Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, menilai, usulan Presiden Joko Widodo agar Komjen Pol Budi Gunawan (BG) menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), harus benar-benar diawasi dan dikawal.

Pasalnya, kata Andre, pencalonan BG tersebut tak menutup kemungkinan akan menjadi ‘alat barter’.

“Gerindra menghargai usulan Presiden, tetapi pengangkatan BG ini harus diawasi bersama. Jangan sampai penunjukan ini dijadikan alat politik. Sebagaimana isu yang santer dikabarkan, sebagai barter pencalonan Ahok,” papar Andre di Jakarta, ‎Minggu (4/9).

Andre menyampaikan hal tersebut karena isu ‘barter’ itu cukup merebak. ‎Seperti diketahui bersama, selama ini BG cukup dekat dengan PDIP dan Gubernur DKI Jakarta yang biasa disapa Ahok.

“Pada Pilkada DKI Jakarta, Ahok kan tidak mendaftarkan diri ke PDIP. Jadi pengangkatan BG ini harus diawasi bersama, agar nantinya benar-benar mengawal keamanan bangsa, menjaga Indonesia dari munculnya benih-benih dan tindakan terorisme,” papar Andre.

“Jangan sampai BIN ditarik-tarik untuk kepentingan politik,” sambung Andre.

Sumber

Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa, mengomentari kinerja calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG) semasa masih menjabat sebagai Wakapolri. Menurutnya, kinerjanya tidak kelihatan luar biasa.

“Juga karena Wakapolri tak harus kelihatan kinerjanya karena lebih pada persoalan internal Polri,” kata Desmond saat dihubungi VIVA.co.id, Senin, 5 September 2016.

Ia mencatat, saat BG menjadi Wakapolri, sekian Kapolda banyak yang bisa dikatakan sebagai ‘orangnya BG’. Sehingga ia menilai ada like and dislike selama BG menjabat posisi tersebut.

“Kita kalau bicara memuaskan atau tidak agak susah karena parameternya tak jelas. Memang Wakapolri dinilai susah. Yang jadi soal ada dua hal kalau BG menjabat sebagai Kepala BIN,” kata Desmond.

Ia menuding keterlibatan BG saat Pilpres lalu untuk mendukung Jokowi menjadi pembelajaran yang cukup menarik. Ia khawatir dengan apa yang akan terjadi ketika BG menjadi Kepala BIN ke depan.

“Padahal BIN untuk mendeteksi persoalan atau kemungkinan yang akan muncul seperti kerusuhan atau terorisme, dan dalam rangka presiden membuat kebijakan. Tapi kalau dalam rangka kepentingan nonnegara, Pemilu 2019 jangan-jangan dia berpihak pada PDIP,” kata Desmond.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyerahkan surat pergantian Kepala BIN pada Ketua DPR Ade Komarudin. Nama yang diusulkan untuk posisi tersebut adalah Budi Gunawan. Pratikno hanya menyebutkan alasan pergantian BIN sebagai regenerasi di tubuh lembaga tersebut.

Sumber

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui partainya juga punya strategi untuk hadapi Pilpres 2019. Namun tak seperti Golkar yang sudah deklarasi dukung Jokowi, Gerindra masih rahasiakan apa strategi itu.

Dasco mengatakan, Agustus lalu juga pihaknya sudah melakukan Rakornas di Hambalang. Menurut dia, mayoritas pengurus ingin Ketum Gerindra Prabowo Subianto kembali maju sebagai Capres di 2019.

“Ya memang dalam pandangan Rakornas, memang mayoritas menginginkan Pak Prabowo kembali maju,” kata Dasco saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (5/9).

Dia tak mengungkap secara rinci apa pertimbangan kader ingin Prabowo kembali maju. Menurut dia, Prabowo masih layak jual.

“Pak Prabowo masih layak jual, sampai hari ini belum ada yang bisa mengimbangi elektabilitasnya, kecuali Pak Jokowi, tapi kita tahu kan kemarin hanya kalah tipis,” jelas anggota DPR ini.

Menurut dia wajar jika Golkar sudah jauh hari menyatakan dukungan kepada Jokowi. Hanya saja, Gerindra, kata dia, tidak ingin mengungkap apa saja strategi untuk menghadapi Pilpres 2019 nanti.

“Kalau ancang-ancang semua parpol sudah punya ancang-ancang dari sekarang. Masalahnya di publikasi atau tidak, mungkin Golkar mau ambil kesempatan publikasi,” terang dia.

Sumber

Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif dari Fraksi Gerindra angkat bicara soal ucapan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang menyebut adanya politisasi dalam penggusuran di Rawajati.

Peryataan Djarot tersebut dilatari hadirnya aktivis Ratna Sarumpaet dan Syarif saat penggusuran pemukiman warga di Jalan Rawajati Barat RT 09 RW 04, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, kemarin.

“Pendapat (Djarot) orang yang menilai dengan sudut yang sempit ya, bahwa itu sebagai politisasi. Kalau saya balik tanya, memang Syarif siapa kalau bukan politisi?” ujar Syarif di komplek DPRD DKI, Jumat (2/9).

Menurut dia, sudah menjadi tugasnya sebagai anggota Dewan untuk melakukan negosiasi demi membela warga. Apalagi, kata Syarif, warga yang dibela merupakan warga miskin yang tidak mendapatkan pembelaan dari siapapun.

“Ketika rakyat sepi dari dukungan moral dan semua tidak mendukung, ada yang salah kalau saya bela?” terang dia.

Syarif berpandangan, penggusuran di Jakarta tahun ini sudah semakin masif. Sehingga dia ingin mengingatkan Pemprov DKI untuk lebih manusiawi selama melakukan penertiban.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memandang penertiban yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kerap dipolitisasi. “Biasa lah itu, itu kan dipolitisasi. Itu biasa,” ucap Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 1 September, kemarin.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga membenarkan pendapat wakilnya tersebut. Menurut dia, orang-orang yang membela warga terdampak penertiban selalu itu-itu saja. “Bu Ratna mana ada enggak (datang), Bu Ratna ada di mana-mana kok. Kayak Syarif juga gitu kan. Ya sudahlah,” kata Ah

Sumber

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Barat terus memanaskan mesin jelang Pilkada serentak 2017 dan 2018 mendatang.

Gerindra disebut-sebut akan mengusung Edi Rusdi Kamtono dalam Pilkada Kota Pontianak 2018 nanti. Saat ini, Edi masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Pontianak.

Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kalbar Abang Tambul Husin tak menampik akan mengusung kader internal. “Itu ada proses. Tapi mudah-mudahan kalau ada yang di dalam, kenapa cari di luar?” ucap Abang.

Mantan Bupati Kapuas Hulu itu menambahkan, keputusan soal siapa yang akan maju bukan hanya dari dirinya. “Saya kira begini, karena partai politik adalah organisasi kolegial, keputusan bukan di tangan ketua saja,” ujarnya.

Menurutnya, pengurus kabupaten dan kota tentu akan dilibatkan. Sebab, kontestasi pilkada menyangkut jajaran kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota.

“Meskipun mungkin nanti akan dibahas di tingkat provinsi, saya kira sebagai ketua provinsi saya hanya memimpin, tapi tidak serta merta ketua memutuskan,” tambah Abang.

Sumber