• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Koalisi Gerindra dan PDIP di Pilgub DKI Semakin Terbuka Lebar

Koalisi Gerindra dan PDIP di Pilgub DKI Semakin Terbuka Lebar

Skenario mengulang sukses kerjasama PDIP dan Gerindra di Pilkada DKI 2012 kian terbuka lebar.

Kemungkinan tersebut kian terang pasca pertemuan dua pimpinan DPD DKI kedua partai di Markas Banteng DKI, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/5/2016) sore.

Plt Ketua DPD PDIP DKI Bambang DH mengatakan, bahwa pertemuan kedua parpol pemenang di Pileg 2014 DKI itu sebagai langkah awal untuk menjajaki koalisi pada Pilkada DKI 2017 mendatang.

“Apalagi, ini bukan kali pertama kami memambangun kekuatan. Tahun 2012 silam PDIP dan Gerindra terbukti sukses saat menumbangkan calob petahana,” ujar Bambang.

Bahkan, menurutnya, kisah sukses kerjasama dua parpol itu telah terjalin baik pada Pilkada serentak tahun 2015 lalu, dimana kedua partai berhasi menjalin koalisi di sejumlah daerah.

“Sebetulnya ngga usa jauh-jauh ke Pilkada 2012, Pilkada serentak 2015 saja, data kami koalisi Gerindra-PDIP berhasil menang di 36 daerah pemilihan, baik ditingkat pemiihan gubernur, bupati, maupun walikota. Jadi, kita sejatinya masih mesra dan tidak ada masalah,” ujar Bambang merujuk pada persaingan Pilpres 2014 kemaren.

Mantan Wali Kota Surabaya ini menilai, adalah sesuatu yang wajar dalam perjalanannya jika PDIP dan Gerindra kadang harus berbeda pendapat atau strategi. Hal itu, kata dia, hanyalah dinamika biasa dalam sebuah organisasi besar seperti partai politik.

“Buktinya, kita (PDIP dan Gerindra DKI) selalu berhubungan baik, kedua fraksi di DPRD DKI juga tidak pernah ada masalah,” bebernya.

Sinyal senada juga disampaikan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik. Menurutnya, lewat koalisi pada Pilkada DKI 2017, maka status jawara bagi kedua partai akan bertambah menjadi 37 kemenangan.‎

“Saya kira sesuatu yang baik itu bisa diulang. Sama-sama ingin menguatkan kepartaian itu dan ingin pemimpin yang beradab. Nah,‎ jika tadi pak Bambang bilang 36, berarti tambah satu besok akan jadi 37. Kan pasti menang nanti 2017 (Pilkada DKI). Dari sinilah (kantor DPD PDIP DKI) dulu kita berangkat,” ujar Taufik.

“Belum ada perkembangan kesana (sebut nama figur), kita akan melaporkan pertemuan ini kepada DPP dulu. Nanti pertemuan ini akan lebih intens dan akhirnya akan diputuskan ketua umum kami,” kata Taufik.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP DKI Prasetio Edi Marsudi juga menyampaikan keinginannya agar kedua partai tersebut betul-betul membangun kekuatan untuk menghadapi Pilkada DKI 2017.

“Saya singkat saja, sebelum mengakhiri silaturrahmi ini, mudah-mudahan apa yang terjadi di (Pilkada) 2012, akan kembali terjadi di 2017‎,” tutup Ketua DPRD DKI itu, disambut tepuk tangan kedua pengurus teras masing-masing.

 

Sumber


GERINDRA HERAN ABSENSI PARIPURNA DIUMPETIN

GERINDRA HERAN ABSENSI PARIPURNA DIUMPETIN

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Muhammad Syafi’i mengaku heran dengan adanya informasi bahwa pihak sekretariat tidak mau membuka data absensi anggota DPR yang hadir dan anggota yang bolos, dalam rapat paripurna, kemarin (Kamis, 26/5).

Padahal, menurut dia, seharusnya data tersebut dibuka sebagai bentuk pertanggungjawaban ke publik. MKD juga beberapa kali membuka data para anggota yang suka bolos.

“Itu mengherankan. Biasanya disebutkan,” ucapnya politisi Gerindra itu.

Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, kata Syafi’i, harusnya data itu tidak disembunyikan. Data itu justru harus dibuka agar publik tahu yang dilakukan para wakil rakyat di Senayan.

“Kehadiran pejabat publik tidak masalah dilihat orang. Seharusnya tetap dibuka,” imbuhnya.

 

Sumber


Ahok Ditolak Warga, Gerindra: Kasihan Amat Nasibmu

Ahok Ditolak Warga, Gerindra, Kasihan Amat Nasibmu

Politikus Gerindra Habiburokhman mengaku iba dengan nasib Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang ditolak warga Jakarta Utara.

