Kabar meledaknya mobil pendukung gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman, juga sampai ke Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Politisi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu menyampaikannya di akun Twitternya, @fadlizon, Sabtu, 21 Juli 2018.

“Dapat kabar dari Mbak Neno Warisman, mobilnya ada yang ledakkan/bakar. Kalau ini teror maka jelas perbuatan pengecut. Maju terus mbak, jangan takut,” tulis Fadli.

Fadli juga mengunggah foto-foto penampakan mobil Neno yang meledak. Tampak mobil berwarna hitam itu rusak parah di bagian depannya.

“Penampakan mobil mbak Neno Warisman. Ada yang ledakkan/bakar tak lama setelah parkir. Neno adalah pejuang #2019GantiPresiden. Jangan takut mbak!” lanjut Fadli.

Sumber

Gerindra menyindir langkah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang jadi pihak terkait gugatan syarat cawapres  di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Gerindra, JK terbuai kekuasaan.

“Tentu masyarakat bisa menilai bahwa ternyata Pak JK masih tertarik untuk menjadi wakil presiden untuk ketiga kalinya. Berbeda dengan pernyataan-pernyataan Pak JK yang sebelumnya ingin gendong cucu, ingin istirahat itu yang menunjukkan bahwa ternyata kekuasaan itu mengenakkan bagi siapapun,” kata anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade kepada detikcom, Jumat (20/7/2018).

Meski begitu, dia mengatakan langkah tersebut merupakan hak JK. Andre menyebut Gerindra menunggu apakah MK mengabulkan gugatan itu atau tidak.
“Kalau Pak JK masih inginkan menjadi cawapres kami menghormati dan menghargai hak politik Pak JK, yang jelas kita tunggu saja apakah hak politik Pak JK ini bisa diakomodir nggak oleh MK,” ucapnya.

Selain itu, Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Gerindra Habiburokhman meyakini MK bakal menolak gugatan yang diajukan Perindo tersebut. Dia menyatakan jika gugatan itu dikabulkan bakal menimbulkan kekacauan hukum.

“Saya yakin MK akan menolak JR (judicial review) ini, sebab kalau dikabulkan justru akan menimbulkan kekacauan hukum, yaitu adanya UU yang menjadi bertentangan dengan konstitusi setelah adanya putusan MK,” ujar Habiburokhman.

JK sendiri telah secara resmi mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan syarat cawapres di MK. JK mengajukan diri sebagai pihak terkait itu lewat kuasa hukumnya, Irmanputra Sidin.

Irman mengatakan JK mengajukan diri sebagai pihak terkait karena merasa syarat cawapres di Pasal 169 huruf n UU Pemilu tak sesuai dengan konstitusi. Menurut Irman, yang dibatasi jabatannya ialah presiden.

“Jadi posisi wapres kan sebagai pembantu presiden, sama seperti menteri, harusnya masa jabatannya tidak dibatasi,” ujar Irman.

Selain itu, jubir Wapres, Husain Abdullah mengatakan JK memberi dukungan karena Perindo sudah mengajukan JK sebagai cawapres.

“Karena dalam gugatannya, Perindo sudah mengajukan Pak JK sebagai cawapres untuk Pak Jokowi. Maka Pak JK memberikan dukungan,” kata Husain Abdullah, saat dimintai konfirmasi.

Sumber

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai kubu Joko Widodo masih kesulitan mencari figur calon wakil presiden (cawapres) untuk pilpres 2019. Pasalnya, muncul upaya untuk mencalonkan kembali Wakil Presiden Jusuf Kalla pada pilpres 2019.

Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, JK tidak bisa kembali menjadi cawapres karena sudah dua kali menjabat sebagai wakil presiden.

Partai Perindo mengajukan permohonan uji materi Pasal 169 huruf n, UU No 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar JK dapat melenggang lagi menjadi cawapres di Pilpres 2019.

“Ya, memang dari kubu Pak Jokowi sulit sampai hari ini mencari cawapres. Tidak salah kalau masih ingin menjadikan Pak JK sebagai cawapres,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jumat (20/7).

Riza mengatakan keinginan tersebut bisa tercapai apabila permohonan uji materi dikabulkan oleh MK. Sebelum diajukan Perindo, MK telah menolak uji materi UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang digugat pihak lain.

Riza menilai JK merupakan salah satu faktor kemenangan Jokowi di pilpres 2014. Sebab menurutnya, JK dianggap bisa mewakili umat Islam dan suara masyarakat Indonesia Timur.

