• Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra
  • Slide Partai Gerindra

Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?

Kemendag dan Kementan Harus Turun Tangan Usut Beras Plastik

Kemendag dan Kementan Harus Turun Tangan Usut Beras Plastik

Ketua Komisi IV Edhy Prabowo prihatin dengan kemunculan beras plastik di pasar Indonesia. Politikus Gerindra itu ingin kasus ini diusut tuntas.

“Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian harus turun tangan. Bahkan, Kepolisan, TNI juga perlu, karena ini khawatir sudah menjadi konflik sosial,” kata Edhy di ruang Fraksi Gerindra, Gedung DPR, Senayan, Jumat (22/5/2015).

Dia pun menambahkan saat ini belum terungkap penyebab kemunculan beras sintetis tersebut. Terkait tudingan beras itu karena impor dari negara lain, ia menyarankan agar tak terburu-buru berpendapat.

Namun, jika kasus ini memang ada faktor kecolongan, maka tidak usah malu mengakuinya. Tapi, perlu dipikirkan solusinya.

“Saya pikir kita tidak usah malu kalau kita kecolongan. Jangan-jangan mungkin ada pihak yang sengaja bikin gaduh. Yang paling penting ke depannya bagaimana, mau diapakan kasus ini. Saya sudah telepon Mentan. Beliau juga sudah kerahkan timnya untuk selidiki soal ini,” sebutnya.

Kemudian, terkait persoalan ini, Komisi IV DPR juga akan mengundang Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk rapat kerja pada Selasa (26/5). Menurutnya, dalam raker nanti, Komisi IV akan meminta pemerintah untuk mengusut tuntas terkait oknum yang bertanggung jawab.

“Kita maunya ke depan pemerintah harus tegas menindak siapa pelakunya. Karena ini sangat berbahaya. Dan beras plastik ini bisa mengakibatkan kematian. Ini harus diusut tuntas sampai pelakunya,” tuturnya.

 

Sumber


Waketum Gerindra sebut SK Menkumham tak berlaku selamanya

Waketum Gerindra sebut SK Menkumham tak berlaku selamanya

Konflik partai Golongan Karya hingga saat ini masih saja berlanjut. Bahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengajukan banding atas putusan PTUN yang dimenangkan Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), hal ini dianggap mengulur waktu proses inkracht pengadilan soal dualisme yang terjadi di Golkar.

Tanpa putusan inkracht, tentunya Golkar akan sulit untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Desember mendatang.

Sebaliknya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo justru tidak beranggapan demikian. Menurutnya, upaya hukum yang dilakukan pemerintah hanyalah suatu proses hukum demi terciptanya jalan keluar bagi Golkar maupun partai lainnya.

“Saya tidak mau berasumsi seperti itu. Kita menyerahkan sepenuhnya pada hukum yang berlaku. Antara munas Bali maupun Ancol itu tidak ada yang salah,” jelas Edhy di ruang Fraksi Partai Gerindra, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (22/5).

Namun dia juga tidak sependapat jika suatu Golkar maupun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harus selalu mengikuti Menkum HAM. Mereka juga harus mengacu pada Undang-Undang yang sebelumnya.

“Tapi apa-apa tidak boleh harus semuanya SK Menkum HAM kan sudah ada parpol kenapa tidak ikuti UU parpol saja,” imbuh Ketua Komisi IV DPR itu.

Edhy melanjutkan, tetap mendukung kubu Ical meski keputusan inkracht masih dalam proses tarik menarik antara Menkum HAM dan PTUN.

“Sikap saya tidak akan berubah, sah atau tidaknya keputusan kongres, saya tetap akan mendukung munas Bali. Jadi kalau soal bisa atau tidak ikut pilkada ini masih tarik menarik antara keputusan menkum HAM atau pengadilan, kita tunggu saja,” tutup Edhy.

 

Sumber


Oknum Pemerintah Buat Gaduh Politik Nasional

Oknum Pemerintah Buat Gaduh Politik Nasional

Ketua Umum Prabowo Subianto menyebut ada oknum dalam pemerintahan yang membuat gaduh situasi politik nasional. Padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo menurut Prabowo kerap menekankan pentingnya stabilitas politik untuk memajukan perekonomian.

Prabowo mencatat, pernyataan Jokowi soal stabilitas politik itu terakhir disampaikan saat Jokowi hadir dalam pelantikan pengurus Partai Amanat Nasional beberapa waktu lalu. Mantan Danjen Kopassus ini juga hadir dalam acara tersebut.

Kita prihatin bahwa justru banyak kegaduhan-kegaduhan yang tak perlu ditimbulkan oleh beberapa individu dalam pemerintah sendiri,” kata Prabowo dalam akun twitter @Prabowo08.

Padahal menurutnya, stabilitas politik bisa terwujud jika demokrasi dihormati dan dijalankan. “Tak boleh ada akal-akalan terhadap hukum dan demokrasi,” ujarnya.

