• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Gerindra Desak Tuntaskan Kasus Hukum BLBI

Gerindra Desak Tuntaskan Kasus Hukum BLBI

Partai Gerindra akan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan kasus BLBI. Tekanan tersebut akan disampaikan partai besutan Prabowo Subianto itu melalui Komisi III DPR RI. Pasalnya, kasus yang telah merugikan negara miliaran rupiah itu dianggap kian berlarut-larut.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, partainya akan melakukan penekanan terhadap Komisi III DPR RI agar mendesak KPK menuntaskan kasus BLBI.

Pertama, sambung Dasco, Komisi III DPR RI itu wajib menanyakan hasil pengusutan kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada KPK.

“Gerindra melalui kadernya di Komisi III DPR RI memang akan tanyakan progres kasus BLBI. Bukan hanya BLBI tapi kasus lain yang sedang ditangani KPK juga kami akan tanyakan. Kan kami memang ada rapat rutin,” kata anggota Komisi III DPR RI itu, Minggu (26/6).

Kendati demikian, sambung Dasco, Partai Gerindra ini menegaskan posisi Komisi III tak akan melakukan tekanan kepada KPK. Pertanyaan akan dilayangkan kepada KPK karena dianggap kasus yang telah merugikan negara triliunan rupiah tersebut berlarut-larutnya.

“Kami enggak akan memaksa, kami percayakan pada KPK. Karena ini bukan kesalahan KPK zaman sekarang BLBI nggak selesai-selesai. Biarkan mereka berjalan. Kalau dipaksa takutnya nanti buru-buru. Jadi salah langkah,” imbuhnya.

Sejauh ini, menurut Dasco pihaknya memang menitikfokuskan kasus BLBI pada pengembalian uang negara. Untuk pengembalian uang negara, Komisi III juga akan mengkaji berbagai macam kebijakan, satu diantaranya lewat pengampunan pajak.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengaku, pihaknya tak pernah dipetieskan kasus BLBI. Kasus yang disinyalir merugikan keuangan negara hingga Rp138,7 triliun di era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri ini terus berjalan.  “KPK tidak memiliki kewenangan menutupnya (kasus BLBI, red),” kata Saut pekan lalu.

Lebih lanjut Saut meminta agar publik tidak perlu mendesak KPK untuk terburu-buru dalam menangani kasus tersebut. Sebab, diperlukan bukti-bukti yang cukup guna menangani kasus yang disebut-sebut menguntungkan puluhan pihak swasta itu. “Menurut saya biasa-biasa saja. Cuma harus sabar saja,” pungkasnya.

 

Sumber


Pengurus dan Kader Gerindra Bireuen Sahur Bersama Calon Wagub Aceh

Pengurus dan Kader Gerindra Bireuen Sahur Bersama Calon Wagub Aceh

DPC Partai Gerindra Kabupaten Bireuen  sahur bareng bersama Calon Wakil Gubernur Aceh Ir.TA Khalid yang juga Ketua DPD Gerindra Aceh, Selasa (28/6).

Bertempat di Warung Habiby di Paya Meneng, Matang Gelumpangdua, Bireuen TA Khalid tiba pada pukul 02.30 dini hari, disambut antusias para pengurus Gerindra dan kader yang sudah menunggu kedatangannya.

Kesuama Fachri Ketua DPC Gerindra Bireuen mengatakan, kehadiran TA Khalid Calon Wakil Gubernur Aceh dari Partai Gerindra yang berpasangan dengan Muzakir Manaf (Mualem) sebagai sebuah penghargaan terhadap kita para kader Gerindra di Bireuen, sehingga kita tetap kokoh dalam kondisi apapun.

Disampaikan TA Khalid, sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Aceh yang kini diamanahkan tugas besar, jadi harus meluangkan waktu untuk bersilaturrahmi dengan semua pihak.

TA Khalid mengingatkan, agar seluruh kader partai Gerindra di Bireuen dan di manapun untuk bersatu, kompak dan saling berkomunikasi serta mau membantu sesama yang membutuhkan.

“Kita tidak perlu takabur dan ria, mari kita kedepankan usaha dan semangat kerja yang santun, kita tidak perlu disebut pemenang hari ini, yang penting kita bekerja bersama-sama yang pada akhirnya kita di umum sebagai pemenang,” jelasnya.

 

Sumber


Maju Dari Parpol,Gerindra Yakin TemanAhok Digugat Warga

Maju Parpol,Gerindra Yakin TemanAhok Digugat Warga

Politikus Partai Gerindra Prabowo Soenirman meyakini, besar kemungkinan TemanAhok akan digugat oleh para warga yang mengumpulkan KTP dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilgub DKI 2017.

Gugatan tersebut akan dilakukan, bila Ahok memilih jalur partai politik untuk maju pada Pilkada mendatang dan meninggalkan TemanAhok, selaku relawan yang mengusungnya maju melalui jalur independen.

“Soal gugatan bisa saja terjadi. Apalagi Ahok ini orangnya suka meninggalkan,” kata Prabowo saat dihubungi INILAHCOM di Jakarta, Minggu (26/6/2016)

Ia pun mengungkapkan masa lalu Ahok yang kerap meninggalkan sejumlah partai yang pernah mendukungnya berkarier di panggung politik Tanah Air.

Untuk itu, meninggalkan TemanAhok setelah memutuskan maju melalui jalur parpol untuk Pilkada nanti bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan mantan Bupati Belitung Timur itu.

