• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Gerindra Tak Masalah Pembangunan Gedung DPR Ditunda Sementara

Gerindra Tak Masalah Pembangunan Gedung DPR Ditunda Sementara

Fraksi Partai Gerindra angkat bicara mengenai rencana pembangunan tujuh proyek DPR.
Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani mengakui merevitalisasi gedung DPR memang sangat dibutuhkan saat ini.

Pembangunan gedung baru dinilai dibutuhkan oleh anggota DPR serta dewan sebagai lembaga.

“Sebagai pejabat negara, kebutuhan untuk memenuhi standar protokol seperti yang dimaksud UU, protokol dan sebagai lembaga negara,” kata Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Muzani pun memahami rencana pimpinan DPR untuk melakukan revitalisasi kompleks parlemen. Meskipun, ia mengakui adanya persoalan mengenai kebutuhan dana yang besar.

“Kalau di ekonomi negara yang kurang fit, akan timbulkan perasaan kurang sensitif terhadap perekonomian negara kita. Patut dipikirkan kemungkinan lain,” ujar Muzani.

Bagi Gerindra, tutur Muzani, tak masalah bila pembangunan gedung DPR ditangguhkan untuk sementara. Ia menegaskan anggota DPR tetap melaksanakan tugas dengan fasilitas yang ada saat ini.

“Kondisi uang negara akan sempoyongan. Di satu sisi kebutuhan dan satu sisi biaya yang besar. Lebih baik sektor produksi yang bisa merancang tenaga kerja,” ujarnya.

 

Sumber


Revolusi Mental Menteri Kabinet daripada Bikin Web

Revolusi Mental Menteri Kabinet daripada Bikin Web

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), menilai revolusi mental yang digagas Presiden Joko Widodo, lebih baik diajarkan kepada para menterinya, ketimbang membuat website seperti yang dilakukan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

“Jadi, ketimbang bikin website, mestinya mental kabinet dan jajarannya diperbaiki dulu,” ujar anggota Komisi I DPR F-Gerindra, Elnino M. Husein Mohi, saat dihubungi, Rabu 26 Agustus 2015.

Elnino mencontohkan, para pejabat harus dilatih dan direvolusi mentalnya, terkait dengan efisiensi kerja.

“Serta menjauhkan diri dari menganggap revolusi mental sebagai proyek yang dapat diambil fee-nya,” katanya.

Dia menjelaskan, untuk pembuatan website tidak perlu mahal-mahal. Apalagi, sampai gampang dijebol oleh hacker. Lebih baik, digunakan untuk perbaikan manusianya terutama pejabat.

“Revolusi mental mesti memperbaiki niatan para penyelenggara negara,” lanjutnya.

Jelas Elnino, revolusi mental mestinya bukan bertujuan kampanye, guna memperbaiki diri seluruh rakyat.

“Tetapi, revolusi mental adalah pemberian contoh, bagaimana semestinya jadi manusia Indonesia seutuhnya “Katanya.

 

Sumber

 

 


Ketimbang Bikin “Website”, Mental Kabinet Perbaiki Dulu

Ketimbang Bikin Website, Mental Kabinet Perbaiki Dulu

Politisi Partai Gerindra, Elnino M Husein Mohi, mengkritik langkah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang membuat website revolusimental.go.id untuk menyebarkan semangat revolusi mental. Menurut dia, semangat revolusi mental harusnya disampaikan melalui contoh nyata, bukan melalui website atau semacamnya.

“Jadi, ketimbang bikin website, mestinya mental kabinet dan jajarannya diperbaiki dulu,” kata Elnino saat dihubungi, Rabu (26/8/2015).

Terlebih lagi, lanjut dia, pengelolaan media komunikasi publik membutuhkan dana sebesar Rp 140 miliar. Dia mencurigai, ada yang mencoba mengambil keuntungan finansial dengan dana sebesar itu, apalagi hingga hari ini website revolusi mental tersebut belum juga dapat diakses.

“Revolusi mental mestinya merupakan pemberian contoh bagaimana semestinya jadi manusia Indonesia seutuhnya, misalnya dengan melatih efisiensi kerja serta menjauhkan diri dari menganggap revolusi mental sebagai proyek yang dapat diambil fee-nya,” ucap dia.

Anggota Komisi I DPR tersebut mengatakan, anggaran untuk membuat dan mengelola situs tidaklah mahal. “Semua juga bisa bikin website abal-abal dengan gratis, dan kalaupun bayar, ya enggak sampai 10 jutalah. Mental mark-up seperti itulah salah satu yang mesti direvolusi,” ucapnya.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) hingga saat ini belum melakukan pencairan anggaran Rp 140 miliar yang diperoleh dari APBN Perubahan 2015. Rencananya, anggaran itu akan digunakan untuk pengelolaan media komunikasi publik yang dibuat dalam bentuk situs revolusimental.go.id.

