Pastikan Aspek Keamanan dan Akurasi, Gerindra Sambut Baik Vaksin Gratis
PartaiGerindra menyambut baik, rencana Pemerintah menggratiskan Vaksin Covid-19, kepada seluruh rakyat. Seperti disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Rabu 16 Desember 2020 lalu.
Merespons hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, vaksin gratis adalah kabar yang menggembirakan. “Menjadi angin segar dan harapan baru menyongsong tahun baru 2021. Kita harus berterima kasih atas kebijakan ini,” kata Ahmad Muzani di Jakarta Jum’at (18/12/2020).
Walaupun demikian, Pemerintah tetap harus memastikan aspek keamanan vaksin dan akurasi saat pemberian vaksin. “Karena ini terkait dengan manusia dan nilai keuangan negara yang besar. Jadi harus aman, akurat dan tepat sasaran pelaksanaan program ini,” ucapnya.
Menurut Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini, 10 bulan menjadi masa tersulit bagi bangsa ini. Dengan adanya vaksin menjadi energi dan semangat baru untuk menggerakan sektor ekonomi.
Kalau ekonomi bergerak, maka perkantoran akan bergerak. Sekolah, kampus, pondok pesantren yang selama pandemi, murid tak bisa ketemu guru, mahasiswa tak bisa belajar dengan dosen, santri tak bisa bertatap muka dengan kiai, semua ini mudah-mudahan segera dapat diakhiri,” jelasnya.
Kata Muzani, pemberian vaksin gratis oleh Pemerintah sesuai dengan perjuangan Partai Gerindra selama ini. Karenanya dalam situasi ekonomi sulit ini, memang sewajarnya negara mengambil porsi terbesar untuk membiayai vaksin bagi masyarakat.
“Masyarakat untuk terus berdisplin dengan protokol kesehatan, gunakan masker, rajin cuci tangan dan menjauhi kerumunan, sampai benar-benar wabah Covid-19 ini dinyatakan berakhir,” pungkasnya.
Gerindra Yakin Kabareskrim Bakal Transparan Usut Penembakan 6 Laskar FPI
Bareskrim Polri tengah mengusut kasusPenembakan 6 Laskar FPI karena disebut melakukan perlawanan. Partai Gerindra yakin Kabareskrim Komjen Listyo Sigit transparan mengungkap penembakan ini.
“Pak Kabareskrim itu salah satu putra terbaik Polri, saya kenal beliau sangat profesional. Saya yakin beliau tahu apa yang harus dilakukan, pasti beliau akan sangat transparan,” kata Waketum Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (18/12/2020).
Menurut Habiburokhman, transparansi dari Kabareskrim terlihat dari rekonstruksi penembakan 6 laskar FPI beberapa waktu lalu. Habiburokhman memuji langkah Bareskrim Polri.
Meski demikian, anggota Komisi III DPR itu mengimbau masyarakat bersabar. Masyarakat diharapkan jangan berburuk sangka.
“Kita jangan pupuk sikap saling curiga, lebih baik kita kawal bersama saja proses hukumnya,” tegas Habiburokhman.
Sebelumnya diberitakan, Komjen Sigit menegaskan Bareskrim Polri selalu berusaha profesional. Bareskrim, kata dia, juga selalu berusaha transparan dalam mengusut tewasnya 6 Laskar FPI.
“Yang perlu saya tekankan bahwa dalam rekonstruksi yang tadi malam kita lakukan, kami selalu berusaha profesional, transparan dan objektif, dengan selalu melibatkan rekan-rekan media, rekan-rekan dari pengawas eksternal, dalam hal ini, kami mengundang Komnas HAM, Amnesti Internasional, dari KontraS, Imparsial dan juga Kompolnas,” kata Sigit.
Mahfud-RK Adu Pendapat di Twitter, Gerindra: Bagian dari Keterbukaan
Cuitan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ( RK) dan Menko Polhukam Mahfud MD di Twitter menjadi sorotan publik. Legislator Gerindra, Sodik Mudjahid, tidak mempermasalahkan hal itu serta menilai percakapan RK dan Mahfud sebagai bentuk keterbukaan.
“Memang sebetulnya mereka bisa bicara dan bertemu langsung. Tapi mungkin ada pertimbangan lain dari masing-masing. Jadi tidak apa-apa bicara di publik sebagai bagian dari keterbukaan dan hak berpendapat,” kata Sodik kepada wartawan, Kamis (17/12/2020).
Anggota Komisi II DPR RI ini menilai percakapan RK dan Mahfud di Twitter dapat menjadi ruang edukasi publik. Khususnya mengenai hal berdiskusi di ranah publik.