Riza mengatakan pihaknya bakal membahas peluang Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Pembahasan itu akan dilakukan saat Prabowo bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang rencananya akan dilaksanakan pada 24 Juli mendatang. Menurut Riza, Gerindra ingin mendengar nilai tambah dari AHY.

“Selama ini disampaikan, AHY punya segmen pasar pemilih pemula, pemilih muda, pemilih milenial cerdas, pinter, ganteng. Nanti dalam diskusi kan berkembang, apa sih nilai plus kehadiran AHY kalau jadi cawapres,” ujarnya,

Pembahasan seperti itu, kata dia tidak hanya dilakukan dengan Partai Demokrat yang mengusung AHY sebagai cawapres.

Dalam pertemuan dengan PAN misalnya, Gerindra juga membahas mengenai kelebihan Zulkifli Hasan sebagai ketua MPR, mantan menteri, dan ketua umum partai. Hal itu sebagai bahan pertimbangan untuk mengisi posisi cawapres Prabowo.

“Kemudian apa sih kelebihan dari PKS kalau jadi cawapres, partainya yang solid, kemudian jaringan yang luas, militan, umpamanya begitu, dan sebagainya,” kata Riza.

Selain soal cawapres, Gerindra juga bakal membahas koalisi dan kondisi bangsa. Pertemuan itu menurutnya bisa jadi momentum Gerindra dan Demokrat untuk mematenkan koalisi.

“Ya, bisa. Kemarin kan direncanakan ketemu tapi Pak SBY kan harus istirahat. Pak Prabowo tetap jenguk Pak SBY sebagai bentuk perhatian kami,” ujar Riza.

Sumber

WAKIL Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai, koalisi Prabowo Subianto akan semakin lebih kuat ketika Partai Demokrat resmi bergabung.

Oleh karena itu, menurutnya, komunikasi politik akan dibangun lebih baik bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kita tunggu Pak SBY pulih dulu baru kemudian dijadwalkan kembali pertemuannya bersama Pak Prabowo,” sebut Fadli kepada sejumlah jurnalis di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7).

Wakil Ketua DPR RI itu menyebutkan, masih sangat terbuka peluang untuk Demokrat bergabung bersama Gerindra, terlebih Gerindra melihat ada kesamaan pilihan Demokrat.

Meski demikian, hingga kini Demokrat belum menyampaikan apa tawaran politiknya. “Kemungkinan akan berkoalisi dengan Demokrat. Saya kira tidak akan sulit, karena sama kepentingannya,” tegas Fadli.

Dia menjelaskan, dalam pembentukan koalisi, wajar saja adanya tawar menawar, negosiasi, dan ada upaya untuk mengedepankan kader sendiri di dalam formasi atau konfigurasi capres dan cawaprs.

“Karena memang pilpres ini serentak dengan pileg. Saya kira semua partai punya hitung-hitungan, kalau punya pasangan calon sendiri, impacnya pasti pada pileg,” ungkap Fadli.

Sumber

Partai Gerindra mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum ( KPU). Gerindra mendaftarkan bakal calon anggota legislatif 2019.

Pantauan detikcom di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (17/7/2018), rombongan datang pada pukul 21.20 WIB. Kedatangan Gerindra dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco datang diterima oleh Ketua KPU Arief Budiman, komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, Ilham Saputra, Hasyim Asy’ari, dan Wahyu Saputra. Dasco mengatakan telah mendaftarkan 575 bacaleg.

“Partai Gerindra telah melakukan pendaftaran calon legislatif di KPU RI dan pada hari ini Partai Gerindra telah menyerahkan semua kelengkapan untuk caleg, lengkap, dan tadi barusan telah diterima secara resmi oleh KPU. Sebanyak 575 calon legislatif DPR RI,” kata Dasco.

Dasco mengatakan terdapat beberapa tokoh yang didaftarkan, salah satunya Sudirman Said. Selain itu, ia mengatakan kadernya, Habiburokhman, juga masuk daftar anggota caleg.

“Figur itu ada Pak Sudirman Said, calon Gubernur dari Jawa Tengah. Kemudian ada Pak Habiburokhman, selebriti yang biasa tampil-tampil di media, dan beberapa nama lain yang saya pikir, apa namanya, cukup, namanya menjadi tokoh atau public figure di Indonesia,” kata Dasco

Dari 16 partai politik peserta pemilu, ada tujuh yang partai telah mendaftarkan diri. Ketujuh partai itu adalah NasDem, PSI, Perindo, PDIP, Demokrat, Hanura, Partai Garuda, Gerindra, dan PAN.

Sumber