Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengutuk keras aksi brutal yang dilakukan polisi Israel di kompleks Masjid Al-Aqsha, Jumat, 7 Mei 2021 lalu.

Meski demikian, Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, juga menyadari bahwa kutukan dan kecaman terhadap Israel selama ini terbukti tidak menjadikan mereka jera. Bukannya jera, kata dia, Israel justru kian percaya diri bahwa dunia internasional tak akan melakukan tindakan konkret apapun untuk melawan mereka.

“Itu sebabnya, dunia harus mengambil langkah baru yang nyata dan sungguh-sungguh untuk menghentikan arogansi Israel. Jika tidak, maka dunia internasional telah mempermalukan diri di hadapan rezim garis keras Israel,” ungkap Fadli dalam pernyataan tertulisnya, Ahad, 9 Mei 2021.

Apalagi, lanjut Fadli, Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah juga sudah mendesak agar semua pihak untuk menghormati status quo situs suci di Kota Tua Yerusalem demi kepentingan perdamaian dan stabilitas.

PBB dalam sikap resminya juga telah mengatakan bahwa Israel harus membatalkan setiap penggusuran dan menerapkan “pengendalian maksimum dalam penggunaan kekuatan” terhadap para pengunjuk rasa. Sementara, Liga Arab juga telah meminta komunitas internasional untuk campur tangan guna mencegah penggusuran.

“Jadi, opini dunia internasional sebenarnya sama sekali tidak ada yang memihak Israel. Lantas, apa lagi yang kita tunggu?,” ungkap Fadli.

Wakil Presiden The League of Parliamentarians for Al-Quds itu mengatakan, aksi kekerasan terbaru Israel di Masjid al-Aqsa bisa digunakan sebagai momentum untuk menegakkan hukum-hukum internasional terkait konflik Palestina-Israel, termasuk mengenai status hukum Yerusalem.

“Jika kita ingin menciptakan ‘the rules-based international order’, dan bukannya hukum rimba, maka masyarakat internasional harus mendesak Dewan Keamanan PBB agar segera menerapkan resolusi-resolusinya terkait Yerusalem secara paksa,” lanjutnya.

Anggota Komisi I DPR itu menyebut, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 tahun 1967, yang meminta Israel menarik pasukan militernya dari kawasan yang telah diduduki sejak perang 1967. Selain itu, juga ada Resolusi DK PBB Nomor 298 tahun 1971 yang menyatakan bahwa semua upaya yang diambil Israel untuk mengubah status Yerusalem, termasuk penyitaan lahan, adalah ilegal.

Intinya, perangkat hukumnya sebenarnya sudah tersedia. Dalam catatan saya, sedikitnya ada 15 Resolusi DK PBB terkait Yerusalem dan satu resolusi penting Majelis Umum PBB Nomor 181 tahun 1947 yang menetapkan Yerusalem sebagai wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah. Namun, lebih dari lima dekade, resolusi-resolusi tersebut dibiarkan tidak bertaji,” ungkap Fadli.

Ia berpandangan, ketidaksanggupan PBB untuk mengambil tindakan konkret terhadap Israel dengan jelas menunjukkan organisasi internasional ini perlu untuk direformasi. Adanya hak veto telah membuat organisasi ini tersandera oleh kepentingan sejumlah negara besar, dan tak pernah benar-benar berjalan di atas rel demokrasi.

“Inilah yang telah menghalangi kemerdekaan rakyat Palestina selama ini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Israel kembali melanggar kesepakatan internasional untuk menerapkan status quo di Yerusalem Timur, setelah melakukan aksi kekerasan terhadap ratusan jamaah Masjid al-Aqsa pada Jumat, 7 Mei 2021 lalu.

Polisi Israel menembakan peluru karet dan granat kejut kepada ratusan jamaah menyusul aksi protes mereka atas penggusuran warga Palestina dari kawasan sekitar masjid untuk pemukiman Yahudi. Sedikitnya 205 warga Palestina diberitakan terluka setelah aksi brutal polisi Israel tersebut.

Israel diketahui telah menduduki Tepi Barat sejak tahun 1967. Meskipun tidak diakui oleh mayoritas dunia internasional, Israel menganggap seluruh kota Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Sejak saat itu mereka terus-menerus melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil Palestina. Saat ini, ada lebih dari 600 ribu orang Yahudi tinggal di permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur dalam posisi yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Meski menghadapi tekanan internasional, nyatanya Israel tak berusaha untuk mengendalikan perluasan permukiman Yahudi dan menghentikan penggusuran terhadap warga Palestina. Tindakan semena-mena itulah yang telah memicu terjadinya bentrok di kompleks Masjid al-Aqsa kemarin.

Sumber

Jelang Lebaran 1442 H, Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade membagikan ribuan paket sembako untuk masyarakat Sumbar, Minggu (9/5). Paket sembako lengkap tersebut pun langsung diserahkan diserahkan ke warga dari rumah ke rumah.

Andre mengatakan pembagian sembako adalah kegiatan rutin yang dilakukannya sejak dilantik jadi anggota dewan akhir 2019 lalu. Namun, kali ini lebih berkesan karena dibagikan jelang hari raya umat Islam. Ia menjelaskan kegiatan ini akan terus dilakukan hingga hari terakhir jelang Lebaran.

“Alhamdulillah, ribuan paket sembako ini sudah mulai didistribusikan oleh tim kami di lapangan. Tentunya ini adalah jawaban dari banyaknya permintaan kepada kami sejak awal Ramadhan. Meski nilainya mungkin tak seberapa, tapi inilah bukti bakti kami kepada Sumbar,” ujar Andre dalam keterangan tertulis, Senin (10/5/2021).

Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menyampaikan sembako tersebut dibagikan di beberapa lokasi antara lain, Kota Padang, Kabupaten Solok, Sijunjung, Tanahdatar, Dharmasraya dan Kota Pariaman.

Sembako yang berisi barang kebutuhan harian meliputi beras, minyak dan gula ini pun sudah banyak dinikmati warga, terutama di Kota Padang. “Mohon bersabar kepada warga yang belum dapat, mungkin dalam perjalanan,” katanya.

Andre menyebut pembagian sembako di Kota Padang diwakili oleh Wakil Ketua DPD Gerindra Sumbar Anif Bakri, Nurhaida dan tim DPD lainnya. Seluruh paket sembako langsung diterima oleh penanggung jawab lapangan dan warga penerima.

Ini adalah contoh yang baik bagi kader Gerindra dan juga wakil rakyat yang lainnya. Terima kasih ketua Andre Rosiade atas bantuan sembakonya,” kata Anif.

Sementara itu, Ketua RT 3, RW 1, Sungai Latung, Kampung Jambak, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah berterima kasih atas bantuan Andre yang datang tepat waktu, jelang Lebaran.

“Alhamdulillah, kami menerima paket sembako dari anggota DPR RI Pak Andre Rosiade. Terima kasih pak, semoga ini menjadi berkah bagi kami dan amalan bagi bapak,” katanya.

Sumber

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, Prasetyo Hadi membagikan paket sembako untuk pengemudi angkutan yang terdampak larangan mudik, Minggu (9/5). Kegiatan digelar serentak di Kabupaten Wonosobo berlokasi di Sekretariat Organda Terminal Mendolo dan Kabupaten Temanggung di PO Safari Dharma Raya dan Terminal Madureso.

Adapun bantuan diberikan melalui Tim Rumah Aspirasi Prasetyo Hadi bersama pengurus dan Anggota DPRD Partai Gerindra, serta Organisasi Sayap Partai dari masing-masing Kabupaten.

Prasetyo mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk meringankan beban awak angkutan akibat dampak larangan mudik Lebaran 2021. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengeluarkan aturan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021 demi mencegah penularan COVID-19 di Indonesia.

Pemerintah berupaya mencegah penularan virus COVID-19 dengan melarang masyarakat untuk mudik Lebaran tahun ini. Tentunya konsekuensinya berdampak kepada para awak angkutan. Semoga yang kami lakukan ini bisa meringankan beban para pekerja di bidang transportasi yaitu para pengemudi angkutan, mulai dari sopir hingga kondektur. Sebagian besar mereka adalah pekerja harian yang harus kita pikirkan bersama,” ujar Prasetyo dalam keterangan tertulis, Senin (10/5/2021).

Sementara itu, Ketua Organda Cabang Kabupaten Wonosobo, Moch Choiri mengapresiasi upaya yang dilakukan Prasetyo. Ia juga mengucapkan terima kasih mengingat beban para pengemudi angkutan sudah sangat berat sejak pandemi berlangsung.

Saya apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada bapak Prasetyo Hadi yang sudah berusaha bantu kami para pengemudi angkutan karena sejak pandemi beban kami sudah berat apalagi sekarang ditambah larangan mudik yang pastinya berdampak kepada penghasilan kami,” pungkas Choiri.

Sumber

Kunjungan Kerja Perorangan Sekali Setahun merupakan salah satu bentuk layanan dan pengabdian seorang Anggota DPR RI di  daerah pemilihannya. Seperti yang dilakukan Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM atau SAH pada tanggal 7 – 11 Mei 2021.

“Kunjungan Kerja Perorangan Sekali Setahun bisa di ambil diluar waktu reses ataupun pada masa sidang, kapan di pandang perlu bisa dilakukan kunjungan, sehingga ini merupakan fasilitas khusus untuk melayani masyarakat dan daerah pemilihan,” ungkap Ketua DPD Gerinara Provinsi Jambi tersebut (9/5) kemarin.

Dalam tahun ini, SAH mengaku dirinya sengaja mengambil kunjungan ini di jelang lebaran Idul Fitri sekalian untuk bersilahturahmi dan berbagi dengan masyarakat di Jambi.

“Kunjungan kerja itu dalam kacamata hubungan sesama manusia sama dengan melakukan silahturahmi mengunjungi masyarakat, berdialog ataupun melakukan pengawasan pembangunan, sekaligus berbagi untuk masyarakat dalam bentuk sembako kepada anak yatim piatu, masyarakat tidak mampu, pejuang kebersihan, porter bandara, hingga petani,” jelasnya

Sehingga dalam  kunjungan kerja ini SAH mengatakan dirinya telah mempersiapkan rangkaian kegiatan baik itu dalam bentuk dialog, temu konstituen, edukasi publik hingga peninjauan ke lapangan terkait dengan fungsi pengawasan yang disesuaikan dengan situasi Pandemi Covid- 19 saat ini.

Senada dengan hal tersebut, Narwanto Tenaga Ahli SAH mengatakan kunjungan kerja sekali setahun ini akan lebih fokus melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam menjalani moment puasa dan menyambut Idul Fitri dalam bentuk membantu sembako pada masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi, pungkasnya

Sumber

Di akhir hari Jum’at bulan Suci Ramadhan 1441 H tahun 2021, Rumah Aspirasi dan Inspirasi (RAI-Hergun) Heri Gunawan, kembali menebar kebaikan kepada masyarakat.