Pemerintah diingatkan dalam proses pencarian pesawat AirAsia QZ8501 agar menghindari ajang pamer kekuatan bertujuan pencitraan sehingga justru hanya memperpanjang proses pencarian.

“Terlepas dari itu tentu saja ini sebuah keprihatinan yang luar biasa. Tapi kami melihat dan menyesalkan justru dijadikan sebagai sebuah ajang pamer kekuatan dari banyak instansi yang urgensinya tidak terlalu berkepentingan,” kata Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Menurut Muzani, pengerahan kapal perang terlalu banyak seperti sedang menghadapi sebuah keadaan darurat. Sementara Indonesia telah memiliki badan terkait seperti Badan SAR Nasional begitu juga telah ditopang peralatan canggih dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

“Itu kan sudah ada namanya Badan SAR ada badan terkait, kemudian BPPT memiliki alat alat canggih segala macam, sehingga sekali lagi semua instansi sedang pamer kekuatan show off untuk melakukan pencitraan,” kata Muzani.

Ditandaskan, penggunaan kapal perang untuk situasi darurat memang tepat, namun dalam persoalan AirAsia dirasakan berlebihan apalagi bukan kapal-kapal perang itu yang berhasil menemukan.

“Nyatanya kemudian yang menemukan bukan kapal-kapal perang itu, tetap kapal terkait yang diperlukan,” imbuhnya lagi.
Disisi lain, Muzani yang juga Sekjen Partai Gerindra ini juga menyoroti aksi ’lempar handuk’ atau saling lempar tanggung jawab antara instansi terkait di Kementerian Perhubungan terkait pemberian izin terbang pada AirAsia QZ8501.

Menurutnya, kementerian di bawah komando Ignasius Jonan itu tidak mungkin dapat lepas tanggung jawab sehingga perlu melakukan introspeksi.  Hal ini, lanjutnya, menandakan adanya tumpang tindih kewenangan sehingga koordinasi tidak berjalan baik.

“Terbangnya AirAsia kan tidak bisa ujug-ujug pasti ada sebuah instansi yang mengizinkan kenapa kemudian dinyatakan bahwa itu ilegal kemudian itu ditarik. amburadul ini menunjukkan birokrasi ini kacau balau,” pungkasnya.

Rebutan kewenangan mengurus desa antara kementerian yang digawangi kader PDIP dan PKB, ditengarai karena adanya anggaran Rp67 triliun.

“Kami tidak kaget kalau Mendagri Tjahjo Kumolo dari PDIP dan Menteri Desa Marwan Jaffar dari PKB rebutan soal dana desa. Nuansa politisnya kental,” kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, di DPR.

Menurutnya, masalah dana desa Rp 67 triliun itu terus mengundang kecurigaan masyarakat. Apalagi terjadi tarik-menarik kewenangan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT).

DIALIHKAN

Manteri DPDTT Marwan Jaffar sebelumnya teriak-teriak agar kewenangan dialihkan ke Kementerian   DPDTT. Menurut politisi PKB ini, sesuai peraturan presiden (Perpres) Nomor 165, pengelolaan desa yang meliputi pemerintahan,  pembangunan,  pembinaan, dan empat pemberdayaan masyarakat, ditangani kementeriannya .

“Sudah sangat jelas Dirjen PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa-sekarang masih berada di Kementerian Dalam Negeri) itu di bawah koordinasi Kementeian Desa,” katanya, Rabu.

Mendagri Tjahjo Kumolo pun keukeuh mengatakan Dirjen PMD masih di bawah Kemendagri. “Tapi saya tidak mau berpolemik. Kami masih menunggu (kebijakan Kemenpan) soal struktur baru,” jelas Tjahjo, di Jakarta.

Tjahjo membantah rumor yang mengatakan belum dilakukannya perpindahan tersebut karena terkait adanya dana desa.

Tjahyo Kumolo berpendapat Keppres No.165/2014 terkait  Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp 67 triliun itu untuk kementeriannya.

Perseteruan ini juga mengakibatkan sebanyak 14 ribu tenaga kerjar honorer di Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri mulai Januari ini honornya distop. Mereka pun siap untuk melakukan demo.

KEPENTINGAN POLITIK

Muzani menyatakan tarik-menarik itu merupakan kepentingan politik kedua partai pendukung pemerintah untuk Pemilu 2019. “Itu nanti kan juga rebutan pengaruh ke rakyat, sangat berpengaruh terhadap desa-desa,” tegasnya.

Sekjen Gerindra itu menilai, masih jelas adanya ego sektoral antarmenteri. Padahal Presiden Jokowi meminta para menteri menjauhkan ego sektoral. Muzani meminta Presiden Jokowi segera mengambil sikap untuk menengahi konflik antara Mendagri dengan Menteri Desa. Apalagi, presiden telah berjanji akan memberikan dana Rp 1,4 miliar itu untuk setiap desa sesuai dengan amanat UU Desa.”Itu perlu ketegasan presiden,” ungkapnya.

