Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Mahesa menyatakan secara normatif hukum, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bisa membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan. Hal ini lantaran calon Kapolri itu telah melalui fit and proper test di DPR dan diparipurnakan.

Dia menerangkan, ada opsi lain yang lebih baik ketimbang harus membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Kata dia, akan lebih baik jika Jokowi melantik lebih dulu ‎Budi Gunawan sebagai Kapolri baru setelah itu dinonaktifkan.

“Ada opsi lain. Dilantik dulu, baru diberhentikan dengan hak prerogatif Presiden,” ujar Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/2/2015).

Desmond memastikan, jika Jokowi mengusulkan nama baru untuk calon Kapolri, maka 9 fraksi yang ada di Komisi III DPR akan menolak kebijakan itu.

“9 Fraksi dipastikan menolak usulan Kapolri baru. Komisi III sulit untuk menerima usulan baru itu,” kata Desmond.

Desmond sebelumnya menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah menelepon Ketua DPR Setya Novanto dan mengonfirmasi pembatalan pelantikan Budi.
‎
Dia mengatakan, Jokowi menyampaikan pembatalan pelantikan Budi Gunawan kepada Setya Novanto pada Rabu 11 Februari 2015 melalui sambungan telepon.

Tak Ada Telepon Jokowi

Namun, Ketua DPR Setya Novanto menegaskan tidak pernah mendapat telepon dari Jokowi mengenai pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

“Tidak ada,” kata Setya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/2/2015).

Setya menyatakan dirinya sering berkomunikasi via telepon dengan Jokowi. Namun soal pembatalan pelantikan Budi Gunawan itu, dia menegaskan tidak ada.

“Kalau dengan Presiden biasa sering telepon-teleponan. Biasa menyangkut masalah Perppu, masalah lain-lain, masalah APBN-P juga,” ucap Setya.

Dia menjelaskan, pembatalan pelantikan Budi sebagai Kapolri‎ merupakan wilayah Jokowi selaku Presiden. Dia mencermati, Jokowi pastinya sudah mengambil sejumlah pertimbangan mengenai hal itu.

“Itu wilayahnya Presiden. Kita tunggu saja praperadilan. Presiden pasti sudah melakukan evaluasi-evaluasi terbaik. Opsi-opsi, pertimbangan-pertimbangan. Tapi (dengan saya) tidak dibicarakan soal menolak BG,” ucap Setya. (Ali/Ado)

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Keponakan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto menentang rencana tes keperawanan dan keperjakaan masuk dalam rancangan peraturan daerah (Perda) tentang akhlakul karimah di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Anggota Komisi VIII DPR RI itu menilai, tes keperawanan dan keperjakaan justru melanggar hak asasi manusia.

“Secara biologi maupun psikologis, ini tidak bisa,” kata Sara di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2).

Menurutnya, tes keperawanan dan keperjakaan pernah dilakukan di berbagai negara lain. Namun, kebijakan itu akhirnya dihapuskan. Itu berarti kebijakan tes keperawanan dan keperjakaan itu tidak perlu dilakukan lantaran tidak efektif dan melanggar privasi seseorang.

Politisi Partai Gerindra itu berharap, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus berperan aktif mencegah rencana memberlakukan perda tersebut.

“Tidak boleh ada aturan seperti itu. Ini bukan masalah moralitas, caranya tidak tepat. Ini cara yang sangat tidak profesional,” ujarnya.

Anggota Komisi X DPR RI, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio seirama dengan Sara. Ia menolak rencana tersebut. “Sudah tidak produktif tes keperawanan seperti itu,” kata Eko.

Politikus Partai Amanat Nasional mengemukakan, tes keperawanan merupakan ranah pribadi. Tes keperawanan juga tidak berkait kualitas pendidikan murid.

“Karena tidak perawan itu bukan cuma disebabkan oleh seks pranikah, tapi bisa juga karena musibah atau kecelakaan,” ungkapnya seraya mengimbau, pemerintah daerah dan DPRD Jember membatalkan rencana perda tersebut.

Wacana tes keperawanan mulai menghangat setelah Komisi D DPRD Jember melakukan Rapat Koordinasi Badan Legislatif bersama Dinas Pendidikan. DPRD berencana membuat Raperda Akhlakul Karimah yang berlatar belakang semakin parahnya hubungan di luar nikah dan kasus infeksi HIV di Jember.

Raperda itu muncul setelah melihat tingginya perilaku seks bebas di usia pelajar. Seks bebas di usia pelajar meningkat setelah sistem informasi dan komunikasi terbuka. Hasilnya, seks bebas itu memicu tingginya pengidap HIV/AIDS di usia pelajar.

Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi meminta maaf atas rencana itu. Ia menilai, tingginya angka penderita HIV/AIDS merupakan pekerjaan rumah bersama. Untuk itu, DPRD Jember berencana menelaah, berdialog dengan para ahli dan berbagai sumber.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Mufti Ali menyatakan, perda perilaku yang baik dan terpuji perlu dikeluarkan. “Masyarakat boleh menilai, jika usulan kami ini cukup kontroversial, tetapi jujur saja ini berangkat dari keresahan kami,” katanya.

Sumber

Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya Ahmad Muzani mengingatkan Presiden Joko Widodo berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan pengisian posisi kepala Kepolisian RI. “Presiden harus melakukan semua proses dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat, 13 Februari 2015.