“Kasihan amat nasibmu Hok,’ kata Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, via akun Twitter yang dipantau Jumat (27/05/2016).

Habiburokhman menyatakan hal tersebut terkait Warga Kecamatan Koja, Jakarta Utara yang menolak kedatangan Gubernur Ahok untuk meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di kawasan tersebut, Kamis (26/05) pagi.

Aksi penolakan tersebut sebelumnya disebar via pesan elektronik dan diperkuat dengan surat pemberitahuan persatuan warga yang menamakan diri Presidium Jaringan Masyarakat Koja Tolak penggusuran kepada Kapolsek Metro Koja.

“Sebagaimana Surat kami dengan Nomor 006/SP-JMKTP/V/2016 tertanggal 24 Mei 2016 tentang pernyataan sikap kami yang MENOLAK kedatangan Sdr. AHOK selaku Gubernur yang rencananya akan hadir meresmikan RPTRA di RW. 08 Kel. Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara,” tulis surat tersebut seperti yang diperoleh Rimanews, Kamis (26/5/2016).

Menanggapi aksi penolakan tersebut, Ahok pun mengurungkan niatnya. Situasi dinilai tidak memungkinkannya Ahok untuk berkunjung meresmikan RPTRA di kawasan Jakarta Utara itu berkaitan langsung dengan meledaknya kerusuhan unjuk rasa Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) beberapa waktu lalu di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Sumber

 


Gerindra Sepakat Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Maksimal

Gerindra Sepakat Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Maksimal

Fraksi Partai Gerindra di DPR RI setuju dengan pemberatan hukuman pada pelaku kejahatan seksual.

Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, secara prinsip, partainya mendukung pemerintah memberikan hukuman maksimal bagi pelaku kejahatan seksual. Namun, soal bentuk hukumannya, masih perlu dicari bentuk terbaiknya.

“Secara prinsip, Gerindra setuju beri hukuman maksimal,” ujar Muzani di kompleks parlemen Senayan, Kamis (26/5).

Soal penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Perlindungan Anak yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo, Muzani mengaku belum membacanya.

Menurutnya, Gerindra pasti akan mengambil sikap atas terbitnya Perppu tersebut. Namun, pihaknya masih butuh waktu untuk melakukan kajian terkait pasal-pasal yang ada dalam Perppu tersebut.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini mengatakan, Gerindra dan DPR pasti akan membahas Perppu ini apakah akan bersinggungan dengan Undang-Undang yang lain atau tidak.

Yang pasti, dalam waktu 3 bulan setelah Perppu ini terbit, DPR harus memberikan sikapnya untuk menerima atau menolak Perppu ini disahkan menjadi UU. Muzani menegaskan, Gerindra akan mempelajari juga soal penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap anak.

Dalam Perppu yang ditandatangani Jokowi, Rabu (24/5) tersebut, terdapat pasal-pasal pemberatan bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. Antara lain, hukuman paling lama 20 tahun, penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Lalu, diterapkan juga hukuman tambahan seperti kebiri kimia, pemasangan alat deteksi, serta pengumuman nama pelaku. Terkait hukuman tersebut, Muzani mengatakan akan menyetujui kalau penerapannya memberikan efek jera pada pelaku.

“Kalau ini efektif, kita setuju, tapi kalau ada hukuman lain yang lebih efektif akan kita kaji lagi,” katanya.

 

Sumber


Berikut Sikap Gerindra Atas Perppu Perlindungan Anak

Berikut Sikap Gerindra Atas Perppu Perlindungan Anak

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani belum membaca secara keseluruhan Perppu tentang perlindungan anak yang baru saja diterbitkan Presiden Joko Widodo. Namun, anak buah Prabowo ini menyatakan setuju dengan Perppu itu.

“Terus terang, saya belum baca keseluruhannya. Tapi secara prinsip apa pun upaya pencegah kejahatan seksual terhadap anak oleh pemerintah kami setuju,” kata Muzani di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (26/5).

Karena itu, Gerindra akan mempelajari Perppu tentang perlindungan anak tersebut, apakah dirasa perlu atau tidak. Selain itu, Fraksi Gerindra juga akan mendalami, apakah Perppu ini cukup efektif memberi jera. Termasuk sanksi hukuman mati.

“Apakah sesuai antara bentuk kejahatan dengan hukuman yang ditimpakan. Kami dalam waktu tiga bulan akan melakukan kajian untuk memberi persetujuan atau revisi terhadap Perppu ini,” ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Provinsi Lampung I itu.

Muzani menambahkan, sebagai bukti kesungguhan dari pemerintah terhadap pencegahan kejahatan seksual di bawah umur, tak ada keraguan dari Gerindra. “Makanya kami ingin konekan dengan KUHP dan peraturan serta perundang-undangan terkait lainnya,” pungkas Muzani.

 

Sumber


725 Pages123...10...Last »