“Segalanya bisa terjadi. Semua partai saja dulu bisa dia tinggalkan. Apalagi TemanAhok yang posisinya hanya sebagai relawan dia,” ujarnya.

 

Sumber


Gerindra Setuju RUU Tax Amnesty Jadi UU tapi dengan Catatan…

Gerindra Setuju RUU Tax Amnesty Jadi UU tapi dengan Catatan..1

Fraksi Partai Gerindra yang berada di luar partai pendukung pemerintah akhirnya bersikap menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak menjadi UU, dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Komisi XI DPR, Senin (27/6).

Fraksi Gerindra dalam pandangan yang dibacakan Heri Gunawan mengatakan bahwa dua pendapat tentang RUU Tax Amnesty sama-sama benar. Pendapat pertama, jika Tax Amnesty diundangkan maka terjadi ketidak adilan bagi masyarakat khususnya bagi para Wajib Pajak yang selama ini patuh membayar Pajak.

Sedangkan pendapat kedua adalah setuju dengan Tax Amnesty diundangkan dengan alasan bahwa negara lagi susah dan butuh dana untuk pembangunan nasional. Jika kedua pendapat tersebut merupakan tesa dan antitesa, maka Partai Gerindra merasa perlu untuk mengajukan sintesa.

Dua pendapat tersebut menurut Gerindra, benar karena harus dihubungkan dengan keadaan Negara dan Bangsa yang saat ini sedang mengalami “Krisis Pendapatan Negara”. Jika tidak ada krisis dapat dipastikan fraksi partai pimpinan Prabowo Subianto menolak RUU Tax Amnesty menjadi UU.

“Mengingat keadaan Negara saat ini dalam keadaan “Krisis Pendapatan” maka Partai Gerindra setuju RUU Tax Amnesty dijadikan Undang-Undang dengan catatan,” kata Heri.

Beberapa catatan itu antara lain, meminta kepada Pemerintah untuk bekerja keras sehingga Program Tax Amnesty yang diperkirakan oleh pemerintah akan menghasilkan tambahan penerimaan negara sebesar Rp 165 triliun terbukti.

Setetelah RUU Tax Amnesty diundangkan, lanjut Heri, Partai Gerindra meminta pemerintah mengadakan “Reformasi Pajak” sehingga dalam 3 (tiga) tahun mendatang pada tahun 2019 Tax Ratio Indonesia dapat mencapai minimal 16 persen dari PDB.

“Partai Gerindra meminta agar RUU Tax Amnesty jika disahkan menjadi Undang-Undang merupakan yang terakhir kali bagi bangsa kita, sehingga dikemudian hari tidak akan ada lagi Program Tax Amnesty,” tambahnya

 

Sumber


Momentum Ramadhan, DPC Gerindra Jakut Dekati Warga Dengan Kegiatan Sosial

Momentum Ramadhan, DPC Gerindra Jakut Dekati Warga Dengan Kegiatan Sosial

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Jakarta Utara, terus melakukan pendekatan kepada masyarakat. Momentum bulan suci Ramadhan pun dimanfaatkan sebaik-baiknya, dengan menggelar buka puasa bersama, dengan ratusan elemen masyarakat Jakarta Utara, serta melaksanakan kegiatan sosial berupa santunan kepada 400 anak yatim.

“Gerindra besar karena masyarakat, sehingga kami ingin senantiasa dekat dengan masyarakat,” ujar S Andyka, Ketua DPC Gerindra Jakarta Utara, saat buka puasa bersama elemen masyarakat di RW 07, RT 3, Kelurahan Warakas, Jakarta Utara, kemarin (26/6).

Andyka mengatakan, kegiatan ini diikuti ratusan warga yang terdiri dari tokoh masyarakat, anggota Forum RW, Karang Taruna, Andyka Comunity Center (ACC), serta masyarakat lainnya.

Selain itu, turut Hadir Lurah Warakas Sri Sulastrini, serta Sekjen Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Husni Thamrin, Sekjen DPC Gerindra Jakarta Utara Naca Supriyatna, Ketua Forum RW Warakas, Istianto, dan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Warakas, Wauyo.

“Kami menginginkan suasana kekeluargaan dan kedamaian di wilayah Warakas ini selalu bisa menjadi contoh bagi wilayah lain di Jakarta Utara, dan juga seluruh Ibu Kota,” tegasnya.

Lebih jauh, Andyka mengungkapkan, kegiatan santunan seperti ini sebenarnya sudah rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Dia berharap, di masa mendatang masih bisa mengulangi acara yang positif ini. “Semakin banyak yang terlibat dalam kegiatan baik ini, akan semakin baik,” tuturnya.

Sekjen DPC Gerindra Jakarta Utara, Naca Supriyatna mengatakan, pendekatan kepada masyarakat akan terus diintesifkan, mengingat Jakarta akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2017 mendatang.

“Tentu kami ingin meraih hasil maksimal dalam Pilkada. Salah satunya melalui kegiatan bersama masyarakat seperti ini,” tuturnya.

Lurah Warakas Sri Sulastrini, mengapresiasi kepedulian DPC Gerindra Jakarta Utara, pada warga kurang mampu di kawasan Warakas. Memang harus diakui, masih banyak warga kurang mampu yang membutuhkan uluran tangan, dari mereka yang lebih beruntung.

“Semoga lebih banyak lagi toko masyarakat di Warakas yang memiliki kepedulian kepada warga kurang mampu,” harapnya.

 

Sumber


736 Pages123...10...Last »