber


748 Pages123...10...Last »