Menurut Muzani, sesuai ketentuan undang-undang, Presiden harus melanjutkan proses yang sudah dimulai. Presiden harus tetap melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Bila Jokowi tetap akan mengajukan calon baru, Presiden, menurut Muzani, bisa memberhentikan Budi dan mengajukan nama baru.

Pengajuan nama baru, menurut Muzani, juga tak tepat lantaran hingga sekarang, Presiden tak pernah membatalkan pencalonan Budi. “Presiden pernah mengajukan nama dan sampai sekarang tak pernah dibatalkan, jadi selesaikan dulu proses yang ada,” ujar Muzani.

Gerindra sendiri, menurut Muzani, belum memikirkan langkah yang akan diambil fraksi bila Jokowi tetap mengajukan calon baru. Gerindra juga belum berencana menggunakan hak politik DPR untuk mempertanyakan keputusan itu. Muzani mengatakan fraksinya baru akan menentukan sikap setelah ada pengumuman resmi dari Presiden.

Presiden Joko Widodo hari ini dikabarkan akan mengambil keputusan untuk menarik pencalonan Komisaris Budi Gunawan sebagai kepala Kepolisian RI. Kepada Tim 9 yang dibentuk untuk melerai kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri, Jokowi telah mengatakan akan membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Namun Jokowi belum mengumumkan keputusannya secara resmi ke khalayak.

Pengumuman pembatalan Budi Gunawan berkemungkinan akan dilakukan di Istana Bogor atau ketika menghadiri Musyawarah Nasional Partai Hanura di Solo, Jawa Tengah.

Sumber

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tadi sore menemui Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan di Istana Kepresidenan. Keduanya disebut tidak membahas isu KPK-Polri.

“Tidak bahas itu (KPK-Polri). Ngobrol-ngobrol saja. Sudah rencana sejak lama,” kata Waketum Gerindra Fadli Zon saat dihubungi, Kamis (12/2/2015).

Fadli menuturkan bahwa beberapa waktu lalu Prabowo menerima kedatangan Dubes Prancis untuk RI di kediamannya. Isi pertemuan itu yang kemudian disampaikan ke Luhut.

“Kemudian Prabowo menyampaikan pesan dari pemerintah Prancis,” ucap Fadli.

Pertemuan di Istana Kepresidenan itu hanya berlangsung empat mata antara Prabowo dan Luhut. Menurut Fadli, Prabowo tidak menemui Jokowi atau pihak-pihak lain.

Prabowo masuk ke Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 16.15 WIB. Gedung Bina Graha adalah kantor tempat Luhut bekerja. Kedatangan Prabowo ini luput dari pantauan awak media sebab dia masuk lewat pintu samping Istana di Jalan Veteran III.

Prabowo bertemu Luhut sekitar 45 menit. Sekitar pukul 17.00 WIB, Prabowo terlihat keluar dari pintu yang sama.

Sumber

Terjadinya banjir di Jakarta akibat semakin sedikitnya daerah resapan air serta buruknya sistem drainase di wilayah tersebut. Kondisi itu tidak semestinya Gubernur Jakarta menyalahkan pihak lain.

Demikian diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menghadiri harlah partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Cibinong, Bogor, Kamis 12 Februari 2015. Dalam acara tersebut diadakan penanaman 1.000 pohon bambu di bantaran Kali Ciliwung.

Menurut politikus Partai Gerindra ini, banjir di Jakarta disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya daerah resapan air yang terus berkurang. Jakarta dipadati berbagai bangunan, seperti gedung, perumahan warga, dan mal yang jumlahnya 120 mal. Bahkan, 40 persen area fasilitas umum dan sosial yang seharusnya menjadi wilayah resapan air sudah menjadi lokasi bangunan.

“Harus introspeksi bahwa banjir itu bukan kiriman dari Bogor atau sabotase. Tapi, masalahnya ada di Jakarta itu sendiri,” ucap Fadli.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu memuji salah satu langkah penanganan banjir yang direncanakan pemerintah DKI, yakni pembangunan tembok raksasa penahan ombak laut atau Giant Sea Wall. Pembuatan tembok raksasa ini penting untuk menahan banjir akibat air laut yang pasang. Di Amsterdam, Belanda, tembok semacam ini cukup berhasil menahan banjir rob.

“Amsterdam itu kotanya lebih rendah daripada permukaan air laut. Penyempurnaan sistem drainase dan deep tunnel atau pembuatan sodetan. Katanya kalau Gubernur (Jokowi) jadi Presiden banjir beres. Setelah jadi Presiden banjir belum juga hilang,” ucap Fadli.

Terkait dengan penanaman pohon bambu, menurut Fadli hal tersebut sebagai bentuk dari menjaga lingkungan dan kelestarian alam. Dipilihnya bambu karena pohon tersebut dapat mencegah erosi dan dapat menyimpan air. Selain itu, bambu berfungsi sebagai ekologi, budaya, dan bernilai ekonomi.

“Bambu adalah tanaman khas Indonesia dan ada di mana-mana karena murah, sehingga diharapkan masyarakat Indonesia dapat menanam bambu sebanyak-banyaknya,” ujarnya.

Sumber