Gerindra Gowa Bantu Korban Kebakaran di Katangka
DPC Partai Gerindra Gowa menyerahkan bantuan berupa seng kepada korban bencana kebakaran di Katangka Kelurahan Katangka Kecamatan Sombaopu, Kamis (3/8/2017).
Bantuan itu diserahkan langsung Wakil Ketua DPC Gerindra Gowa Andi Tenri Darmawangsyah.
“Sudah sepantasnya wakil rakyat dan Partai Politik banyak terlibat dalam meringankan beban rakyat sehingga rakyat dapat benar-benar merasakan keberadaan wakil-wakilnya maupun partai politik,” katanya.
Andi Tenri pun berjanji akan memberikan bantuan peralatan sekolah terhadap anak dari para korban kebakaran.
Ketua Bappilu Gerindra Gowa Muhammad Idris Dg Rate yang turut serta hadir dalam penyerahan bantuan tersebut menambahkan bahwa apa yang diberikan ini adalah tindak lanjut atas hasil tinjauan langsung ketua komisi D DPRD SulSel Darmawangsyah Muin.
“Sesaat setelah kejadian kemarin pak Darmawangsyah langsung memerintahkan untuk memberikan bantuan sesuai permohonan para korban,”.
Sementara Ketua PAC Gerindra Kecamatan Sombaoupu Chandra Juarsa juga memberikan bantuan berupa tripleks.
Salah satu korban kebakaran Dg Lira menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada keluarga besar Darmawangsyah Muin dan Partai Gerindra.
“Terima kasih banyak, bantuan ini sangat membantu untuk mengurangi bebannya bersama korban lain,” ujarnya.
Deddy Mizwar Mau Setia pada PKS dan Gerindra di Pilgub Jabar
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan dirinya tetap setia kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra pada Pilgub Jabar 2018 mendatang.
Berbicara kepada media usai menghadiri pembukaan Pameran Filateli Internasional Bandung 2017, di Bandung, Kamis (3/8/2017), Deddy Mizwar menyampaikan kesetiaannya kepada kedua partai karena mereka telah memberikan dukungan kepada dirinya di bidang politik.
“Artinya saya sudah komitmen, saya tidak akan meninggalkan partai-partai yang sudah memberikan apresiasi dan proses terlebih dahulu,” kata Deddy Mizwar seperti dikutip Antara.
Deddy juga memastikan bahwa dirinya dipasangkan dengan Ahmad Syaikhu di Pilgub Jabar nanti, sebagaimana diputuskan oleh PKS. “Sekarang sudah 99 persen. Kalau kemari Pak Sohibul Iman bilang 95 persen, setelah saya ketemu dengan Pak Prabowo dan Presiden PKS, 99 persen sementara dengan Ustad Syaikhu. Yang satu persen bisa berubah. Saat ini 99 persen,” kata dia.
Deddy juga menyampaikan dirinya juga merasa tidak ada masalah bila dipasangkan dengan Ahmad Syaikhu oleh PKS. “Kalau saya enggak ada masalah. Selama pertama satu yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat dengan politikus. Kedua, andai saja tidak bisa membantu jangan membebani dengan masalahnya. Tapi saya kira nggak ada masalah,” kata dia.
Selain itu, ujar Deddy, saat ini masih terbuka kemungkinan partai politik lainnya berkoalisi dengan PKS dan Partai Gerindra pada Pilgub Jawa Barat 2018.
Di DPRD Jawa Barat, PKS memiliki 12 kursi sedangkan Partai Gerindra punya 11 kursi. Koalisi keduanya memenuhi syarat untuk mengusung calon cagub-cawagub di Pilkada Jabar 2018 mendatang.
Fadli Zon Sebut Hukum Dipakai Menekan Partai Politik
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, dukungan Partai Perindo kepada Presiden Joko Widodo pada pemilu 2019 merupakan hal wajar.
Langkah itu merupakan hak politik masing-masing partai.
Namun, ia melihat saat ini ada kecenderungan pihak-pihak yang berbeda dengan pemerintah kerap ditekan.
Namun, saat ditanya apakah pernyataannya tersebut berkaitan dengan kasus yang menjerat Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Fadli membantahnya.