“Anggaran ini melalui proses dan DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran)-nya baru selesai hari ini sehingga pencairan baru bisa dilakukan 2-3 pekan ke depan,” ujar Asisten Deputi Kebudayaan Kemenko PMK Herbin Manihuruk saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2015).

Herbin mengatakan, karena anggaran dari APBN-P belum bisa dicairkan, pembuatan situs revolusimental.go.id yang baru saja diresmikan menggunakan anggaran yang sudah tersedia, yaitu sebesar Rp 20 juta.

 

Sumber

 


Politikus Gerindra Minta Kepemilikan Bangunan WNA Diperketat

Politikus Gerindra Minta Kepemilikan Bangunan WNA Diperketat

Anggota Komisi V DPR, M Nizar Zahro meminta pemerintah memperketat kepemilikan bangunan dan tanah oleh warga negara asing (WNA). Nizar menilai, pembererian izin bagi WNA memiliki rumah bangunan dan tanah tak sesuai dengan Program Sejuta Rumah.

“Ini sangat berbahaya terhadap keberadaan rakyat yang masih belum memiliki rumah,” kata Nizar di gedung DPR Jakarta, Rabu (26/8).

Dia mengapresiasi langkah pemerintah menyediakan anggaran Rp 12 triliun untuk memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam program 1 juta rumah.

Sayangnya, pemerintah mengizinkan WNA memiliki properti dengan persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam UUPA atau UU No. 5 Tahun 1960. Padahal, dalam UUPA dicantumkan bahwa WNA hanya boleh memiliki tanah dan bangunan di Indonesia dengan status Hak Pakai.

Jika tanah dan bangunan yang akan dibeli oleh WNA tersebut masih berstatus Sertifikat Hak Milik atau Sertifikat Hak Guna Bangunan, maka perubahan haknya harus diajukan dulu ke Kantor Pertanahan setempat dengan proses dan syarat-syarat tertentu.

“Di mana pemberian hak pakai ini diberikan untuk jangka waktu 10 tahun dan setelahnya dapat diperpanjang. Jika sudah berakhir masa berlaku haknya maka tanah dan bangunan tersebut akan kembali menjadi hak negara,” ujar politikus Gerindra itu.

 

Sumber


Syarat Tenaga Kerja Asing Dipermudah, Jokowi Dikritik Gerindra

Syarat Tenaga Kerja Asing Dipermudah, Jokowi Dikritik Gerindra

Anggota Komisi IX DPR, Robert Rouw menilai terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2015 sebagai revisi Permenaker 12/2013, semakin jauh dari Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Pasalnya, aturan yang baru menyatakan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak wajib lagi menggunakan Bahasa Indonesia.

Aturan yang merupakan instruksi langsung Presiden Jokowi, yang diklaim untuk meningkatkan perekonomian dari sektor investasi, justru tidak berpihak pada pekerja dalam negeri.

“Ini kan untuk memanggil investasi, tapi tidak melindungi warga Indonesia sendiri. Jauh dari Nawacita,” kata politikus Gerindra itu, saat dihubungi wartawan, Senin (24/8).

Bahkan, anak buah Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto ini menilai aturan ini tidak muncul tiba-tiba melainkan untuk melegalkan banyaknya pekerja asal Tiongkok masuk ke tanah air sebelum aturan ini dibuat.

“Menurut saya, ini bukan dibuat tanpa ada alasan, tapi karena ada alasan di belakangnya. Ada suatu agenda yang sudah jalan, harus dibuat dulu payungnya. Nah payungnya dibuat sekarang,” jelas Robert.

Dia memandang tingginya arus TKA akhir-akhir ini berkemungkinan menimbulkan masalah, sehingga pemerintah buru-buru membuar payung hukumnya melalui Permenaker.

“Kan ini nanti bisa bermasalah. Makanya dibuat payung hukumnya. Ini pemerintah bukan melindungi rakyatnya. Susah kalau kita mau bicara ke belakang, pemerintah selaku yang harusnya melindungi warganya malah begini. Pasti ada apa-apanya,” tegas Robert.

Selain itu, dia juga menilai Permanaker tersebut bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, yang salah satu poinnya mengatur bahwa TKA dapat bekerja di Indonesia dengan catatan melakukan transfer knowledge ke pekerja Indonesia.

“Supaya bila melakukan alih teknologi itu, harus bisa berbahasa Indonesia. Itu syaratnya. Itu indikasi agar bisa menurunkan keahliannya, skillnya. Kalau enggak bisa komunikasi, bagaimana caranya. Enggak mungkin jalan. Masa WNI yang harus bisa bahasanya investor. Kan lucu,” pungkasnya

 

Sumber


663 Pages123...10...Last »