- Sumber -

Kewenangan izin terbang sebuah maskapai penerbangan ada di tangan Kementerian Perhubungan. Tapi apa yang terjadi dengan AirAsia QZ8501 kemarin, burung besi itu disebut kementerian yang dipimpin Ignasius Jonan sudah melakukan penerbangan ilegal.

Buruknya sistem penerbangan di Tanah Air menjadi perhatian Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Apalagi untuk kasus AirAsia, dia menduga ada pejabat di Kementerian Perhubungan yang bermain soal perizinan.

“Sudah pasti dong ada yang bermain,” kata Fadli kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/1).

Soal perizinan, Fahri menjelaskan, tentu ada dua pihak yang berhubungan. Antara pemberi izin dan yang mengajukan izin.

Dalam hal ini, kata dia, sebaiknya Kementerian Perhubungan tidak langsung menyalahkan maskapai penerbangan. Harusnya, lebih dulu dilakukan evaluasi dan pembenahan secara keseluruhan terhadap internal kementeriannya.

“Pasti ada dua pihak, Kemenhub tak boleh menyalahkan. Kemenhub juga harus intropeksi, benahilah secara keseluruhan,” tegasnya.

Lebih lanjut, tambah Fadli, pihaknya menyarankan untuk saat ini fokus diselesaikan dulu soal evakuasi korban daripada sibuk menyalahkan maskapai penerbangan.

“Itu enggak usah dipersoalkan dulu sekarang, selesaikan evakuasi dulu, keluarga dalam suasana duka, konsentrasi dulu evakuasi,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Komunikasi Publik, J.A Barata membeberkan pelanggaran izin yang dilakukan pihak AirAsia. Pada surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor AU.008/30/6/DRJU.DAU-2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal izin penerbangan luar negeri periode winter 2014/2015, rute Surabaya-Singapura (PP) yang diberikan kepada Indonesia AirAsia hanya pada hari Senin, Selasa, Kamis dan Sabtu.

“Namun pada pelaksanaannya penerbangan maskapai tersebut dilaksanakan di luar izin yang diberikan, yaitu antara lain pada hari Minggu,” ujarnya di Kemenhub, Jakarta, Jumat (2/1).

Barata menegaskan, pihak Indonesia AirAsia tidak mengajukan permohonan perubahan hari operasi kepada Direktorat Jendral Perhubungan Udara. Dengan begitu, Kementerian Perhubungan memasukkan dalam kategori pelanggaran izin dan aturan yang berlaku

Pergantian malam tahun baru kemarin Presiden Jokowi telah menurunkan harga BBM jenis premium Rp 7.600, setelah menaikkannya Rp 8.500 dari Rp 6.500 pada November 2014 lalu.

Namun, penurunan harga BBM tersebut tidak diukuti oleh penurunan harga bahan pokok dan transportasi yang sudah terlanjur naik.

Anggota Komisi VII DPR RI Aryo Djojohadikusumo mengatakan, pemerintah perlu mendorong penurunan harga bahan pokok lain tersebut.

“Saya rasa pemerintah perlu melakukannya,” sebut politisi Gerindra ini, Senin (5/1).

Tetapi kalau melihat kinerja pemerintah yang sudah berjalan lebih dua bulan ini, Aryo kurang yakin hal itu bisa dilakukan. Mengingat, Jokowi kurang serius mengurus rakyat, khususnya memperhatikan mayarakat menengah ke bawah.

“Saya kurang yakin pemerintah saat ini punya kemampuan menurunkan harga bahan pokok lain,” tandasnya.

Partai Gerindra Surabaya mempersiapkan diri menghadapi Pemilihan Wali Kota Surabaya tahun 2015. Hal ini diwujudkan dengan melakukan penataan organisasi dan mengisi posisi Sekretaris DPC Partai Gerindra Surabaya yang kosong ditinggalkan Eddi Rusianto.

“Kami telah menunjuk Plt Sekretaris DPC Gerindra Pak Sentot Sumarijono,” kata Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya BF Sutadi usai rapat harian di kantor DPC Gerindra, Minggu (4/12/2015).

Menurut dia, posisi sekretaris sangat vital bagi Gerindra menghadapi Pilwali tahun ini. Sebagai salah sati Parpol dengan perolehan suara terbesar kedua di Kota Surabaya sudah selayaknya Gerindra ikut dan berkiprah dalam Pilkada, meskipun harus berkoalisi untuk bisa mengusung seorang calon Wali Kota, hal itu bagi Gerindra tidak menjadi persoalan.

“Untuk itu, hasil rapat harian tadi telah disepakati tanggal 18 Januari nanti Gerindra akan menggelar rapat kerja cabang (Rakercab) untuk membahas soal Pilwali,” tandas Sutadi.

Ketua Panitia Rakercab DPC Partai Gerindra Surabaya, AH Thony mengatakan, program kerja yang akan dibahas dalam Rakercab nanti akan difokuskan pada persiapan mengikuti Pilwali.
Di antaranya kesiapan program kerja utama yang paling krusial yaitu menjaring aspirasi PAC dan simpatisan Gerindra untuk menentukan arah dukungan.

“Aspirasi para PAC dan Simpatisan ini akan berlanjut pada pembentukan tim penjaringan nantinya,” kata AH Thony.