Prabowo menyampaikan hal ini usai bertemu dengan para tokoh partai politik anggota Koalisi Merah Putih kemarin. Pertemuan digelar dalam rangka satu tahun KMP.

Ia mengklaim, selama satu tahun berdiri, KMP telah berjuang untuk kelangsungan demokrasi dan berperan mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional.

Meski begitu, masih banyak yang harus dilakukan karena kondisi perekonomian nasional belum stabil. “Rakyat merasakan hidup semakin sulit,” ujar Prabowo.

Hingga saat ini KMP menurutnya terus berkomitmen untuk bermitra kritis dengan pemerintah. KMP menurutnya akan terus memberikan saran kepada pemerintah dalam upaya menjaga dan mengutamakan kepentingan bangsa.

 

Sumber


Gerakan Mahasiswa tak Bisa Dibungkam

Gerakan Mahasiswa tak Bisa Dibungkam

Aksi demontrasi ribuan mahasiswa di depan Istana Negara pada peringatan Hari Kebangkitan Nasinal 20 Mei yang nyaris berujung ricuh merupakan bentuk gerakan moral dari kalangan kampus atas kondisi bangsa yang saat ini memperihatinkan.

Aksi ini tidak mungkin dibungkam oleh Istana karena merupakan gerakan moral dari kaum terpelajar. “Bagi yang masih punya idealisme dan rasa perjuangan yg mendalam tentang kondisi Indonesia saat ini, seharusnya memang ikut turun membantu atau setidaknya memberikan dukungan moril kepada gerakan mahasiswa,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, dalam siaran persnya, Kamis (21/5)

Menurut Ferry, demonstrasi yang terjadi saat ini bisa jadi merupakan embrio perlawanan rakyat kepada penguasa , mengingat kondisi saat ini yang sangat memperihatinkan, terutama masalah kesulitan ekonomi dan masih banyaknya ketidakadilan yang melanda kehidupan rakyat. “Pemerintah harus sungguh sungguh memperhatikan masalah tersebut. Jangan malah solusinya rakyat disuruh makan beras plastik,”kata Ferry.

Seperti diketahui, aksi demontrasi ribuan mahasiswa di depan Istana Negara nyaris berujung ricuh. Ribuan mahasiswa dan aparat keamanan sempat saling dorong ketika massa mencoba menarik kawat berduri dan membakar ban bekas. Untuk mengamankan aksi ribuan mahasiswa dari beberapa elemen yang memenuhi ruas Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat ini, sebanyak 2.500 personel polisi dikerahkan.

Sejumlah elemen mahasiswa yang turun ke jalan diantaranya dari HMI, IMM, UBK, Stibang Islam, Universitas Ibnu Khaldun dan lain-lain yang tergabung dalam Koalisi Pergerakan Mahasiswa Indonesia (KPMI). Akibat aksi ini, polisi terpaksa menutup Jalan Medan Merdeka dan mengalihkan kendaran berbelok ke Jalan Veteran.

Saat berdemo, mereka menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang tak kunjung mampu mengatasi penderitaan rakyat. Seperti kenaikan harga-harga, sumber daya alam yang tersia-siakan, dan penegakkan hukum yang masih carut-marut.

 

Sumber


Kebijakan Menteri Jokowi Kerap Bikin Kisruh

Kebijakan Menteri Jokowi Kerap Bikin Kisruh

Politikus Gerindra Said Bakrie mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK. Said menilai enam bukan lebih memimpin tak ada perubahan yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

“Bisa kita tanya ke masyarakat sejauh mana hasil kerja pemerintah Jokowi. Tentunya pemerintah menyatakan sudah maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Politisi Gerinda, Said Bakrie di kantor Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Mampang Prapatan X, Jakarta Selatan, Selasa (19/5).

Said mengatakan, banyak masyarakat menilai kebijakan pemerintah Jokowi tidak efektif. Hal itu terlihat dari kenaikan harga BBM dan Sembako serta lemahnya nilai rupiah.

“Sekarang saja uang 100 ribu hanya untuk kebutuhan sehari, dulu bisa untuk hidup 3 hari. Ini terjadi karena ada rentang kendali antara Jokowi dengan para pembantunya (Menteri),” ujarnya.

“Banyak kebijakan menteri yang justru membuat kisruh. Contohnya wacana penghilangan kolom agama oleh Mendagri. Kemudian intervensi Menkum HAM terhadap Golkar dan PPP yang dapat berdampak konflik horizontal di daerah-daerah dan ini sudah ada tanda-tandanya, karena menjelang Pilkada serentak,” imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjut Said, perombakan dalam pemerintahan Jokowi merupakan hal yang sah. Meski begitu, hal yang utama diperbaiki terkait kebijakannya.

“Jadi kalau ada reshuffle silahkan saja, tetapi yang penting yang perlu diperbaiki adalah kebijakannya,” jelasnya.

 

Sumber


636 Pages123...10...Last »