Namun, ia kembali menekankan saat ini pola yang berlaku dalam kekuasaan cenderung seperti itu, yakni menekan pihak yang bersebrangan untuk kemudian dirangkul.
“Polanya itu seperti stick and carrot. Kalau tidak nurut dikasih stick kalau mau dikasih carrot. Saya kira ini adalah cara-cara kekuasaan ketimbang cara-cara menegakkan hukum,” ucap Wakil Ketua DPR ini.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Perindo sekaligus CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo menyatakan akan mendukung Presiden Jokowi pada Pemilu 2019.
Rencananya, dukungan itu akan dibahas dalam Rapimnas Partai Perindo pada akhir tahun 2017.
Hary saat ini berstatus tersangka di Bareskrim Polri atas dugaan ancaman melalui pesan singkat kepada Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto.
Kejaksaan Agung juga tengah menyelidiki tindak pidana korupsi terhadap pembayaran restitusi atas permohonan PT Mobile 8 Telecom tahun 2007-2008, yang diduga melibatkan Hary Tanoe sebagai komisaris di perusahaan tersebut
Pemerintah Sekarang Cenderung Membelenggu Kebebasan Mengambil Sikap Politik
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, partanya tidak merasa dikhianati Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo yang mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019.
Menurutnya, sikap berbalik arah Hary Tanoe (HT) yang dulu mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2014 belum final.
Menurut dia, sikap pemerintah saat ini cenderung membelenggu kebebasan dalam mengambil sikap politik.
“Pemerintah sekarang menurut saya cenderung untuk membelenggu kebebasan dalam mengambil sikap politik,”katanya.
Fadli menyebut hal itu terlihat saat organisasi masyarakat, aktivis yang sedikit kritis, lalu ‘ditekan’.
“Sehingga menjadikan hukum sebagai alat kepentingan menekan atau penggalang demi jadi barisan pendukung. Ini yang kami rasakan,” kata Fadli.
Lebih lanjut saat ditanya apa kemungkinan hal itu yang melatarbelakangi HT mendukung Jokowi, Fadli enggan berandai-andai.
“Saya ngga tahu alasan utamanya. Walaupun kita menghargai itu kan sikap lembaga,” katanya.
Wakil Ketua DPR RI ini membenarkan isu publik karena kasus yang menjerat HT, memaksa dirinya berubah haluan mendukung Jokowi.
“Itu presepsi yang berkembang menurut saya mewakili perasaan masyarakat, jadi belum tentu sesuai hati nuraninya,” kata Fadli.
Fadli menegaskan, jika Gerindra menjadi partai penguasa tidak akan menjadikan hukum sebagai alat politik.
Hanya Gerindra yang Laporkan Penggunaan Dana Parpol 2017
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut partai politik yang melaporkan audit penggunaan dana parpol hanya Partai Gerindra. Parpol lain belum melaporkan audit penggunaan dana parpol tersebut.
“Sekarang, di tahun 2017, hanya Gerindra mencantumkan audit laporan partai politik. Jadi transparansi masih menjadi masalah. Kalau direvisi PP tidak akan menjawab masalah persoalan ada pembenahan dan sebagainya,” kata peneliti ICW Almas Sjafrina dalam diskusi ‘Pengelolaan Keuangan Partai’ di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta, Kamis (3/8/2017).
Pada 2011-2013, Almas mengungkap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) aktif melaporkan audit pengelolaannya. Almas menilai saat ini KPK dan Kemendagri cukup kesulitan mengetahui laporan pengelolaan dana parpol tersebut.
“Pada tahun 2011-2013, ICW melakukan uji informasi untuk mendapatkan laporan keuangan partai, waktu itu hanya PKS yang melaporkan keuangan secara lengkap,” ujar Almas.
Menurut Almas, para simpatisan parpol masih kurang memahami makna pendidikan politik. Contohnya, peringatan hari ultah parpol di Banten merupakan bagian dari pendidikan politik.
“Kami mengecek laporan audit BPK, partai politik beragam atau mendefinisikan pendidikan politik seperti apa. Contoh di Banten, mereka mencatat agenda ultah partai sebagai pendidikan partai ada definisi yang belum clear soal pendidikan politik ini,” ucap Almas.