“Diskusi Gubernur RK dan menteri Mahfud Md, masih berada dalam wilayah tersebut,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyinggung adanya peran Menko Polhukam Mahfud MD terkait rentetan kerumunan Habib Rizieq Shihab. Ridwan, yang akrab disapa Kang Emil atau RK, meminta Mahfud ikut bertanggung jawab.
Ungkapan Kang Emil itu disampaikan setelah menjalani pemeriksaan di Markas Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (16/12). Emil menegaskan pernyataannya soal Mahfud ini sebagai opini pribadi.
“Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud di mana penjemputan HRS ini diizinkan,” ujar RK.
Ternyata ‘serangan’ Emil ditanggapi Mahfud melalui akun Twitter-nya. Mahfud menyatakan siap bertanggung jawab.
“Siap, Kang RK. Saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput, asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan,” kata Mahfud lewat akun Twitter, Rabu (16/12/2020).
Tak hanya berhenti di situ, cuitan atas utas itu pun terus berlanjut. Ridwan Kamil melalui akun Twitter-nya juga merespons pernyataan Mahfud.
“Siap Pak Mahfud. Pusat daerah hrs sama2 memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yg sgt masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan sprt halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yg hrs dimintai bertanggung jawab. Mhn maaf jika tdk berkenan,” cuit Kang Emil dalam akun Twitter resminya, @ridwankamil, Rabu (16/12) petang.
Isu Reshuffle, Gerindra Tegaskan Tak Sodorkan Nama Pengganti Edhy Prabowo
Isu perombakan atau Reshuffle kabinet atau kocok ulang Kabinet Indonesia Maju yang dikomandoi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin kian berembus kencang menjelang pergantian tahun. Terlebih, setelah dua menteri tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun dua minggu.
Sejumlah nama mulai diisukan sebagai orang yang akan menduduki posisi menteri yang akan terkena imbas reshuffle, khususnya posisi Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) dan Menteri Sosial (Mensos) yang ditangkap KPK.
Mengenai posisi Menteri KKP, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan partainya tidak pernah membahas apalagi mengusulkan siapa pengganti Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP.
“Di internal Gerindra tidak ada pembahasan mengenai siapa yang akan menggantikan Menteri KKP karena Gerindra tidak mengusulkan nama pengganti Menteri KKP dan diserahkan kepada Presiden,” kata Dasco kepada SINDOnews, Rabu (16/12/2020).
Soal namanya yang diisukan sebagai pengganti Edhy, Wakil Ketua DPR inimenegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak menguasai tentang kelautan dan perikanan.
“Saya Sufmi Dasco Ahmad tidak menguasai bidang kelautan dan perikanan tersebut sehingga tidak mungkin saya menjankan sesuatu yang tidak dikuasai dengan baik,” katanya
Dasco berharap keterangannya ini bisa meluruskan berbagai informasi simpang siur terkait Partai Gerindra maupun dirinya dalam isu reshuffle kabinet.
“Untuk meluruskan pemberitaan pemberitaan soal saya maupun Gerindra tentang pergantian Menteri KKP, terima kasih,” katanya.
Ketua Harian Gerindra: Kami Tak Usulkan Nama Pengganti Edhy Prabowo
Ketua Harian Partai GerindraSufmi Dasco Ahmad menegaskan tak ada pembahasan nama pengganti Edhy Prabowo sebagai Menteri di internal partai. Gerindra tak akan mengusulkan nama pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan itu kepada Presiden Jokowi.
“Di internal Gerindra tidak ada pembahasan mengenai siapa yang akan menggantikan Menteri KKP karena Gerindra tidak mengusulkan nama pengganti Menteri KKP dan diserahkan kepada Presiden,” kata Dasco dalam keterangannya, Rabu (16/12/2020).
Terkait namanya yang disebut-sebut akan menggantikan Edhy Prabowo , Dasco menegaskan dia tak punya kompetensi yang cukup untuk mengurusi bidang kelautan dan perikanan. Dasco merasa hal ini perlu diluruskan.
“Demikian untuk meluruskan pemberitaan-pemberitaan soal saya maupun Gerindra tentang pergantian Menteri KKP,” ucapnya.
Edhy Prabowo ditangkap KPK terkait dugaan suap ekspor benur. Posisi Menteri KKP secara definitif kini lowong.
Setelah penangkapan Edhy Prabowo, KPK juga menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus dugaan korupsi dana bansos Corona. Penjabat Menteri KKP dan Mensos secara definitif pun hingga kini kosong sehingga memantik isu reshuffle jelang akhir tahun.